1.: Bilangan Surreal Sabtu 23 Mei 2020, Pukul 10:23 WIB LAPORAN: RMOL NETWORK -
https://rmoljabar.id/bilangan-surreal/ DALAM memanfaatkan waktu di masa karantina akibat pageblug corona, saya mencoba mempelajari berbagai hal termasuk apa yang disebut oleh para matematikawan sebagai Bilangan Surreal. Bilangan Pampangan matematikal di atas naskah ini memang sengaja saya gunakan sebagai ilustrasi naskah “Bilangan Surreal” yang sedang Anda baca ini. Namun mohon Anda jangan minta penjelasan dari saya. Terus-terang saya tidak mengerti makna tampilan bersuasana surrealistis itu. Naskah ini sekedar berupaya mengungkap bahwa ternyata surrealisme bukan hanya hadir di blantika kesenian saja namun juga di matematika. Konon bilangan-surreal adalah gagasan matematikawan Inggris, John Horton Conway yang terungkap pada tahun 1976. Namun dua tahun sebelumnya novelis D.E Knuth melalui jalur kesusteraan telah menggunakan istilah bilangan-surreal di dalam karya novel-fantasi-matematikal berjudul “Surreal Numbers”. Nothing Menurut para matematikawan, asal-muasal bilangan surreal adalah dari kawasan matematikal yang disebut sebagai game-theory. Konon bilangan-surreal merupakan hasil rekayasa konstruksi Dedekind untuk bilangan-real ke luar dari bilangan rasional menjadi mekanisme penciptaan bilangan-bilangan out of nothing alias dari yang tidak ada menjadi ada. Diawali dari ketidak-adaan, secara bertahap beberapa bilangan diadakan atau diada-adakan dalam makna partisi terhadap sekelompok bilangan terbagi menjadi dua kelompok struktur. Agar tidak terlalu ngawur, lebih aman saya copas sebuah uraian tentang bilangan-surreal dalam bahasa Inggris sebagai berikut: In the finite stages the construction will yield objects which play the role of the finite dyadic fractions in the rational numbers. The remaining finite rationals will appear together with the other real numbers on day , but on this day also the first transfinite numbers and the first infinitesimals will be created. Subsequently more and more standard numbers will be added. What makes the construction interesting is the fact that it is possible to provide, together with the inductive definition of the objects, also inductive definitions of order, equality and algebraic operations like addition and multiplication. Equipped with these operations the domain of surreal numbers behaves like a real-closed field (except for the fact that it is not a set but a proper class). Surrealisme Namanya juga surreal yang bermakna di luar atau di atas atau di bawah atau di samping realita, maka memang sulit mendefinisikan apa yang disebut sebagai bilangan-surreal apalagi oleh seorang dungu-matematika seperti saya ini. Menjelaskan makna bilangan-surreal pada hakikatnya sama sulitnya atau bahkan mubazirnya dengan menjelaskan makna aliran seni-rupa yang disebut sebagai surrealisme. Bahkan Salvador Dali sendiri tidak pernah merepotkan diri sendiri untuk mendefinisikan makna mahakarya-mahakarya surrealisme kreasi dirinya sendiri. Jaya Suprana Penulis adalah pembelajar peradaban dan kebudayaan. 