Elemen Masyarakat – Pemuda Maluku, akan “Hadang” Presiden






Redaksi Spektrum October 27, 2019
AMBON, SPEKTRUM – Kehadiran Joko Widodo Presiden RI ke kota Ambon, Provinsi 
Maluku, Senin sore, (28/10/2019), bakal dihadang juga ditolak oleh sejumlah 
elemen masyarakat dan pemuda di Maluku.
Alasan mendasar atas penolakan kehadiran orang nomor 1 di NKRI ke kota Ambon 
karena kebijakan pemerintah pusat dinilai tidak pro masyarakat Maluku, bahkan 
merugikan Provinsi bertajuk seribu pulau tersebut.
Publik kembali mengungkit segudang janji pempus yang hingga kini belum 
direalisasikan untuk Maluku. Misalnya, janji menjadikan Maluku sebagai Lumbung 
Ikan Nasional (LIN), notabenenya Provinsi Maluku merupakan daerah pemasok ikan 
terbesar di Indonesia bahkan Asia.
Kemudian Rancangan UU Kepulauan yang digagas Maluku bersama delapan daerah 
berciri kepulauan agar luas laut bisa dihitung pun hingga saat ini tidak pernah 
disahkan menjadi UU.
“Yang terbaru adalah PI 10 persen Blok Masela pun mau dirampok dan dibagikan 
dengan NTT. Padahal, Blok Masela itu punya kita dan tidak ada hubungannya 
dengan NTT masak pembagiannya disamakan ?” kata Ketua Kalesang Maluku, Callin 
Lepuy kepada Spektrum, semalam.
Callin menilai kedatangan Joko Widodo akan disambut baik jika kunjungan kerja 
kenegaraan ini, memberikan dampak positif atau menyentuh langsung korban atau 
daerah terdampak gempa bumi.
Namun Jokowi juga diminta untuk tidak hanya membicarakan masalah terdebut, tapi 
harus ada penjelasan soal banyak hal, utamanya menyangkut dengan perhatian 
pempus terhadap Maluku.
“Anak asli daerah Maluku tidak satupun diakomodir dalam Kabinet Indonesia Maju 
baik untuk jabatan Menteri maupun Wakil Menteri. Setelah itu kebijakan merampok 
hak Maluku terhadap PI 10 persen yang mesti dibagi dua dengan NTT. Apa-apaan 
ini,” tegas Callin penuh curiga.
Dikatakan, jika hal ini tidak bisa dikomunikasikan, maka pihaknya menolak 
kedatangan Joko Widodo. Dan, aksi penolalan ini telah dibicarakan dengan OKP, 
BEM, Cipayung, Paguyuban dan lainnya di Kota Ambon, Maluku.
“Kita tantang Presiden untuk bicara bukan di ruangan, tapi saat turun dari 
pesawat, beliau harus bicara secara terbuka di bandara. Kalau tidak bisa 
menjelaskan masalah ini, kita akan hadang beliau untuk tidak masuk ke pusat 
Kota Ambon,” ancamnya.
Sementara itu, mantan ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi 
Maluku, Boy Latuconsina menilai, kedatangan presiden di Ambon, harus dimaknai 
sebagai sebuah kunjungan kepala negara yang mengunjungi rakyatnya. Apalagi, 
wilayah Maluku sedang mengalami musibah gempa bumi, yang sudah berlangsung 
sebulan lebih.
Menurirnya, publik dan aparat tidak perlu terlalu reaktif melihat reaksi 
masyarakat beberpa waktu ini, khususnya terkait protes keras elemen masyarakat 
dan pemuda seputar kebijakan-kebijakan, serta janji politik yang blelum dapat 
diwujudkan pempus untuk Maluku.
“Khususnya bagi masyarakat Maluku ditambah lagi pernyataan dari gubernur NTT 
terkait Blok Masella. Demonstrasi adalah sebuah keniscayaan dalam iklim 
demokrasi, dan selama dilakukan dalam rambu-rambu yang dibenarkan oleh 
undang-undang, maka itu tidak boleh diresponi seacra reaktif apalagi refresif,” 
tandas Boy Latuconsina,saat dimintai komentarnya oleh Spektrum di Ambon, 
Minggu, (27/10/2019).
Ia menilai, ada penyumbatan komunikasi antara pempus dan pemda, yang tak bisa 
di selesaikan dengan cara-cara normatif.
“Ketika rakyat merasa pimpinan daerah tidak maksimal melakukan lobi-lobi ke 
pusat, masyarakat jangan di hadang apalagi sampai melakukan intimidasi.
Kedatangan presiden di Maluku kita apresiasi, tapi ini adalah sebuah kesempatan 
untuk menyampaikan aspirasi,” tandasnya.
Kalo melalui jalur formal tidak di dengar, lanjutnya, maka demonstrasi dinilai 
adalah sebuah jawaban. “Dan harus dicatat, bahwa demonstrasi ini kita lakukan 
karena kecintaan kami kepada negara ini,” tegasnya.
Boy Latuconsina menawarkan dua opsi. Masing-masing, pemerintah harus melobi 
presiden bertemu secara resmi dengan perwakilan pemuda dan masyarakat Maluku, 
atau demonstrasi untuk menyambut kedatangan Presiden.
“Rakyat dan pemuda harus mendengar langsung dari beliau (Presiden RI),” 
pungkasnya. (S-16/S-14)

Kirim email ke