https://www.beritasatu.com/nasional/595433/ylbhi-catat-15-kasus-pelanggaran-hak-beragama-di-2019


YLBHI Catat 15 Kasus Pelanggaran Hak Beragama di 2019
Yeremia Sukoyo / FER Rabu, 15 Januari 2020 | 16:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
mencatat, sepanjang tahun 2019 sedikitnya ada 15 kasus pelanggaran atas hak
kemerdekaan beragama dan berkeyakinan.

Ini Potret Toleransi dan Kerukunan di Hari Natal
<https://www.beritasatu.com/nasional/592342/ini-potret-toleransi-dan-kerukunan-di-hari-natal>

Ketua Kampanye dan Jaringan YLBHI, Arip Yogiawan, mengatakan, pelanggaran
tersebut meliputi pelanggaran hak menganut ajaran agama atau keyakinan
tertentu, hak melakukan peribadatan, hak mendirikan tempat ibadah, hak
melakukan kegiatan keagamaan, hak untuk pemakaman, dan hak atas kemerdekaan
beragama dan berkeyakinan.

"Dari hak kemerdekaan beragama dan berkeyakinan, pelanggaran yang tertinggi
adalah hak mendirikan tempat ibadah, sebanyak empat kasus masuk ke YLBHI,"
kata Arip Yogiawan dalam Laporan Hukum & HAM 2019 dan Proyeksi 2020, di
Kantor YLBHI, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan lainnya yakni
hak menganut agama dan hak kegiatan keagamaan sebanyak tiga kasus. Kemudian
disusul pelanggaran hak merayakan hari besar dan hak pemakaman sebanyak dua
kasus dan pelanggaran hak beribadat sebanyak dua kasus.

Pemprov DKI Jakarta Akan Perluas *Christmas Carol* Tahun Depan
<https://www.beritasatu.com/aktualitas/591774/pemprov-dki-jakarta-akan-perluas-christmas-carol-tahun-depan>

YLBHI sendiri menilai, meskipun hak atas kemerdekaan beragama telah dijamin
UU, pada prakteknya hak tersebut belum mendapatkan jaminan penuh dari
pemerintah. Selama ini pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama kerap
terjadi bagi para penganut agama atau keyakinan minoritas.

Dalam kesempatan itu, YLBHI juga memproyeksikan pada tahun 2020 ini,
pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan masih akan terjadi.
Terutama kriminalisasi terhadap penganut agama yang berbeda dengan arus
utama.

Dijelaskan Arip, kriminalisasi terhadap penganut agama dan keyakinan
biasanya dilakukan dengan ketentuan pidana penodaan agama. Yakni UU No
1/PNPS/1965 Jo. Pasal 156a KUHP, atau menyalahgunakan ketentuan pidana
penyebaran kebencian yang diatur dalam Pasal 156-157 KUHP Jo. Pasal 28 ayat
2 UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Intoleransi dan Radikalisme Membuat Indonesia Hancur
<https://www.beritasatu.com/hankam/587652/intoleransi-dan-radikalisme-membuat-indonesia-hancur>

"Selama ketentuan pidana penodaan agama masih ada dan digunakan, maka
pelanggaran terhadap hak menganut agama di tahun 2020 akan terus terjadi,"
ucap Arip Yogiawan.

Selain itu, selama masyarakat dan pemerintah tidak memiliki pemahaman bahwa
hak beribadat dapat dilakukan sendiri-sendiei atau bersama-sama, baik di
tempat pribadi maupun fasilitas umum, maka tindakan diskriminatif yang
melanggar hak beribadat tetap akan terjadi di tahun 2020.

Kirim email ke