2.: Perbandingan Sri Mulyani Vs Rizal Ramli Dalam Lima Segi Jumat 22 Mei 2020, Pukul 09:44 WIB LAPORAN: RMOL NETWORK https://rmoljabar.id/perbandingan-sri-mulyani-vs-rizal-ramli-dalam-lima-segi/ SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama menjabat Menteri Keuangan/Ekonomi di era SBY dan Jokowi, tidak pernah berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, sebaliknya malah sering terjadi pertumbuhan ekonomi malah turun di eranya menjabat. Rekam Jejak Makro-Ekonomi Masuk Kabinet SBY pada akhir tahun 2005, saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia di 5,7 persen. Pertumbuhan paling tinggi pada era Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan SBY adalah 6,3 persen yang terjadi tahun 2007. Saat Sri Mulyani meninggalkan Kabinet SBY pada 2010, pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya (2009) sempat anjlok ke 4,6 persen. Artinya, pada era SBY, bila diukur dari titik awal masuk labinet, Sri Mulyani menaikkan pertumbuhan sebesar 0,6 persen (6,3 persen hingga 5,7 persen), tetapi menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar minus 1,1 persen (4,6 persen hingga 5,7 persen). Masuk Kabinet Jokowi pertengahan tahun 2016, saat itu pertumbuhan ekonomi 5 persen. Pertumbuhan ekonomi paling tinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 5,2 persen, dan pertumbuhan terendah pada kuartal-I 2020 sebesar 2,9 persen. Artinya pada era Jokowi, bila diukur titik awal masuk Kabinet, Sri Mulyani menaikkan pertumbuhan sebesar 0,2 persen, tetapi menurunkan pertumbuhan sebesar minus 2,1 persen. Selama menjabat Menteri Keuangan di era Presiden SBY dan Jokowi, pertambahan utang (dalam dan luar negeri) pemerintah sangat besar, dan sebagian besar dalam bunga yang sangat tinggi (untuk surat utang). Bila diakumulasikan, total surat utang pemerintah yang pernah diterbitkan Sri Mulyani sejak masa SBY hingga Jokowi sudah lebih dari Rp 1.500 triliun, belum ditambah dengan bunganya. Selama Sri Mulyani menjabat di era Jokowi, transaksi berjalan selalu defisit, berada di kisaran -2 persen dari PDB. Tax Ratio di era ini (2016-2019) juga jatuh ke rata-rata 10 persen, bahkan tahun 2019 merupakan rekor tax ratio terburuk sepanjang sejarah: 9,8 persen Kesimpulannya, selama menjabat, Sri Mulyani tidak berhasil melakukan turn around dalam bidang makroekonomi. RR (Rizal Ramli) selama menjadi tim ekonomi, termasuk Menteri Ekonomi/Keuangan di era Gus Dur, Rizal Ramli berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Sebelum Kabinet Gus Dur terbentuk, pada kuartal ke-3 tahun 1999 pertumbuhan ekonomi Indonesia -1,7 persen. Pertumbuhan ekonomi paling tinggi terjadi pada tahun 2000 sebesar 4,9 persen, hanya beberapa bulan sebelum Gus Dur jatuh di pertengahan tahun 2001. Artinya pada era Gus Dur, tim ekonomi berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen (4,9 persen hingga (-1,7 persen)). Pemerintahan Gus Dur tidak pernah menambah utang, melainkan yang terjadi adalah pengurangan utang luar negeri sebesar 8 miliar dolar AS. Rizal Ramli ikut memimpin berbagai proses renegosiasi utang pemerintah Indonesia dengan negara-negara dan lembaga kreditor. Indikator ketahanan eksternal makroekonomi, yaitu transaksi berjalan (current account), selama era Gus Dur mengalami surplus rata-rata 5 persen dari PDB. Tax ratio pun selama era Gus Dur (1999-2001) rata- rata berada di kisaran 12,7 persen. Kesimpulannya, selama menjabat, Rizal Ramli sukses melakukan turn around dalam bidang makroekonomi. Rekam Jejak Korporat SMI selama menjadi pejabat publik tidak pernah terjun langsung untuk menyelamatkan korporasi, kecuali dalam kasus Bank Century yang akhirnya malah menjadi skandal keuangan. Jadi sama sekali tidak ada rekam jejak Sri Mulyani melakukan turn-around korporat. Rizal Ramli sangat kaya akan penyelamatan, turn around, korporasi. Pada saat menjadi