Warga Hong Kong Adakan Aksi Protes di Konsulat AS di Hong Kong
http://indonesian.cri.cn/20200603/286e5c5c-40d7-1e78-97e1-d973af63b4a1.html
2020-06-03 11:50:21
Xinhua: Satu lagi sekelompok warga Hong Kong melakukan aksi protes di
depan konsulat AS di Hong Kong pada hari Selasa kemarin (2/6), mereka
mengecam keras AS mengintervensi urusan intern Hong Kong.
UU Keamanan Nasional Hong Kong bertujuan untuk mempertahankan dan
menyempurnakan Satu Negara Dua Sistem, serta menjamin hak sah warga Hong
Kong, AS tidak berhak mengintervensi urusan dalam negeri Tiongkok. AS
yang secara sepihak mengubah kebijakan Hong Kong akan dengan serius
merusak hubungan yang saling menguntungkan antara kedua pihak termasuk
kepentingan AS sendiri. Demikian dikatakan pihak sponsor Wakil
SekjenAliansi Demokratik untuk Perbaikan dan Progres Hong Kong
<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aliansi_Demokratik_untuk_Perbaikan_dan_Progres_untuk_Hong_Kong&action=edit&redlink=1> Yan
Wenyu.
Anggota Dewan LegislatifAliansi Demokratik untuk Perbaikan dan Progres
untuk Hong Kong
<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aliansi_Demokratik_untuk_Perbaikan_dan_Progres_untuk_Hong_Kong&action=edit&redlink=1>Zhou
Haoding menyatakan, UU Keamanan Nasional Hong Kong bertujuan menjamin
keamanan warga Hong Kong, melindungi warga kota agar tidak dilukai
kembali oleh kekerasan dan terorisme lokal, sekaligus memelihara
lingkungan perdagangan yang aman di Hong Kong, menjamin investor dalam
dan luar negeri berbisnis dalam lingkungan yang aman.
AS berkoar-koar akan menjatuhkan sanksi atau mencabut kedudukan
istimewa Hong Kong, hal ini tidak bermanfaat bagi AS sendiri dan
perusahaan AS. Yan Wenyu menyatakan, Hong Kong adalah sumber surplus
perdagangan terbesar AS, yaitu mencapai 26.1 milyar dolar AS pada tahun
2019, jumlah perusahaan AS di Hong Kong tercatat 1.344 buah, kebanyakan
adalah lembaga moneter. Investasi langsung AS ke Hong Kong tercatat 81,2
milyar dolar AS pada tahun 2017. Tindakan AS tersebut tidak hanya
melukai orang lain tapi juga dirinya sendiri. Tiongkok mendesak AS untuk
konsentrasi pada urusannya sendiri dan menghentikan intervensi dan
kegiatan hegomonisnya.
Belakangan ini, AS memfitnah UU Keamanan Nasional Hong Kong, juga
menyerukan akan mencabut status perdagangan istimewa Hong Kong yang
diberlakukan di AS. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan keras penduduk
Hong Kong. Pada beberapa hari ini, banyak warga Hong Kong yang melakukan
aksi protes ke Konsulat AS di Hong Kong, mengecam AS yang dengan kasar
mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok, serta mengecam keras kegiatan
para pengkhianat yang telah “menjual negara dan Hong Kong”.
Masyarakat Dukung Keputusan KRN Seputar UU Keamanan Nasional untuk HK
http://indonesian.cri.cn/20200602/80aa5c22-3268-2603-8dbc-d9246cbfda81.html
2020-06-02 16:10:28
Baru-baru ini, sejumlah tokoh politik dan sarjana luar negeri turut
menyampaikan dukungannya atas keputusan KRN Tiongkok seputar UU Keamanan
Nasional untuk Hong Kong, dan sempat menyebut bahwa urusan Hong Kong
adalah urusan dalam negeri Tiongkok, legislasi terkait UU Keamanan
Nasional Hong Kong bermanfaat bagi pencegahan aktivitas dan tingkah laku
yang mengancam keamanan nasional Tiongkok di Hong Kong. Hal ini dianggap
sebagai tindakan penting untuk memelihara kedaulatan dan kepentingan
perkembangan Tiongkok, serta melindungi keselamatan warga Hong Kong, dan
sesuai dengan peraturan UU Pokok.
Menteri Luar Negeri Sri Langka Dinesh Gunawardena hari Senin kemarin
(1/6) melalui akun media sosialnya menyatakan, pihak Sri Langka selalu
mendukung Tiongkok untuk menjaga kedaulatan dan memelihara keamanan
nasional pada masalah Hong Kong. Rakyat Sri Langka akan mengadakan
kegiatan bisnis yang normal di Hong Kong seperti dulu.
Sourabh Gupta, periset senior dari Pusat Penelitian Tiongkok-AS
menunjukkan, Tiongkok dari tingkat nasional mendorong pembuatan
undang-undang keamanan nasional Hong Kong demi pemeliharaan keamanan
nasional, ini seratus persen sesuai dengan peraturan UU Pokok Hong Kong.
Penasihat urusan Tiongkok pemerintah Kolombia David Janna mengatakan,
Hong Kong adalah bagian tak terpisahkan dari Tiongkok, legislasi terkait
undang-undang keamanan nasional untuk Hong Kong dapat menjaga
keselamatan warga Hong Kong. Tiongkok berhak dan semestinya berbuat begitu.
Ketua Partai Komunis Spanyol Jose Luis Centella menyatakan, masa depan
Hong Kong berurat berakar dengan masa depan Tiongkok, penyusunan
undang-undang tersebut bakal menjaga kelancaran operasional pemerintahan
Hong Kong berdasarkan hukum, dan juga dapat menjaga ketenteraman Hong
Kong, serta mendorong perkembangan ekonomi setempat. Tiongkok berhak
menyusun undang-undang di wilayahnya sendiri seperti negara mana pun di
seluruh dunia, dan negara lain tak berhak mengintervensi urusan dalam
negeri Tiongkok.
Pakar masalah Tiongkok India, M.D. Nalapat berpendapat, pemberantasan
separatisme dan kekuatan pemecah belah sangat penting bagi Tiongkok,
percobaan apa pun yang ingin memisahkan diri dari wilayah Tiongkok
akhirnya pasti akan gagal.
Sarjana Yordania Marwan Sudah, Penulis kolom di Surat Kabar Ad Dustour
mengatakan, sejumlah negara Barat mencoba membuat kekacauan di Tiongkok,
dan merusak Satu Negara Dua Sistem. Negara mana pun yang sungguh-sungguh
mencintai perdamaian akan mengakui keputusan yang diluluskan KRN
Tiongkok tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat Hong Kong.
