Rezim Jokowi, Fusi Orla-Orba?
By
J61 <https://www.pinterpolitik.com/author/j61/>
-
Friday, June 26, 2020 17:37
https://www.pinterpolitik.com/rezim-jokowi-fusi-orla-orba/
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.Presiden Republik Indonesia,
Joko Widodo. (Foto: Bloomberg)
/7 minute read/
*Gelagat berbagai kebijakan dan manuver pemerintah di bawah
kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini tak
sedikit ditafsirkan oleh publik serupa dengan karakteristik
politik pada rezim Orde Baru (Orba). Tepatkah jika dikatakan
demikian? Lantas apakah skenario “garis/finish/” rezim saat ini
akan serupa pula?*
------------------------------------------------------------------------
*PinterPolitik.com*
Tidak sedikit publik yang menyejajarkan refleksi kebijakan dari kondisi
politik di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini mengarah pada
karakteristik Orde Baru (Orba) di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Bahkan seseorang dapat membawa tendensi ini beserta sampel kasusnya
dalam sebuah percakapan informal dan dinilai akan mendapat afirmasi
tersendiri.
Padahal, jika menyelami latar belakang partai pembesar Presiden Jokowi
sekaligus pemimpin koalisi pemerintah, publik justru akan menemukan
kontradiksi rumit antara/core/entitas tersebut yang lebih lekat
dengan/Soekarnoisme/era Orde Lama (Orla) dibandingkan dengan tendensi
terhadap similaritas atribut Orba.
Seperti apa aliran rezim di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi
sebenarnya? Roy Macridis menawarkan sudut pandang menarik
dalam*tulisannya* <https://www.jstor.org/stable/421376>yang
berjudul/Comparative Politics and the Study of Government: The Search
for Focus/, di mana basis analisa komparasi politik secara komprehensif
menjadi ide pokok tulisan tersebut.
Macridis mengedepankan analisa dengan berfokus pada pendekatan/parsimony
behavioralism/atau behavioralisme parsimoni serta/concern with
focus/atau fokus pada konteks politik paling relevan yang ada. Lebih
konkret, ia mencoba menjelaskan konstelasi politik kekuasaan dengan
berdasarkan aspek historis, konfigurasi kepentingan, ideologi, dan
struktur pemerintahan serta/ouput/yang dihasilkan.
Aliran analisa dari pemikiran Macridis tersebut dinilai menjadi yang
cukup tepat dalam menganalisa arah dan bentuk rezim Presiden Jokowi yang
sesungguhnya. Variabel-variabel yang tercermin pada berbagai langkah dan
kebijakan pemerintah di bawah Presiden Jokowi dapat secara komprehensif
mengkonstruksikan tendensi tertentu secara tepat.
Tentu bukanlah hal yang keliru ketika resonansi publik seolah seirama
dengan mengatakan bahwa fenomena represif pemerintah selama ini atas
berbagai bombardir kritik disejajarkan dengan represi Orba terhadap
seluruh ekspresi yang berseberangan dengan kekuasaan. Kasus Ravio Patra
dan Bintang Emon tampaknya sudah cukup mewakili kecenderungan tersebut.
Manuver kebijakan penempatan TNI-Polri dalam struktur Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang belakangan ini ramai mendapat berbagai macam respon
juga dinilai menjadi penegas afirmasi kolektif publik atas tendensi
similaritas dengan Orba, terutama yang selama ini mengkritisi pemerintah.
Namun, apakah variabel di atas sudah cukup menggambarkan secara utuh
konstruksi rezim Presiden Jokowi sesungguhnya?
*Maksimalkan Segala Kekuatan?*
Isu kekinian terkait pengerahan TNI-Polri*aktif*
<https://tirto.id/risiko-potensi-masalah-perwira-tni-polri-menjabat-komisaris-bumn-fKPN>untuk
menempati komisaris di berbagai BUMN seketika diterjemahkan publik
sebagai menyerupai tindak tanduk pemerintah di era Orba yang
memanfaatkan kekuatan inheren angkatan bersenjata ketika itu untuk
kepentingan tertentu.
