Pelantikan Jokowi: Kabinet Kerja Jilid II akan lebih tersandera elite
politik?
*
19 Oktober 2019
* Bagikan artikel ini dengan Facebook
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50079483#>
* Bagikan artikel ini dengan Messenger
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50079483#>
* Bagikan artikel ini dengan Twitter
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50079483#>
* Bagikan artikel ini dengan Email
<mailto:?subject=Shared%20from%20BBC%20Indonesia&body=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Findonesia%2Findonesia-50079483>
* Kirim <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50079483#share-tools>
Jokowi dan PrabowoHak atas fotoAKBAR NUGROHO GUMAY/ANTARA FOTOImage
captionPresiden Joko Widodo berjalan bersama Ketua Umum Partai Gerindra
Prabowo Subianto (kiri) usai melakukan pertemuan di Istana Merdeka,
Jakarta, Jumat (11/10).
Cara Presiden Jokowi menyusun kabinet dinilai lebih banyak masuk
kepentingan elite politik dibandingkan periode sebelumnya.
Bahkan, peneliti organisasi antikorupsi Indonesia Corruption Watch
(ICW), Donal Fariz, menilai Jokowi telah tersandera elite politik dalam
menentukan kabinet 2019 - 2024.
"Hitung-hitungan politiknya jadi lebih rumit bagi presiden. Termasuk
juga dengan koalisi yang lebih besar, dari periode yang sebelumnya,"
kata Donal kepada wartawan Muhammad Irham yang melaporkan untuk BBC News
Indonesia.
* Evaluasi kabinet Jokowi : Infrastruktur maju, hukum dan HAM dapat
'rapor merah', tiga menteri kena kasus 'korupsi'
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50093402>
* Pelantikan Jokowi: 'Musisi Istana dan musisi oposisi', bagaimana
pemusik Indonesia terpolarisasi politik
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50067935>
* Tantangan ekonomi Jokowi 2019-2024: Dari investor hengkang, daya
saing 'lemah', hingga utang yang membengkak
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50097558>
* Wacana Joko Widodo soal kementerian baru Ekonomi digital dan ekonomi
kreatif, perlukah? <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49373249>
Dibandingkan periode 2014 lalu, kata Donal, Presiden Jokowi bersama
wakilnya, Jusuf Kala, melibatkan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi
Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia menganggap, lima tahun silam saran dan masukan dari kedua lembaga
ini diperhatikan untuk mendapatkan calon menteri yang memiliki rekam
jejak yang baik serta berintegritas.
JokowiHak atas fotoANDREW GAL/GETTY
Keterlibatan KPK dan PPATK juga sebagai langkah mencegah masalah korupsi
di kemudian hari, ujar Donal Fariz.
"Tapi tidak untuk periode ini," katanya.
Menurutnya, kepentingan-kepentingan politik makin beragam setelah Jokowi
bertemu sejumlah tokoh di luar pemerintahan, seperti Prabowo Subianto
(Gerindra), Susilo Bambang Yudhoyono (Demokrat), dan Zulkifli Hasan (PAN).
Selain itu, politik transaksional juga sangat rentan dengan banyaknya
kepentingan elit politik yang masuk dalam penyusunan kabinet ini, tambahnya.
"Ini menjadi kondisi yang menyulitkan bagi presiden untuk menyusun
kabinet, karena berada dalam persimpangan di antara kepentingan publik
dan kepentingan partai," kata Donal.
Penyusunan kabinet 'lebih tertutup'
Sementara itu, Direktur Eksekutif Konstitusi dan Demokrasi (KoDe)
Inisiatif, Veri Junaidi, menilai penyusunan kabinet Kabinet Kerja jilid
II lebih tertutup.
JokowiHak atas fotoWAHYU PUTRO A/ANTARA FOTOImage captionPresiden Jokowi
didampingi Mensesneg Pratikno (ketiga kiri) dan Seskab Pramono Anung
(kanan) menerima Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) bersama wakil
pimpinan MPR di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10).
