Serba-serbi tanggapan atas Kabinet Jokowi II.
Salam malam minggu. Lusi.-
1.:
MoeslimChoice |
JUMAT, 25 OKTOBER 2019 | 13:06 WIB
Kicauan Para Golput Soal Kabinet Jokowi
MoeslimChoice |
Pengumuman dan pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju oleh
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin
memunculkan beragam tanggapan.
Ada yang gembira, karena telah lama menanti. Tapi, ada pula yang kecewa
lantaran tidak puas.
Mereka yang selama ini memutuskan untuk tidak memilih atau kalangan
golongan putih (golput) pada Pilpres 2019 lalu juga turut memberikan
tanggapan.
Secara garis besar, mereka menganggap kabinet baru mengecewakan namun
tidak mengagetkan.
Berikut tanggapan para “dedengkot” golput terhadap komposisi Kabinet
Indonesia Maju.
Dandhy Laksono:
Menanggapi hasil Pemilu 2019 dan susunan Kabinet Indonesia Maju,
pendiri rumah produksi Watchdoc, Dandhy Laksono, menyebut, Indonesia
memasuki masa Orde Oligarki.
Medio 1959-1966 dikenal dengan Orde Lama. Lalu 1966-1998 dikenal dengan
Orde Baru. Kondisi saat ini, kata aktivis sosial dan HAM itu, tepat
jika disebut dengan Orde Oligarki.
"Kabinet ini mengonfirmasi bahwa Indonesia memasuki Orde Oligarki.
Tidak hanya kabinet, tapi DPR juga mencerminkan ini. Ratusan
pengusaha dan para handai taulan pejabat, berkumpul semua," kata
Dandhy melalui pesan singkat, Kamis (24/10/2019) malam.
Dandhy mengatakan, Orde Reformasi hanya berjalan tiga tahun. Ketika
Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai presiden, menurut dia, Orde
Reformasi sudah berhenti karena masalah di Aceh ditangani dengan
darurat militer.
Dandhy menganggap dua periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
juga tidak menjalankan agenda reformasi.
"Lalu di periode Presiden Jokowi, semakin jauh dari semangat reformasi,
dan menurut saya ini bisa dikategorikan periode baru, yaitu Orde
Oligarki," ucapnya.
Dandhy mengaku tidak terkejut dengan susunan anggota DPR hasil Pemilu
2019 dan komposisi menteri Kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, justru
mengejutkan ketika kesadaran masyarakat tumbuh dengan cepat.
"Dari semula tak terlalu akrab dengan gejala oligarki, kini lewat
gerakan #ReformasiDikorupsi, kesadaran ancaman oligarki semakin
dipahami," tuturnya.
Dhyta Caturani:
Aktivis sosial dan HAM, Dhyta Caturani, tidak heran dan kaget dengan
komposisi Kabinet Indonesia Maju.
Dia pun tidak menyesal memutuskan untuk tidak memilih alias golput pada
Pilpres 2019 lalu.
Menurutnya, sudah jelas terlihat kelompok oligarki berada dalam
kabinet. Ketika mereka bersaing di Pemilu atau Pilpres lalu, pada
ujungnya akan berada di barisan yang sama dan sama-sama ingin
memperoleh keuntungan.
"Akan mengorganisir diri untuk bersatu berdasarkan kepentingan yang
sama, yang tentu tidak berpihak pada rakyat," ucapnya.
Menurut Dhyta, itu adalah sebuah keniscayaan dalam politik Indonesia
yang bobrok, sehingga tidak akan memberi ruang kepada orang baik untuk
bisa terlibat mengurus negara.
Dhyta kemudian menyinggung soal kekecewaan pendukung militan Jokowi
ketika Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Menurutnya,
kekecewaan mereka tergolong naif.
Dia menegaskan bahwa Jokowi, selama 5 tahun pertama berkuasa, telah
mengabaikan amanat reformis dan tidak melunasi janji kampanye pada 2014.
Mantan petinggi militer yang diduga melakukan pelanggaran HAM di masa
lalu pun dilibatkan dalam kabinet periode pertama.
"Prabowo hanyalah icing on the cake," tutur Dhyta.
"Pertanyaan saya sekarang adalah apakah para pendukung Jokowi yang
kecewa kini akan kembali mengambil jalan untuk mengkritisi Jokowi
seperti yang telah dilakukan oleh para golputers selama ini?
Mudah-mudahan saja," lanjutnya.
