Catatan Politik: Sayang Jokowi Tak Singgung Pemberantasan Korupsi
Senin , 21 Oktober 2019 | 06:49
Catatan Politik: Sayang Jokowi Tak Singgung Pemberantasan Korupsi
Sumber Foto Sonora.co.id
Presiden Joko Widodo
POPULER
Sah! Jokowi-Ma‘ruf Amin Presiden dan Wapres 2019-2024
<http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/9171/sah__jokowi_ma_ruf_amin_presiden_dan_wapres_2019_2024>Jokowi
Sebut Pelantikan Menteri Pekan Depan
<http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/9179/jokowi_sebut_pelantikan_menteri_pekan_depan>Jokowi
Umumkan Kabinet Besok Pagi
<http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/9169/jokowi_umumkan_kabunet_besok_pagi>Pelantikan
Presiden, Tamu Undangan Mulai Berdatangan
<http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/9167/pelantikan_presiden__tamu_undangan_mulai_berdatangan>Canda
dan Senyum Jokowi Sebelum Pelantikan
<http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/9166/canda_dan_senyum_sebelum_pelantikan>
Listen to this
Pidato pertama Presiden Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden
periode 2019-2024 cukup menggambarkan visi dan ambisinya lima tahun ke
depan, khususnya di bidang ekonomi. Namun banyak kalangan menyayangkan
Presiden tidak memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan di
bidang poplitik, pertahanan keamanan, penegakan hukum dan HAM serta
pmberantasan korupsi.
Presiden mengemukakan mimpinya di depan para anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta tamu-tamu Negara, bahwa pada tahun
2045, persis satu abad kemerdekaan RI, kita sudah menjadi Negara maju
dengan pendapatan per kapita sebesar Rp 320 juta per kapita, atau
sekitar Rp 27 juta per kapita per bulan.
“Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai US$
7 triliun. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan
mendekati nol persen. Kita harus menuju ke sana. Kita sudah hitung,
sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat
memungkinkan untuk kita capai. Namun, semua itu tidak datang otomatis,
tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kita harus
kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif,”
tegas Presiden Jokowi.
Ditegaskan bahwa peningkatan produktivitas akan menjadi prioritas. Ini
adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini
menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan kesempatan
kerja. Tapi akan menjadi kesempatan besar jika kita mampu membangun SDM
yang unggul. Dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan
dengan ekosistem ekonomi yang kondusif. Dalam lima tahun ke depan,
Jokowi akan memprioritaskan hal-hal sebagai berikut:
*Pertama,*pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita, membangun
SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil,
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta
global bekerja sama dengan kita. Itupun tidak bisa diraih dengan
cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu/endowment
fund/yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri
juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang
mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.
*Kedua*, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur
yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang
mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja
baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
*Ketiga*, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus
kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk
menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja.
Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi
Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan
puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja
langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan
UMKM juga akan langsung direvisi.
*Keempat,*penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan
besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus
diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang
panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I,
eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk
disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional
yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.
*Kelima,*transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari
ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan
jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa
demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kebijakan-kebijakan tersebut bagus dalam upaya Jokowi mencapai
target-target pembangunannya. Namun sayangnya tidak disinggung masalah
penegakan hukum, HAM, penguatan demokrasi dan pemberantasan korupsi.
Padahal kita tahu banyak sekali permasalahan di bidang-bidang tersebut
yang telah menguras pikiran tenaga, bahkan nyawa manusia, sehingga harus
ditempuh kebijakan baru yang lebih baik.
Dalam kaitan ini kita patut menggarisbawahi pendapat Kepala Pusat
Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor
menilai pidato perdana Presiden Joko Widodo atau Jokowi seusai
pelantikan mencerminkan arah pemerintahan yang mengarah pada pembangunan
ala era Orde Baru. "Saya membaca ini memang nampak nuansanya lebih pada
masalah pembangunan, masalah efisiensi, dan juga pembangunan terkait
SDM, yang kalau kita lihat ini kok agak-agak mirip pemerintahan
Soeharto," kata Firman, seperti dikutip/Tempo./
Firman menyayangkan pidato Jokowi yang seakan tak menaruh perhatian
terhadap masalah hukum, HAM, demokrasi, dan pemberantasan korupsi.
Padahal empat hal itu merupakan masalah pokok yang juga berkaitan dengan
Pancasila dan kemanusiaan. Indonesiajuga masih memiliki banyak pekerjaan
rumah di empat masalah tersebut. "Dalam hal ini saya kira presiden tidak
terlalu sensitif. Ini satu hal yang sangat disayangkan," kata dosen
pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI tersebut.
Sumber Berita:Berbagai sumber
