-- 
j.gedearka <j.gedea...@upcmail.nl>


https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1868-malapraktik-pilkada



Senin 29 Juni 2020, 05:00 WIB 

Malapraktik Pilkada 


Gaudensius Suhard, Dewan Redaksi Media Group | Editorial

   Malapraktik Pilkada MI/EBET . ADA krisis yang jauh lebih dahsyat daripada 
pandemi covid-19 terkait dengan penyelenggaraan pilkada di 270 daerah pada 
akhir tahun ini. Krisis yang dimaksud ialah etika penyelenggara pilkada. 
Penyelenggara pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang tidak berintegritas 
berdampak pada malapraktik pilkada. Rafael Lopez Pintor mendefinisikan 
malapraktik pemilu sebagai tindakan pelanggaran terhadap integritas pemilu, 
baik disengaja maupun tidak disengaja, baik legal maupun ilegal. Integritas 
itu, menurut Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Muhammad, 
merupakan barang yang sangat mahal, bukan secara ekonomi, melainkan secara 
nilai. “Integritas tidak dijual di toko-toko pemilu. Tapi integritas ini adalah 
sesuatu yang memang harus dipelihara dan ditanam sendiri, harus dirawat dan 
disemai sendiri dan pada waktunya akan dipetik sendiri, tetapi dampaknya bakal 
meluas untuk penyelenggara pemilu,” kata Muhammad belum lama ini. Integritas 
itu yang selama ini pura-pura dilupakan atau malah digadaikan. Padahal, setiap 
penyelenggara pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang, dan 
kewajiban berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku, serta sumpah/janji 
jabatan. Terus terang, integritas penyelenggara pemilu membuat hati gundah 
gulana. Data DKPP hingga 4 Juni, sejak lembaga itu dibentuk pada 12 Juni 2012, 
sebanyak 1.597 perkara diputuskan. Selama delapan tahun itu, DKPP memberikan 
sanksi kepada 6.562 penyelenggara pemilu dengan perincian rehabilitasi 3.378 
orang; teguran tertulis (peringatan) 2.168 orang; pemberhentian sementara 65 
orang; pemberhentian tetap 631 orang; pemberhentian dari jabatan ketua 53 
orang, dan ketetapan sebanyak 267. Komisioner KPU yang berjumlah tujuh orang 
itu mestinya menjadi anutan dalam menjalankan kode etik. Akan tetapi, jujur 
dikatakan bahwa komisioner itu menjadi bagian dari persoalan penegakan etika 
itu sendiri. Disebut bagian dari persoalan karena bolak-balik mereka divonis 
melanggar etika sehingga dijatuhi sanksi. Triwulan pertama tahun ini sudah dua 
anggota KPU periode 2017-2022 diberhentikan DKPP. Pertama, Evi Novida Ginting 
Manik diberhentikan pada 18 Maret karena ia melanggar kode etik dalam perkara 
yang diajukan Hendri Makaluasc, calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. 
Kedua, Wahyu Setiawan diberhentikan pada 16 Januari setelah yang bersangkutan 
ditangkap KPK terkait dengan kasus suap. Bagaimana dengan anggota KPU lainnya? 
Dalam berbagai perkara, mereka dikenai sanksi peringatan atau peringatan keras 
terakhir. Meski peringatan keras terakhir berulang dijatuhkan, tidak otomatis 
mereka dipecat. Terkait dengan kasus yang melibatkan Evi, misalnya, DKPP juga 
memberikan peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Arief Budiman, anggota 
KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Ilham Saputra, Viryan, dan Hasyim Asy’ari. Dalam 
kasus berkaitan dengan caleg terpilih penyanyi Mulan Jameela, DKPP memberikan 
peringatan keras kepada enam anggota KPU, yaitu Arief Budiman, Pramono Ubaid 
Tanthowi, Ilham Saputra, Viryan, Hasyim Asy’ari, dan Evi Novida Ginting Manik. 
Begitu juga pada perkara yang diadukan mantan caleg dari Partai Gerindra 
Misriani Ilyas. DKPP menjatuhkan sanksi per- ingatan keras kepada Arief 
Budiman, Evi Novida Ginting Manik, Ilham Saputra, Viryan, dan Pramono Ubaid 
Tanthowi. Anggota KPU Hasyim Asy’ari direhabilitasi. Kasus teranyar, pada 25 
Juni, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua KPU Arief Budiman, 
anggota KPU Viryan Azis, Ilham Saputra, dan Pramono Ubaid Tanthowi. Kasus itu 
terkait dengan PAW di DPRD Sulawesi Selatan yang tidak sesuai dengan prosedur. 
Sanksi mulai peringatan sampai pemberhentian itu memper- lihatkan fakta bahwa 
ada persoalan serius terkait etika para penyelenggara pemilu. Ada persoalan 
menyangkut integritas dan profesionalitas. Integritas merujuk pada kode etik, 
berpedoman pada prinsip jujur, mandiri, adil, dan akuntabel. Sementara itu, 
profesionalitas berkelindan dengan memahami tugas, wewenang, dan kewajiban 
dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang 
luas. Dengan demikian, sangat mendesak untuk meningkatkan kapasitas 
penyelenggara pemilu dari aspek manajemen, kepemimpinan, pelayanan, tertib 
administrasi, dan pemahaman terhadap regulasi. Peningkatan kapasitas itu 
bertujuan mencegah malapraktik pilkada.

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1868-malapraktik-pilkada






Kirim email ke