5 Tahun Jokowi, Memangkas Subsidi demi Ngebut di Infrastruktur
Reporter: *Francisca Christy Rosana*
Editor: *Rahma Tri*
Minggu, 20 Oktober 2019 09:00 WIB
<https://statik.tempo.co/data/2019/06/04/id_846550/846550_720.jpg>
/Kendaraan pemudik melintas di jalan Tol Trans Jawa ruas Ngawi-Kertosono
di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin, 3 Juni 2019. Memasuki H-2
Lebaran 2019, jalan tol Ngawi-Kertosono terpantau lancar. ANTARA
Kendaraan pemudik melintas di jalan Tol Trans Jawa ruas Ngawi-Kertosono
di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin, 3 Juni 2019. Memasuki H-2
Lebaran 2019, jalan tol Ngawi-Kertosono terpantau lancar. ANTARA/
*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Lima tahun sudah Presiden Joko Widodo dan Wakil
Presiden Jusuf Kalla menahkodai negeri ini. Tak terasa, 5 tahun Jokowi
<https://bisnis.tempo.co/read/1261613/evaluasi-5-tahun-jokowi-jk-tekanan-berat-di-industri-perbankan> sudah
menjadi CEO Indonesia, yang banyak dikenang dengan semangatnya untuk
menggeber pembangunan infrastruktur.
Di periode I pemerintahan Jokowi, pembangunan infrastruktur memang
menjadi fokus dan perhatian utama. Bahkan, kata infrastruktur seperti
sudah melekat pada citra diri pemerintahan Jokowi- JK.
Jokowi meyakini, sektor infrastruktur diyakini adalah pendorong utama
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mengacu pada hasil studi Dana Moneter
Internasional (2014), kenaikan investasi infrastruktur publik mampu
mendongkrak pertumbuhan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka
menengah. Setiap 1 persen kenaikan investasi infrastruktur di negara
berkembang akan meningkatkan output sebesar 0,1 persen pada tahun
tersebut, dan 0,25 persen pada empat tahun kemudian.
Berkaca dari hal itulah, pemerintah terus meningkatkan alokasi anggaran
infrastruktur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada
awal pemerintahan Jokowi-JK tahun 2014, anggaran infrastruktur tercatat
baru sebesar Rp269,1 triliun. Empat tahun kemudian, pada 2018, anggaran
infrastruktur mencapai Rp410 triliun. Pada APBN 2019, anggaran
infrastuktur naik 2,4 persen lagi menjadi Rp 415 triliun.
Lalu, dari mana pemerintahan Jokowi mendapatkan anggaran besar untuk
sektor infrastruktur itu?
Bicara mengenai anggaran untuk infrastruktur, memori kita terlempar pada
peristiwa lima tahun silam. Belum genap sebulan menjabat, Presiden
Jokowi memutuskan merilis kebijakan kontroversial. Majalah Tempo edisi
24 November 2014 menulis bahwa Presiden, sejak rapat kabinet perdana,
meminta menteri-menteri memangkas subsidi BBM—yang berisiko menggerus
popularitasnya. Kebijakan itu dilandasi temuan yang menyatakan ongkos
pemerintah untuk membiayai subsidi BBM selama ini jauh lebih besar
ketimbang ongkos pembangunan infrastruktur.
"Subsidi BBM mencapai Rp 714 triliun, sedangkan infrastruktur hanya Rp
574 triliun dan kesehatan Rp 220 triliun. Kok, kita memberikan subsidi
yang 71-72 persen dinikmati oleh kalangan menengah ke atas?” kata
Jokowi, seperti dikutip dari Majalah Tempo.
Presiden Jokowi menyampaikan, saat itu pemerintah membutuhkan duit
banyak untuk membangun infrastruktur. Namun kas yang dimiliki negara tak
cukup kuat menopang kebutuhan. Sedangkan sesuai dengan rencana stregis
yang dibuat masing-masing kementerian, Jokowi ingin pembangunan akses,
seperti tol laut, jalan tol, pembangunan pembangkit listrik, hingga
pengembangan infrastruktur pertanian mencapai akselerasi.
