Rezim neo-Mojopahit tidak ada kekecualiannya siapaun presidennya untuk berlaku adil, karena lihat kementrian agamanya yang harus suci, menjadi sarang penyamun, jadi belum tentu Maluku memperoleh 10% hasil gas Masela. NTT juga mau minta bahagian 5%, Cilaka! Sejak tahun 1965 hingga kini saja tidak berikan kursi menteri, apalagi mau diberikan hasil dari Blok Masela yang menghasilkan banyak fulus untuk kaum berkuasa neo-Mojopahit.
https://tabaos.id/ppm_95-wacana-bagi-hasil-blok-masela-maluku-ntt-diduga-strategi-adu-domba/ PPM_95 : Wacana Bagi Hasil Blok Masela, Maluku-NTT Diduga Strategi Adu Domba By *Redaksi* <https://tabaos.id/author/redaksi/> 27/10/2019 * <https://i1.wp.com/tabaos.id/wp-content/uploads/BLOK-MASELA-BARU.jpg?fit=800%2C533&ssl=1>*Peta Pengoperasian Blok Masela di Maluku *TABAOS.ID <http://TABAOS.ID>*,- Wacana bagi hasil 10 % dari keuntungan Blok Nasela untuk Provinsi Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga kuat merupakan strategi adu domba Pasalnya, wacana ini dapat menimbulkan hubungan yang buruk antara Provinsi Maluku dan NTT, yang merupakan dua provinsi miskin di Indonesia. Penilaian tersebut disampaikan Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku (PPM_95), Adhy Fadly lewat rilisnya yang diterima redaksi *tabaos.id <http://tabaos.id>* ini, Minggu (27/10/2019). Menurut Fadhly, Blok masela atau yang lebih sering diistilahkan dengan sebutan lumbung gas abadi merupakan salah satu pintu bagi Maluku dalam merubah nasib, meningkatkan taraf hidup masyarakat Maluku yang terpuruk,miskin bahkan terkesan dimiskinkan selama ini. “Namun perlu saya ingatkan, blok masela juga merupakan salah satu pintu Maluku berpisah dari NKRI, jika tidak dikelolah secara baik profesional yang diletakan diatas pondasi keadilan,”ucapnya. Menurutnya, pernyataan gubernur NTT, Victor Laiskodat bahwa daerahnya akan mendapatkan 5 persen dari 10 persen yang menjadi hak Maluku terhitung sejak tahun 2025 nanti karena sudah disetujui presiden, dapat memicu hubungan yang buruk antara kedua daerah miskin ini. Adhy Fadly Tuhulele, Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku (PPM_95) Dari aspek peluang serta keinginan untuk mengembangkan daerahnya, Fadhly mengakui manuver Victor Laiskodat adalah sesuatu yang wajar, namun seharusnya kembali berpikir sejenak, Blok Masela itu milik siapa. “Semua pihak janganlah segala sesuatu selalu berpulang pada pasal 33 UUD 1945,namun substansi dari pasal tersebut diabaikan. Perlu saya tekankan, blok masela milik rakyat Maluku,bukan milik siapa siapa,terlebih presiden,”tukasnya. Dengan demikian lanjut Fadhly, dalam mengambil keputusan terkait blok masela, negara dalam hal ini Presiden Jokowi harus bisa menghargai rakyat Maluku yang memiliki gubernur,bupati maupun walikota, bahkan DPRD sebagai representatif raktar. Dia juga menegaskan, wacana bagi hasil dengan NTT ini boleh saja, asalkan tidak mengganggu 10% milik Maluku. Bahkan seharusnya sebagai pemilik, Maluku harus mendapatkan lebih dari 10% jika, negara mau adil, serta Pemda Maluku mau berpikir keras demi kesejahteraan dan kemaslahatan rakyatnya. *Baca Juga* *BMKG : Tsunami di Selat Sunda Beberapa Waktu Lalu, Juga Bisa Terjadi di Maluku. Apa Alasannya ?* <https://tabaos.id/bmkg-tsunami-di-selat-sunda-beberapa-waktu-lalu-juga-bisa-terjadi-di-maluku-apa-alasannya/> Fadhly juga meminta agar Gubernur NTT jangan mau diadu domba. “saya selaku bagian dari rakyat Maluku ingin berpesan kepada Gubernur NTT, janganlah mau di adu, sebab rakyat Maluku pun akan sama. Atas sebuah kebenaran untuk yang namanya keadilan,selangkahpun kita tidak akan mundur,”tegasnya. Bagi Presiden Jokowi dalam mengawali periode ke dua ini Fadhly juga meminta janganlah memancing di air keruh, sebab kekecewaaan rakyat Maluku sudah sangat menumpuk. Jangan sampai dengan kebijakan yang selalu tidak menguntungkan maluku, akan terakumulasi dalam sebuah pernyataan Maluku Berpisah. Signal itu sebut dia semakin kuat, jika melihat kebijakan yang tidak adil yang belakangan ini dikeluarkan pemerintah. Untuk Gubernur Maluku, saya yakin seorang jenderal seperti pak Murad Ismail mampu mengambil sikap tegas demi rakyatnya. Tidak berlebihan Maluku kibarkan bendera “*perang*“, dengan memboikot semua pejabat dari pusat yang datang ke Maluku. Dan soal Masela Maluku, dapat melakukan Sasi adat, kenapa tidak?,”pungkasnya (*T05*)