Padahal, sebelumnya, Jokowi-Jusuf Kalla membentuk tim yang bisa dipantau
masyarakat.
"Presiden terlihat sangat tertutup untuk kemudian memunculkan nama-nama
yang akan dimunculkan. Beda dengan 2014, yang memang lebih terbuka
terhadap proses ini," katanya.
Begitupun prinsip kehati-hatian lebih tampak saat penyusunan kabinet di
2014, terbukti dari kebijakan Jokowi pelibatan PPATK dan KPK, kata Veri.
Di sisi lain, Veri mengakui Presiden Jokowi justru lebih kuat posisinya
saat ini.
Buktinya, kata dia, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri
sampai terang-terangan meminta jatah menteri paling banyak saat Kongres
di Bali, Agustus lalu.
JokowiHak atas fotoJEFRI TARIGAN/GETTYImage captionPresiden Joko Widodo
(tengah) dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri dan Ketua
Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dalam satu kesempatan.
Lobi-lobi "berbagi kue di dalam kabinet" juga lebih kentara dari
penyusunan Kabinet Kerja jilid I. Hal ini terlihat dari sinyalemen
pertemuan tokoh partai di luar pemerintah: Prabowo Subianto, SBY dan
Zulkifli Hasan dengan Jokowi.
"Secara politik juga terlihat berbeda dengan sebelumnya. Hari ini
presiden terlihat sangat/power//ful/, sangat kuat," jelas Veri.
Jokowi 'lebih otonom dan berpengalaman'
Politikus senior PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengatakan Jokowi
bekerja secara diam-diam dalam menyusun kabinet kali ini demi
menghindari kegaduhan.
Kata dia, banyak tim di lingkungan Istana yang memberikan kajian dan
rekomendasi terkait dengan kabinet.
JokowiHak atas fotoMAS AGUNG WILIS/GETTY IMAGESImage caption"Ada banyak
tim. Tapi tidak boleh ada di koran (media massa) untuk bikin opini
publik. Karena dia mau menguji (hak) prerogratif itu. Jadi biarkan
Jokowi menjalankan kerjaannya dengan caranya sendiri," kata Eva Sundari.
"Ada banyak tim. Tapi tidak boleh ada di koran (media massa) untuk bikin
opini publik. Karena dia mau menguji (hak) prerogratif itu. Jadi biarkan
Jokowi menjalankan kerjaannya dengan caranya sendiri," katanya kepada
BBC News Indonesia, Kamis (17/10).
Lebih lanjut, Eva mengatakan tak ada pendiktean dari elite politik saat
Jokowi menyusun kabinetnya.
"Jangan ada kekhawatiran didikte ketum (ketua umum parpol), nggak ada
itu. Karena ketum sendiri, seperti Bu Mega mengimbau/nggak/bisa dikte.
Karena (Megawati) menghormati hak prerogratif itu," katanya.
Eva juga meminta masyarakat bersabar dengan komposisi kabinet kerja
Jokowi jilid II.
Pengumumannya akan dilakukan saat pelantikan 20 Oktober atau sehari
setelahnya.
"Kita tunggu saja, hasil keputusan yang dilakukan dengan metode pak
Jokowi itu di pengumuman kabinet," katanya.
JokowiHak atas fotoANDREW GAL/GETTY IMAGESImage captionEva Sundari
mengatakan Jokowi bekerja secara diam-diam dalam menyusun kabinet kali
ini, demi menghindari kegaduhan.
Hal senada dikatakan Tenaga Ahli Utama bidang Komunikasi Politik, Kantor
Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin. Ia menolak Jokowi dikatakan
tersandera elit politik dalam menyusun kabinet.
Ia juga mengatakan, Presiden Jokowi tidak lagi melibatkan PPATK dan KPK
karena sudah berpengalaman di periode sebelumnya.
"Daripada menyerahkan kepada orang lain, kenapa tidak beliau sendiri,"
kata Ali Ngabalin kepada BBC News Indonesia.
