-- j.gedearka <[email protected]>
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2002-menyiapkan-normal-baru Kamis 07 Mei 2020, 05:00 WIB Menyiapkan Normal Baru Administrator | Editorial PANDEMI harus berakhir Juli. Target itu dilontarkan Presiden Joko Widodo, kemarin. Bukan berarti pada Juli mendatang covid-19 telah lenyap dari bumi Indonesia. Paling tidak penularan sudah harus masuk kategori ringan. Presiden menginginkan kurva penularan covid-19 mesti menunjukkan tren penurunan dalam bulan ini dan terus berlanjut di Juni. Semakin tinggi target, semakin keras upaya yang harus ditempuh. Presiden menyadari hal ini. Setidaknya itu yang terlihat pada ajakannya agar jajaran pemerintah, ormas, relawan, parpol, dan swasta bersatu menegakkan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Target mengakhiri pandemi dalam dua bulan jelas patut didukung. Meski demikian, fakta menunjukkan bahwa kurva penularan masih belum mampu mempertahankan tren penurunan.Karena itu, upaya mencegah penularan jangan sampai mengendur. Imbauan kerja dari rumah mestinya mengencang di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun, dari hari ke hari justru kian banyak kantor dan tempat usaha yang buka. Pemprov DKI Jakarta sampai mengaku kewalahan karena sudah lebih dari seribu unit usaha beroperasi kembali dengan mengantongi surat izin Kementerian Perindustrian. Bahkan, di hari yang sama dengan pencanangan target pengakhiran pandemi oleh Presiden, keluar aturan seluruh moda transportasi umum boleh kembali beroperasi hari ini. Memang, calon penumpang dibatasi untuk kategori tertentu. Yang pasti, pemudik tetap dilarang melintasi batas wilayah PSBB. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi calon penumpang selain dari sisi tujuan. Termasuk di antaranya wajib menunjukkan keterangan hasil negatif covid-19 berdasarkan tes PCR atau rapid test. Hasil itu boleh digantikan dengan surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan. Penegakan aturan di lapangan tentu jauh lebih sulit ketimbang sekadar menetapkan aturan. Relaksasi PSBB jangan sampai membuka celah yang lebih besar untuk pelanggaran. Saat ini saja, petugas di lapangan sudah cukup kewalahan menghalau para pelintas batas wilayah PSBB. Kini petugas masih harus dibebani lagi dengan memeriksa kelengkapan persyaratan tiap penumpang angkutan umum. Sama halnya dengan seribu unit usaha yang diperbolehkan buka kembali. Idealnya, satu per satu harus dicek secara berkala apakah sudah mematuhi protokol kesehatan atau belum. Luar biasa beban para petugas itu. Konsekuensinya, pemeriksaan bisa saja sangat longgar. Jika pemeriksaan longgar, peluang penularan covid-19 masih besar. Harapan agar pandemi berakhir Juli bisa saja seperti pungguk merindukan bulan. Alangkah baiknya jika pemerintah merancang tahapan relaksasi secara lebih matang. Pakai perkembangan kasus covid-19 sebagai indikator untuk memulai tahapan pelonggaran tersebut. Tiap tahap harus dijalankan secara konsisten dan konsekuen. Di tahap akhir, sepanjang vaksin covid-19 belum didapat, kita belum bisa kembali ke kehidupan normal seperti sedia kala. Karena itu, pemerintah perlu mulai menyiapkan perangkat aturan 'normal' yang baru berikut sarana pendukungnya. Salah satu 'norma baru' itu ialah mewajibkan keterangan negatif covid-19 di banyak aktivitas sehari-hari. Dalam hal ini, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan akses tes covid-19 yang bisa memberikan hasil akurat, cepat, dan terjangkau bagi tiap warga.
