Satu kontradiksi nyata yang harus dihadapi setiap Pemerintah dewasa ini,
disatu pihak harus berkemampuan mengatasi wabah Covid-19 yang melanda,
dimana satu2 nya cara BERDIAM Dirumbah, menghentikan kegiatan ekonomi,
dipihak lain harus menjamin kehidupan ekonomi TIDAK TERGANGGU, apalagi
mematikan! Mana yang harus didahulukan, diberi prioritas, ...?
Pihak Tiongkok telah menempuh jalan radikal, "MENUTUP KOTA Wuhan" bahkan
juga jalankan lockdown dibanyak kota yang nyaris berlaku diseluruh
negeri. Dalam 2 bulan, konkritnya 70 hari bisa dikatakan BERHASIL
menangkan Perang Rakyat Melawan Covid-19 ini! Setidaknya bisa dikatakan
berhasil menghentikan penyebaran wabah lebih luas dan menekan jumlah
kematian seminimal mungkin, ...dan, secara bertahap mulai BEKERJA
kembali! Sebaliknya, banyak negara maju di Eropa bahkan Amerika yang
selaman ini membangga-banggakan sistem pengobatan yang canggih jadi
KEWALAHAN dan satu persatu jauh melampaui jumlah kematian yang terjadi
di Tiongkok, ... dan, sampai sekarang setelah lewat 3 bulan BELUM juga
nampak melewati PUNCAK dan penurunan jumlah pasien baru dan angka
kematian! Sedang TUNTUTAN BEKERJA kembali juga sudah SULIT ditunda lebih
lanjut! Padahal, juga sangat jelas jemelas, sebelum wabah Covid-19
berhasil diatasi sudah mulai BEKERJA, sangat bahaya wabah akan merebak
lebih luas dan lebih SULIT diatasi! Dan, bisa mematikan lebih banyak
orang, ...!
Tapi, dengan menunda BEKERJA kembali, juga banyak orang akan kelaparan,
MATI KELAPARAN sulit dihindari! Jadi, mau mati kena Covid-19 atau mati
kelaparan??? Untuk itu, pemerintah sesuai dengan kemampuan yang ada
harus menentukan pilihan mana yang harus diprioritaskan, lawan Covid-19
lebih dahulu dengan beri tunjangan bagi yang terancam kelaparan, atau
sebaliknya menghidupkan kembali ekonomi agar rakyat banyak tidak mati
kelaparan, ...??? Bisa tidak dengan TEGAS menuntaskan wabah Covid-19
dalam waktu lebih singkat dengan pengorbanan ekonomi yang diderita, atau
menempuh jalan utamakan kehidupan ekonomi, dengan pengorbanan jiwa lebih
besar dan waktu lebih panjang dilewati dengan segala penderitaan, ...
hidup bersama Covid-19 yang sampai hari ini BELUM ada obat mujarab!
-------- 轉寄郵件 --------
主旨: [GELORA45] Pemerintah Segera Insyaf dan Prioritaskan Ekonomi Rakyat
日期: Sat, 16 May 2020 16:38:12 +0200
從: 'j.gedearka' [email protected] [GELORA45]
<[email protected]>
--
j.gedearka <[email protected]>
https://news.detik.com/kolom/d-5017086/pemerintah-segera-insyaf-dan-prioritaskan-ekonomi-rakyat?tag_from=wp_cb_kolom_list
*Pemerintah Segera Insyaf dan Prioritaskan Ekonomi Rakyat*
Ferry Juliantono - detikNews
Sabtu, 16 Mei 2020 10:31 WIB
Ferry Jualiantono
Foto: Inkoppas
Jakarta -
Salah satu unsur terpenting dalam membangun perekonomian nasional,
selain dari membangun kekuatan produksi adalah juga seharusnya membangun
kekuatan distribusi.
Namun anehnya, dua kekuatan yang harusnya dibangun siang malam oleh
pejabat pemerintah itu malah cenderung "dimatikan." Bagaimana tidak
mati? Kekuatan produksi dihancurkan lewat impor barang industri, bahkan
kekuatan produksi pertanian pun dihancurkan lewat impor komoditas
pertanian. Sialnya lagi, di sektor distribusi berbasis tenaga rakyat pun
turut dibonsai. Padahal ada lebih dari 10 ribu pasar dengan sekitar 12
juta pedagang pasar di Indonesia. Karena tidak diurus secara serius,
tidak sedikit pasar-pasar pun tergerus oleh usaha retail modern.
Baca juga:
Jokowi Kini Berkuasa Penuh Mengangkat hingga Pecat PNS
Kita tahu bahwa retail modern itu memiliki akses kepada
pabrikan-pabrikan karena bermodal besar sehingga bisa mendapat
harga-harga khusus dari pabrikan. Sementara pasar-pasar tradisional baru
bisa mendapat barang katakanlah komoditas gula setelah melewati 4 atau 5
rantai distribusi.
Ya jelas, pastilah mereka tidak bisa bersaing harga dengan peretail
modern. Akhirnya perlahan pasar-pasar itu pun gulung tikar dan
menimbulkan kemiskinan baru. Dengan melihat fenomena itu, maka omong
kosong lah dengan yang katanya ingin menjalankan ajaran Trisakti Bung
Karno dalam bidang ekonomi yang harus bisa berdiri di atas kaki sendiri
atau berdikari.
Dengan kata lain, rakyat ini seperti tidak memiliki negara, melainkan
membiarkan berlakunya homo homini lupus yaitu manusia adalah serigala
bagi manusia lainnya. Yang kuat dan kaya tambah kuat dan kaya sementara
yang lemah dan miskin semakin lemah dan miskin, termasuk pedagang pasar
yang lebih dari 12 juta orang itu.
Baca juga:
Pesan Terbaru Jokowi Ingin Masyarakat Produktif-Berdamai dengan Corona
Yang disayangkan, saat kekuatan rakyat dalam distribusi itu sebenarnya
sudah memberdayakan dirinya dengan mendirikan Koperasi atau juga
organisasi yaitu Koperasi Pasar dan Asosiasi Pedagang Pasar, namun
faktanya pemerintah seperti "alergi" untuk memberdayakan mereka semua,
tapi sebaliknya menganakemaskan kekuatan retail modern.
Harusnya, dalam menghadapi wabah COVID-19 ini justru para pedagang
pasarlah yang mendapat perhatian dan pemberdayaan, karena seperti kita
tahu dalam wabah kali ini yang paling banyak terpukul justru sektor
usaha kecil dan memengah.
Saya berharap pemerintah segera insyaf dan mencari jalan keluar dengan
mengelontorkan permodalan kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi.
Berikan juga kepada induk-induk koperasi agar bisa mendapat akses
komoditas kepada pabrikan.
Jadi persoalannya bukan mampu atau tidak mampu tapi mau atau tidak mau.
Kalau pemerintah tidak mau, maka kita akan perlahan menyaksikan rakyat
pedagang pasar semakin miskin dan produsen dalam negeri terus
berguguran. Sementara itu para pemuja rente akan semakin kaya raya
dengan margin keuntungan yang besar. Bila ini terus dibiarkan maka
inilah sejatinya yang disebut pengkhianatan terhadap rakyatnya sendiri.
Ferry Juliantono, Ketua Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas)
dan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (Appsi), Wakil
Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)
(mul/ega)
ferry juliantono
inkoppas
0 komentar
