https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191112194046-20-447777/prabowo-akan-diskusi-dengan-jokowi-bahas-polemik-rizieq
Prabowo Akan Diskusi dengan Jokowi Bahas Polemik
Rizieq
CNN Indonesia | Selasa, 12/11/2019 21:12 WIB
Bagikan :
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191112194046-20-447777/prabowo-akan-diskusi-dengan-jokowi-bahas-polemik-rizieq#>
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191112194046-20-447777/prabowo-akan-diskusi-dengan-jokowi-bahas-polemik-rizieq#>
Prabowo Akan Diskusi dengan Jokowi Bahas Polemik Rizieq Prabowo Subianto
dan Joko Widodo saat bertemu di Istana Negara, Jakarta. (CNN Indonesia/
Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan *Prabowo Subianto
<https://www.cnnindonesia.com/tag/prabowo-subianto>* akan mempelajari
polemik keberadaan pemimpin FPI *Rizieq Shihab
<https://www.cnnindonesia.com/tag/rizieq-shihab>* yang hingga saat ini
masih menetap di Arab Saudi. Bahkan Rizieq mengklaim tak bisa pulang ke
Indonesia karena dicekal.
Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut Prabowo
akan melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri, Badan Intelijen
Negara, dan Presiden Joko Widodo secara khusus untuk membahas hal tersebut.
Lihat juga:
Mahfud Sebut Rizieq Bermasalah dengan Pemerintah Arab Saudi
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191112172042-20-447720/mahfud-sebut-rizieq-bermasalah-dengan-pemerintah-arab-saudi/>
Dahnil mengatakan Prabowo ingin melihat perspektif dari pihak pemerintah
terkait hal-hal yang berkaitan dengan Rizieq. Dia juga akan melakukan
pembicaraan secara khusus dengan Pemerintah Arab Saudi.
"Tadi Pak Menhan sampaikan beliau akan pelajari dan beliau juga akan
berdiskusi dengan Pak Presiden Jokowi," kata Dahnil di Gedung
Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa
(12/11).
Dalam pertemuan Prabowo dengan Duta Besar Arab Saudi, Esam A. Abid
Althagafi, Dahnil mengatakan tak ada pembicaraan terkait persoalan yang
berkaitan dengan Rizieq.
Pertemuan itu, kata Dahnil, lebih fokus pada kunjungan kehormatan pihak
Arab Saudi mengingat dia baru saja dilantik sebagai Menteri Pertahanan
beberapa pekan lalu.
"Secara spesifik karena tadi temanya tentu pertahanan, kunjungan
kehormatan, pihak Arab Saudi belum membahas secara khusus terkait dengan
itu," katanya.
Lihat juga:
Prabowo soal Kepulangan Rizieq: Nanti Kita Pelajari Dulu
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191112121125-32-447592/prabowo-soal-kepulangan-rizieq-nanti-kita-pelajari-dulu/>
Dahnil berdalih sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo memiliki kewajiban
untuk menjaga seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Rizieq.
"Sebagai bagian dari pemerintahan, beliau akan pelajari dan pahami
apakah ada porsi dari Kemhan. Kalau /ndak/ ada tentu hanya akan jadi
pembicaraan informal mungkin," katanya.
"Beliau akan bantu coba berkomunikasi, apa sih sesungguhnya masalahnya
sehingga bisa seramai ini," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan Mahfud MD menyebut Rizieq bermasalah dengan Pemerintah Arab
Saudi. Sebab selama ini pemerintah tidak melakukan pencekalan kepada
pemimpin FPI itu.
Mahfud menyoroti klaim Rizieq yang disebut sudah dicekal selama satu
setengah tahun. Sementara menurutnya, pencekalan gugur jika dalam waktu
enam bulan pihak yang dicekal tak dibawa ke pengadilan.
"Katanya itu sudah satu setengah tahun, berarti masalahnya bukan di
pemerintah Indonesia. Masalahnya di pemerintah Arab Saudi, silakan
urusannya ke sana. Kalau ada sesuatu yang bisa kita bantu, ya kita
bantu," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
"Bagi Indonesia, sudah saya cek semua, imigrasi, kepolisian, tidak ada
yang mencekal dia (Rizieq Shihab)," ujar Mahfud.
Lihat juga:
Kedubes Saudi Mengaku Tak Tahu soal RI Minta Rizieq Dicekal
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191111130959-106-447279/kedubes-saudi-mengaku-tak-tahu-soal-ri-minta-rizieq-dicekal/>
*(tst)*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Kontroversi Imbauan MUI Jatim soal Salam Berdasarkan Agama-Agama Logo
MUI. FOTO/wikipedia Logo MUI. FOTO/wikipedia Oleh: Mohammad Bernie - 12
November 2019 Dibaca Normal 2 menit Menag Fachrul Razi mengaku belum
membaca utuh imbauan MUI Jatim, tapi jika event yang dihadiri tokoh
bersifat universal, maka salam dengan berbagai agama perlu dilakukan.
tirto.id - Imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur terkait
salam diucapkan dengan cara berbagai agama di acara resmi menuai
polemik. Komisioner Ombudsman RI Ahmad Suaedy bahkan menilai imbauan itu
tak perlu didengar, sebab sentimen keagamaan yang dijadikan landasan
argumen itu hanya akan membuat masyarakat bersitegang. Suaedy sendiri
mengaku tidak pernah menggunakan salam semua agama. Namun, menurut dia,
hal itu tak perlu diimbau untuk dilarang dan sebaliknya tak perlu
diwajibkan. “Hanya ngomporin orang untuk saling marah satu sama lain.