Alghiffari Aqsa:
Direktur firma hukum dan HAM AMAR, Alghiffari Aqsa, menganggap
komposisi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju adalah bukti bahwa
pilpres memang perhelatan milik para elite semata. Bukan milik rakyat
selaku pemilik suara.
Orang yang selama ini giat menyuarakan #SayaGolput di Twitter itu
menyoroti soal penunjukkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.
Menurutnya, siapa pun pemenang dalam Pilpres 2019, tetap masyarakat
yang menjadi pihak yang kalah. Terutama korban pelanggaran HAM.
"Siapa pun yang menang, yang kalah korban pelanggaran HAM; pelaku
pelanggaran HAM menjadi menteri," ucap Alghif.
"Banyak yang marah ke kelompok golput tapi yang diprediksi oleh
kelompok golput mulai terbukti," lanjutnya.
Dia mengaku tidak kaget ketika Prabowo diangkat menjadi salah satu
menteri dalam kabinet oleh Presiden Jokowi.
Alasannya, menurut Alghif, Jokowi dan Prabowo sama-sama abai terhadap
HAM. Prabowo diduga melakukan pelanggaran HAM di masa lalu, sementara
Jokowi tidak menuntaskan kasus HAM berat di masa lalu.
"Terlebih ada sejarah kedekatan antara Jokowi-Prabowo-Megawati," tutur
Alghif.
"Kabinet elite sekarang bahkan menyingkirkan perempuan dengan minimnya
jumlah keterwakilan perempuan," lanjutnya.
Dia lantas berharap masyarakat lebih kritis dalam melihat dinamika
politik dengan tidak mendukung berdasarkan fanatisme.
Alghif menilai masyarakat perlu membangun sikap politik dengan cara
yang lebih terbuka.
Misalnya dengan terlibat dalam unjuk rasa atau protes serta advokasi
perubahan peraturan, misalnya UU, peraturan pemerintah, perpres, dan
seterusnya, yang tergolong ganjil.
"Atau pun melalui jalur peradilan," imbuh mantan Direktur Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) Jakarta tersebut.
***
Konsolidasi kekuatan pemodal, tentara, dan polisi di Kabinet Indonesia
Maju. Secara umum, kalangan yang selama ini memutuskan golput pun
cenderung memiliki pendapat yang sama.
Haris Azhar:
Direktur Kantor Hukum dan HAM, Haris Azhar, yang selama ini vokal dan
tidak sungkan memproklamirkan dirinya golput, menyoroti soal penunjukan
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.
Diketahui, Prabowo merupakan rival kental Jokowi pada Pilpres 2014 dan
2019 lalu, namun dipilih menjadi menteri dan partainya tidak menjadi
oposisi. Tak seperti 2014 lalu.
Menurut Haris, sebenarnya tidak sulit menerima kenyataan ketika
Jokowi dan Prabowo sama-sama mau bekerja sama dalam pemerintahan
meski sebelumnya bertarung sebagai rival di Pilpres 2019.
Dia bicara demikian karena menganggap Jokowi dan Prabowo adalah tipikal
orang yang sama.
"Karena mereka memang satu tipe, sama-sama tidak punya karakter untuk
pemenuhan hak konstitusional. Dan, sama sama membohongi rakyat dan para
pendukungnya masing-masing saat pemilu," tuturnya.
Haris juga menyinggung kembali pernyataan Franz Magnis Suseno yang
menghakimi golput sebagai orang yang mengalami psychofreak.
Romo Magnis menyatakan itu melalui artikel di sebuah harian ibukota
saat tahapan Pilpres 2019 masih berlangsung.
Haris menganggap Romo Magnis bicara demikian kala itu agar kalangan
golput memilih Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.
Akan tetapi, kini ternyata Jokowi mengangkat Prabowo sebagai Menteri
Pertahanan. Haris lantas bertanya-tanya.
"Golput dibilang Psychofreak jika tidak memilih, dengan kata lain,
didorong memilih Jokowi. Apa sebutkan yang pas untuk orang yang
mengangkat Prabowo menjadi Menteri? Romo Magnis ditunggu jawabannya,"
imbuh mantan Koordinator KontraS tersebut.
Lini Zurlia:
Aktivis perempuan Lini Zurlia, yang diketahui kerap diolok-olok di
Twitter lantaran menyuarakan golput, menganggap susunan kabinet baru
sebagai konsolidasi kekuatan yang sudah direncanakan dengan baik. Dia
yakin menteri dipilih atas pertimbangan Jokowi selama 1-2 hari saja.
