*Apakah Megawati pakar dan pagar Pancasila?*
https://indopos.co.id/read/2020/02/17/221374/dorong-penguatan-nilai-nilai-pancasila-megawati-berikan-arahan-di-forum-bpip/ *Dorong Penguatan Nilai-nilai Pancasila, Megawati Berikan Arahan di Forum BPIP* Editor *Juni Armanto* <https://indopos.co.id/read/author/5a7a8c83089bd1517980802-juni-jpeg/> *Senin, 17 Februari 2020 – 11:19* *indopos.co.id <http://indopos.co.id>* – Pancasila adalah harmoni politik bangsa. Pancasila lahir dari hasil percikan permenungan olah asa, karsa, dan rasa sang deklarator Bung Karno. Hasil percikan permenungan itu dilakukan ketika Bung Karno diasingkan ke tempat terpencil di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Percikan permenungan itu diawali pada 14 Januari 1934 hingga 1938. Pancasila adalah harmoni sosial. Sebagai harmoni sosial, Pancasila telah teruji kesaktiannya sebagai pedoman adab anak bangsa sejak kelahirannya hingga ke zaman baru, zaman industri 4.0 sekarang. Zaman baru ini yang nyaris mendekonstruksi hampir semua tata nilai mondial yang sudah mengakar sejak Revolusi Industri mulai mencuat ke permukaan pada 1870 di Eropa. *Baca Juga :* Y*udian Wahyudi Tak Pernah Pertentangkan Agama dengan Pancasila* <https://indopos.co.id/read/2020/02/12/220765/yudian-wahyudi-tak-pernah-pertentangkan-agama-dengan-pancasila/> Pancasila adalah harmoni kultural. Sebagai harmoni kultural, Pancasila menjadi pedoman politik anak bangsa. Harmoni kultural itu kini sudah mulai tergerus oleh pesatnya dinamika politik zaman. Dinamika politik menghadirkan sejumlah ekses. Setidaknya, ada dua ekses yang harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. Pertama, menguatnya politik identitas. Setidaknya, fenomena itu muncul pada saat pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2017. Mencuatnya politik identitas harus menjadi early warning.bagi semua pihak. Sebab, disadari atau tidak, Jakarta adalah Indonesia mini. Ia menjadi etalase sekaligus miniatur politik Indonesia. Kedua, menguatnya radikalisme sektarian di berbagai kalangan, terutama, kalangan anak muda terpelajar dan kampus. *Baca Juga :* *Sekjen KAHMI Nilai Pernyataan Kepala BPIP Ahistoris dan Rendahkan Pancasila* <https://indopos.co.id/read/2020/02/12/220774/sekjen-kahmi-nilai-pernyataan-kepala-bpip-ahistoris-dan-rendahkan-pancasila/> Pembiaran terhadap dua ekses ini bisa-bisa mendekonstruksi berbagai tata nilai yang selama ini menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, arahan dari Presiden Joko Widodo agar seluruh Menteri dan Kepala Lembaga pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) layak mendapatkan atensi serius. Tatkala memberikan Presidential Lecture di Istana Negara pada 3 Desember 2019, Kepala Negara menginstruksikan agar seluruh Menteri dan LPNK menguatkan nilai-nilai Pancasila. Penguatan itu wajib dilakukan dalam setiap produk kebijakan dan regulasi, baik kementerian, maupun lembaga. *Baca Juga :* Romo Benny Tegaskan Keberadaan Rumah Ibadah Bukanlah Ancaman <https://indopos.co.id/read/2020/02/07/220005/romo-benny-tegaskan-keberadaan-rumah-ibadah-bukanlah-ancaman/> Presiden mengemukakan, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara senantiasa harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu. Penyusunan program itu nantinya menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia. Arahan kepala negara itu kemudian mendapatkan respons cepat dan positif. Ini karena pada 18 Desember 2019, BPIP langsung melakukan koordinasi dengan berbagai jajaran, mulai dari Kementerian Koordinator Poilitik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang dihadiri para Menteri/Wakil Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Pertemuan ini menyepakati sejumlah hal. Di antaranya adalah menyelenggarakan “Pertemuan koordinasi penguatan nilai-nilai Pancasila untuk tingkat Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.” Sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, BPIP menyelenggarakan kegiatan penguatan nilai-nilai Pancasila kepada Pejabat Tinggi Madya di bawah koordinasi Kemenko Polhukam dengan tema “Membangun Sinergi Penguatan Nilai-nilai Pancasila dalam Kebijakan Pembangunan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan’ di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (17/2/2020). Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan arahannya soal “Pancasila sebagai filsafat dan nilai-nilai fundamental bangsa dan negara Republik Indonesia” di forum tersebut. Masih ada sejumlah agenda penting lain setelah arahan Presiden Kelima RI ini. Direktur Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Aris Heru Utomo menjelaskan, acara akan dilanjutkan dengan serangkaian diskusi panel. Diskusi panel ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri PAN-RB dan Jaksa Agung. “Para narasumber akan membahas mengenai penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan K/L sesuai dengan RPJMN 2020-2024, khususnya yang berhubungan dengan Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Prioritas Nasional untuk Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik,’’ kata Aris Heru Utomo, di Jakarta, Minggu (16/2/2020). Menurut Aris, ada enam isu yang akan disampaikan dalam forum itu. Pertama, pengamalan ideologi Pancasila dalam menghadapi ancaman radikalisme. Kedua, Revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam memperkuat pembangunan demokrasi Indonesia dalam Pilkada 2020. Ketiga, Perlindungan WNI, penguatan wawasan kebangsaan dan internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi WNI dan diaspora Indonesia di luar negeri. Keempat, Omnibus Law dalam rangka memperkuat keadilan sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kelima, Sosialisasi SKB 11 Kementerian/Lembaga tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada ASN (aparatur sipil negara). Keenam, peran penegakan hukum dalam menjaga nilai-nilai Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara. (mua)
