Ma'ruf Amin Sebut Isu Khilafah Jadi Tantangan Bangsa Indonesia
Reporter:
Antara
Editor:
Purwanto
Jumat, 8 November 2019 12:24 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) memeluk Wakil Presiden ke-10 dan
ke-12 RI Jusuf Kalla (tengah) saat menghadiri acara penyerahan memori
jabatan Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 21
Oktober 2019. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima memori jabatan Wakil
Presiden dari mantan Wapres Jusuf Kalla sebagai tanda keberlanjutan
tugas-tugas Wakil Presiden. ANTARA
*TEMPO.CO*,*Jakarta*- Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, mengatakan isu
tentang penerapan sistem kepemimpinan dengan menerapkan hukum Islam dan
mengembangkan dakwah, atau disebut khilafah, menjadi tantangan bagi
bangsa Indonesia saat ini.
"Yang menjadi tantangan kita sekarang itu juga isu khilafah, karena
dikaitkan pemahaman bahwa khilafah itu adalah identik dengan Islam.
Khilafah itu Islami, tapi tidak berarti Islami adalah khilafah," kata
dia, saat menyampaikan pidato kunci pada Seminar Sekolah Peserta Sekolah
Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Indonesia Pendidikan Reguler ke-28
Tahun 2019 di The Dharmawangsa, Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa sistem kepemimpinan khilafah tidak bisa diterapkan
di suatu negara yang sudah memiliki kesepakatan bentuk pemerintahan.
Meskipun bersifat Islami, sistem kepemimpinan khilafah tidak akan bisa
diterima di Indonesia karena sudah ada kesepakatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah harga mati, jelasnya.
"Jadi khilafah itu tertolak di Indonesia, memang tidak bisa masuk. Bukan
karena (khilafah) itu islami atau tidak islami, tetapi karena itu
menyalahi kesepakatan nasional. Kita, Indonesia, itu Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Kalau itu jadi khilafah, maka tidak jadi NKRI, tapi
Negara Kesatuan Khilafah Indonesia," katanya.
Ia melanjutkan, khilafah juga tidak bisa asal diterapkan di
negara-negara Islam, di antaranya Arab Saudi, Yordania, Kuwait, dan
Qatar, karena negara-negara tersebut juga telah memiliki kesepakatan
nasional yakni menerapkan negara republik.
"Bagi umat Islam, kesepakatan itu harus dihormati. Jadi akan sama saja,
membawa khilafah di Saudi Arab pasti akan juga tertolak karena di sana
sistem yang disepakati adalah sistem kerajaan," katanya.
ADVERTISEMENT
Oleh karena itu, kelompok-kelompok yang menyerukan penerapan sistem
kepemimpinan khilafah tidak perlu memaksakan kehendak agar sistem
tersebut berlaku di Indonesia. Secara otomatis, khilafah akan tertolak
karena sudah ada kesepakatan sistem pemerintahan republik.
"Jadi sebenarnya tidak perlu '/metenteng-metenteng/' (ngotot) begitu
seperti perang Bharatayudha. Secara proporsional saja sudah jelas bahwa
khilafah tertolak di Indonesia, karena kita Indonesia, NKRI," ujarnya.
*ANTARA*
------------------------------------------------------------------------
# Khilafah <https://www.tempo.co/tag/khilafah>
# Ma'ruf Amin <https://www.tempo.co/tag/maruf-amin>