"Kabinet ini adalah benar kabinet konsolidasi kekuatan antara kekuatan
pemodal, polisi yang saat ini super power juga tentara, kekuatan
oligarki," ucapnya.
Lini tidak kaget dengan menteri-menteri yang dipilih Jokowi. Termasuk
ketika Prabowo didapuk sebagai Menteri Pertahanan meski sebelumnya
bertarung di Pilpres 2019 melawan Jokowi.
Dia menganggap wajar itu terjadi karena keduanya bagian dari kelompok
yang sama.
"Dalam kekuasaan oligarki tidak ada musuh yang abadi, sebab yang abadi
adalah kekuasaan dan kepentingan," tuturnya.
Bilven Sandalista:
Bilven, yang merupakan pegiat literasi dan aktif menyindir politikus
lewat Twitter, menganggap komposisi kabinet baru Jokowi mengecewakan
pendukung fanatik Jokowi mau pun Prabowo. Menurutnya, pendukung
masing-masing capres di Pilpres 2019 itu juga pasti kaget.
Tetapi tidak dengan kalangan yang memutuskan untuk tidak memilih alias
golput.
"Karena ini membuktikan salah satu tesis kenapa memilih golput:
sesungguhnya tidak ada perbedaan signifikan antara 01 dan 02,"
tuturnya.
Bilven menyinggung Gerindra pengusung Prabowo Subianto kemudian masuk
dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.
Dia lalu mengaitkannya dengan kenyataan tentang Pemilu dan Pilpres 2019
yang telah menghabiskan dana triliunan rupiah, ditambah ratusan anggota
KPPS yang meninggal dunia.
"Semuanya menjadi insignifikan dengan saling berpelukannya kedua
junjungan sambil berbagi kekuasaan," ucap Bilven. [yhr]
2.:
Saat Mahfud MD Bela Menhan Prabowo
SABTU, 26 OKTOBER 2019 | 09:31 WIB
MoeslimChoice |
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
(Menko Polhukam), Mahfud MD, menanggapi banyaknya penolakan terhadap
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pasca-pelantikan oleh Presiden Joko
Widodo (Jokowi), Rabu (23/10/2019) lalu.
Kementerian Pertahanan sendiri merupakan salah satu kementerian yang
langsung berada di bawah Kemenko Polhukam.
“Sebab manusia punya kelebihan masing-masing, punya sisi
positif-negatifnya. Saya tidak terlalu mengagendakan orang yang menolak
seseorang. Silakan saja itu bangun opini, lalu yang lainnya juga
membangun opini," kata Mahfud di Kemenkopolhukam, Jumat (25/10/2019).
Menurut Mahfud, tidak hanya Prabowo, seluruh menteri yang belum
lama ini dilantik, termasuk dirinya, pasti ada yang mendukung dan
menolak.
Namun, apapun yang dikatakan publik, baik mendukung atau menolak, yang
pasti saat ini Presiden Jokowi sudah mengangkat yang bersangkutan.
"Tidak usah berpikir kalau ada yang menolak, lalu apa harus mundur?
Tidak efektif itu, tidak boleh," kata dia.
Mahfud pun menganalogikannya dengan Pancasila. Saat ini, kata dia,
masih banyak yang mempertanyakan Pancasila tetapi korupsi di Indonesia
masih banyak terjadi, termasuk kejahatan moral lainnya.
"Sama dengan itu. Cara melihat masalah tidak seperti itu, mari setiap
masalah kita perbaiki, selesaikan, dan diarahkan ke arah yang benar,"
pungkas dia.
Diketahui, Presiden Jokowi menunjuk Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo
Subianto, sebagai Menteri Pertahanan di periode 2019-2024.
Hal ini membuat beberapa pendukung dari kedua belah pihak kecewa dan
ada pula penolakan dari mereka.
Kritik untuk Prabowo
Para keluarga korban pelanggaran HAM berat di masa lalu menilai,
pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan menunjukkan
bahwa kasus pelanggaran HAM berat dijadikan komoditas politik dalam
Pilpres 2019.
Para keluarga korban tersebut berasal dari Jaringan Solidaritas Korban
untuk Keadikan (JSKK), Ikatan Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Ikatan
Keluarga Tanjung Priok (IKAPRI), YLBHI, KontraS, dan YPKP 65.
"Terhadap Prabowo yang diangkat menjadi Menteri Pertahanan,
kenyataannya memang dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat selalu
dijadikan komoditas politik dari pemilu ke pemilu dan hanya
dipergunakan untuk meraup suara supaya bisa jadi presiden," ujar
anggota Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), Maria
Katalina Sumarsih, dalam konferensi pers di Kantor Kontras, Kamis
(24/10/2019).