Agaknya tak bisa dipungkiri memang, Presiden Jokowi di kesempatan
keduanya memimpin bangsa dinilai jamak memaksimalkan/detterence
effect/atau efek gentar dari sosok berlatar-belakang TNI maupun Polri
dalam struktur kekuasaan. Hal ini secara jelas terpampang pula
dalam/line up/kabinet.
Selain mereka yang memang relevan seperti Menteri Pertahanan (Menhan),
aspek non-linear pun turut diisi nama-nama seperti eks Kapolri Tito
Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hingga mantan Wakil
Panglima TNI Fachrul Razi sebagai Menteri Agama (Menag).
Belum lagi dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Publik tak
sulit menemukan kalangan “angkatan” dalam struktur organisasi, mulai
dari Ketua hingga Juru Bicara.
Namun di sisi berbeda, variabel lain pada rezim kepemimpinan Joko Widodo
juga tak sedikit yang cenderung beraliran Orde Lama (Orla). Kedekatan
intim dengan Xi Jinping yang dimanifestasikan pada realisasi berbagai
investasi masif di tanah air seolah identik dengan romansa poros
Jakarta-Beijing jilid kedua.
Kesan ini bahkan diperkuat oleh*pernyataan*
<https://www.jawapos.com/ekonomi/24/06/2020/tiongkok-akui-investasi-ke-ri-tumbuh-pesat-sejak-jokowi-jadi-presiden/>Minister-Counsellor
bidang Ekonomi dan Perdagangan, Kedutaan Besar Tiongkok, Wang Liping
yang mengakui bahwa investasi negeri Tirai Bambu tumbuh pesat, sejak
Jokowi menjabat sebagai presiden.
Variabel lainnya ialah isu Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi
Pancasila (RUU HIP). Terlepas dari perdebatan pihak yang menghembuskan
polemik ini, isu RUU HIP dinilai menambah sengat aroma kecenderungan
terhadap ideologi tertentu pada era Orla Soekarno di benak sebagian publik.
Satu hal yang agaknya dapat menjadi irisan sekaligus konklusi seperti
apa yang disebut oleh Macridis terkait tendensi mana yang lebih tepat
merefleksikan karakter rezim Presiden Jokowi saat ini ialah pembangunan
infrastruktur.
Dengan menerima investasi besar dari Tiongkok serta melakukan
pembangunan infrastruktur masif dengan semangat Bapak Pembangunan,
Soeharto, Jokowi dinilai memadukan dan mengadopsi segala kekuatan yang
dapat ia himpun dari era Orla maupun Orba.
Tentu pada titik ini konfigurasi kepentingan yang ada dalam kekuasaan
menjadi sedikit lebih terang. Konfigurasi tersebut dapat pula menjadi
kepingan petunjuk akan arah politik dan kebijakan di bawah kepemimpinan
Presiden Jokowi dalam sisa empat tahun mendatang.
Akan tetapi, dua kekuatan yang terlihat dipadukan oleh Jokowi – Orla
dan Orba – tak kuasa dihantam “takdir” politik yang terjadi, yang pada
akhirnya dua pemimpin, Soekarno dan Soeharto, harus sama-sama tumbang di
tengah jalan. Akankah hal tersebut terjadi pula pada Presiden Jokowi?
*Kesenjangan Optimisme*
Filipe Campante dan Davin Chor dalam*tulisannya*
<https://scholar.harvard.edu/files/campante/files/campantechor_jcec_final.pdf>yang
berjudul/The People Want the Fall of Regime: Schooling, Political
Protest, and the Economy/menyebutkan bahwa/political turnover/atau
pergantian kekuasaan politik di tengah jalan sangat mungkin terjadi
ketika kekecewaan berbagai komponen masyarakat terhadap sifat rezim,
kondisi sosio ekonomi, hingga sentimen politik tak lagi berpihak pada
pemerintah.
Merujuk pada intisari tulisan Campante dan Chor di atas, rasanya
siapapun tak menemui kesulitan untuk menghimpun letupan kekecewaan
terhadap pemerintahan di bawah Presiden Jokowi belakangan ini. Berbagai
isu politik, sosial, ekonomi, kemanusiaan, hingga revolusi mental yang
belum selesai dan dinilai terkesan terabaikan hingga saat ini.
