-- j.gedearka <[email protected]>
https://mediaindonesia.com/read/detail/310509-jalan-terjal-perempuan-politik Rabu 06 Mei 2020, 04:10 WIB Jalan Terjal Perempuan Politik Soemientarsi Muntoro Dewan Kehormatan DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia | Opini Jalan Terjal Perempuan Politik Dok. Pribadi Soemientarsi Muntoro Dewan Kehormatan DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia SAMPAI dengan Pemilu 2019, tingkat keterwakilan perempuan di parlemen belum memberikan hasil yang diharapkan. Pada titik inilah kebijakan affirmative action mulai dipertanyakan efektivitasnya. Affirmative action dan sejumlah persoalan Tujuan dari kebijakan afirmasi, pertama, menghilangkan iskriminasi yang bersifat sistemis atau mengakar pada sejarah dan sosialbudaya. Kedua, menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negara, baik berdasarkan gender maupun kelompok sosial tertentu. Ketiga, memperjuangkan masyarakat lebih demokratis dan setara. Oleh karena itu, saya tidak setuju anggapan affirmative action sebagai ‘belas kasihan’ terhadap perempuan politik. Proporsi perempuan caleg yang maju bertarung di pemilu pascareformasi semakin meningkat dan melampaui 30% dalam daftar caleg. Namun, tingkat keterpilihan masih rendah. Menurut saya, masih ada sejumlah persoalan dalam implementasi kebijakan affirmative action. Mulai persoalan sistem pemilu, regulasi, kultur politik, hingga sosial-budaya. Pertama, persoalan sistem pemilu. Pemilu 1999 dan 2004 masih menggunakan sistem proporsional tertutup. Akibatnya, kendati ada zipper system, peluang perempuan yang maju dari partai menengah dan guram sangat kecil sebab peluang caleg terpilih dari setiap partai hanya satu. Pada proporsional tertutup, kesempatan besar itu ada di nomor urut atas (nomor urut 1). Faktanya persentase perempuan caleg dengan nomor urut 1 di hampir semua parpol tidak pernah menembus 30%. Ada kemajuan sejak Pemilu 2009 kita mengadopsi proporsional terbuka, yang mendasarkan keterpilihan calon pada perolehan suara terbanyak. Artinya, caleg nomor urut bawah berpeluang lolos asalkan meraih suara banyak. Persoalannya, proporsional terbuka membuat persaingan caleg dalam dapil, baik persaingan antarpartai maupun sesama anggota partai, sangat keras. Itu tentu saja juga berimbas biaya politiknya. Kedua, meskipun affirmative action lewat kuota minimal 30% caleg perempuan per parpol sudah dikenalkan sejak Pemilu 2004, baru pada Pemilu 2014 semua parpol menempatkan di atas 30% perempuan dalam pencalegan. Artinya, ada persoalan regulasi pemilu yang kurang tegas atau kurang dikawal implementasinya. Ketiga, mayoritas parpol mengakomodasi kuota 30% perempuan di pencalegan sekadar pemenuhan persyaratan administratif sesuai dengan UU. Hal itu tidak dibarengi komitmen serius memajukan perempuan, misalnya pelibatan dalam pengambilan keputusan penting partai. Keempat, biaya politik pemilu sangat tinggi. Misalnya, pada Pemilu 2014, berdasarkan hasil riset LPEM UI, biaya politik yang dikeluarkan rata-rata caleg Rp1,8 miliar. Di sisi lain, perempuan kurang memiliki modal fi nansial akibat dijauhkan dari akses sumber daya ekonomi. Akibatnya, tidak semua perempuan memiliki kesempatan sama untuk memanfaatkan peluang kuota 30%. Sebagian besar yang berhasil memanfaatkan ialah perempuan yang dekat dengan dinasti politik atau perempuan pengusaha. Seperti yang dicatat Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) pada Pilkada 2018, ada 40% kandidat perempuan berasal dari jejaring kekerabatan dan 25% berlatar belakang pengusaha. Situasi itu sedikit-banyak berpengaruh pada minimnya perhatian perempuan politikus terhadap persoalan perempuan dan anak-anak. Kelima, masih kuatnya konstruksi sosial yang menganggap perempuan sebagai pekerja domestik (rumah tangga). Persepsi itu berkontribusi menghalangi peran perempuan dalam politik, dan sebagainya. Belajar dari Kuba dan Venezuela Jika sejumlah persoalan di atas menjadi kendala terpenuhinya kuota minimal 30% keterwakilan perempuan di parlemen, tentunya perlu dipikirkan langkah penyelesaian persoalan sebagai solusinya. Menurut saya, tidak pada tempatnya jika negeri besar ini membiarkan perempuan politik terus-menerus menempuh jalan terjal menuju parlemen. Oleh karena itu, implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan harus dimulai dari kepengurusan inti di parpol. Parpol jangan baru sibuk mencari 30% perempuan saat menjelang pemilu. Kita perlu mendorong UU Pemilu agar mewajibkan parpol memiliki kepengurusan perempuan paling minimal 30% dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Selain itu, belajar dari pengalaman Amerika Latin, affirmative action saja tidak cukup. Tengoklah Venezuela dan Kuba. Di kedua negara itu, selain konstitusi yang mengakui kesetaraan gender, langkah pertama yang diambil negara ialah menerobos konstruksi sosial yang mengurung perempuan sebagai pekerja domestik. Di Kuba, perempuan keluar rumah setelah ada seruan revolusi untuk kampanye pemberantasan buta huruf. Hampir 52% relawan pemberantasan buta huruf, yang disebut Brigadistas, ialah perempuan. Kuba juga punya organisasi perempuan. Kuba juga membuka seluas-luasnya pintu pendidikan dan lapangan pekerjaan bagi perempuan. Begitu juga di Venezuela. Langkah pertama pemerintah mendorong perempuan agar ‘keluar rumah’ ialah melibatkan perempuan dalam berbagai misi sosial pemerintah, terutama urusan pendidikan, pangan, dan kesehatan. Langkah strategis Menurut hemat saya, kebijakan affirmative action akan berhasil jika diikuti langkah strategis. Pertama, kita menghilangkan segala bentuk diskriminasi yang menghalangi perempuan mendapatkan haknya untuk berkembang sebagai manusia seutuhnya seperti hak pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan upah yang adil. Kedua, mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui ‘koperasi perempuan’ yang disokong pemerintah. Itu terutama melalui bantuan pendanaan, pengembangan kapasitas, dan pemasaran. Ketiga, memberi dukungan pada tumbuh kembangnya organisasiorganisasi perempuan, yang menjadi sekolah pertama bagi perempuan untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam kegiatan publik.
