Ekonomi Tiongkok yang Stabil Untungkan Ekonomi Dunia
http://indonesian.cri.cn/20200529/f3f83d53-b9d6-1570-7d88-f91f5ac298b5.html
2020-05-29 10:50:19
图片默认标题_fororder_image_202005291050
Sidang tahunan Kongres Rakyat Nasional (KRN) Tiongkok ditutup di Beijing
pada hari Kamis kemarin (28/5). Dalam konferensi pers yang berdurasi
hampir dua jam seusai sidang tersebut, Perdana Menteri Tiongkok Li
Keqiang menjawab 11 pertanyaan wartawan terkait perkembangan ekonomi,
keterbukaan dan kerja sama. Dari jawabannya terlihat kebulatan hati
Tiongkok untuk mewujudkan target sepanjang tahun 2020 serta kepedulian
pemerintah pusat terhadap perbaikan kesejahteraan rakyat dan
kewajibannya untuk berkontribusi bagi pemulihan ekonomi dunia.
Dalam konferensi pers, Li Keqiang menjabarkan sepaket kebijakan yang
akan dilaksanakan pemerintah pusat untuk menjamin peluang kerja,
memperbaiki hajat hidup rakyat serta membantu bagian induk pasar
mengatasi kesulitan dan menggairahkan daya hidup pasar. Kebijakan dan
tindakan baru itu akan digulirkan dengan intensitas yang layak pada
waktu yang sesuai. Apalagi paket kebijakan itu masih menyisakan ruang
untuk diadakannya modifikasi atau penyesuaian kembali. Hal ini
sepenuhnya mencerminkan kecerdasan dan kebijaksanaan pimpinan tertinggi
Tiongkok untuk mengimplementasi kebijakan secara tepat sasaran dan tepat
waktu, sehingga telah memperkuat keyakinan masyarakat terhadap masa
depan perekonomian Tiongkok yang bakal terus berkembang mantap. Hal ini
juga memperlihatkan tekad dan keberanian pemerintah Tiongkok untuk
memberantas kemiskinan absolut di Tiongkok. Jawaban-jawaban dari Perdana
Menteri Li Keqiang tersebut telah mencerminkan kepedulian pemangku
kebijakan kepada rakyat jelata.
Selama beberapa tahun terakhir, Tiongkok berturut-turut memberikan
kontribusi sebesar 30 persen kepada pertumbuhan dunia. Terpeliharanya
kestabilan ekonomi Tiongkok di tengah pandemi COVID-19 dengan sendirinya
sudah memberikan sumbangan bagi perekonomian dunia. Dalam konferensi
pers kemarin, Perdana Menteri Li Keqiang menekankan bahwa pintu Tiongkok
tidak akan tertutup, malah akan terus terbuka kepada dunia luar.
Tiongkok akan terus memperluas kerja sama dengan dunia dan secara
inisiatif menggulirkan lebih banyak kebijakan terkait keterbukaan. Hal
ini untuk mencerminkan tanggung jawab dan kewajiban Tiongkok dalam
mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan dan keterbukaannya
sendiri.
Dalam konferensi pers kemarin, Li Keqiang menunjukkan, saat ini
masyarakat internasional sedang menghadapi dua tantangan yang berat,
yakni memerangi wabah virus corona dan mengembangkan ekonomi,
kedua-duanya membutuhkan seluruh dunia untuk bersatu padu agar “manusia
dapat berhasil lolos dari terpaan ombak dahsyat tersebut”. Ia menegaskan
kembali bahwa dalam hubungan ekonomi Tiongkok-AS, kedua-duanya sudah
saling mengikat dengan erat. Memaksakan pelepasan
atau/disengagement/tidak akan membawa maslahat kepada pihak mana pun,
bahkan dunia pun akan ikut mengalami kerugian. Li Keqiang menyatakan,
Tiongkok akan terus mendorong penandatanganan Kesepakatan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP pada tahun ini, aktif mendorong
pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Tiongkok-Jepang-Korsel, dan
bersikap terbuka terhadap potensi untuk bergabung dalam Perjanjian
Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP). Dari
uraian tersebut terlihat sikap positif Tiongkok untuk melakukan kerja
sama dengan mancanegara serta tekadnya untuk memelihara kestabilan
rantai industri dan rantai pasokan serta mendorong liberalisasi
investasi dan fasilitasi perdagangan. Hal ini tidak hanya menguntungkan
bagi pembukaan kembali aktivitas ekonomi dan sosial secara global, juga
akan membantu ekonomi dunia berangsur-angsur keluar dari kesulitan.
Mengusahakan kerja sama dan menang bersama serta hal-hal “yang
menguntungkan semua pihak”. Itulah apa yang tercermin dari jawaban
Perdana Menteri Li Keqiang dalam konferensi pers kemarin.