Kepala Bulog, Rizal Ramli memperbaiki insitusi tersebut hingga berhasil menghemat Rp 5 triliun. Pada saat menjadi Menteri Keuangan/Ekonomi, Rizal Ramli berhasil menyelamatkan PLN dari kebangkrutan; menyelamatkan IPTN/PTDI dari kebangkrutan; menyelamatkan BII dari rush tanpa bail-out; memisahkan cross-ownership Indosat-Telkomsel sehingga Negara mendapatkan Rp 5 triliun; dan menyelamatkan industri properti Indonesia dari keterpurukan. Pada saat Rizal Ramli menjabat Presiden Komisaris Semen Gresik di era Presiden SBY, keuntungan penjualan grup dapat ditingkatkan berkali-kali lipat. Pada saat menjabat Komisaris Utama BNI di era Presiden Jokowi, Rizal Ramli membuat prestasi BNI hampir menyalip BCA. Relasi Internasional Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat Direktur Pelaksana di Bank Dunia (2010-2016). Sebelumnya Sri Mulyani juga pernah menjabat sebagai konsultan USAID (2001) dan Direktur Eksekutif IMF (2002-2004). Semasa menjabat di pemrintahan Indonesia, berbagai lembaga dan majalah asing kerap memberikan penghargaan menteri terbaik kawasan kepada Sri Mulyani. Rizal Ramli pernah menjabat sebagai penasehat di UNDP (2008-2013) bersama tiga ekonom peraih Nobel Ekonomi. Kerap diundang berbagai negara seperti Vietnam (2002) dan negara-negara Arab Spring (2011) untuk memberikan nasihat dalam membangun perekonomian. Pengalaman Penelitian (Research Experience) Sri Mulyani setelah mendapatkan doktoral dari University of Illinois at Urbana-Champaign (1992) dengan disertasi di bidang ekonomi perburuhan, kembali mengajar di Universitas Indonesia dan bergabung dengan lembaga penelitian LPEM-UI (1992-2001). Rizal Ramli setelah mendapatkan doktoral dari Boston University (1991) dengan disertasi di bidang ekonomi makro-moneter, kembali ke Indonesia dan mendirikan lembaga penelitian Econit Advisory Group, bersama teman-temannya sesama ekonom. Sebelumnya, pada tahun 1984 setelah mendapatkan Master dari Boston University (1983), Rizal Ramli bersama para peneliti dari Harvard University melakukan penelitian lapangan untuk membangun sistem kredit BRI Unit Desa. Kesuksesan model kredit mikro BRI Unit Desa di akhir tahun 1980-an inilah yang kemudian menjadi inspirasi dari Profesor Muhamad Yunus dari Bangladesh untuk membangun Grameen Bank, sehingga mendapat hadiah Nobel Perdamaian. Skandal Keuangan Berbagai tudingan keterlibatan dalam skandal keuangan melekat pada Sri Mulyani. Pertama adalah Skandal Bank Century yang merugikan Negara Rp 6,7 triliun. Banyak pandangan yang menghubungkan antara keterlibatannya dalam Skandal Century Sri Mulyani dan kepergiannya ke AS menjadi Direktur Bank Dunia pada tahun 2010. Bila tidak pergi ke AS saat itu, Sri Mulyani mungkin sudah menjadi Menteri Keuangan Indonesia pertama yang masuk bui. Kedua adalah Skandal Obral Aset Obligor BLBI (BDNI Syamsul Nursalim). Berdasarkan fakta persidangan, pada tahun 2007 pernah Sri Mulyani menjual asset BDNI hanya Rp 220 miliar, padahal harga seharusnya Rp 4,5 triliun/ Artinya ada kerugian negara Rp 4,2 triliun di dalam kasus ini. Ketiga ada kasus penggelapan pajak Paulus Tumewu yang merugikan Negara hingga Rp 400 miliar. Sri Mulyani pada tahun 2005 menulis surat yang isinya memberikan keringanan kepada Paulus Tumewu sehingga hanya membayar pajak Rp 7,9 miliar. Keempat adalah dugaan skandal bunga surat utang (bond) yang ketinggian dibanding negara tetangga Filipina dan Vietnam. Seharusnya sebagai negara dengan credit rating lebih