Opini Umum HK:
RUU Keamanan Nasional dapat Memelihara Stabilitas Permanen HK
http://indonesian.cri.cn/20200622/51f03115-a6b0-9a0e-fb02-1cbaae908a0e.html
2020-06-22 14:10:36
XINHUA: Penanggung jawab Komisi Pekerjaan Legislasi Komite Tetap Kongres
Rakyat Nasional (KRN) Tiongkok baru-baru ini telah memberi penjelasan
atas RUU Pemeliharaan Keamanan Nasional di Daerah Administrasi Khusus
Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok kepada Sidang ke-19 Komite Tetap KRN
Ke-13. Tokoh-tokoh berbagai kalangan Hong Kong dan opini umum
berpendapat, penjelasan RUU tersebut tidak hanya menekankan kewajiban
pokok pemerintah pusat, tapi juga menegaskan kewajiban Hong Kong sebagai
badan utama, dengan sepenuhnya mempertimbangkan perbedaan otonomi tinggi
dan hukum antara Hong Kong dan Daratan Tiongkok, dan mencapai
keseimbangan terbaik antara pemeliharaan keamanan nasional dan
penjaminan hak dan kebebasan sah warga Hong Kong. Mereka yakin bahwa
setelah proses legislasi diselesaikan, stabilitas permanen dan
kesejahteraan pokok warga Hong Kong akan terjamin secara efektif.
Wakil Ketua MPPR Tiongkok Leung Chun-ying menyatakan, hukum pemeliharaan
keamanan nasional Hong Kong tidak sama dengan hukum serupa di negara
lain, legislasi kali ini sepenuhnya mempertimbangkan perbedaan otonomi
tinggi dan hukum Hong Kong, memanifestasikan vitalitas Satu Negara Dua
Sistem, Hong Kong yang Dikelola oleh Warga Hong Kong Sendiri dan Otonomi
Tinggi. Badan Keamanan Nasional di Hong Kong serta lembaga terkait lain
dapat menggunakan hak yurisdiksi di Hong Kong terhadap sejumlah perkara
kejahatan yang mengancam keamanan nasional, hal tersebut adalah
pengaturan yang realistis.
Anggota Komite Tetap KRN Tiongkok Tan Yaozong menyatakan, penjelasan RUU
sempat mencerminkan keyakinan pemerintah pusat kepada petugas penegak
hukum di Hong Kong. Ditekankannya dalam RUU tersebut bahwa perlindungan
HAM akan dilaksanakan secara maksimal, dan telah mengadopsi ciri khas
hukum umum dan usulan berbagai kalangan Hong Kong, penyelesaian proses
legislasi dapat membawa kestabilan bagi masyarakat Hong Kong dan juga
melancarkan pengoperasionalan Satu Negara Dua Sistem.
Surat kabar Ta Kung Pao dalam artikel editorialnya berpendapat, jika
membaca teliti penjelasan RUU tersebut dan membandingkannya dengan
tindakan yang dilakukan berbagai tempat di dunia, dapat ditemukan bahwa
RUU tersebut sepenuhnya yakin dan mengandalkan pemerintah Administrasi
Khusus Hong Kong, perlindungan HAM, juga sepenuhnya mempertimbangkan
khas hukum umum dan menjamin pelaksanaan hukum secara efektif. Hukum
pemeliharaan keamanan nasional Hong Kong telah mencapai keseimbangan
yang terbaik antara pemeliharaan keamanan nasional dan perlindungan HAM
warga Hong Kong. Kekhawatiran warga Hong Kong yang sebelumnya dapat
dihapuskan semua.
Surat kabar Wen Wei Po Hong Kong dalam artikel editorialnya berpendapat,
RUU dengan sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan nyata dan keadaan
konkret pemeliharaan keamanan nasional di Hong Kong, tidak hanya
menekankan kewajiban pokok pemerintah pusat, tapi juga menegaskan
kewajiban badan utama Hong Kong, mengoordinasikan pengaturan sistematik
dan mempertimbangkan perbedaan antara Hong Kong dan Daratan Tiongkok.
