Diminta Bersikap Soal Uighur, Ini Respon Moeldoko dan Mahfud Md
Reporter:
Fajar Pebrianto
Editor:
Syailendra Persada
Selasa, 24 Desember 2019 07:02 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan pada
Rabu, 13 November 2019. TEMPO/Dewi NuritaKepala Staf Kepresidenan
Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 13 November 2019.
TEMPO/Dewi Nurita
*TEMPO.CO*,*Jakarta*- Perbincangan mengenai MuslimUighur
<https://www.tempo.co/tag/uighur> yang berada di Xinjiang, Cina
belakangan menghangat. Salah satu penyebabnya, pemberitaan di salah satu
media asing yang menyebut Pemerintah Cina memberikan uang kepada
beberapa ormas keagamaan di Indonesia agar bungkam terhadap isu ini.
Mulai dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sampai Pengurus Pusat
Muhammadiyah membantah tudingan itu.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan mereka
tak akan berhenti menyoroti berbagai tindak diskriminasi yang terjadi di
berbagai negara, salah satunya terkait komunitas Muslim Uighur di Cina.
Haedar mengatakan pada kasus muslim Uighur, Muhammadiyah tetap
berprinsip negara harus bersikap adil. Dalam konteks bilateral maupun
global. "Kami meminta Indonesia juga menyampaikan sikap yang tegas,"
kata Haedar, Ahad, 21 Desember 2019.
Berikut tanggapan pemerintah terhadap desakan agar mereka turun tangan
dalam isu Mulsim Uighur:
*1. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko*
Moeldoko menyebut bahwa pemerintahan Indonesia tak akan ikut campur
terkait muslim Uighur di Cina. Menurut Moeldoko, pemerintah Indonesia
tidak memasuki urusan negara lain.
"Setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya. Jadi
pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam
negeri," ujar Moeldoko, Senin, 23 Desember 2019.
ADVERTISEMENT
*2. Menko Polhukam Mahfud MD*
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan,
Mahfud Md memastikan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri
melakukan diplomasi lunak menyikapi kasus ini.
"Ibu Menteri Luar Negeri sudah melakukan langkah-langkah. Kami punya
jalan diplomasi lunak. Sejak dulu kami menjadi penengah dan mencari
jalan yang baik, bukan konfrontatif," kata Mahfud pada Kamis, 19
Desember 2019.