Sumarsih menegaskan, jika Presiden Jokowi menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan, maka sejatinya ia mencabut surat pengangkatan Prabowo
sebagai Menhan lantaran diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM
berat masa lalu.
Sementara itu, Ketua Divisi Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur,
menambahkan, janji Jokowi dalam Nawa Cita untuk menegakkan HAM telah
gagal.
"Pengangkatan Prabowo menunjukkan Jokowi telah menutup harapan dari
para korban pelanggaran HAM berat," ujar Isnur.
Menurut dia, pengangkatan Prabowo jelas mengingkari mandat dari
konstitusi yang mengutamakan HAM dalam setiap aturan-aturannya.
Adapun Ketua YPKP 65, Bedjo Untung, menyatakan, Jokowi mengulangi
kesalahan yang sama dengan memberi tempat untuk terduga pelanggaran HAM
berat dalam pemerintahan.
"Jokowi mestinya belajar lima tahun periode pertama lalu, begitu
masifnya tuntutan para korban dan masyarakat sipil agar orang-orang di
istana yang diduga melanggar pelanggaran HAM berat kemudian
dibersihkan, tapi malah mengulangi lagi," ujar Bedjo.
Kasus HAM Tak Jadi Prioritas
Presiden Joko Widodo dinilai masih belum memprioritaskan penyelesaian
kasus pelanggaran HAM masa lalu pada periode kedua kepemimpinannya.
Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani, mengungkapkan hal
itu menanggapi penunjukan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto,
sebagai menteri di kabinet Joko Widodo – Ma’ruf Amin.
"Jadi penunjukan itu sekaligus menegaskan bahwa penuntasan HAM masa
lalu, tidak akan menjadi agenda Jokowi," kata Ismail ketika
dihubungi wartawan, Selasa (22/10/2019).
Menurut dia, hal itu seperti mengulang saat periode pertama Jokowi.
Saat itu, ada mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan Wiranto.
Ismail berpandangan, dugaan keterlibatan Prabowo dan Wiranto dengan
kasus di masa lalu membuat Jokowi menjadi segan untuk menyelesaikan
masalah pelanggaran HAM.
"Kalau di periode satu ada Pak Wiranto yang membuat Pak Jokowi segan
karena bagaimanapun Pak Wiranto adalah tokoh sentral pada 1998, yang
mengetahui banyak hal bahkan oleh sebagian orang diduga terlibat
misalnya," ujar dia.
"Periode kedua ada Pak Prabowo yang juga kemungkinan besar akan membuat
Jokowi kembali bersikap unwilling, tidak punya willingness untuk
menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu," kata Ismail.
Ismail menuturkan bahwa jika pelanggaran HAM di masa lalu ingin
diselesaikan, presiden seharusnya menjaga jarak.
"Sekalipun baru dugaan, tetapi sebagai pihak yang mengetahui,
semestinya Jokowi menjaga jarak agar kemungkinan penuntasan pelanggaran
HAM masa lalu bisa dilakukan," tutur Ismail. [yhr]
3.:
Kabinet Jokowi, Rocky Gerung: Itu Rekonsiliasi Palsu!
SABTU, 26 OKTOBER 2019 | 16:05 WIB
MoeslimChoice |
Pengamat politik, Rocky Gerung, memberikan pendapat terhadap Kabinet
Indonesia Maju yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk
periode 2019-2024.
Hal itu disampaikannya dalam acara E-Talk Show TV One bertema "Kabinet
Jokowi: Ini Menteriku, Mana Menterimu", yang tayang pada Jumat
(25/10/2019) malam.
Menurut Rocky, kabinet Jokowi ini adalah rekonsiliasi palsu yang
mengatasnamakan persatuan.
"Bukan kritik sebetulnya, tapi mendudukkan kembali konsep oposisi.
Selalu disebutkan ini demi persatuan, maka kita musti eratkan lagi
nilai-nilai kebangsaan. Kan alasan itu palsu," ucap Rocky.
Ia mengatakan, pihak yang berseteru berada di tataran elit politik
tidak dengan sendirinya membuat rakyat ikut bersatu.
"Karena rakyatnya memang ingin ada perbedaan. Silakan yang berkuasa,
berkuasa, yang kalah, beroposisi, kan itu kehendak rakyat. Jadi, itu
rekonsiliasi yang palsu sebetulnya," imbuhnya.
