Diplomasi Virtual Kepala Negara Tiongkok Tingkatkan Keyakinan Dunia
http://indonesian.cri.cn/20200715/c02eee99-b712-e11f-1149-41ac95dc30d8.html
2020-07-15 15:32:42
图片默认标题_fororder_焦点图
2020年6月22日晚，习近平主席在北京以视频方式会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩。
Tahun 2020, dunia terus diusik oleh pandemi COVID-19 yang semakin
mengancam, telah mengalami perubahan mendalam dan menghadapi aneka unsur
yang tidak pasti dan tidak stabil.
Di era yang penuh perubahan drastis saat ini, Tiongkok semakin
memperkukuh perannya sebagai “stabilisator”. Pada paro pertama tahun
2020, Presiden Xi Jinping menghadiri tiga konferensi internasional
secara virtual dan menyampaikan pidato. Sementara itu, ia membalas
sebanyak 20 surat kepada tokoh-tokoh di dalam dan luar negeri, melakukan
kontak telepon sebanyak 60 kali dengan negarawan asing dan para pemimpin
organisasi internasional seputar masalah penanganan pandemi COVID-19.
Dengan kegiatan-kegiatan “daring” yang sibuk itu, Presiden Xi telah
memperlihatkan kewajiban dan tanggung jawab Tiongkok sebagai negara
besar di era baru.
Dari pembagian pengalaman terkait perlawanan pandemi COVID-19, hingga
menganjurkan dunia bersolidaritas dalam pembangkitan kembali ekonomi dan
pembentukan komunitas senasib sepenanggungan manusia, serta serangkaian
kegiatan diplomatik virtual lainnya, Presiden Xi Jinping memimpin
Tiongkok berkembang menjadi kekuatan penting dalam perlawanan pandemi
COVID-19 secara global dan kekuatan induk dalam menjaga perkembangan
stabil dunia.
图片默认标题_fororder_海报配图3
图片默认标题_fororder_海报配图2
图片默认标题_fororder_海报配图1
图片默认标题_fororder_马来西亚
图片默认标题_fororder_海报配图5
图片默认标题_fororder_海报配图4
Dalam KTT Luar Biasa G-20 pada 26 Maret malam, Xi Jinping mengumumkan
Tiongkok akan “berbagi pengalaman perlawanan wabah virus corona serta
melakukan kerja sama dalam litbang obat-obatan dan vaksin virus corona
dengan berbagai negara”, “menjajaki mekanisme koordinasi darurat
kesehatan publik regional”, dan “meningkatkan penyuplaian bahan baku,
barang kebutuhan kehidupan sehari-hari dan barang medis untuk perlawanan
pandemi kepada pasar internasional”.
Sikap “terbuka, transparan dan bertanggung jawab” dalam pembagian
informasi dengan mancanegara adalah sikap Tiongkok yang selalu
diutamakan Presiden Xi Jinping dalam proses menghadapi pandemi COVID-19
yang merupakan insiden kesehatan publik global terbesar yang terjadi
sejak berakhirnya Perang Dunia II.
Di hadapan ancaman pandemi global, Tiongkok tidak hanya berupaya menjaga
keselamatan jiwa rakyatnya sendiri, tapi juga berusaha maksimal mungkin
berbagi pengalaman perlawanan dan pengobatan dengan seluruh dunia.
Tiongkok menyediakan bantuan dan dukungan semampunya kepada semua negara
yang membutuhkan.
Pada 17 Maret, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros
Adhanom Ghebreyesus mengirim surat kepada Xi Jinping, menyatakan
kekagumannya kepada Tiongkok yang telah mencurahkan tenaga luar biasa
dalam mengatasi dampak wabah virus corona. Berkat ketetapan hati
pemerintah dan kontribusi rakyat Tiongkok, wabah virus corona jenis baru
ditanggulangi secara menyeluruh dan cepat di Tiongkok.
Visi global, sikap Tiongkok dan aksi Tiongkok, ikut memberikan keyakinan
dan kekuatan bagi kerja sama perlawanan pandemi secara global.
