PERNYATAAN SIKAP PROGRESS KALIMANTAN TENGAH DAMPAK PANDEMIC COVID-19 “MEMINTA PT. SPMN UNTUK MENGHENTIKAN KEBIJAKAN MERUBAH SISTEM SATUAN KERJA MENJADI BORONGAN YANG BERAKIBAT PADA PENURUNAN UPAH” “MENGECAM PT.SPMN UNTUK MENGHENTIKAN TINDAKAN INTIMIDASI YANG DI LAKUKAN TERHADAP PIMPINAN SERIKAT BURUH SEPASI PT.SPMN” Kasus COVID-19 di Indonesia, terus meningkat dengan angka 2,092 orang positif terinveksi, 150 orang sembuh, dan 191 orang meninggal (data per 4 April 2020, Covid19.go.id). Sedangkan di Kalimantan Tengah meningkat menjadi 652 kasus, 10 pasien positif, 2 orang sembuh. Pemerintahan Jokowi kemudian mengeluarkan status keadaan darurat atau luar biasa sampai 29 Mei 2020 dengan pemberlakuan Social distancing (pembatasan sosial dengan jaga jarak, jangan berdekatan, dilarang berkumpul) yang berubah menjadi menjaga jarak fisik (physical distancing), menganjurkan untuk melakukan kerja dari rumah sebagai upaya menghambat penyebaran COVID-19. Surat edaran tersebut tidak secara tegas kemudian di berlakukan ke semua sektor dan tidak di ikuti oleh penangan dampak sosial dan ekonomi yang menjadi beban terhadap rakyat secara umum. Aturan itu membuat rakyat semakin menderita tidak hanya untuk yang di perkotaan tetapi juga bagi mereka yang di pedesaan terutama di dalam perkebunan. Selain itu, pedagang kecil dan pedagang menengah tidak mendapatkan perlindungan dan jaminan kapital dan usahanya yang terus merosot dan terancam gulung tikar. Pembatasan aktivitas pekerja yang berpengaruh pada produksi dan keuangan usaha mereka yang merosot drastis, termasuk pedagang yang mendistribusikan kebutuhan rakyat. Negara tidak satu pun mengeluarkan kebijakan tentang kompensasi yang harus diberikan kepada rakyat akibat kerugian kebijakan tersebut yakni upah yang terpangkas, PHK dan ketidakpastian kerja, merosotnya pendapatan, pelayanan publik yang memburuk, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan kenaikan harga bahan baku dan produksi.
Sedangkan di pedesaan terutama di perkebunan, dimana perusahaan mengisolasi perkebunan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 akan tetapi perusahaan tidak kemudian melakukan pengecekan kesehatan terhadap seluruh buruhnya, tidak memberikan APD tambahan sebagai pencegahan dan penyemprotan di kamp buruh. Isolasi ini secara langsung akan berdampak pada kenaikan harga – harga kebutuhan pokok dan persediaan sayur mayur serta lauk pauk karena tidak di perbolehkannya masuknya penjual kebutuhan harian ke dalam perkebunan sedangkan dalam keadaan normal saja harga kebutuhan pokok di perkebunan jauh lebih tinggi di banding dengan harga di pasaran karena area perkebunan yang cukup jauh. Buruh masih harus melakukan apel pagi dimana semua buruh berkerumun sebagai tanda kehadiran tanpa dilengkapi masker serta tempat cuci tangan/hand sanitizer dan tidak ada pengecekan kesehatan. Bahkan isolasi yang di lakukan oleh perusahaan dengan membatasi aktivitas keluar masuk bagi buruhnya, tetapi masih ada perusahaan yang menerima pekerja baru dari berbagai tempat di luar Kaliamntan Tengah tanpa melalui pemeriksaan kesehatan atau karantina terlebih dahulu, tentunya hal ini sangat rentan terhadap penyebaran pandemic COVID-19. Hal ini juga kemudian di manfaatkan oleh perusahaan dengan merubah regulasi perusahaan yang justru membuat buruhnya semakin terpuruk seperti yang terjadi di salah satu perusahaan sawit supplier Wilmar Group, PT. SPMN di Kotawaringin Timur yang mengeluarkan internal memo pada tanggal 27 Maret 2020 mengenai perubah mekanisme pengupahan mandor panen dari sistem pengupahan satuan waktu (harian kerja) menjadi satuan hasil ( piecerate /borongan) yang akan berimbas pada perubahan upah buruh. Bipartit sebagai upaya negosiasi yang di lakukan oleh seikat buruh SEPASI (Serikat Pekerja Sawit Indonesia) pada tanggal 30 Maret 2020 tidak mendapatkan titik temu karena perusahaan