bagus dari Filipina dan Vietnam, Indonesia bisa meminjam ke pasar dengan bunga sama atau lebih murah. Selama Sri Mulyani menjabat Menkeu Jokowi, Indonesia membayar selisih bunga 1,55 persen lebih tinggi dari Filipina dan Vietnam, akibatnya Indonesia terpaksa rugi membayar kelebihan bunga sebesar Rp 118 triliun. Tidak ada skandal keuangan yang melibatkan Rizal Ramli. Dalam memecahkan kasus- kasus korupsi, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering meminta nasehat ahli Rizal Ramli. Tulisan ini disusun oleh Tim Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) 3.: Revisi UU Minerba: Aset Rakyat Dijarah & Dominasi Taipan/Asing Berlanjut Jumat 22 Mei 2020, Pukul 08:14 WIB LAPORAN : RMOL NETWORK - https://rmoljabar.id/revisi-uu-minerba-aset-rakyat-dijarah-dominasi-taipan-asing-berlanjut/ PEMERINTAH dan DPR telah sepakat membentuk UU Minerba baru pada 12 Mei 2020. UU oligarkis tersebut sangat jelas memihak kepentingan segelintir pengusaha/konglomerat, termasuk negara/perusahaan asing, dibanding kepentingan negara dan rakyat. Walaupun hampir tidak memiliki kekuatan berarti, rakyat harus tetap melawan! Pengusaha batubara yang berada di balik revisi UU Minerba No 4/2009 antara lain para kontraktror PKP2B Generasi I. Mereka adalah Tanito Harum (kontrak berakhir: 1/2019), PT Arutmin Indonesia (11/2020), Kaltim Prima Coal (12/2021), Multi Harapan Utama (4/2022), Adaro Indonesia (10/2022), Kideco Jaya Agung (3/2022) dan Berau Coal (9/2025). Mereka akan kembali mengangkangi aset rakyat tersebut minimal 20 tahun ke depan. Berikut diuraikan siapa saja pemilik atau pemegang saham ke 7 perusahaan tersebut. Pertama, pemegang 100% saham Tanito Harum (luas lahan tambang versi Ditjen Minerba sekitar 1.869 hektare. Versi lain: 36.000 hektare) adalah Kiki Barki dan Anita Barki. Kontrak PKP2B Tanito harum berkahir 14 Januari 2019 dan telah diperpanjang dalam bentuk izin selama 20 tahun dari Kementrian ESDM pada Januari 2019. Perpanjangan tersebut melanggar UU Minerba No 4/2009. Karena itu KPK meminta Presiden Jokowi membatalkan perpanjangan izin. Menteri ESDM, Ignatius Jonan mengakui menerbitkan izin dengan melanggar UU No 4/2009. Setelah mendapat copy surat KPK kepada Presiden Jokowi, Jonan mengaku kepada DPR telah membatalkan izin tersebut (20/6/2019). Kedua, pemegang saham Arutmin Indonesia (57.107 hektare) diperoleh dari publikasi Laporan Tahunan Bumi Resources 2018 dan presentasi Ditjen Minerba Februari 2020. Saham Arutmin 70% dikuasai Bumi Resources dan 30% dipegang Bhira Investment Limited, India. Sedangkan pemegang saham Bumi Resources antara lain adalah: HSBC, Inggris (22,67%), The NT TST Co. S/A Pathfinder Stratgic Credit LP (3,98%), Damar Reka Energi (3,5%), UBS AG, Swiss (2,65%), Credit Suisse, Swiss (2,49%), Credit Suisse Singapore (2,31%), Raiffeisen Bank Singapore (1,93%), Citibank London (1,23%), Credit Suisse USA (1,23%), dan lain-lain, serta Pemegang Saham Publik (64,7%). Ketiga, sumber informasi pemegang saham Kaltim Prima Coal (84.938 hektare) sama seperti Arutmin Indonesia, berasal dari Laporan Tahunan Bumi Resources dan Ditjen Minerba. Saham Kaltim Prima Coal 51% dipegang Bumi Resources, 30% Bhira Investment Limited, India dan sisanya 19% dipegang China Investment Corporation (CIC). Sedangkan pemegang saham Bumi Resources sendiri adalah seperti disebutkan pada butir kedua di atas. Keempat, pemegang saham Multi Harapan Utama (MHU), lahan 39.972 hektare, Pakarti Putra Sang