ANALISIS
Membaca Maksud Jokowi Jadikan Luhut Komandan Investasi
*Safyra Primadhyta*, CNN Indonesia | Kamis, 24/10/2019 08:12 WIB
Bagikan :
Membaca Maksud Jokowi Jadikan Luhut Komandan InvestasiMenko Kemaritiman
dan Investasi Luhut Panjaitan. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dalam periode kedua pemerintahannya, Presiden
Joko Widodo (*Jokowi <https://www.cnnindonesia.com/tag/jokowi>*)
memutuskan untuk mengubah nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
dan*Investasi <https://www.cnnindonesia.com/tag/investasi>*.
Jokowi juga kembali menugaskan Luhut Binsar Panjaitan sebagai orang
nomor satu di kementerian tersebut.
"Saya kira terobosan-terobosan dalam rangka Indonesia poros maritim
dunia, menangani hambatan investasi dan merealisasikan komitmen-komitmen
investasi besar berada di tangan beliau (Luhut)," kata Jokowi saat
memperkenalkan calon menteri Kabinet Indonesia Baru di Istana Negara,
Rabu (23/10).
Peningkatan investasi memang menjadi salah satu target Jokowi dalam lima
tahun ke depan. Maklum, upaya perbaikan iklim investasi yang dilakukan
Jokowi selama lima tahun terakhir melalui sejumlah paket kebijakan
ekonomi dan gebrakan belum membuahkan hasil gemilang.
Lihat juga:
Luhut, Ahli Perang Yang Jadi Ujung Tombak Investasi
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191023071308-532-442019/luhut-ahli-perang-yang-jadi-ujung-tombak-investasi/>
Hal tersebut terlihat dari laju investasi dalam negeri yang masih
tertahan di satu digit. Padahal, untuk mempercepat laju pertumbuhan
ekonomi, Indonesia memerlukan pertumbuhan investasi mencapai dua digit
per tahun.
Sebagai gambaran, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan cerminan laju
pertumbuhan investasi pada 2015 sebesar 5,01 persen.
Selang setahun, lajunya melambat menjadi hanya 4,48 karena tertekan oleh
perlambatan ekonomi global. Pada 2017, pertumbuhannya meningkat menjadi
6,15 persen. Selanjutnya, pada 2018, pertumbuhan PMTB mencapai 6,67
persen. Namun, pada kuartal II 2019, laju PMTB tercatat hanya 5,01 persen.
Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi memahami keputusan
Jokowi mengalihkan komando upaya percepatan investasi dari Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian ke kementerian di bawah Luhut.
Lihat juga:
Jadi Menko Lagi, Luhut Segera Komunikasi dengan Bos Baru BKPM
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191020204332-532-441329/jadi-menko-lagi-luhut-segera-komunikasi-dengan-bos-baru-bkpm/>
Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan salah satu strategi untuk
mengundang lebih banyak investor. Terlebih, selama ini, Luhut dan
jajarannya kerap membuka peluang investasi dari berbagai negara,
termasuk mengkaji berbagai potensi investasi China di Indonesia dalam
Program Jalur Sutera Modern atau Belt and Road Initiative.
"Belt and Road Initiative kan salah satunya menghubungkan jalur maritim.
Mungkin, dengan itu, Indonesia bisa lebih berperan di sana tanpa
kemudian harus didominasi oleh China," ujar Fithra kepada
CNNIndonesia.com, Rabu (23/10).
Selain itu, menurut dia, keputusan tersebut mengisyaratkan fokus
investasi ke depan akan lebih diarahkan untuk menopang sektor maritim.
Hal itu bertujuan agar pemerintah bisa secara efektif menekan biaya
logistik.
"Kalau dilihat, pembangunan infrastruktur lewat jalan darat itu
sebenarnya tidak secara efektif bisa menekan ongkos logistik. Justru,
efek pada skala ekonomi akan dicapai kalau kita membangun lewat jalur
maritim," ujarnya.
Selama ini, sambung ia, kebijakan investasi Indonesia lebih mengarah ke
"/open door policy/" di mana investasi bisa masuk ke semua sektor, tidak
ada batasan. Dengan fokus ke sektor maritim, menurut dia, pemerintah
nampaknya ingin mengubah arah kebijakan investasi Indonesia menjadi
"/open window policy/".
Kendati demikian, perubahan komando bisa menjadi kendala apabila tidak
ada koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Misalnya, dengan
Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM).