bersikeras bahwa memo tersebut adalah instruksi dari TSH Grup sebagai induk perusahaan dan berujung pada intimidasi pengurus serikat. Intimidasi terhadap mandor yang menolak perubahan mekanisme pengupahan juga dilakukan para pemimpin (kadet) dengan memaksa para mandor untuk menanda tangani untuk menyetujui perubahan pengupahan tersebut, dan apabila tidak menyetujui maka akan menerima demosi atau mutasi ke bagian lain/kedivisi lain. Pada tanggal 31 Maret 2020, mandor dan beberapa buruh melakukan mogok kerja dan meminta tuntutan untuk di kembalikan pada sistem satuan waktu mendapat intimidasi dan ancaman dari pihak perusahaan terutama terhadap pengurus SEPASI. Pada sore harinya managemen HRD Bapak R. Dimas, S. mengancam akan memberikan PHK (Pemutusan Hubungan Pekerjaan) Ketua Bapak Subit yang menjadi ketua SEPASI dan salah satu orang yang memperjuangkan hak – hak buruh di PT. SPMN. Perusahaan juga mengancam untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Kami melihat hal ini merupakan upaya pihak perusahaan untuk melakukan intimidasi dan pemberangusan serikat buruh di PT. SPMN Pada tanggal 1 April 2020, beberapa buruh di panggil dan di minta untuk bekerja kembali bagi mereka yang tidak mau maka di berikan Surat Peringatan(SP) I. Pemerintah membiarkan buruh bernegosiasi sendiri dengan pengusaha tentang upah tanpa ada intervensi atau perlindungan terjaminnya hak buruh dan kompensasi yang harus diterima jika ada perubahan kebijakan di tingkat perusahaan dan mereka juga kemudian semakin terbebani karena mereka tidak dapat melakukan protes aksi. Situasi ini kemudian sangat menguntungkan perusahaan karena mereka dapat dengan mudah menjalankan kebijakannya tanpa melalui mekanisme persetujuan dari buruhnya. Sedang buruh selain mereka tidak dapat melakukan aksi protes karena adanya larangan berkumpul akibat dari seruan social dan physical distancing dari pemerintah, serikat buruh juga mengalami kesulitan dalam melakukan pengaduan ke pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi diman mereka melakukan seruan work from home (bekerja di rumah) yang berdampak lambatnya respon dari pihak pemerintahan setempat untuk menyelesaikan persoalan ini. Atas situasi diatas maka dari itu kami meminta kepada perusahaan dan pemerintah untuk: 1. Meminta perusahaan memberikan jaminan keamanan, kesehatan, serta jaminan hidup dan bekerja dengan aman bagi buruh di perkebunan sebagai upaya menghentikan penyebaran COVID-19. 2. Meminta perusahaan untuk tidak menerapkan kebijakan baru untuk pengupahan dengan merubah sistem satuan waktu menjadi borongan yang merugikan buruhnya selama masa social distancing. 3. Meminta perusahaan untuk menghentikan segala ancaman dan intimidasi terhadap buruh dan serikat buruh SEPASI di PT SPMN. 4. Meminta perusahaan untuk menghentikan upaya pemberangusan serikat sebagai tempat buruh belajar, berkumpul dan memperjuangkan hak - haknya, dengan melakukan ancaman PHK sepihak dan kriminalisasi terhadap Bapak Subit sebagai ketua SEPASI dan salah satu orang yang konsisten memperjuangkan halk – hak buruh di PT. SPMN. 5. Berikan fasilitas dan pelayanan kesehatan gratis di perkebunan dengan menyediakan dan mendistribusikan secara gratis masker, hand sanitizer, vitamin, dan kelengkapan lainnya bagi buruh dan keluarganya! 6. Meminta kepada pemerintah terutama pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera menindak lanjuti pengaduan yang telah di buat oleh SEPASI PT. SPMN.. 7. Meminta kepada pemerintah untuk tegas terhadap perusahaan supaya tidak memberikan kebijakan baru yang tidak lebih baik dari UUK No13/2003 selama masa social distancing. 8. Meminta kepada pemerintah untuk menegaskan kepada pihak perusahaan, surat edaran dan seruan terkait pencegahan penyebaran pandemik COVID-19 yang di keluarkan oleh pemerintahan. Palangkaraya, 03 April 2020 Sent from Mail for Windows 10
