https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1678-jaga-semangat
*Jumat 22 November 2019, 05:30 WIB *
/*Jaga Semangat*/
*Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group | podium
<https://mediaindonesia.com/podiums>*
<https://www.facebook.com/share.php?u=https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1678-jaga-semangat>
<https://twitter.com/intent/tweet?text=Jaga Semangat
https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1678-jaga-semangat via
@mediaindonesia>
Jaga Semangat
<https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1200x-/podiums/2019/11/c963a2a7217e76e6206e39bab1e7c0cd.jpg>
/MI/
Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group
SEBUAH langkah positif sudah diambil. Kepala Kepolisian Republik
Indonesia Jenderal Idham Azis menegaskan dirinya tidak akan ragu untuk
memecat pejabat kepolisian yang menghambat investasi di daerah. Menteri
Dalam Negeri Tito Karnavian juga akan membenahi peraturan di daerah yang
tidak mendukung percepatan arus investasi.
Sementara itu, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%, Kementerian
Keuangan akan mendorong belanja pemerintah. Di samping itu, berbagai
peraturan yang bisa menyebabkan kontraksi terhadap konsumsi masyarakat
akan dikendurkan.
Situasi sekarang ini memang benar-benar tidak menguntungkan. Kalau
penerimaan pajak di 10 bulan pertama ini baru mencapai 65%, itu
disebabkan lesunya perdagangan. Adapun penurunan penjualan mobil sampai
14% merupakan indikator nyata dari lesunya konsumsi masyarakat.
Memang, yang namanya pengusaha tidak pernah berhenti mencari jalan.
Bahkan yang namanya investasi tetap mereka lakukan, terutama untuk
pengembangan usaha. Namun, hambatan yang mereka hadapi di lapangan
tidaklah ringan.
Mulai dari urusan perizinan, kenyataannya masih membutuhkan proses
panjang. Pengurusan analisis mengenai dampak lingkungan, izin penggunaan
sumber daya alam, memakan waktu yang lama. Belum lagi pelaksanaan
proyeknya. Mereka selalu dihadapkan pada sengketa surat tanah. Belum
lagi lembaga swadaya masyarakat ataupun kelompok preman yang minta uang.
Ketika muncul gangguan pada proyek ataupun pabrik, pengusaha tentunya
harus meminta bantuan polisi. Permintaan pengamanan bukan sesuatu yang
gratis. Dibutuhkan anggaran agar polisi mau melakukan pengamanan.
Jadi, tidak seperti disampaikan Kapolri di depan Komisi III DPR,
persoalan yang dihadapi pengusaha bukan polisi meminta proyek, melainkan
polisi tidak otomatis menjalankan tugas 'melayani dan melindungi'. Untuk
tugas itu ada biaya yang harus dikeluarkan dan biaya untuk itu tidak ada
standarnya.
Padahal, bagi pengusaha, waktu adalah uang. Meski hanya 1% atau 2% lahan
yang masih menjadi masalah atau dalam sengketa, itu sama dengan proyek
tersebut tidak bisa berjalan. Ibarat manusia, meski kepala, badan,
tangan, dan kaki sudah ada, kalau tidak ada lehernya, maka tetap saja
belum menjadi manusia.
Ketika pengusaha ingin mempercepat proyek yang sedang dikerjakan dan
kemudian memilih mengeluarkan uang untuk percepatan, ancaman baru yang
harus dihadapi ialah tuduhan melakukan penyuapan. Sudah banyak pengusaha
yang dihukum karena memilih jalan itu.
Kalau pengusaha mengeluhkan ketidakmudahan berbisnis di Indonesia, itu
bukan rekaan. Mereka menghadapi kesulitan seperti itu di lapangan. Belum
lagi kebijakan mengamputasi kaki sendiri yang tiba-tiba dikeluarkan oleh
kementerian.
Sekarang ini Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia, misalnya, sedang dibuat
pusing tujuh keliling. Tiba-tiba keluar aturan dari tiga kementerian
yang kebijakannya tidak masuk akal. Aturan impor bahan baku kertas dan
karton bekas harus dilakukan dari satu pelabuhan langsung ke pelabuhan
Indonesia. Kebijakan itu tidak masuk akal karena tidak banyak kapal dari
Eropa atau AS yang langsung ke pelabuhan Indonesia.
Padahal industri mereka bukan padat karya, melainkan produk ekspor.
Pemerintah sendiri sedang menggalakkan ekspor untuk menekan defisit
perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan. Karton pembungkus
banyak diminta oleh Tiongkok karena dalam satu tahun mereka butuh sampai
30 juta ton. Industri di Indonesia mempunyai keunggulan kompetitif untuk
bisa masuk pasar Tiongkok sekarang ini.
Semua peluang itu otomatis lepas kalau cara pandang pemerintah masih
miopik. Bahkan, kita tidak hanya akan kehilangan potensi devisa,
salah-salah juga kehilangan lapangan kerja. Industri pasti mati kalau
tidak diizinkan untuk berproduksi.
Tugas kita sekarang, bagaimana membenahi semua itu. Jangan lupa, kita
mempunyai ambisi untuk meningkatkan produk domestik bruto menjadi US$7
triliun pada 2045. Itu artinya, kita harus bisa tumbuh dengan rata-rata
8% selama 25 tahun ke depan.
Jadi, sekalipun langkah awal yang hendak ditempuh itu baik, belumlah
cukup. Sekarang kita harus memastikan semua rencana baik itu benar-benar
bisa dijalankan di lapangan.
<https://www.facebook.com/share.php?u=https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1678-jaga-semangat>
<https://twitter.com/intent/tweet?text=Jaga Semangat
https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1678-jaga-semangat via
@mediaindonesia>
