Soal Uighur, RI Dorong China Pakai Skema Tinjauan Berkala PBB
CNN Indonesia | Selasa, 17/12/2019 08:44 WIB
Bagikan :
Soal Uighur, RI Dorong China Pakai Skema Tinjauan Berkala PBBIlustrasi
keseharian muslim Uighur di Xinjiang, China. (Foto: GREG BAKER / AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Luar Negeri
menyatakan*Indonesia*<https://www.cnnindonesia.com/tag/indonesia>telah
mendorong *China <https://www.cnnindonesia.com/tag/china>*untuk terus
meningkatkan jaminan pemerintah terhadap perlindungan hak beragama
seluruh warganya, termasuk etnis minoritas Muslim*Uighur
<https://www.cnnindonesia.com/tag/uighur>*.
"Dalam konteks ini, Indonesia mendorong China termasuk melalui mekanisme
Universal Periodic Review di Dewan HAM PBB pada November 2018, untuk
terus meningkatkan penguatan perkembangan hukum dan sistem nasional bagi
perlindungan kebebasan beragama dan berkepercayaan," bunyi pernyataan
Kemlu RI terkait Uighur yang diterima/CNNIndonesia.com/pada Senin (16/12).
Kemlu juga menegaskan semua negara memiliki kewajiban untuk memajukan
dan melindungi HAM termasuk kebebasan beragama sesuai dengan prinsip
Deklarasi Universal HAM PBB dan berbagai konvensi HAM internasional lainnya.
Lihat juga:
China Kebakaran Jenggot Usai Dokumen Soal Uighur Bocor
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191216162226-134-457431/china-kebakaran-jenggot-usai-dokumen-soal-uighur-bocor/>
Kemlu juga menuturkan Indonesia memiliki mekanisme yang terstruktur
dalam hubungan bilateral dengan China sehingga memberi ruang bagi kedua
negara untuk membahas berbagai isu HAM.
"Termasuk dalam membahas perlindungan atas kebebasan beragama dan
berkepercayaan," kata Kemlu.
Pernyataan itu diutarakan Kemlu RI merespons dugaan persekusi dan
diskriminasi yang diterima etis Uighur di Xinjiang.
Dugaan itu mencuat setelah China dituding menahan satu juta etnis Uighur
dalam kamp penampungan layaknya kamp konsentrasi di Xinjiang.
Laporan organisasi HAM internasional mengungkapkan bahwa para etnis
Uighur itu dipaksa memahami paham komunisme. Selain dilarang pulang,
para etnis Uighur juga dibatasi untuk beribadah sesuai kepercayaan.
Belakangan, isu Uighur kembali mencuat di Indonesia terutama setelah
laporan surat kabar Amerika Serikat,/the Wall Street Journal/, yang
menuding China merayu sejumlah ormas Islam Indonesia dengan aliran
donasi dan bantuan finansial lainnya agar tak lagi mengkritik kebijakan
Beijing soal Uighur.
Lihat juga:
Muhammadiyah Ungkap Perlakuan Buruk China ke Muslim Uighur
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191216175655-20-457472/muhammadiyah-ungkap-perlakuan-buruk-china-ke-muslim-uighur/>
China bahkan disebut mengajak puluhan tokoh Muhammadiyah, Nahdlatul
Ulama (NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), sejumlah wartawan dan
akademisi Indonesia untuk berkunjung ke Xinjiang yang ditanggung penuh
pemerintahnya.
Sejak kunjungan itu berlangsung, sikap ormas Islam RI seperti
Muhammadiyah dan NU disebut melunak terkait isu Uighur. Dalam rilis pada
Februari lalu, Muhammadiyah membantah bahwa pemerintah China menahan
jutaan etnis Uighur di kamp penahanan di Xinjiang.
Padahal, sekitar akhir 2018 lalu, Muhammadiyah dengan lantang merilis
surat terbuka yang menyuarakan keprihatinan terkait dugaan kekerasan
yang diterima komunitas Uighur di Xinjiang. Namun, baik Muhammadiyah, NU
dan MUI telah membantah tudingan/the Wall Street Journal/itu.*(rds/evn)*