Untuk itu, ia menilai pemerintah perlu memastikan agar koordinasi
tersebut berjalan lancar. Ujung-ujungnya pemerintah bisa mengoptimalkan
upaya untuk mengurangi hambatan investor dalam berinvestasi di Indonesia
mulai dari birokrasi yang berbelit hingga perizinan yang memakan waktu.
"Kalau dilihat, Pak Luhut sebagai menko maritim dan investasi memiliki
ketegasan untuk kemudian menindak dan bahkan menghajar hambatan
investasi di lapangan," jelasnya.
Lihat juga:
Saat Ekonomi Indonesia di Tangan Para Politikus
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191023173645-532-442254/saat-ekonomi-indonesia-di-tangan-para-politikus/>
Di saat yang sama, Jokowi juga menempatkan sosok-sosok profesional yang
siap kerja untuk menopang upaya peningkatan investasi di Indonesia.
Misalnya, Jokowi menunjuk Nadiem Makarim sebagai menteri pendidikan dan
kebudayaan.
Hal itu sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia
agar Indonesia bisa memasok tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri.
Penunjukan Wishnutama Kusubandio sebagai menteri pariwisata dan ekonomi
kreatif serta Bahlil Lahadalia sebagai Kepala BKPM juga diharapkan bisa
memberikan nuansa baru dalam upaya perbaikan iklim investasi Indonesia
di masa mendatang.
Jika strategi Jokowi berhasil, Fithra memperkirakan laju pertumbuhan
investasi dalam lima tahun ke depan bisa menyentuh dua digit. Dalam hal
ini, pemerintah berhasil memberikan investor kepastian regulasi serta
penciptaan ekosistem yang memadai.
Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance
(Indef) Ahmad Heri Firdaus menilai perubahan nomenklatur bisa saja
membuat kegiatan promosi investasi semakin gencar, dengan fokus yang
diarahkan untuk menunjang sektor maritim.
Lihat juga:
Jokowi Kejar Menteri Baru Benahi Defisit Neraca Dagang
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191023120906-532-442116/jokowi-kejar-menteri-baru-benahi-defisit-neraca-dagang/>
Namun, hal itu tidak akan berdampak signifikan selama pemerintah tidak
bisa mengerek efisiensi investasi di dalam negeri.Pasalnya, persoalan
investasi di Indonesia bukan dari sisi jumlah tetapi dari sisi efisiensi.
Konsekuensinya, menurut dia, investasi yang ada sekarang belum berdampak
signifikan kepada perekonomian. Hal itu tercermin dari kemampuan
investasi dalam menyerap tenaga kerja juga kian melemah.
"Misalnya, tahun ini, ada investasi 1.000 dan tenaga kerja yang terserap
100. Tahun depan, ada investasi 1.000, tenaga kerja yang terserap hanya
50," ujarnya.
Efisiensi investasi bisa dilihat dari rasio pertambahan modal-output
(/Incremental Capital-Output Ratio//ICOR). Secara sederhana, ICOR
merupakan parameter yang menggambarkan besaran tambahan modal yang
dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Artinya, semakin tinggi
skor ICOR, artinya investasi semakin tak efisien.
Lihat juga:
Bahlil Lahadalia, Sopir Angkot Andalan Jokowi Pacu Investasi
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191023063512-532-442011/bahlil-lahadalia-sopir-angkot-andalan-jokowi-pacu-investasi/>
Saat ini skor ICOR Indonesia berada di angka 6,3, atau lebih tinggi
dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya yang di kisaran 3.
"Untuk memproduksi suatu barang di Indonesia membutuhkan lebih banyak
modal dibandingkan dengan negara lain," sambungnya.
Karenanya, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan
efisiensi investasi di Indonesia. Hal ini tidak bisa dicapai dengan
perubahan nomenklatur tetapi harus ada kerja sama antara seluruh
kementerian/lembaga terkait.
"(Investasi tidak efisien) mungkin karena biaya logistik yang tinggi,
regulasi, atau kebijakan yang terkait dengan fiskal. Hal-hal tersebut
tidak bisa diselesaikan dengan perubahan nomenklatur saja," jelasnya.
Lebih lanjut, pemerintah juga harus memperjelas pembagian wewenang
Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi denganBKPM. Hal ini
diperlukan agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan
investor.Jangan sampai, perubahan nomenklatur malah membuat birokrasi
semakin panjang. Namun, kebijakan tersebut harus bisa memperkuat sinergi
untuk meningkatkan investasi ke depan.
Lihat juga:
Edhy Prabowo 'Jago' Silat yang Ganti Susi Pudjiastuti
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191023064108-532-442014/edhy-prabowo-jago-silat-yang-ganti-susi-pudjiastuti/>
*(agt)*
