Reuni 212: 'Satukan kelompok yang terpecah dan persiapan pemetaan
politik' setelah Prabowo masuk ke pemerintah
*
02-12-2019
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50619241
* Bagikan artikel ini dengan Facebook
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50619241#>
* Bagikan artikel ini dengan Messenger
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50619241#>
* Bagikan artikel ini dengan Twitter
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50619241#>
* Bagikan artikel ini dengan Email
<mailto:?subject=Shared%20from%20BBC%20Indonesia&body=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Findonesia%2Findonesia-50619241>
* Kirim <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50619241#share-tools>
212Hak atas fotoGETTY IMAGES
Peneliti menilai kelompok 212 akan menggunakan momentum reuni untuk
menggalang kekuatan setelah Prabowo Subianto, capres yang mereka usung
pada pilpres lalu, bergabung ke pemerintah.
Kelompok 212 akan berusaha menyatukan diri kembali dalam reuni yang
digelar hari Senin (02/12), ujar Luky Sandra, peneliti politik Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Luky melihat perpecahan dalam kelompok 212 telah terjadi setelah
sejumlah tokoh, yang sebelumnya mendukung gerakan itu, seperti Ma'ruf
Amin dan Prabowo, bergabung dengan pemerintah pimpinan Joko Widodo.
* Pertemuan Jokowi-Persaudaraan Alumni 212, demi perhitungan politik?
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43897095>
* Dengan 212, umat Islam 'ingin berkuasa lewat pilkada, pemilu dan
pilpres' <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42184928>
* Rencana Ijtima Ulama pascapertemuan Jokowi-Prabowo: Akankah Prabowo
kehilangan dukungan PA 212?
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48979228>
"Mereka menyatukan kelompok mereka sendiri yang terpecah setelah pilpres
kemarin," ujar Luky.
Melalui pertemuan itu, Luky berpendapat kelompok 212 - yang kini bisa
disebut vakum - akan melakukan persiapan "pemetaan untuk momentum
politik ke depan".
Namun, juru bicara Persaudaraan Alumni 212 Haikal Hassan membantah hal
itu dan mengatakan reuni itu tidak akan menyinggung politik, sebab
menurutnya, yang akan dikedepankan adalah pesan persatuan bangsa.
Gerakan 212, masih signifikan?
Luky mengatakan kelompok 212 mungkin akan kembali digandeng pihak yang
akan bertarung pada pilkada 2020, mengingat keberhasilan mereka
menjadikan Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta pada pemilihan
gubernur pada 2017, yang dikritik sarat politik identitas.
Gerakan kelompok 212 sendiri berawal dari demonstrasi yang menuntut
pemidanaan terhadap mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama, yang saat
itu juga merupakan calon gubernur petahana dalam pilkada 2017, atas
tuduhan penistaan agama setahun sebelumnya.
"Tergantung dinamika atau karakter di daerahnya. Kalau kira-kira
modelnya hampir sama dengan DKI Jakarta di 2017, pasti mereka (kelompok
212) dibutuhkan oleh calon yang mau menang," ujar Luky.
Prabowo SubiantoHak atas fotoANTARA FOTOImage captionKelompok 212 dan
forum Ijtima Ulama mengklaim dapat memberikan jutaan suara baru untuk
Prabowo Subianto dalam pilpres 2019.
Salah satu daerah yang rawan politik identitas, kata Luky, adalah
Belitung Timur, yang akan melaksanakan pilkada pada 2020.
Luky menambahkan untuk sikap politik jangka panjang, yakni Pilpres 2024,
kelompok ini terlihat masih mengamati dinamika politik.
"Loyalitas kelompok ini pada seseorang sangat tergantung pada dinamika
politik sekitar," ujarnya.
Tahun lalu, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), yang mengusung aksi
212, menyatakan dukungan mereka kepada Prabowo.
Prabowo sendiri diundang dalam reuni 212 tahun lalu, di mana ia
memberikan pidato.
TauhidHak atas fotoGETTY IMAGESImage captionKapitra Ampera menyebut
ribuan bendera bertuliskan tauhid akan dikibarkan selama reuni 212 di
Monas, Jakarta.
"Pada waktu itu kita punya agenda mendukung Prabowo, tapi itu kan sudah
lewat dan Pak Prabowo sekarang ada dalam sistem. Presiden cuma satu, Pak
Jokowi, jadi ya kita sudahi friksi itu," ujar juru bicara Persaudaraan
Alumni 212, Haikal Hassan.
"Tidak ada lagi 01, 02 yang ada 03 persatuan Indonesia," katanya.
Namun, Haikal mengatakan tidak menutup kemungkinan, tokoh yang diundang
dalam acara itu akan mengajukan aspirasi lain.
Misalnya, kata Haikal, pemberian dukungan pada Front Pembela Islam (FPI)
yang tidak mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari pemerintah atau
tuntutan pemidanaan pada Sukmawati Soekarno Putri yang dituduh
menistakan agama.
"Apabila para tokoh bicara, ini kita apresiasi karena kita izinkan para
tokoh bicara. Kalau itu terjadi sulit sekali untuk kita rem," ujarnya.
Tujuan reuni dipertanyakan
Mantan tenaga ahli Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, yang
dulunya juga merupakan anggota 212 mempertanyakan tujuan acara itu yang
disebutnya tidak perlu.
Ia juga sangsi acara itu akan membawa pesan perdamaian.
"Memang alumni apa sih? Universitas apa? Sekarang konsentrasi orang
sudah/move on/, kembali ke bidangnya masing-masing, konsentrasi," ujar
Ngabalin.
Basuki Tjahaja PurnamaHak atas fotoGETTY IMAGESImage captionSelama
Pilkada DKI Jakarta, berbagai gerakan berbasis agama mendesak pengadilan
menjatuhkan pidana penjara kepada Ahok.
"(Tema) persatuan kesatuan, tapi berkali-kali seperti itu isinya caci
maki, menjelekkan pemerintah, nanti lihat, menjelek-jelekan presiden,"
ujarnya.
Namun, hal yang berbeda disampaikan Kapitra Ampera, eks aktivis 212,
yang tahun lalu mengatakan ingin membuat aksi tandingan reuni 212 karena
gerakan itu disebutnya politis.
Saat itu, Kapitra menjadi calon anggota legislatif dari PDIP, partai
yang mengusung Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta.
Kini, ia berujar, reuni 212 akan lebih rileks karena "bebas dari
kepentingan politik".
"Korelasinya dengan perayaan Maulid Nabi, hanya membangun kebersamaan
sesama umat Islam aja. Romantika dalam keumatan yang selama ini sulit
tekonstruksi dengan kokoh," ujarnya.
Kapitra, mantan pengacara pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab ini
juga mengatakan kelompok 212 adalah energi besar yang seharusnya
dirangkul pemerintah.
"Ini kelompok yang sebenarnya/nice/, produktif. Tapi karena selalu
disudutkan, orang selalu/defense/. Mereka aktif di kegiatan sosial,
membantu masyarakat dalam bencana, ini kan energi," katanya.
"Bagaimana mengarahkan mereka ke kegiatan positif, itu kan perlu
negara," kata Kapitra.
