https://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/19087/soal_pembakaran_bendera__mega__tempuh_hukum_
*Soal Pembakaran Bendera, Mega: Tempuh Jalur Hukum!*

Kamis , 25 Juni 2020 | 18:30






JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati
Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah kepada seluruh kader terkait
pembakaran bendera PDIP dalam aksi unjuk rasa menolak RUU HIP pada Rabu
(24/6/2020).

Dalam surat yang dikeluarkan pada Kamis (25/6) itu, Megawati meminta kader
merapatkan barisan. Ia juga mempersilakan kader menempuh jalur hukum sambil
memperkuat persatuan dengan rakyat.


"Terus rapatkan barisan! Tempuhlah jalan hukum, perkuat persatuan dengan
rakyat, karena rakyatlah cakrawati partai. Sekali merdeka, tetap merdeka!
Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh!" demikian bunyi surat perintah
Megawati kepada seluruh kader PDIP dalam keterangan tertulis yang
disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis
(25/6/2020).


"Bendera selalu tegak! Seluruh kader siap menjaganya!" kata Megawati.

Megawati menyampaikan PDIP adalah partai politik yang sah dibangun melalui
sejarah panjang serta berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan
Indonesia. Sejarah PDIP, lanjut Mega, berkaitan dengan Partai Nasional
Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Sukarno pada 4 Juli 1927.


Menurut Megawati, PDIP juga memiliki sejarah panjang di dalam
memperjuangkan hak demokrasi rakyat, meskipun membawa konsekuensi dipecah
belah hingga mencapai puncak di insiden penyerangan Kantor DPP PDI pada 27
Juli 1996.

Meski demikian, lanjutnya, PDIP dalam perjalanannya tetap dan selalu akan
menempuh jalan hukum. Menurut dia, PDIP akan terus mengobarkan elan
perjuangan bagi dedikasi partai untuk rakyat, bangsa, dan negara.


"Atas dasar hal tersebut, sebagai Ketua Umum PDIP, saya tegaskan bahwa PDIP
tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa, sebab kita
adalah pengikut Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluh
perjuangan bangsa," ujar Megawati seperti dilansir *cnnindonesia.com
<http://cnnindonesia.com>*.


Dalam keterangan yang sama, Hasto menegaskan bahwa PDIP sejak awal selalu
mengedepankan dialog dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa."Bung
Karno selalu mendambakan dan memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa,
demikian halnya kami. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah,"
ia menambahkan.(*)

Kirim email ke