Fajar (60 %) Private Resources Ltd, Australia (40%). Sedangkan saham Pakarti dimiliki dua perusahaan lain, Bhaskara Alam dan Riznor Rezwara. MHU dihubungkan satu nama yaitu Reza Pribadi, di mana Reza tercatat sebagai komisaris di MHU dan di Pakarti. Di Riznor, Reza tertulis pemilik saham bersama Rizal Risjad. Pada MHU Reza menjabat direktur. Ternyata posisi serupa sebagai direktur/komisaris juga dijabat Reza di Private Resources Pty Ltd, perusahaan yang berkantor di Perth, Australia. Artinya, meskipun Prakarti terdaftar di Indonesia dan Private Resources terdaftar di Australia, Reza merupakan pengurus pada kedua prusahaan tersebut. Berarti pemilik kedua perusahaan tersebut, dan juga MHU, dapat saja dikuasai orang yang sama. Reza adalah putra pengusaha Henry Pribadi (Liem Oen Hauw), pemilik konglomerasi Napan Group. Kelima, pemegang saham Adaro Indonesia (31.380 hektare) adalah Adaro Strategic Investments (43,91%), Garibaldi Thohir (6,18%), Edwin Soeryadjaya (3,29%), Theodore P. Rachmat (2,54%), Arini Saraswaty Subianto (0,25%) dan Publik (43,69%). Adaro Strategic Investment sendiri dimiliki 5 orang pengusaha yaitu Theodore P. Rachmat (melalui Triputra Investindo Arya), Benny Subianto (Persada Capital Investama), Garibaldi Thohir (Trinugraha Thohir), serta Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Uno (Saratoga Capital). Keenam, pemegang saham Kideco Jaya Agung (47.500 hektare) adalah Indika Energy (91%) dan Samtan Limited, Korea Selatan (9%). Indika Energy sendiri dimiliki oleh Arsjad Rasjid, Wishnu Wardhana, dan Agus Lasmono. Pemegang saham Indika Energy terdiri atas Indika Inti Investindo (37,79%), Teladan Resources (30,65%), dan Publik (31,56%). Pemilik mayoritas Indika Inti Investindo sebagai salah satu pemegang saham pengendali Indika Energy adalah Agus Lasmono yang merupakan pendiri Indika Group. Ketujuh, pemegang saham atau pemilik Berau Coal (luas lahan 108.009 hektar!) adalah Grup Sinar Mas melalui Asia Coal Energy Ventures Limited (ACE). ACE menyatakan telah menjadi pengendali di Berau Coal secara tidak langsung karena memiliki 94,19% saham di Asia Resources Minerals Plc (ARM) yang semula menjadi pemilik Berau (23/7/2015). ACE yang disokong dana oleh Grup Sinarmas itu menguasai 84,7% saham di Berau Coal melalui Vallar Investment UK Limited. ACE yang merupakan perusahaan terikat hukum Pulau Virgin, menyelesaikan akuisisi ARM pada 15 Juli 2015. Berau Coal yang sebelumnya perusahaan terbuka, pada 16 November 2017 resmi keluar dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Total produksi ke tujuh kontraktor PKP2B di atas diperkirakan sekitar 210 juta ton/tahun. Jika diasumsikan laba kontraktor sekitar 10 dolar AS per ton, maka keuntungan yang dapat diraih setiap tahun adalah sekitar 2,1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 30 triliun. Dengan keuntungan yang demikian besar, jelas mereka dan “dapat berbuat banyak” untuk memperoleh perpanjangan kontrak dalam bentuk izin, baik melalui perubahan UU Minerba No 4/2009 dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Kebijakan Kontra Rakyat Uraian di atas menunjukkan siapa sebenarnya pemegang saham kontraktor PKP2B yang ternyata umumnya adalah konglomerat-konglomerat kaya dan negara/perusahaan asing. Para pemegang saham tersebut sebagian masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia. Sebagian dari mereka menjadi kaya dan terkaya karena menguasai kekayaan tambang batubara milik negara yang