Virus tidak mengenal batas negara. Di hadapan wabah virus corona, tiada
negara yang terluput dan kebal. Hanya dengan solidaritaslah kita baru
dapat mengatasi pandemi dan memulihkan kembali ekonomi dan sosial.
Presiden Tiongkok Xi Jinping menyampaikan pidato yang berjudul
“Bergandengan Tangan Melawan Pandemi” dalam KTT LB G-20, menyampaikan
pidato berjudul “Bersolidaritas Mengalahkan Pandemi dan Membentuk
Komunitas Kesehatan Umat Manusia” dalam pertemuan virtual Majelis
Kesehatan Dunia ke-73, dan menyampaikan pidato “Bersolidaritas Melawan
Pandemi dan Bersama Mengatasi Kesulitan” dalam KTT Khusus
Tiongkok-Afrika terkait Perlawanan Wabah Virus Corona. Dari tiga pidato
tersebut, terasa nuansa tebal yang berhaluan solidaritas dan kerja sama
antar negara.
“Kita hendaknya selalu memprioritaskan rakyat dan memprioritaskan
keselamatan jiwa rakyat. Mengoordinasi sumber daya dan meningkatkan
kerja sama, berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi keselamatan
jiwa dan kesehatan rakyat,” demikian disampaikan Presiden Xi Jinping
dalam KTT Khusus Tiongkok-Afrika.
Pandemi COVID-19 telah membawa imbas menyeluruh terhadap produksi dan
permintaan seluruh dunia. Presiden Xi Jinping berkali-kali mengimbau
masyarakat internasional melakukan kerja sama pragmatis untuk mencegah
ekonomi dunia terjerumus dalam resesi.
Sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua, Tiongkok akan terus
melaksanakan kebijakan fiskal proaktif dan kebijakan keuangan yang
mantap, dengan teguh memperluas keterbukaan dan akses pasar, terus
memperbaiki iklim bisnis, meningkatkan impor dan investasi di luar
negeri, dalam rangka memberikan sumbangan terhadap kestabilan ekonomi dunia.
“Tiongkok dan Uni Eropa yang merupakan dua ekonomi besar di dunia,
hendaknya memainkan peranan sebagai ‘dua motor penggerak’ dalam
mendongkrak pertumbuhan ekonomi dunia. Kedua pihak hendaknya
meningkatkan koordinasi kebijakan ekonomi makro dan menjaga kelancaran
rantai pasokan dan rantai industri global,” demikian dikatakan Xi
Jinping dalam pertemuan virtualnya dengan Ketua Dewan Eropa Charles
Michel serta Ketua Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada 22 Juni
malam. Perkataan Xi Jinping tersebut sempat menginjeksikan keyakinan
bagi perekonomian dunia yang terancam menurun pada saat ini.
Tak peduli bagaimana perubahan situasi internasional, Tiongkok akan
berdiri di pihak multilateralisme, dan mempertahankan nilai pemerintahan
global dengan "konsultasi bersama, pembangunan bersama dan menikmati
manfaat bersama" sebagai inti sarinya.
Untuk meningkatkan kerja sama perlawanan wabah virus corona secara
global, Presiden Xi Jinping dalam upacara pembukaan pertemuan virtual
Majelis Kesehatan Dunia ke-73 mengumumkan lima langkah Tiongkok untuk
mendukung upaya perlawanan pandemi COVID-19. Langkah-langkah tersebut
merujuk pada kesulitan dan titik berat penanggulangan pandemi secara
global untuk sementara waktu pada masa depan, sekaligus memperlihatkan
kewajiban dan sikap tanggung jawab Tiongkok terhadap usaha kesehatan dunia.
Umat manusia pada akhirnya pasti akan dapat mengatasi pandemi COVID-19,
namun ini tidak berarti insiden kesehatan publik mendadak tidak akan
terulang di masa mendatang.