Masyarakat Internasional Dukung Legislasi Keputusan KRN Seputar UU
Keamanan Nasional di Hong Kong
2020-05-29 16:40:10
Kongres Rakyat Nasional (KRN), lembaga legislatif tertinggi Tiongkok,
dalam sidangnya pada 28 Mei 2020 telah meluluskan Keputusan KRN tentang
Penyempurnaan Sistem Hukum Keamanan Nasional dan Mekanisme
Pelaksanaannya di Daerah Administrasi Khusus Hong Kong.
Pemimpin-pemimpin luar negeri dan organisasi internasional
berturut-turut menyatakan dukungan terhadap keputusan tersebut.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari Selasa (26/05) lalu
menyatakan, masalah Hong Kong adalah urusan dalam negeri Tiongkok, pihak
AS yang mengancam akan mengenakan sanksi atas Tiongkok sehubungan dengan
keputusan tersebut telah mengungkapkan rasa keunggulan diri dan
kesombongan mereka, tidak bermanfaat bagi AS untuk berdialog secara
efektif dengan Tiongkok dalam masalah lainnya. Lavrov menyatakan,
tindakan AS yang hendak membuat skandal dalam masalah legislasi
keputusan KRN seputar Pemeliharaan Keamanan Nasional di Hong Kong
sebenarnya merugikan reputasi dan tujuan AS sendiri untuk memenuhi
kepentingannya sendiri.
Penasihat Presiden Prancis untuk urusan luar negeri dalam pembicaraan
teleponnya dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menyatakan,
Prancis menghormati kedaulatan Tiongkok, memahami kesensitifan masalah
Hong Kong, dan tidak akan campur tangan dalam urusan Hong Kong. Prancis
berharap, masalah ini dapat diselesaikan secara layak di bawah kerangka
Satu Negara Dua Sistem.
Wakil Perdana Menteri Kamboja Hor Nam Hong hari Rabu lalu (27/05)
menyatakan, keputusan yang diambil KRN seputar Pemeliharaan Keamanan
Nasional di Hong Kong sangat penting bagi penjaminan keamanan,
stabilitas serta kemakmuran Hong Kong. Kamboja sepenuhnya mendukung
legislasi KRN seputar Pemeliharaan Keamanan Nasional di Hong Kong.
Menurut Hor Nam Hong, kekuatan yang menentang Tiongkok dan menghasut
kerusuhan Hong Kong secara terbuka mempromosikan “Hong Kong Merdeka”.
Pemerintah mana pun tidak akan mengizinkan kegiatan separatis seperti
ini. Kekerasan tidak hanya mengganggu kehidupan normal warga Hong Kong,
tapi juga merugikan status Hong Kong sebagai pusat perkembangan ekonomi
dan moneter.
Pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Laos menyatakan,
keputusan yang diambil KRN seputar Pemeliharaan Keamanan Nasional di
Hong Kong sesuai dengan ketentuan UUD Tiongkok, adalah hak yang sah bagi
Tiongkok untuk memelihara keamanan dan kepentingan nasionalnya.
Pemerintah Laos senantiasa berpegang teguh pada kebijakan Satu Tiongkok,
Hong Kong adalah daerah administrasi khusus Tiongkok di bawah Satu
Negara Dua Sistem.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi dalam
pernyataannya menyatakan, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara
lain dan menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah adalah prinsip
tegas dan senantiasa dijunjung Iran. Mousavi menekankan, berdasarkan
prinsip tersebut, Iran harus menekankan kembali untuk menghormati
Prinsip Satu Tiongkok, mengecam tekanan luar yang mencampuri urusan
dalam negeri Tiongkok, mengecam perilaku yang merugikan kedaulatan dan
keutuhan wilayah Tiongkok, menekankan mendukung Tiongkok untuk
memelihara ketertiban dengan peningkatan hukum, demi menjamin
kestabilan, kemakmuran serta keamanan Hong Kong.
Menteri Luar Negeri Pilipina Teodoro Lochen tanggal 23 Mei lalu di akun
media sosialnya menulis, dirinya harus menyatakan bahwa sesudah Hong
Kong pulang ke pangkuan Tiongkok, ekonomi Hong Kong baru menjadi salah
satu tempat yang paling memiliki vitalitas. Bangunan baru dan jalan baru
terus bermunculan. Warga Hong Kong tidak diperlakukan seperti sampah,
dan polisi akhirnya tidak korupsi lagi.
Wakil Ketua Uni Afrika serta ahli-ahli asing juga berpendapat, keputusan
yang diambil KRN seputar Pemeliharaan Keamanan Nasional di Hong Kong
sesuai dengan UUD Tiongkok, tak boleh diragukan. Wakil Ketua Uni Afrika
menyatakan, hal ini bersangkutan dengan masalah keamanan nasional dan
masalah kedaulatan Tiongkok, hukum internasional mengakui dan mendukung
tindakan Tiongkok tersebut.