menurut konstitusi seharusnya dikelola BUMN. KPK meminta pembatalan IUPK Tanito Harum pada 2019 karena melihat secara gamblang pelanggaran Menteri ESDM, Ignatius Jonan terhadap UU Minerba No 4/2009. Permintaan KPK tersebut telah dipenuhi Presiden Jokowi. Dengan demikian, mestinya Presiden Jokowi bersikap sama terhadap kontraktor PKP2B lain, yaitu konsisten menjalan perintah UU Minerba No 4/2009 yang memang sejalan dengan amanat konstitusi. Sehingga hak perpanjangan kepada 6 kontraktor PKP2B lain tidak boleh diberikan. Ternyata langkah konstitusional di atas tidak dilanjutkan pemerintah. Berkomplot dengan DPR, Pemerintahan Jokowi malah merevisi UU Minerba No 4/2009 secara konspiratif guna memenuhi hasrat anggota oligarki. Dengan UU Minerba baru yang disahkan 12 Mei 2020, para pengusaha tambang memperoleh jaminan perpanjangan operasi tambang. Presiden Jokowi dan DPR yang baru saja dipilih rakyat tahun 2019 yang lalu, lebih memilih bekerja dan mengabdi pada kepentingan segelintir konglomerat dan negara/pengusaha asing! Artinya, pemerintah dan DPR dapat dikatakan telah menjadi lembaga-lembaga yang sudah tidak berguna bagi rakyat! Pemegang saham sejumlah perusahaan PKP2B di atas terlihat berasal dari China, India, Eropa dan Australia. Jika ditilik lebih lanjut, meskipun sebagian besar perusahaan tersebut terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), bukan berarti pemegang saham saham publik pada perusahaan-perusahaan tersebut 100% orang Indonesia. Ternyata, saham-saham perusahaan yang terdaftar di BEI, sekitar 50% dikuasai oleh investor asing. Dengan begitu, lebih dari 50% saham perusahaan tambang eks PKP2B adalah negara dan investor asing. Dengan penguasaan saham lebih dari 50%, berarti negara dan investor asinglah yang mendapat keuntungan terbesar dari konspirasi revisi UU Minerba oleh Pemerintah-DPR-Pengusaha Tambang. Hal ini jelas sangat meugikan negara dan rakyat dan dapat dianggap pelanggaran hukum yang serius dan pengkhianatan terhadap konstitusi, serta mengusik rasa keadilan! Padahal, UU Minerba No 4/2009 dan konstitusi telah mengatur bahwa aset milik negara, milik rakyat tersebut harus dikelola BUMN bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena diduga berkhianat terhadap konstitusi, sudah saatnya rakyat meminta MPR memeroses pemakzulan Presiden Jokowi. Jika MPR bergeming, rakyat perlu mengambil jalannya sendiri, sambil tetap meminta pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Marwan Batubara Penulis adalah Peneliti pada Indonesian Resources Studies (IRESS) 4.: Siapa Kebingungan, Saya Atau Menkeu SMI? Sabtu 23 Mei 2020, Pukul 02:01 WIB LAPORAN : RMOL NETWORK - https://rmoljabar.id/70428-2/ PADA 20 April 2020 saya mengulas bahwa meski pemerintah mengklaim ada anggaran Stimulus Covid-19 sebesar Rp405T, saya sebutkan bahwa kenaikan bersih (net) belanja negara (APBN) tahun 2020 hanya Rp73,4T. Saya tidak membantah, menyangkal atau menolak angka Stimulus itu; hanya mengulasnya saja. Tapi anehnya ada yang sewot kebakaran jenggot. Selisih kedua angka tersebut (angka kenaikan net belanja negara dengan angka Stimulus) adalah hasil dari pergeseran atau realokasi anggaran dan dari hitungan imajinasi atau pengandaian semata yaitu pos insentif perpajakan yang Rp70T itu. Tulisan yang berjudul “Stimulus atau Stimules” itupun merinci besarnya perubahan defisit, keraguan saya terhadap prediksi Menkeu Sri Mulyani atas pendapatan negara, dll. Kabarnya tulisan atau analisa