https://mediaindonesia.com/read/detail/269525-transparansi-anggaran-adalah-kunci
*Senin 04 November 2019, 23:20 WIB *
/*Transparansi Anggaran Adalah Kunci*/
*Insi Nantika Jelita | Megapolitan
<https://mediaindonesia.com/megapolitan>*
<https://www.facebook.com/share.php?u=https://mediaindonesia.com/read/detail/269525-transparansi-anggaran-adalah-kunci>
<https://twitter.com/intent/tweet?text=Transparansi Anggaran Adalah
Kunci
https://mediaindonesia.com/read/detail/269525-transparansi-anggaran-adalah-kunci
via @mediaindonesia>
Transparansi Anggaran Adalah Kunci
<https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1200x-/news/2019/11/9569581393625ff31e97731f31824d1c.jpg>
/MI/Adam Dwi/
Juru Bicara PSI, Rian Ernest
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti soal dua pejabat Pemprov
DKI yang mengundurkan diri saat ramai pembahasan Kebijakan Umum APBD
Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Menurut Juru Bicara PSI, Rian Ernest, masalah terbesar proses
penganggaran di zaman Gubernur Anies Baswedan bukanlah usulan pengadaan
fantastis atau kesalahan input, melainkan tidak transparannya anggaran
yang disusun.
"PSI sejak awal mendorong adanya transparansi proses penganggaran agar
semua mata yang ada di DKI bisa melihat rinci detail anggaran sejak
awal, bukan di akhir penetapan ini. Hal ini kami yakin akan membantu
tugas teman-teman ASN di Pemprov DKI," kata Ernest di Jakarta,Senin (4/11).
Ia kemudian mengatakan, terkait dengan usulan lem aibon, pulpen,
komputer, dan influencer itu baik disengaja atau tidak, seharusnya ada
mekanisme pemeriksaan berjenjang. Dalam mekanisme itu, ada atasan dari
kepala sub-bagian yang menginput, mulai kepala suku dinas, kepala dinas,
asisten sekretaris daerah, sekretaris daerah, hingga akhirnya ada di
meja gubernur sendiri.
"Menghukum ASN di bawah bukanlah langkah bijak. Pak Gubernur sebaiknya
tidak mencari kambing hitam atau mengorbankan anak buah. Sistem sebaik
apa pun memang perlu diperiksa mendalam oleh Pak Gubernur sendiri,"
ungkap Ernest
Fraksi PSI menegaskan bahwa setiap tahapan dokumen anggaran dan jejak
digital dalam sistem penganggaran memiliki konsekuensi hukum. Setiap
tanda tangan, baik oleh eksekutif maupun legislatif harus dapat
dipertanggungjawabkan, secara hukum maupun kepada publik. Rian meminta
Plt Kepala Bappeda sangat berhati-hati dalam melanjutkan proses
penyusunan APBD.
"Transparansi adalah kunci pencegahan korupsi. Warga Jakarta menunggu
komitmen Gubernur Anies Baswedan untuk buka proses dan data anggaran
kepada publik. PSI tidak akan menyetujui usulan anggaran yang tidak
dibuka kepada publik," kata Ernest
Di tempat terpisah, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan
pembengkakan anggaran lem aibon senilai Rp126 miliar. Menurut peneliti
ICW, Almas Sjafrina, anggaran tersebut tersebar di sejumlah mata
anggaran di bawah suku dinas maupun SKPD. "Lem aibon Rp82 miliar itu
hanya satu item, pengadaan yang kami temukan ada Rp126,2 miliar dalam 15
pengadaan," ungkapnya.
Kualitas e-budgeting
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Syarif, berharap
peningkatan kualitas sistem e-budgeting bisa selesai akhir tahun ini.
Syarif ingin agar sistem yang sudah diperbarui itu bisa digunakan segera
untuk proses penganggaran DKI tahun 2021.
Namun, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Ima Mahdiah, menyebut
rencana Gubernur DKI yang hendak memperbarui sistem e-budgeting sebagai
pengalihan isu.
Menurutnya, jika dibandingkan dengan memperbarui sistem teknologi
e-budgeting, lebih baik Pemprov DKI Jakarta membuat pembinaan dan
pengawasan yang lebih ketat kepada SKPD dalam hal pengusulan anggaran.
(Put/Ssr/Sru/J-1)
