Jokowi Singgung Mafia Hukum, KPK: Ini Isu Besar
Reporter:
M Rosseno Aji
Editor:
Endri Kurniawati
Jumat, 15 November 2019 12:00 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Presiden Joko Widodo, dan Menteri
Perhubungan Budi Karya Sumadi menjadi pembicara dalam diskusi Forum A1
di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 14 November
2019. TEMPO/Francisca Christy RosanaMenteri PUPR Basuki Hadimuljono,
Presiden Joko Widodo, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjadi
pembicara dalam diskusi Forum A1 di Restoran Seribu Rasa, Menteng,
Jakarta Pusat, Kamis, 14 November 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
*TEMPO.CO*,*Jakarta*- Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap
membantu Presiden Jokowi
memberantas mafia hukum. MenurutKPK <https://www.tempo.co/tag/kpk>,
mafia hukum adalah isu besar yang perlu diberantas secara serius. "Saya
kira ini isu besar," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya,
Jakarta, Rabu, 14 November 2019.
KPK siap melakukan pencegahan dan penindakan terhadap mafia itu. KPK,
kata dia, bahkan siap bergabung seandainya Jokowi membentuk satuan tugas
atau task force untuk memberantas praktik lancing itu. "KPK jadi bisa
berkontribusi sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada kami," ujar
Febri.
Menurut KPK, keberadaan mafia telah menghilangkan kepastian hukum di
Indonesia. Selain itu, keberadaan mafia itu juga punya efek domino.
Selain bikin investor kabur, mafia hukum juga memunculkan praktek
korupsi lainnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan jangan sampai aparat hukum dibajak oleh
mafia. Hal ini, kata dia, bisa berimbas pada terhambatnya
program-program pemerintah karena banyak pejabat daerah, pelaku bisnis,
dan investor yang terseret hukum. Presiden memerintahkan Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kepala Kepolisian RI,
Jaksa Agung, dan pimpinanKPK
<https://nasional.tempo.co/read/1272431/jokowi-minta-preventif-kpk-bilang-sudah-lakukan-pencegahan>agar
memberi jaminan terhadap para pelaku usaha dan investor itu.
ADVERTISEMENT
"Saya ngomong apa adanya jangan sampai aparat hukum kita dibajak oleh
mafia sehingga program yang harusnya bisa kita lihat progresnya,
perkembangannya, menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi," kata
Jokowi dalam pengantar rapat terbatas Penyampaian Program dan Kegiatan
di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kantor Presiden, Jakarta,
Kamis, 31 Oktober 2019.