saya itu dikatakan Menkeu SMI di DPR sebagai kebingungan Fuad Bawazier membaca anggaran tsb. Tapi SMI tidak mengelak atau mengakui kebenaran angka angka yang saya uraikan dalam tulisan atau analisa tsb khususnya kenaikan net belanja negara. Padahal kenaikan net belanja negara Rp73,4T itu adalah kesimpulan dari perhitungan akhir perubahan APBN 2020. Dengan demikian, jika angka Rp73,4T itu diakui kebenarannya oleh SMI maka logikanya semua perhitungan itu benar. Thus tidak ada kebingungan penulisnya. Apalagi saya uraikan perhitungannya secara detil sehingga membuka banyak mata publik tentang wajah perubahan anggaran tsb. Dalam tulisan itu saya ungkap bahwa meski kenaikan belanja negara hanya Rp73,4T tetapi defisit anggarannya naik dari Rp307,2T menjadi Rp852,9T alias melonjak Rp545,7T. Tentu saja saya harus mencari selisih antara Rp545,7T dengan Rp73,4T yaitu Rp472,3T itu dari mana? Ternyata itu karena Menkeu SMI memperkirakan penerimaan negara akan turun Rp472,3T yaitu dari semula Rp2,233.2T menjadi Rp1760,9T atau hanya 78,8% dari targetnya. Masih dalam tulisan itu, saya menyatakan bahwa prediksi Menkeu SMI atas pendapatan negara itu akan meleset sebab angka penerimaan negara khususnya pajak yang merupakan komponen utamanya dalam 3 bulan pertama hanya 14,7% atau rata rata 4,9% per bulan. Bila angka angka ini di rerata setahun berarti hanya akan tercapai 58,8%. Jadi saya katakan bahwa prediksi SMI atas pendapatan negara itu tidak realistis, dan kembali akan salah lagi. Dengan sendirinya angka defisit (baru) yang diajukan SMI sebesar Rp852,9T itu juga tidak realistis dan akan diralat lagi. Karena seharusnya defisit APBN akan lebih besar lagi. Kecuali bila dilakukan pemotongan anggaran besar besaran untuk pos pos belanja yang layak diduga bodong atau objek korupsi. Tapi nyatanya kan tidak. Uraian tsb juga saya tegaskan ulang di ILC TV One 24 Maret 2020. Terus terang saya tidak bisa memahami mengapa seorang Menkeu yang katanya terbaik itu sampai tidak mampu membuat prediksi yang relatip simpel. Dan terbukti sampai dengan akhir April (4 bulan) penerimaan perpajakan hanya Rp434,3T. Sementara penerimaan khusus Ditjen Pajak sampai dengan April hanya Rp376,7T atau minus 3% dari periode sama tahun 2019. Indikasi ini tentu mengkhawatirkan para kreditur pemerintah. Dan akan menjadi objek revisi anggaran (APBN ) lagi. Terbukti kini pemerintah akan merevisi lagi APBN 2020, yaitu dengan melebarkan defisitnya dari 5,07% (angka defisit ex Perpu No.1/2020) menjadi 6,27%. Artinya defisit APBN yang baru saja diubah dari Rp307,2T menjadi Rp852,9T, akan diubah lagi menjadi Rp1.028,5T atau 6,27%. Jadi dari APBN induk (awal), APBN Perubahan, APBN Perpu dan sekarang akan secepatnya diubah lagi untuk menetapkan defisit 6,27%. Memang kini menjadi hak pemerintah untuk mengubah ubah anggaran tapi sebaiknya bervisi dan realistis agar tidak terlalu sering diubah yang mencerminkan kebingungan pemerintah membaca kondisi perekonomian karena Covid-19, apa yang akan dan seharusnya dilakukan, dan bagaimana seharusnya menyusun APBN-nya. Apakah APBN tiap satu- dua bulan akan diubah? Masalahnya memang ada gangguan external yang berada diluar kontrol dan jangkauan pemerintah tetapi anomali internal seharusnya segera dibenahi agar pemerintah tidak nampak serabutan dan bingung. Jika Menkeu bingung, pelaku ekonomi atau pasar akan lebih bingung lagi. Alhamdullilah saya tidak bingung. Fuad Bawazier Penulis mantan Menteri Keuangan RI