Berdasarkan hitung-hitungan, dalam lima tahun masa pemerintahannya,
Jokowi membutuhkan duit sedikitnya Rp 2.000 triliun untuk menutup
kebutuhan infrastruktur. Duit itu bukan hanya bersumber dari perluasan
cakupan wajib pajak. Kenaikan harga BBM subsidi pun menjadi pilihan.
/Bandara New Yogyakarta International Airport atau NYIA di Kulon Progo,
Yogyakarta. Sumber: Angkasa Pura I/
Sejak digenjot selama lima tahun dengan mengalihkan duit subsidi energi,
seperti apa capaian pemerintah dalam bidang infrastruktur? Yang jelas,
Jokowi jor-joran dalam menggenjot infrastruktur konektivitas, energi,
sumber daya air, dan telekomunikasi.
·***Sektor energi *
Berdasarkan laporan Kantor Staf Presiden, pemerintah mengklaim telah
mencapai rasio elektrifikasi 98,9 persen hingga semester I tahun
anggaran 2019. Untuk mencapai rasio tersebut, pemerintah menancapkan
tiang pancang pembangunan megaproyek listrik 35 ribu watt sejak 2014.
Majalah Tempo edisi 11 Januari 2016 menulis, proyek elektrifikasi itu
dipetakan ke dalam tujuh titik. Di antaranya Sumatera, Kalimantan, Jawa
& Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Proyek setrum
dikerjakan oleh PT Pembangkit Listrik Negara atau PLN dan swasta.
Di Sumatera, misalnya, PLN menggarap proyek elektrifikasi 1.100
megawatt. Sedangkan swasta kebagian jatah membangun 8.990 megawatt.
Sementara itu di Kalimantan, PLN dibebani tugas membangun proyek listrik
900 megawatt. Adapun swasta kejatahan membangun 1.755 megawatt.
Rasio elektrifikasi yang dicapai pada 2019 telah mendekati target yang
ditetapkan pada 2024. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah masih punya
pekerjaan rumah untuk mencapai rasio elektrifikasi 99,4 persen.
Kendati mencatatkan rasio elektrifikasi yang moncer, pengerjaan
megaproyek setrum tak selamanya mendulang gula-gula. Proyek ini sempat
terganjal oleh kasus rasuah yang mendera bekas Direktur Utama PLN,
Sofyan Basir. Sofyan pada awal Januari lalu diciduk Komisi Pemberantasan
Korupsi atau KPK lantaran terjerat suap pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Uap atau PLTU Riau. Kasus Sofyan menorehkan catatan merah di
rapor pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah juga mencatatkan capaiannya untuk menyeragamkan
harga BBM. Hingga 2019, pemerintah melalui penugasan ke PT Pertamina
(Persero) telah sukses menetapkan BBM satu harga berlaku di 170 titik.
·*Sektor telekomunikasi *
Menjelang akhir masa jabatannya di Kabinet Indonesia Kerja Jilid I,
Jokowi dan sejumlah menterinya meluncurkan proyek Palapa Ring yang
bertujuan memperluas jaringan telekomunikasi. Palapa Ring merupakan
proyek pembangunan "back bone" atau tulang punggung serat optik
nasional, yang akan menjangkau sebanyak 34 provinsi, 440 kota/kabupaten
di seluruh Indonesia dengan total panjang kabel laut mencapai 35.280
kilometer, dan kabel di daratan adalah sejauh 21.807 kilometer.
Tiga ruas back bone ialah Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah dan
Palapa Ring Timur. Proyek itu terdiri atas tujuh lingkar kecil serat
optik di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua,
Sulawesi dan Maluku.
Palapa Ring Barat telah selesai pada Maret 2018, menjangkau wilayah
Riau, Kepulauan Riau hingga Pulau Natuna dengan jaringan laut sepanjang
1.730 kilometer dan darat 545 kilometer. Palapa Ring Tengah menjangkau
27 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Tenggara,Maluku Utara, dan Kalimantan Timur dengan 1.706 kilometer
jaringan laut dan 1.289 jaringan darat.
