https://cnnindonesia.com/nasional/20191102141214-32-445072/politisi-demokrat-mulai-serang-kebijakan-jokowi
Politisi Demokrat Mulai Serang Kebijakan Jokowi
CNN Indonesia | Sabtu, 02/11/2019 14:25 WIB
Bagikan :
<https://cnnindonesia.com/nasional/20191102141214-32-445072/politisi-demokrat-mulai-serang-kebijakan-jokowi#>
<https://cnnindonesia.com/nasional/20191102141214-32-445072/politisi-demokrat-mulai-serang-kebijakan-jokowi#>
Politisi Demokrat Mulai Serang Kebijakan Jokowi Sejumlah politikus
Partai Demokrat mengkritik sikap Presiden Jokowi yang menaikkan iuran
BPJS Kesehatan(CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai *Demokrat
<https://cnnindonesia.com/tag/demokrat>* Jansen Sitindaon mengkritik
langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo (*Jokowi
<https://cnnindonesia.com/tag/jokowi>*) yang menaikkan iuran *BPJS
<https://cnnindonesia.com/tag/bpjs-kesehatan>* Kesehatan dua kali lipat.
Menurutnya, itu tidak sesuai dengan tujuan BPJS saat pertama kali dibentuk.
Jansen menjelaskan bahwa BPJS dibentuk melalui Undang-Undang No. 24
tahun 2011. Kala itu, lanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
berniat mengurangi beban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
"Sekarang malah membuat rakyat merasa diteror di tengah sulitnya
ekonomi," tutur Jansen melalui pesan singkat yang juga diunggah ke akun
Twitter pribadinya, Sabtu (2/11).
Kritik juga dilontarkan politikus DPP Demokrat Cipta Panca Laksana. Dia
menyayangkan pemerintah dan partai yang berkuasa tidak memperhatikan
beban masyarakat.
Panca menjelaskan bahwa SBY tidak tumbuh besar dari keluarga yang kaya
di Pacitan, Jawa timur. SBY justru sulit untuk berobat ke rumah sakit
akibat sering kekurangan biaya.
<https://twitter.com/jansen_jsp/status/1190487337613922304>
Lihat juga:
Hanafi Rais Duga Isu Radikalisme untuk Tutupi Masalah Ekonomi
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191101162758-32-444940/hanafi-rais-duga-isu-radikalisme-untuk-tutupi-masalah-ekonomi/>
Berkaca dari pengalaman masa lalunya, kata Panca, SBY lantas membentuk
BPJS agar masyarakat kecil bisa lebih mudah mendapat pelayanan kesehatan.
"Makanya beliau melahirkan kebijakan ekonomi pro /growth/, pro /poor/,
pro /job/, pro /environment/. Sayang sekarang ngaku partai /wong/
/cilik/ tapi nyusahin," kata Panca.
Presiden Joko Widodo resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat
untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mulai Januari 2020
mendatang.
Keputusan itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019.
Iuran untuk kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per bulan per
peserta. Sementara, untuk kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110
ribu, dan kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu. Secara
persentase, kenaikan rata-rata mencapai 100 persen.
Partai Demokrat sendiri belum memutuskan sikap politik usai
Jokowi melantik Kabinet Indonesia Bersatu. Tidak ada kader Demokrat yang
dipilih menjadi menteri.
Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan partainya memang belum
menentukan sikap politik. Seluruh kader masih menunggu arahan dari Ketua
Umum SBY yang akan menyampaikan pidato politik.
Selain Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga sudah mengkritik
langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat.
PKS sama seperti Demokrat, tidak mendapat kursi menteri di Kabinet
Indonesia Bersatu dan bertekad menjadi oposisi hingga lima tahun ke depan.
Lihat juga:
PKS: Kenaikan BPJS Kesehatan Kado Pahit Pelantikan Jokowi
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191031201351-32-444695/pks-kenaikan-bpjs-kesehatan-kado-pahit-pelantikan-jokowi/>
*(bmw)*
