Artikel <https://www.antaranews.com/slug/artikel>
Menahan keinginan mudik untuk saling melindungi
Senin, 30 Maret 2020 08:42 WIB
Menahan keinginan mudik untuk saling melindungi
Penumpang duduk di dalam Kereta Api (KA) Logawa jurusan
Purwokerto-Jember di Stasiun KA Madiun, Jawa Timur, Kamis (26/3/2020).
(ANTARA Jatim/Siswowidodo/zk)
Surabaya (ANTARA) - Setiap Lebaran, mudik seolah menjadi aktivitas
"wajib" bagi siapa saja yang mayoritas tinggal di Kota dan memiliki
kampung halaman.
Tak hanya sebagai bukti cinta kasih di desa, tapi mudik menjadi ajang
silaturahim bersama semua keluarga besar yang berkumpul sehingga menjadi
tradisi turun-temurun setiap tahunnya.
Biasanya, dua pekan sebelum Hari Raya Idul Fitri atau dua pekan awal
bulan suci Ramadhan, pergerakan pemudik sudah mulai tampak, baik di
bandara, terminal, stasiun, pelabuhan, termasuk di jalan-jalan tol dan
umum yang menggunakan mobil pribadi maupun sepeda motor.
Bahkan, sekitar 10 tahun terakhir, tak hanya pemerintah pusat hingga
daerah, sejumlah perusahaan BUMN, maupun perusahaan swasta menggelar
mudik bareng sebagai salah satu bentuk kepedulian, juga menekan angka
kecelakaan lalu lintas di jalan.
Seluruh terminal, pelabuhan, stasiun dan bandara dipastikan penuh. Lalu,
jalan-jalan umum mengalami penumpukan kendaraan dan macet di beberapa titik.
Pemandangan yang seperti itu tampaknya tidak terjadi tahun ini atau
menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah atau Lebaran 2020 Masehi.
Bukan karena sudah tidak punya kampung halaman, tapi penyebaran virus
Corona (COVID-19) yang semakin meluas memaksa perantau untuk tidak
pulang terlebih dulu.
Sebab kalau nekat, risiko tertular virus asal China itu tambah besar dan
penyebarannya tentu semakin melebar.
Tak hanya ke satu orang atau satu keluarga, tapi ke satu kampung juga
bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Mengingat penularan virus itu yang
sangat mudah dan menyerang ke siapapun, tanpa memandang jabatannya apa
dan status sosialnya bagaimana.
Jangan mudik lebih awal
Bagi sebagian masyarakat, masih ada yang belum "sreg" jika Lebaran tanpa
ke kampung halaman. Mereka pun menyiasatinya dengan pulang lebih awal.
Seperti yang terjadi beberapa hari ini, yang berdasarkan pantauan di
terminal dan stasiun di Kota Surabaya tetap ada pergerakan penumpang
dengan membawa tas berukuran besar. Tidak banyak memang, tapi sebagian iya.
Pemerintah menyiapkan skema, termasuk melakukan langkah-langkah
pencegahan agar COVID-19 bisa dilakukan, terutama saat-saat musim mudik
Lebaran.
Di tingkat pusat, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan masyarakat
yang tetap ingin pulang ke kampung halaman selama masa darurat COVID-19
akan mendapat pengawasan ketat secara kesehatan dan keamanan dari
pemerintah daerah setempat.
"Kalau yang sudah terlanjur (pulang kampung), saya akan minta pemerintah
daerah untuk mengamati itu, mengawasi itu, supaya jangan sampai si
pemudik ini membawa dan menyebarkan COVID-19 ke daerahnya. Pemda harus
tegas," kata Wapres di Jakarta.
Ia juga meminta pemda-pemda menyiapkan strategi pencegahan apabila masih
ada warga yang nekat mudik di tengah imbauan dan upaya Pemerintah untuk
memutus rantai penyebaran COVID-19.
Di Jatim, para pemudik yang baru tiba di seluruh kabupaten/kota harus
melalui proses isolasi selama 14 hari di ruang observasi demi memastikan
bersih dari virus corona atau COVID-19.
Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah
Azwar Anas meminta seluruh warga yang ingin kembali ke kampung halaman
untuk menahan diri atau tidak mudik lebih dulu.
"Lebih baik menunda mudik demi kebaikan bersama. Jika anda semua cinta
keluarga di kampung halaman, dengan istri dan anak anda di kampung
halaman, dengan orang tua anda di kampung halaman, mari berbesar hati
jangan mudik atau jangan pulang dulu," katanya.
Menurut ia, hal tersebut terkait fenomena "mudik awal" dari warga yang
tinggal di Jakarta dan sekitarnya ke daerah asalnya, mulai dari Jawa
Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.
