Koalisi antara Legacy dan Oligarki
Oleh :
Gun Gun Heryanto
Senin, 21 Oktober 2019 08:00 WIB
0KOMENTAR
<https://kolom.tempo.co/read/1262187/koalisi-antara-legacy-dan-oligarki/full&view=ok#comments>
000
#
#
#
#
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo, Presiden
Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai pelantikan di Kompleks
Parlemen, Senayan pada Ahad, 20 Oktober 2019. TEMPO/Dewi Nurita
<https://statik.tempo.co/data/2019/10/20/id_882212/882212_720.jpg>
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo, Presiden
Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai pelantikan di Kompleks
Parlemen, Senayan pada Ahad, 20 Oktober 2019. TEMPO/Dewi Nurita
*Gun Gun Heryanto*
/Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute/
Pemerintahan Jokowi jilid kedua dimulai setelah prosesi pelantikan
presiden dan wakil presiden, kemarin. Agenda berikutnya tentu saja
membentuk kabinet, yang sesungguhnya menjadi hak prerogatif presiden.
Publik harap-harap cemas apakah konfigurasi dan komposisi menteri
beserta kelembagaan yang dibentuk Jokowi mencerminkan komitmennya kepada
rakyat atau sekadar membentuk zona nyaman elite? Itulah pertaruhan
Jokowi saat ini: mengayuh di antara dua tuntutan, meninggalkan warisan
atau legacy yang membanggakan pada akhir jabatan atau meneguhkan kuatnya
oligarki partai politik di pemerintahan. Hal ini merupakan ujian
kesejarahan yang tak mudah dan hanya mungkin dilakukan oleh pemimpin
pengambil risiko.
Tantangan Indonesia hingga saat ini, dan masih menjadi problem mendasar,
mengutip analis politik Northwestern University, Jeffrey Winters, dalam
Oligarchy (2011), adalah demokrasi kerap dikuasai oleh kaum oligark,
sehingga makin jauh dari cita-cita memakmurkan rakyat. Dalam
International Encyclopedia of Social Sciences, oligarki didefinisikan
sebagai bentuk pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan minoritas.
Winters menjelaskan oligarki dengan menekankan kekuatan sumber daya
material sebagai basis dan upaya pertahanan kekayaan pada diri mereka.
Adanya ketidaksetaraan material tersebut kemudian menghasilkan
ketidaksetaraan kekuasaan politik. Kondisi inilah yang terjadi di Indonesia.
Dalam sistem presidensial, tentu Jokowi selaku presiden memiliki hak
mulia yang namanya hak prerogatif. Tentu saja itu tak mudah
diimplementasikan karena begitu derasnya kepentingan para elite partai,
baik mitra kongsi yang mengusung pasangan ini sedari awal maupun
sekelompok partai yang awalnya kompetitor tapi kemudian merapat menjadi
mitra koalisi baru atas pertimbangan mendapat kursi di kabinet (office
seeking).
Independensi Jokowi sangat dibutuhkan di tengah ragam stimulan dalam
komunikasi persuasif yang dilancarkan para pihak yang berkehendak
memaksimalkan tuntutan agar berada di dalam kabinet. Jokowi tentu
memiliki matriks kebutuhan dalam penentuan orang dan kelembagaan
kabinet. Apakah matriks itu sejalan dengan kehendak publik, yakni
menguatkan kinerja pemerintah dalam mengatasi ragam persoalan, atau
sekadar berbasis politik akomodasi bagi-bagi kursi untuk politik
representasi?
Samuel Huntington dalam Political Order in Changing Societies (1968)
menggarisbawahi bahwa semakin tinggi independensi, semakin tinggi pula
tingkat kelembagaan. Keutuhan organisasi juga penting dalam tingkat
pelembagaan. Sebuah institusi politik, termasuk birokrasi pemerintahan,
harus memiliki kewenangan yang kuat, transparan, dan merepresentasikan
kebutuhan masyarakat. Tingkat kelembagaan ini dapat ditentukan dari cara
beradaptasi, kompleksitas, otonomi, kemampuan organisasi, dan tata cara
atau prosedur dalam implementasi kebijakan. Semua ini lagi-lagi kembali
ke independensi Jokowi dalam membentuk Kabinet Kerja.
Setiap tahap awal pembentukan pemerintahan akan tergambar seperti apa
komitmen pemimpin terhadap rakyat. Apakah yang dipilih menjadi menteri
di kabinet adalah sosok-sosok berintegritas tinggi, memiliki basis
kompetensi, kepemimpinan yang mumpuni, dan jaringan komunikasi yang
memadai? Jika lebih banyak berdasarkan pertimbangan jatah-jatahan,
mempercayakan sejumlah orang ke beberapa pos kementerian berbasis
kebutuhan yang diharapkan bukan tak mungkin bisa semakin menyuburkan dan
meneguhkan kartel dalam birokrasi.
Menurut Adam Przeworski dalam Sustainable Democracy (1999), birokrasi
oligarki membentuk kartel yang berkewajiban menentang para pesaingnya
sekaligus membatasi kompetisi, menghalangi akses, dan mendistribusikan
keuntungan kekuasaan politik di antara sesama anggota kartel. Jika itu
yang menjadi pilihan, bahaya lanjutannya adalah kekuasaan menjadi proyek
individual para elite partai beserta asosiasi korporatisnya.
ADVERTISEMENT
Bagaimana langkah Jokowi untuk keluar dari jebakan oligarki kekuasaan?
Pertama, sebaiknya tidak berlebihan mengakumulasi dukungan sehingga
berdampak pada obesitas kekuasaan. Semua partai berbondong-bondong masuk
kabinet dan tak menyisakan suara signifikan partai di luar penyokong
pemerintah. Jika hanya PKS yang sendirian di luar, mereka tak cukup
memadai untuk menampung dan menyuarakan suara rakyat yang berbeda dengan
pemerintah. Tapi, jika itu kenyataannya, jangan heran jika pada 2024,
PKS akan mendapat insentif elektoral signifikan di tengah enggannya
banyak partai menjadi oposisi.
Kedua, Jokowi harus benar-benar memastikan siapa pun yang dipilihnya
sebagai menteri akan berdedikasi penuh untuk bekerja membantunya
menunaikan janji kesejarahannya kepada rakyat. Bukan menteri yang punya
loyalitas ganda sebagai pembantu presiden di satu sisi, tapi bermain
mata dengan sejumlah pihak untuk memperkaya diri dan kelompoknya di sisi
yang lain. Kabinet adalah tempat berkhidmat kepada rakyat, bukan untuk
bancakan kekuasaan. Ketika dilantik menjadi presiden dan memimpin
Kabinet Kerja jilid kedua, sejak saat itu pula Jokowi akan diawasi oleh
semua mata rakyat Indonesia.