Itu, kan, enggak berguna,” kata Suaedy saat dihubungi reporter Tirto,
pada Senin (11/11/2019). MUI Jatim sendiri menyadari bila salam yang
diucapkan berdasarkan agama-agama itu bertujuan menjaga keharmonisan
bangsa yang beragam. Namun, mereka tetap mengimbau agar salam di acara
resmi sebaiknya diucapkan berdasarkan keyakinan masing-masing.
“Mengucapkan salam pembuka dari semua agama yang dilakukan oleh umat
Islam adalah perbuatan baru yang merupakan bid'ah dan tidak pernah ada
di masa lalu, minimal mengandung nilai syubhat yang patut dihindari,”
demikian keterangan pers yang ditandatangani Ketua Umum MUI Jatim
Abdusshomad Buchori. Sekretaris Jenderal MUI Pusat Anwar Abbas menyambut
positif imbauan MUI Jatim itu. Abbas menilai salam mengandung dimensi
teologis dan ibadah, dalam hal ini umat Islam hanya diperkenankan berdoa
pada Allah SWT. “Kalau ada orang Islam dan orang yang beriman kepada
Allah berdoa dan meminta pertolongan kepada selain Allah SWT, maka murka
Tuhan pasti akan menimpa diri mereka,” kata Abbas lewat keterangan
tertulis yang diterima Tirto. Imbauan itu pun dianggap Abbas tak
bertentangan dengan nilai-nilai toleransi. Sebab, kata Abbas, tiap-tiap
agama punya cara salam sendiri dan seharusnya tidak boleh saling
memaksakan dan harus saling menghormati salam masing-masing umat agama,
tanpa menambah atau mengucapkan salam agama lain. Baca juga: Prabowo
Gabung Koalisi Jokowi, Buat Apa Reuni PA 212 Digelar? JIAD: Imbauan MUI
Jatim Melarang Salam Lintas Agama Tidak Mengikat SBY hingga Jokowi
Ucapkan Salam versi Agama-Agama Sebaliknya, Sekretaris Jenderal Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) A. Helmy Faishal Zaini menilai salam dengan
cara berbagai agama yang dilakukan pejabat pemerintahan atau tokoh
masyarakat sejatinya adalah upaya mempererat persaudaraan dan
kebangsaan. Helmy mengatakan, berbagai ungkapan dalam agama Islam kerap
kali digunakan oleh umat non-Islam. Menurut dia, hal itu harus disyukuri
sebagai bentuk akulturasi budaya sepanjang digunakan semestinya.
“Sepanjang seluruh yang diucapkan tidak bertentangan dengan niat, maka
sepanjang itu pula kalimat yang menyatakan salam kebangsaan tersebut
tidak akan mengganggu akidah dan teologi seseorang,” kata Helmy lewat
keterangan tertulis, Senin (11/11/2019). Menurut Helmy, hal itu sudah
menjadi prinsip utama dalam beragama. Namun, dia meminta pendapat dan
imbauan MUI Jawa Timur tersebut tetap dihargai agar tidak terjadi
ketegangan. Menteri Agama Fachrul Razi mengaku belum membaca utuh
imbauan tersebut. Namun, kata Fachrul, jika event yang dihadiri bersifat
universal, maka salam dengan berbagai agama harus dilakukan. Sebaliknya,
jika acara dihadiri oleh umat agama tertentu, maka salam dilakukan
dengan cara agama tersebut. “Kalau di situ bukan hanya orang beragama
Islam, pasti. Kecuali acara Islam, Islam saja. Tapi kalau acara umum,
nasional, harus nasional,” kata Fachrul, di Royal Kuningan Hotel
Jakarta, Minggu (10/11/2019). Baca juga: Dewi Tanjung Bisa Dijerat Pasal
Hoaks soal Kasus Novel Baswedan? Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menduga imbauan MUI itu tak bisa
dilepaskan dengan polarisasi di tubuh MUI. Ia menilai, ada faksi yang
mendukung pemerintah, begitu juga sebaliknya. Karena itu, Wasisto
melihat waktu imbauan itu dikeluarkan, ia menduga hal itu dipengaruhi
salah satu faksi tersebut. “Saya pikir pelarangan ini bisa bias.
Penggunaan salam ini juga telah ada di era Megawati [Presiden ke-5 RI]
juga sudah ada,” kata Wasisto kepada reporter Tirto. Saat ini, tokoh
yang kerap menggunakan salam dengan cara diucapkan berbagai agama adalah
Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Setiap acara resmi pemerintahan,
Jokowi selalu mengucapkan salam dengan berbagai versi agama. Wasisto
menjelaskan, hal itu bukan fenomena baru. Membuka pidato dengan “Om
Swatiastu” misal, awalnya dipopulerkan oleh PDIP guna menghormati
Sukarno yang keturunan Bali. Menurut Wasisto, hal ini lantas diikuti
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan menambahkan "Shalom"
"Namo Buddaya" dan "Salam Kebajikan". Selain mempertimbangkan keragaman
Indonesia, kata Wasisto, saat itu di internal Partai Demokrat juga ada
sosok Ketua Walubi Murdaya Poo. Baca juga artikel terkait UCAPAN SALAM
atau tulisan menarik lainnya Mohammad Bernie (tirto.id - ) Reporter:
Mohammad Bernie Penulis: Mohammad Bernie Editor: Abdul Aziz
Baca selengkapnya di artikel "Kontroversi Imbauan MUI Jatim soal Salam
Berdasarkan Agama-Agama", https://tirto.id/elyd