"Sejumlah daerah melaporkan adanya kenaikan jumlah pendatang. Bapak/Ibu
gubernur terutama di Pulau Jawa juga sudah melakukan langkah, termasuk
mengimbau jangan pulang kampung dulu demi kebaikan bersama, untuk
sama-sama mencegah penyebaran COVID-1," kata Bupati Banyuwangi itu.
Imbauan tidak mudik ini, kata dia, juga bagian dari antisipasi dan
bagian dari prosedur, bukan menuduh yang pulang kampung
sebagai/carrier/atau pembawa virus.
Pedagang perantauan tak mudik
Bagi sebagian warga Jatim yang tinggal di kota besar, terutama di
Jakarta, rata-rata profesinya adalah pedagang. Bahkan, 80 persennya
berasal dari Lamongan.
Ada yang menjual pecel lele, soto ayam, tahu campur hingga sari laut.
Sedangkan, sate ayam didominasi oleh pedagang asal Madura.
Bupati Lamongan Fadeli mengimbau para pedagang pecel lele di perantauan
di berbagai daerah tidak mudik Lebaran untuk tahun ini.
"Kalau masih nekat, nanti malah repot sendiri," ucap orang nomor satu di
Pemkab Lamongan tersebut.
Kendati prihatin dengan kondisi saat ini, namun ia yakin masyarakat
Lamongan memiliki komitmen dan mendengar imbauannya.
Hal sama disampaikan Ketua Asosiasi Penjual Sate Madura Maksum, yang
menyebut pedagang sate Madura di Tanah Air tidak ada yang mudik Lebaran.
"Tradisi mudik warga Madura itu Hari Raya Idul Adha. Semoga sebelum Idul
Adha COVID1-9 sudah tidak ada," katanya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyarankan perantau
menunda mudik yang biasa dilakukan setiap Hari Raya Idul Fitri.
"Biasanya mudik Lebaran, tahun ini disarankan pulang ke kampung
halamannya saat Hari Raya Idul Adha," katanya.
Hingga Minggu (29/3), di wilayahnya, sampai saat ini terdapat 18 daerah
terjangkit atau berstatus "zona merah" penyebaran COVID-19, yaitu Kota
Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Magetan,
dan Sidoarjo.
Kemudian, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Situbondo, Gresik,
Lumajang, Jember, Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Pamekasan, Banyuwangi,
Jombang dan Tulungagung.
Berdasarkan data, total ada 90 orang di Jatim terkonfirmasi positif
terinfeksi COVID-19, untuk warga berstatus pasien dalam pengawasan (PDP)
mencapai 336 orang pasien dan orang dalam pemantauan (ODP) tercatat
5.071 orang.
"Dari peta ini bisa dilihat betapa penyebaran COVID-19 di Jatim harus
mendapatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang luar biasa dari kita
semua," ucapnya.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu juga berharap semoga badai
COVID-19 saat ini segera berlalu dan semua masyarakat Indonesia kembali
menjalankan aktivitas seperti biasanya.
Imbauan tidak mudik juga diserukan berbagai pihak, seperti Kementerian
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga
Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin.
Belum ada larangan dari pemerintah, tapi masih sekadar imbauan. Semuanya
saat ini kembali kepada kita, apakah nekat mudik, ataukah mendengarkan
saran banyak pihak untuk/stay at home/hingga berakhirnya wabah COVID-19.
Tidak mudik untuk saling melindungi dan semua demi kepentingan bersama.
Sekarang yang dibutuhkan adalah kesadaran diri masing-masing. Tentu
dengan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar badai COVID-19
segera berlalu.
*Baca juga:Wapres minta masyarakat tidak mudik Lebaran 2020
<https://www.antaranews.com/berita/1382586/wapres-minta-masyarakat-tidak-mudik-lebaran-2020>
Baca juga:Menag minta masyarakat tidak mudik untuk cegah penyebaran
COVID-19
<https://www.antaranews.com/berita/1386962/menag-minta-masyarakat-tidak-mudik-untuk-cegah-penyebaran-covid-19>
Baca juga:Bupati Lamongan imbau pedagang pecel lele di perantauan tidak
mudik
<https://www.antaranews.com/berita/1387838/bupati-lamongan-imbau-pedagang-pecel-lele-di-perantauan-tidak-mudik>
Baca juga:Cegah COVID-19, Hutama Karya tegaskan seluruh karyawannya
tidak mudik
<https://www.antaranews.com/berita/1388542/cegah-covid-19-hutama-karya-tegaskan-seluruh-karyawannya-tidak-mudik>*
Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Tunggul Susilo