Rocky kembali menekankan tentang pentingnya oposisi atau berada di luar
kekuasaan.
“Politik tidak mungkin terbagi habis di dalam Istana kan, harus ada
yang di luar. Yang kedua, justru dengan adanya oposisi, bangsa ini jadi
stabil," ujar pria kelahiran 20 Januari 1959 ini.
Ia berpendapat, dengan adanya oposisi di dalam kabinet Jokowi, maka
akan terjadi "saling amputasi" di antara mereka sendiri.
Rocky memaklumi sikap Prabowo Subianto yang akhirnya bergabung dengan
kabinet Jokowi.
"Saya memaklumi itu sebagai pelajaran buruk bagi demokrasi, tapi kalau
dia pilih pragmatis ya oke, tapi akan dicatat orang itu, dan catatan
itu diingat orang hingga 2024," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Ma'ruf Amin mengumumkan
Kabinet Indonesia Maju di Halaman Istana Kepresidenan, Rabu
(23/10/2019).
Dari 38 nama yang diumumkan oleh Presiden Jokowi menjadi anggota
Kabinet Indonesia Maju, para profesional tampak mendominasi (22 orang),
sementara dari partai politik hanya 16 orang.
Prabowo Subianto menjadi salah satu menteri yang diambil dari latar
belakang partai politik. [yhr]
4.:
MoeslimChoice |
Kontroversi Relawan Projo: Jadi Wamen, Batal Bubar, dan Cinta Prabowo
SABTU, 26 OKTOBER 2019 | 17:10 WIB
Organisasi relawan Pro-Jokowi (Projo) batal membubarkan
diri setelah mengaku kecewa dengan pengumuman kabinet yang dilakukan
Presiden Joko Widodo.
Projo awalnya sempat kecewa dengan Jokowi, karena merangkul rivalnya
dalam Pilpres 2019, yaitu Prabowo Subianto, menjadi Menteri Pertahanan.
Projo merasa kerja kerasnya selama pilpres telah dikecewakan Jokowi
dengan masuknya Prabowo.
"Ada kekecewaan soal Prabowo jadi Menhan, mengingat Prabowo rival yang
cukup keras waktu itu," ujar Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, dalam
konferensi pers, Rabu (23/10/2019).
"Kami bertarung cukup keras. Akan tetapi, sekarang menjadi Menhan,"
lanjut Handoko.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, ikut menanggapi
pembubaran Projo.
Menurut Hasto, PDI-P sebagai partai pengusung utama Jokowi-Ma'ruf Amin
tak mempermasalahkan Projo ingin bubar dan tak lagi mendukung Jokowi.
Hasto berpendapat, sudah sewajarnya relawan bubar karena kontestasi
pilpres sudah berakhir.
"Namanya relawan, semangatnya kesadaran untuk membantu Pak Jokowi.
Ketika Pak Jokowi sudah terpilih, dilantik, dan membentuk kabinet, ya,
sekiranya relawan membubarkan diri," ujar Hasto di Jalan Teuku Umar,
Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).
Bertahan Dua Hari
Pernyataan resmi Projo untuk membubarkan diri hanya bertahan dua hari.
Sebab, pada Jumat (25/10/2019), Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi,
dipanggil Jokowi ke Istana Kepresidenan, Jakarta.
Budi Arie ditunjuk Presiden sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT).
Dia kemudian dilantik bersama 11 Wakil Menteri lain. Di Istana
Kepresidenan pula Budi Arie mengakui bahwa awalnya organisasi relawan
Projo memang akan membubarkan diri.
Penyebab pertama adalah kontestasi Pilpres 2019 sudah usai. Kedua,
sejumlah anggota Projo masih kecewa dengan keputusan Jokowi yang
memasukkan Prabowo di Kabinet Kerja sebagai Menteri Pertahanan.
Kemudian, Budi menjelaskan, niat Projo tersebut batal karena Jokowi
memanggilnya ke Istana Kepresidenan.
"Ya kita mau pamit tapi ditugaskan lagi, gimana?" kata Budi usai
bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).
Budi memastikan tetap mendukung Jokowi meskipun kontestasi Pilpres
telah usai. Kini, kata dia, Projo beralih untuk mengawal jalannya
pemerintahan.
Meski begitu, sejumlah anggota Projo masih belum bisa menerima
kehadiran Prabowo di Kabinet Kerja.
Namun, secara pribadi, Budi Arie Setiadi mengaku sudah mulai menerima
bahkan mencintai Prabowo.
"Sudah so so, sudah ada cinta sedikit," kata dia. [yhr]