Palapa Ring-Timur dibangun sejauh 4.450 kilometer yang terdiri dari
sub-marine cable sejauh 3.850 kilometer dan "land cable" sepanjang 600
kilometer dengan "landing point" sejumlah lima belas titik pada 21
kota/kabupaten.
·*Perhubungan dan Infrastruktur Jalan*
Jokowi acap menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia akan
bersifat Indonesia-sentris. Artinya, pembangunan dilakukan untuk membuka
konektivitas wilayah-wilayah terisolasi dan mempercepat konektivitas
antar-daerah.
Berdasarkan catatan Kantor Staf Presiden, selama 5 tahun, pemerintah
telah membangun jalan sepanjang 3.194 kilometer di wilayah perbatasan.
Pembangunan selama 2019 dikebut sepanjang 732 kilometer untuk jalan
nasional, termasuk jalan pelosok. Pembangunan ini bertujuan membuka
daerah-daerah terisolasi dan menekan disparitas harga-harga kebutuhan
pokok.
/Foto udara yang menunjukkan kendaraan melintas di sebagian ruas jalan
tol Medan-Binjai pada Rabu, 6 Maret 2019. PT Hutama Karya menyatakan,
progres pembangunan jalan tol Trans Sumatera seksi I ruas Medan-Binjai
sepanjang 6,7 kilometer telah mencapai sekitar 80 persen. TEMPO/Tony
Hartawan/
Di sektor pembangunan jalan tol, pemerintah mencatat telah merampungkan
1.387 kilometer konstruksi jalan bebas hambatan. Pembangunan tersebut
sudah termasuk pengerjaan proyek Jalan Tol Trans Jawa yang membentang
sepanjang 1.167 kilometer. Pemerintah juga telah mencicil proyek
pembangunan jalan Tol Trans Sumatera. Proyek paket I segmen Bakaeuheni
Selatan-Bakauheni Utara sepanjang 8,9 kilometer dan paket II dengan
segmen Lematang-Kotabaru sepanjang 5 kilometer telah terbangun pada 2018.
Adapun tahun ini, pemerintah mengerjakan paket I Bakauheni-Sidomulyo
sejauh 39,9 kilometer dan paket II Sidomulyo-Kota Baru sepanjang 40
kilometer. Lantas paket III Kotabaru-Tengineng sepanjang 30 kilometer
dan paket IV Tengineneng-Terbanggi Besar 33 kilometer.
Di sektor perhubungan, pemerintah telah membangun 136 pelabuhan dan 15
bandara. Pembangunan sektor perhubungan mulai dikerjasamakan dengan
badan usaha milik negara (BUMN) atau swasta melalui skema kerja sama
dengan badan usaha atau KPBU. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
dalam wawancara khusus bersama Tempo beberapa waktu lalu mengatakan
skema KPBU dipilih untuk meringankan beban negara.
Proyek yang digarap melalui skema KPBU adalah Bandara Singkawang,
Bandara Bau-bau, Pelabuhan Gorontalo. Kemudian Bandara Labuan Bajo dan
pembangunan kereta api di Parepare.
"Pola ini dilakukan mengingat skema pembiayaan pada proyek infrastruktur
dalam kurun 5 tahun butuh Rp 1.400 triliun. Sedangkan pemerintah paling
banter hanya bisa membiayai Rp 400 triliun. Kalau tidak pakai KPBU, APBN
tak bisa menopang,” tuturnya.
·*Infrastruktur SDA *
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejatinya memiliki hajat
membangun 65 bendungan hingga 2019. Keberadaan bendungan ini bertujuan
untuk mencegah kekeringan, banjir, dan mendatangkan daya tarik wisata.
Namun, dalam catatan kementerian, pemerintah baru mengelarkan 14
bendungan selama 2018.
/Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi saat mengunjungi
Pulau Rica, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis
10 Juni 2019. Pulau Rinca dan Pulau Padar merupakan salah satu lokasi
yang menjadi habitat komodo. TEMPO/Subekti./
Sedangkan pada 2019, jumlah bendungan yang siap beroperasi diperkirakan
hanya 15. Itu berarti, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk
menyelesaikan 36 bendungan. Kementerian PUPR menargetkan, pembangunan
seluruh bendungan akan terlaksana pada 2022.
Selain bendungan, pemerintah telah membangun sejumlah embung. Kantor
Staf Presiden mencatat, sepanjang 2015 hingga 2019, Kementerian PUPR
telah merealisasikan pembangunan 1.062 unit embung. Kemudian,
Kementerian Pertanian membangun 4.343 embung. Di sisi lain, Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membangun 325
bendungan.
Untuk pengairan atau irigasi, Kementerian PUPR mencatat telah membangun
jaringan baru di 1 juta hektare tanah. Kementerian juga merehabilitasi
jaringan irigasi di 3,02 juta hektare. Sedangkan Kementerian Pertanian
membangun jaringan irigasi tersier di lahan seluas 3,21 juta hektare.
Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan
Jokowi, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance
(Indef) Andry Satrio Nugroho mengingatkan agar perencanaan
pembangunan infrastruktur ke depan diperhitungkan dengan
matang. Tujuannya agar tidak menimbulkan kerugian dari proyek yang
dikerjakan. Ia mencontohkan, salah satu pembangunan infrastruktur yang
kurang memberikan keuntungan optimal adalah Bandara Kertajati di
Majalengka, Jawa Barat.
"Memang alasannya karena kebutuhan. Tapi kalau pembangunan infrastruktur
tanpa perencanaan, kami menilai ini akan menjadi bencana ke depan,"
katanya di Jakarta, Jumat, 27 September 2019.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong
mengklaim, selama 5 tahun Jokowi-JK memimpin Indonesia, mereka sudah
meletakkan fondasi untuk mendongkrak daya saing Indonesia. Salah satunya
pada pembangunan infrastruktur. "Peringkat daya saing infrastruktur
kita ada di 72 dari 141 negara, bayangkan kalau pemerintah tidak
membangun infrastruktur dari awal, seberapa jauh kita merosot," ujar
Lembong.
Adapun Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution
mengatakan, selama lima tahun belakangan pemerintah sudah membangun
infrastruktur besar-besaran, mulai dari jalan, pelabuhan laut, bandara,
waduk, hingga Palapa Ring. Pembangunan infrastruktur tersebut disebut
membawa banyak keuntungan bagi Indonesia, misalnya membuka konektivitas
dan melancarkan kegiatan ekonomi. Ia menyebut infrastruktur dibangun
dengan pertimbangan jangka panjang.
/Ilustrasi Palapa Ring (BAKTI)/
Menurut Darmin pembangunan dari /backbone/ ke sentra industri sudah
dilakukan di beberapa daerah, misalnya Jawa Timur. Selanjutnya,
pembangunan akan dilakukan di Jawa Tengah dan wilayah lainnya. Ia
mengatakan terhubungnya jalur utama ke jaringan industri bisa menjadi
modal bagi perekonomian Indonesia.
Karena itu, agar pemangkasan subsidi sejak 2014 itu benar-benar
dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas, Darmin berharap pemerintah
tetap membangun infrastruktur pada periode kedua pemerintahan Presiden
Jokowi. Catatannya, tak seperti masa 5 tahun Jokowi
<https://bisnis.tempo.co/read/1261701/5-tahun-jokowi-tumbuh-moderat-di-tengah-himpitan>sebelumnya,
kini pembangunan itu tidak lagi berfokus kepada infrastruktur
/backbone/. "Kami memaksimalkan pembangunan dengan menyambungkan
/backbone/dengan kawasan industri, sentra ekonomi, industri rakyat,
kawasan ekonomi khusus, hingga kawasan pariwisata," ujar Darmin di
Ballroom Ritz Carlton, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.
*FRANCISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR | MAJALAH TEMPO | ANTARA*
