Demam Kereta Cepat
Ki Darmaningtyas
<https://kolom.tempo.co/read/1316100/demam-kereta-cepat/full&view=ok#>
Jumat, 6 Maret 2020 07:30 WIB
https://kolom.tempo.co/read/1316100/demam-kereta-cepat/full&view=ok
Pekerja menyelesaikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pekerja
menyelesaikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung "tunnel" atau
terowongan 4 di Desa Malangnengah, Purwakarta, Jawa Barat, Ahad, 23
Februari 2020. Sementara itu pembebasan lahan menurut data dari PT KCIC
sudah 99,96 persen. ANTARA/M Ibnu Chaza
*Ki Darmaningtyas*
/Ketua Institut Studi Transportasi Jakarta/
Sejumlah kota besar di Indonesia sekarang sedang demam kereta cepat.
Mereka ingin membangun kereta ringan (LRT) atau moda raya terpadu (MRT),
seperti di Palembang dan Jakarta, tapi kurang mempertimbangkan daya
dukung fiskal mereka.
Paling tidak ada enam kota yang bernafsu membangun LRT, yaitu Bandung,
Depok, Malang, Medan, Semarang, dan Surabaya. Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta sendiri sudah memiliki satu rute LRT Kelapa Gading-Velodrome dan
akan membangun satu rute lagi, Pulogadung-Kebayoran Lama. Adapun
Pemerintah Kota Tangerang Selatan amat bernafsu membangun MRT yang dapat
menyambungkan Lebak Bulus sampai Tangerang Selatan.
Entah apa yang mendorong para pemimpin daerah ini mabuk pada moda
transportasi tersebut. Mereka semestinya mengetahui dan belajar mengenai
perkembangan LRT Palembang dan Jakarta yang sepi penumpang dan akhirnya
menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). MRT Jakarta memang ramai
penumpang, tapi perlu dilihat berapa subsidi yang diberikan oleh
pemerintah DKI setiap tahun. Apakah subsidi yang sama dapat diberikan
oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan bila MRT tersebut dibangun?
Belajar dari pembangunan kereta cepat di Palembang serta Jakarta dan
sekitarnya, kita tahu bahwa investasi untuk membangunnya amat mahal.
Investasi LRT Palembang, yang hanya sejauh 23,4 kilometer, mencapai Rp
11,33 triliun. LRT Jakarta, yang hanya 5 kilometer, investasinya
mencapai Rp 6 triliun. Adapun LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi, yang
dikerjakan oleh PT Adhi Karya sepanjang 14,3 km (Cawang-Cibubur) dan
18,5 km (Cawang-Bekasi Timur), mencapai Rp 20,752 triliun atau Rp 467,08
miliar per km.
Besar biaya pembangunan LRT yang kompetitif untuk Indonesia adalah US$
40-50 juta per km atau sekitar Rp 560-700 miliar per kilometer. Setiap
kota yang gandrung pada LRT tersebut dapat menghitung sendiri besar
investasi yang diperlukan untuk membangun LRT di kota mereka.
Biaya untuk membangun LRT ini bukan hanya biaya untuk konstruksi
jalurnya, tapi juga konstruksi secara keseluruhan, yaitu pekerjaan
struktur jalur, trackworks, railway system, stasiun, dan depo, serta
pembebasan lahannya, baik untuk trase maupun depo. Mengingat dana
investasi untuk membangunnya amat besar, apakah kota-kota tersebut
memiliki dana yang cukup?
Kekhawatiran saya adalah keinginan pemerintah itu hanya karena dorongan
konsultan tanpa didasari kajian finansial yang sungguh-sungguh. Kalau
dikaji sungguh-sungguh, jangankan ingin membangun, bermimpi pun tidak
berani karena dari mana dana besar untuk investasi dan subsidi untuk
operasi akan diperoleh.
Di dunia ini, hanya MRT di Hong Kong dan Seoul yang dibangun tanpa
subsidi. Artinya, moda transportasi berbasis rel, entah itu MRT, LRT,
monorel, dan lainnya, membutuhkan investasi besar dan subsidi biaya
operasi dari pemerintah. Apakah warga Tangerang Selatan merelakan
sekitar Rp 500 miliar dana APBD dipakai untuk mensubsidi operasi MRT
bila ditarik sampai daerahnya? Pertanyaan yang sama juga tertuju kepada
masyarakat di Depok, Bandung, Medan, Semarang, dan Surabaya: apakah
mereka rela dana Rp 500-1.000 miliar dari APBD digunakan untuk
mensubsidi operasi LRT sepanjang masa?
ADVERTISEMENT
Kajian Bank Dunia (2019) menunjukkan bahwa kapasitas pinjaman daerah
(kota) sejumlah kota untuk membangun LRT amat rendah. Untuk pembangunan
LRT sepanjang 20 km dengan dana US$ 460 juta, yang memiliki kapasitas
cukup hanya pemerintah DKI Jakarta. Kota Surabaya pun hanya mampu US$
329,4 juta. Apalagi kota-kota lainnya, seperti Bandung, Batam, Bekasi,
Bogor, Denpasar, Depok, Makassar, Medan, Padang, Samarinda, Semarang dan
Tangerang, yang kapasitasnya amat kecil. Bila kapasitas pinjaman mereka
rendah, siapa yang akan membiayai investasi maupun mensubsidi biaya
operasinya nanti? Mengharapkan swasta untuk berinvestasi di
infrastruktur rel itu sama saja berharap gabus dapat tenggelam di dalam
lautan alias muskil karena swasta itu penikmat infrastruktur, bukan
pembangun infrastruktur.
Belajar dari Pemerintah Provinsi DKI yang berhasil membangun sistem bus
rapid transit (BRT) yang biayanya jauh lebih murah dan kapasitas
angkutnya dapat ditingkatkan sama dengan LRT/MRT, maka pilihan kota-kota
lain untuk membangun sistem BRT jauh lebih realistis dibanding membangun
LRT/MRT. Investasi BRT juga jauh lebih rendah dan bisa ditanggung
bersama oleh pemerintah daerah dan swasta.
Subsidi yang diperlukan untuk operasi BRT juga jauh lebih kecil
dibanding LRT/MRT. Atas dasar itulah, kita perlu mengingatkan para
pemimpin daerah yang demam atau mungkin mabuk LRT/MRT, lebih baik
mengubur mimpinya dan beralih ke BRT. Kementerian Perhubungan pun perlu
belajar pada LRT di Palembang yang ternyata tidak menyelesaikan masalah,
melainkan menjadi masalah sepanjang hayat, sehingga berhentilah
memberikan izin membangun LRT/MRT baru.