Lebih lanjut, Ngabalin mengatakan komunikasi antara Jokowi dengan elit
partai penyeimbang, Prabowo Subianto, SBY dan Zulkifli Hasan tak akan
merugikan semua pihak, termasuk partai koalisi pendukung pemerintah.
"Supaya maksudnya mengkomunikasikan lebih indah, lebih enak didengar.
Lebih asik membicarakannya, jangan juga mereka tersinggung, atau
(merasa) tidak dilibatkan," katanya.
JokowiHak atas fotoULET IFANSASTI/GETTYImage captionPresiden Joko Widodo
dan para pimpinan partai politik yang mendukungnya, 17 April 2019.
Pada akhirnya, kata Ngabalin, pilihan Gerindra, Demokrat atau pun PAN
untuk berada di luar pemerintahan atau berkoalisi tetap penting untuk
menjaga keseimbangan dalam kenegaraan.
"Dan untuk kepentingan bangsa dan negara mereka juga siap ada di luar
kabinet, karena melakukan kontrol kepada pemerintah, itu adalah sesuatu
yang mulia," katanya.
Lobi-lobi politik susun kabinet
Pertemuan Prabowo, SBY dan Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan menjadi
"kode keras" lobi-lobi politik berlangsung jelang pelantikan presiden,
Minggu, 20 Oktober 2019.
Pertemuanyang digelar dalam waktu terpisah itu diakui Jokowi dalam
rangka "peluang masuk kabinet".
"Kita bicara itu (peluang Demokrat masuk koalisi), tapi belum sampai
sebuah keputusan," kata Jokowi usai bertemu Ketua Umum Partai Demokrat,
SBY di Istana, Kamis, (10/10).
JokowiHak atas fotoGOH CHAI HIN/AFPImage captionPresiden Joko Widodo, 17
April 2019.
Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga mengatakan peluang susunan
kabinet yang sudah selesai masih bisa berubah.
"Ya mungkin ada pertimbangan masih bisa berubah," kata Jokowi.
Berselang satu hari, Jumat (11/10), Jokowi bertemu Prabowo
Subianto—rival dua kali berturut-turut dalam Pilpres, di Istana Negara.
"Tapi urusan satu ini (koalisi) belum final. Kami tadi sudah berbicara
banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra untuk masuk ke koalisi
kita," kata Jokowi, Jumat (11/10).
Prabowo pun menyatakan siap bergabung, jika partainya dibutuhkan dalam
pemerintahan.
"Kami siap membantu kalau diperlukan. Kalau umpama kita tidak masuk
kabinet, kami tetap akan loyal di luar sebagai/check and balances/.
Sebagai penyeimbang," katanya.
Keinginan Gerindra merapat dalam koalisi juga ditunjukkan dari safari
Prabowo Subianto dengan elit politik parpol koalisi.
JokowiHak atas fotoJEFRI TARIGAN/GETTYImage captionJoko Widodo, 17 April
2019.
Mulai makan bareng hidangan khusus nasi goreng buatan Ketum PDI
Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sampai santap malam bersama Ketum
NasDem, Surya Paloh.
Prabowo juga melakukan safari politk dengan elit dari parpol pemerintah
lainnya, yaitu PKB, PPP, dan Golkar.
Beberapa hari usai pertemuan dengan Presiden RI ke-6 itu, giliran Ketua
Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan datang ke Istana
Negara, Senin (14/10) . Dalam pertemuan itu, Jokowi mengakui telah
membahas peluang koalisi.
"Ya ada (peluang koalisi), tapi belum final. Belum rampung," kata Jokowi.
Sebelumnya PAN keluar dari pemerintahan, dan memberi dukungan ke Prabowo
Subianto di Pilpres 2019. Beberapa politikus PAN sempat menyatakan
partainya tetap beroposisi hingga 2024 mendatang.
Nasib elektabilitas Gerindra jika berkoalisi
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Kuskridho Ambardi,
menilai elektabilitas Gerindra sedikit banyak berpengaruh jika mengambil
posisi bergabung dengan koalisi.
Ini sangat bergantung dari kinerja menterinya, kalau memang dapat jatah.
