Jokowi minta kebijakan jangan dikriminalisasi
Rabu, 13 November 2019 12:13 WIB
Jokowi minta kebijakan jangan dikriminalisasi
Presiden Joko Widodo bersiap memberikan pidato saat menghadiri Rakornas
Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan
tersebut bertujuan untuk mewujudkan sinergi program-program antara
pemerintah pusat dengan daerah. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Mengenai kebijakan, jangan ada yang namanya kebijakan itu dikriminalisasi
Jakarta (ANTARA) -
Presiden Joko Widodo dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meminta kebijakan jangan
dikriminalisasi.
“Mengenai kebijakan, jangan ada yang namanya kebijakan itu
dikriminalisasi, dicari-cari, saya mendengar ini banyak sekali kalau
tidak ada mens rea (sikap batin melakukan perbuatan pidana), tidak ada
niat jahatnya jangan dicari-cari yang namanya orang, pekerjaan banyak
sekali,” kata Presiden Joko Widodo di acara Peresmian Pembukaan Rapat
Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019
di Sentul International Convention City Center, Kabupaten Bogor, Rabu.
Dengan mencontohkan kasus di DKI yang memiliki mata anggaran hingga
57.000, Presiden menyatakan wajar jika ada yang keliru.
*Baca juga:Rakornas Forkopimda, Jokowi bersyukur pertumbuhan ekonomi
terjaga
<https://www.antaranews.com/berita/1160667/rakornas-forkopimda-jokowi-bersyukur-pertumbuhan-ekonomi-terjaga>*
“Kalau ada yang keliru 1, 2, 3, segera cepat diingatkan tidak mungkin
mengawasi segitu banyak gubernur, walikota diingatkan awal-awal sebelum
dia bekerja melaksanakan program itu,” kata Presiden.
Hal inilah yang menjadi pola pikir yang ingin diubah sehingga kata
Presiden semuanya dalam bentuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat.
“Inilah pola kita, kita ubah semua dalam bentuk pelayanan-pelayanan
kepada masyarakat, jadi yang namanya lelang pengadaan barang dan jasa
itu bertahun-tahun sejak saya masuk ke pemerintahan, 15 tahun yang lalu
sampai sekarang belum berubah banyak dalam pengadaan barang dan jasa,”
katanya.
Ia mempertanyakan kenapa lelang pengadaan barang dan jasa tidak kunjung
dimulai di Januari atau awal tahun dan justru malah menunggu hingga
September baru lelang.
Hal itu kemudian menjadikan kualitas barang yang hasilkan kurang baik
bahkan jelek.
“Itu pasti pekerjaan yang dilakukan di akhir-akhir bulan November masih
ada lelang, bulan coba cek di LKPP, yang namanya e-procurement, e
tendering konstruksi Rp31 triliun masih dimulai di bulan November, Rp31
triliun tendering konstruksi bulan November mau jadi barang apa nanti?
ini konstruksi bukan pengadaan barang dan jasa mau jadi apa barang itu?”
Maka ia kemudian tak heran jika ada gedung atau bangunan yang ambruk
karena kualitas yang kurang baik.
“Kalau ada jembatan ambruk, gedung SD, SMP ambruk, pas bulan basah hanya
waktu tinggal 2 bulan, dikerjakan mau jadi barang apa coba,” katanya.
Ia berharap lelang dimulai Januari sehingga pelaksanaan bisa pada Maret,
selesai pada Agustus atau September.
Menurut dia, kultur lelang pada Januari hatua dimulai sehingga rentang
pembangunan lebih panjang karena hal itu berpengaruh pada pertumbuhan
ekonomi.
*Baca juga:Presiden arahkan pimpinan daerah hati-hati hadapi insiden
<https://www.antaranews.com/berita/1160652/presiden-arahkan-pimpinan-daerah-hati-hati-hadapi-insiden>
Baca juga:Berita politik kemarin, Rakornas Forkopimda sampai cekal HRS
<https://www.antaranews.com/berita/1160448/berita-politik-kemarin-rakornas-forkopimda-sampai-cekal-hrs>*
Pewarta: Hanni Sofia, Desca Lidya Natalia
Editor: Ahmad Wijaya
