Tentu tidak sesat buat Jokowi & sobat.

https://www.jawapos.com/nasional/politik/29/11/2019/jokowi-tolak-perppu-kpk-icw-sebut-logika-istana-menyesatkan/
*Jokowi Tolak Perppu KPK, ICW Sebut Logika Istana Menyesatkan*

POLITIK <https://www.jawapos.com/nasional/politik/>

29 November 2019, 21:18:38 WIB

*JawaPos.com* – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui juru bicaranya
Fadjroel Rahman menegaskan tak akan mengeluarkan Peraturan Pengganti
Undang-undang (Perppu) atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. ICW pun
menegaskan kekecewaanya. Karena UU KPK yang baru itu dianggap melemahkan
lembaga antirasuah.

“ICW kecewa dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Juru Bicara Presiden
terkait dengan penolakan Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana
dalam keterangannya, Jumat (29/11).

Namun pernyataan tersebut, kata Kurnia, tidak lagi mengagetkan. Sebab,
memang sejak awal Presiden Jokowi tidak pernah menganggap pemberantasan
korupsi menjadi isu krusial dan tidak paham bagaimana menguatkan
kelembagaan antirasuah seperti KPK.

“Yang bersangkutan mengatakan, karena sudah ada UU KPK baru, maka tidak
lagi diperlukan Perppu. Logika ini tentu keliru dan menyesatkan. Sebab
Perppu diperlukan karena UU KPK baru memiliki banyak Pasal yang memperlemah
KPK,” tegas Kurnia.

“Jika saja UU KPK tidak direvisi, tidak mungkin masyarakat berharap PerPPU
dari Presiden,” sambungnya.

Selain itu, dengan dalih UU KPK baru sedang diuji di Mahkamah Konstitusi
(MK) maka Perppu tidak dikeluarkan. Kurnia memandang, logika tersebut juga
sangat tidak tepat, bahkan menggambarkan bahwa Presiden tidak memahami
perbedaan kewenangan penerbitaan Perppu dan proses uji materi di MK.

“Penting untuk dipahami bersama, bahwa Perppu merupakan hak subjektivitas
dari Presiden yang dijamin oleh konstitusi. Sedangkan uji materi merupakan
hak konstitusional setiap warga negara. Jadi tidak ada soal karena proses
uji materi sedang berjalan di MK maka Perppu tidak dikeluarkan,” sesalnya.

Oleh karena itu, Kurnia menyebut narasi penguatan terhadap kinerja KPK yang
selama ini dilontarkan Presiden Jokowi merupakan kebohongan publik.

“Jika ini merupakan sikap akhir dari Presiden, tentu tidak salah jika
publik merasa selama ini narasi antikorupsi yang diucapkan oleh Joko Widodo
semata hanya omong kosong belaka,” pungkasnya.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan

Kirim email ke