JokowiHak atas fotoCHICARITO/GETTYImage captionPresiden Joko Widodo dan
Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam jumpa pers mengumumkan kabinetnya di
Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014.
"/Performance/menteri itu akan mempunyai dampak elektoral, satu. Kedua,
apakah panggung menteri itu akan dilaksanakan maksimal," kata
Dodi—sapaan Kuskridho Ambardi kepada BBC Indonesia.
Hal lain yang ikut mempengaruhi adalah konsistensi Prabowo Subianto
terhadap janjinya.
"Kepemimpinan itu sangat mempengaruhi. Nah, citra seperti apa yang
muncul setelah bergabung, itu yang nanti akan jadi pertimbangan
pemilih," lanjut Dodi.
Hal ini juga akan berlaku terhadap partai-partai yang selama ini berada
di luar pemerintahan dan hendak bergabung dengan koalisi Jokowi.
Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, mengaku partainya minta jatah
lima menteri kepada Jokowi. Permintaan ini sebagai syarat partai
berlambang Garuda ini menjadi bagian dari pemerintah.
"Kita mintanya lima. Mungkin dikasih tiga," katanya melalui sambungan
telepon.
Arief mengakui pilihan bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi akan
berpengaruh terhadap suara partainya kelak. Tapi, menurut dia,
elektabilitas akan bergantung dari regenerasi kader sebagai mesin partai.
Dampak positifnya Gerindra bergabung dengan kolisi pro-Jokowi, kata
Arief, masyarakat bisa mengukur menteri-menteri dari partainya itu.
Kebijakan-kebijakan yang dibuat menteri dari Gerindra menjadi ukuran
kemanfaatan kepada masyarakat.
"Tapi kalau kerjanya juga tidak benar. Cuma kerjanya maling, nyolong,
uang negara, siap-siap Gerindra akan hancur elektabilitasnya," katanya.
Koalisi dan penyeimbang harus sama kuat
Upaya para elit parpol penyeimbang untuk merapat ke koalisi, kata
Direktur Eksekutif KoDe Inisiatif, Veri Junaedi, bakal menyulitkan
jalannya pemerintahan yang lebih baik.
"Kalau semua partai itu menjadi partai pendukung pemerintah, tidak ada
oposisi, siapa yang kemudian akan mengontrol kebijakan-kebijakan yang
dilakukan oleh pemerintah," katanya.
Semestinya, tambah Veri, untuk menjalankan pemerintahan presidensial,
kekuatan antara koalisi dan partai penyeimbang sama-sama kuat.
"Ketika parlemen membuat kebijakan semena-mena, ada presiden yang akan
mengontrol. Begitu juga ketika presiden akan mengeluarkan kebijakan,
maka ada DPR yang akan mengontrol," lanjutnya.
Namun, menurut Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, tak ada
persoalan parpol penyeimbang masuk ke koalisi pendukung Jokowi.
Sebab, kata dia, kontrol terhadap kerja pemerintah tetap berada di DPR.
JokowiHak atas fotoANDREW GAL/GETTYImage captionJoko Widodo, 13 Juli 2019
"Tidak ada legislatif pro pemerintah. Karena legislatif kan dipilih
langsung oleh rakyat. Maka rakyatlah yang mengontrol pemerintahan itu
melalui DPR," katanya.
Di Indonesia juga tak dikenal dengan istilah oposisi. Kata Arief,
idealnya peran DPR dalam mengawasi pemerintah juga tak bisa diintervensi
partai politik.
"Justru ketika DPR-nya tidak melakukan kontrol maka bisa terjadi
kesepakatan-kesepakatan yang berarah negatif. Misalnya, untuk bersama
korupsi besar-besaran," katanya.
Direktur Center for Media and Democracy LP3ES Jakarta, Wijayanto,
menilai tidak semuanya seideal itu.
Anggota DPR memiliki peran sebagai pengawas, tapi juga mereka tunduk
terhadap kebijakan partai. Kata Wijayanto banyak parpol penyeimbang yang
bergabung dengan koalisi, dikhawatirkan membuat pemerintahan berjalan
absolut, tak bisa dikendalikan.