Akumulasi berbagai elemen seperti isu Papua, represi aparat, berbagai
regulasi kontroversial yang melenggang dengan mulus, komitmen
pemberantasan korupsi, hingga degradasi kredibilitas pemerintah selama
pandemi Covid-19 tentu berpengaruh terhadap legitimasi Presiden Jokowi.
Alih-alih melunak ataupun berupaya mengakomodasi aspirasi rakyat atas
realita tersebut, tren sikap maupun kebijakan yang mengemuka serta
ditunjukkan Presiden Jokowi justru dinilai semakin terkesan konfrontatif.
Bungkam atas kontroversi UU KPK, “aksi koboi” kenaikan*tarif*
<https://economy.okezone.com/read/2020/06/24/320/2235670/jangan-lupa-iuran-bpjs-kesehatan-naik-mulai-juli-2020>BPJS
Kesehatan, hingga arogansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu)*Corona*
<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/25/16015551/bakal-gugat-uu-2-2020-kuasa-hukum-amien-rais-dkk-tak-hanya-substansi-juga?page=all>yang
telah menjadi UU No. 2 tahun 2020 dinilai mencerminkan bahwa kuasa
Presiden Jokowi atas konfigurasi kepentingannya tak bisa diusik.
Atas hal tersebut, sentimen minor dirasa makin tak terbendung dan harus
benar-benar diperhatikan oleh Presiden Jokowi, sekuat apapun fusi
kekuasaan yang coba dibangun./Political turnover/seperti yang disebutkan
oleh Campante dan Chor bukan tidak mungkin terjadi seperti di dua era
patron kekuatan Jokowi saat ini mengingat masa jabatan yang masih cukup
panjang serta persoalan bangsa dan negara yang semakin pelik.
*Dalam*
<https://www.washingtonpost.com/news/rampage/wp/2015/11/18/the-optimism-gap-democrats-vs-republicans/>/The
Optimism Gap: Democrats vs. Republicans/, Catharine Rampell berusaha
membandingkan tingkat optimisme publik Amerika Serikat (AS) terhadap dua
partai yang ada, Demokrat dan Republik, ketika berada di tampu kekuasaan
dengan berbagai kebijakan masing-masing.
Rampell menggarisbawahi bahwa optimisme substansial publik terhadap masa
depan negara serta nostalgia kejayaan masa lalu menjadi pembeda di tiap
masa kepemimpinan dari dua partai berbeda.
Mengadopsi apa yang ditekankan oleh Rampel tersebut, optimisme
substansial publik nyatanya memang dapat Presiden Jokowi “mainkan”
dengan kekuasaannya saat ini. Kombinasi kejayaan era Orla serta
ketangguhan masa Orba yang telah dikonstruksikan dapat diarahkan dalam
membangun optimisme tersebut.
Sayangnya, hal tersebut tampaknya tak terjadi dan justru sebaliknya.
Survei terkait tingkat kepercayaan terhadap pemerintah pun belakangan
ini acapkali mendapat respon minor dan tak lagi relevan dijadikan
indikator utama menilai optimisme publik.
Ketika mengadopsi inti kekuatan dua era berbeda, Orla dan Orba, Presiden
Jokowi dinilai justru tersandera oleh terlalu ramainya konfigurasi
kepentingan sehingga sikap dan kebijakannya terkesan selalu
kontraproduktif dan saling tumpang tindih.
/Political turnover/memang memiliki jalur yang sah secara konstitusi.
Namun ketika benturan dari banyaknya kepentingan telah sangat keruh
konsekuensi negatifnya, pergantian pucuk pimpinan seperti yang terjadi
di era Orla dan Orba mungkin dapat terulang.
Untuk menghindari kemungkinan tersebut, kuncinya adalah, Presiden Jokowi
harus berani mengambil keberanian dalam mereduksi banyaknya kepentingan
dalam pemerintahannya,/at all cost/, sebelum terlambat. Jangan justru
terbuai dengan kekuasaan “semi absolut” yang sifatnya fana dan merugikan
bangsa. Itulah harapan kita bersama. (J61)