Ini kemunduran demokrasi, kata Wijayanto. Gejalanya sudah tampak saat
pengesahan Undang Undang KPK yang secara bulat ditentukan DPR dan
pemerintah, tanpa mempertimbangkan masukan publik.
Produk kebijakan ini sebelumnya diprotes melalui gelombang aksi
demonstrasi dan pernyataan sikap mahasiswa, civitas akademika, tokoh
masyarakat hingga masyarakat sipil. UU KPK diyakini bisa melemahkan
lembaga antirasuah.
Namun, aksi unjuk rasa tetap membuat DPR dan pemerintah bergeming.
Satu-satunya harapan publik, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) sebagai langkah membatalkan
UU KPK. Tapi sampai aturan ini berlaku Kamis (17/10), tak ada
tanda-tanda Jokowi akan mengeluarkan Perpu.
"Konsolidasi di antara elit ini, sudah terjadi jauh-jauh hari, sejak
revisi UU KPK. Dan kemudian berlanjut, waktu itu paripurna mengesahkan
juga UU MD3, di mana pimpinan MPR itu ada 10 ketua dan wakil ketua,
sehingga semua mendapatkan kursi," katanya.
Rawan putar balik ke Orde Baru
Di dalam revisi Undang Undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) jumlah
pimpinan MPR ditambah semula lima menjadi perwakilan dari fraksi.
Artinya jatah kursi pimpinan MPR tidak lagi diperebutkan melalui
mekanisme pemilihan tapi sudah otomatis mewakili fraksi.
Hal ini apa yang disebut Wijayanto sebagai oligarki kekuasaan, "Yang
terdiri dari orang yang berkuasa dan bersama-sama berusaha untuk
mempertahankan kekuasaanya. Mereka mensabotase prosedur demorasi yang
ada, supaya tetap bisa survive sebagai segelintir penguasa."
"Jadi sepertinya kita melihat gejala adanya kemunduran demokrasi di
Indonesia. Tapi bisa saja terjadi putar balik. Ibarat mobil putar balik
kemudian ngebut menuju ke masa lalu. Orde Baru jilid II," lanjut Wijayanto.
JokowiHak atas fotoADITYA IRAWAN/GETTY IMAGESImage captionJoko Widodo
dan Ma'ruf Amin, 21 Mei 2019.
Saat ini, kata Wijayanto, saluran aspirasi publik perlahan tersumbat.
Parpol penyeimbang sudah tidak bisa optimal mengkritisi pemerintahan.
Media massa kebanyakan sudah dikuasai pemilik modal yang berafiliasi
dengan pemerintah.
Kritik melalui media sosial berpotensi diserang balik dengan pasukan
buzzer. Aksi unjuk rasa akan menghadapi tekanan dari aparat keamanan,
kata Wijayanto.
Berdasarkan catatan Freedom House, Indeks Kebebasan di Indonesia terus
menurun periode 2016 - 2019. Indeks ini menggunakan skala 0 - 100, di
mana semakin mendekati angka 100 Indeks Kebebasan suatu negara semakin baik.
Pada 2016 skor Indeks Kebebasan di Indonesia sebesar 65, dan bertahan
sampai 2017. Pada 2018 turun menjadi 64 dan kembali melorot pada 2019
menjadi 62.
Hak politik dan kebebasan sipil di Indonesia disebut makin turun
lantaran sejumlah persoalan yaitu korupsi, kriminalisasi aktivis,
diskriminasi terhadap kelompok minoritas hingga persoalan di Papua.
"Situasi kebatinan demokrasi kita, apa pun yang dimaui elit, publik
tidak punya pilihan, selain harus menerima. Nah ketika mau protes,
retriksi begitu banyak terjadi," kata Wijayanto.
Presentational grey line
*Artikel ini merupakan bagian keempat dari serial tulisan menjelang
pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden
terpilih pada 20 Oktober mendatang.