“Tiongkok menghargai Uni Eropa yang mempertahankan multilateralisme,
berpartisipasi dalam kerja sama perlawanan pandemi secara global dan
meningkatkan pasokan terhadap WHO dan lembaga internasional lainnya.
Tiongkok bersedia meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Uni
Eropa seputar masalah internasional maupun regional, meningkatkan dialog
seputar pembenahan kesehatan publik global, dan mendorong pembentukan
komunitas kesehatan manusia,” demikian kata Xi Jinping yang bervisi
keseluruhan dan berpandangan masa depan.
Pada paro pertama tahun 2020, Xi Jinping melakukan banyak kegiatan
diplomatik internasional, di mana ia selalu menegaskan pembentukan
“komunitas senasib sepenanggungan manusia”, dan mendapat apresiasi luas
masyarakat internasional.
Pada 26 Maret, Xi Jinping dalam suratnya kepada Dirjen WHO, Tedros
menekankan, wabah virus corona jenis baru sekali lagi menyatakan bahwa
umat manusia adalah komunitas senasib sepenanggungan. Masyarakat
internasional seharusnya bergotong royong dan saling membantu. Tiongkok
bersedia berupaya bersama WHO dan mancanegara untuk memberikan
kontribusinya demi keamanan kesehatan publik global.
“Tiongkok selalu berpegang teguh pada pedoman komunitas senasib
sepenanggungan umat manusia”, ini adalah pendirian yang senantiasa
disampaikan Xi Jinping dalam interaksinya dengan negarawan dan para
pemimpin organisasi internasional. Selama enam bulan yang lalu, Tiongkok
aktif berpartisipasi dalam kerja sama internasional dalam perlawanan
pandemi COVID-19, memberikan bantuan semampunya kepada negara-negara
terkait dan organisasi-organisasi internasional, dengan tindakan nyata
menafsirkan pedoman komunitas senasib sepenanggungan manusia.
“Kesepahaman bersama lebih besar ketimbang perselisihan”, “memperluas
kepentingan bersama melalui kerja sama”, “bersama menghadapi tantangan
global” serta “bersama-sama mendukung pemulihan kembali ekonomi dan
sosial secara ilmiah”, itulah kewajiban dan tanggung jawab Tiongkok
sebagai negara besar yang disampaikan Presiden Xi Jinping dalam
pertemuannya dengan para pemimpin Uni Eropa.
Tahun 2020 sudah pasti merupakan sebuah tahun yang luar biasa. Melalui
serangkaian kegiatan diplomatik secara virtual, Presiden Xi Jinping
telah memberikan keyakinan Tiongkok dan kekuatan Tiongkok kepada dunia
yang terancam ketidakstabilan dan ketidakpastian.
Kemenlu Tiongkok Desak AS Hentikan Intervensi di LTS
http://indonesian.cri.cn/20200715/3cce7e5d-c6c8-a4c0-5568-a36b9279d7c8.html
2020-07-15 13:00:29
Mengenai pernyataan yang dikeluarkan AS bersangkutan dengan masalah
kedaulatan Laut Tiongkok Selatan(LTS), jubir Kementerian Luar Negeri
Tiongkok Zhao Lijian hari Selasa kemarin (14/7) menunjukkan, AS tidak
menghiraukan asal usul sejarah dan kenyataan obyektif masalah LTS,
melanggar komitmen terbuka pemerintah AS yang tidak berpendirian pada
masalah kedaulatan LTS, melanggar dan membelokkan hukum internasional,
sengaja memancing sengketa laut teritorial, merusak perdamaian dan
stabilitas regional, ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab.
Tiongkok menyatakan ketidakpuasan dan pertentangan yang keras terhadap
tindakan salah AS, mendesak AS segera menghentikan tindakannya membuat
masalah dalam masalah LTS, agar tak semakin jauh menempuh jalan yang salah.
Pada tanggal 13 Juli lalu, Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya
mengatakan, klaim Tiongkok pada masalah LTS tidak mempunyai dasar hukum
internasional, mendesak negara terkait untuk menentang klaim maritim
Tiongkok, dan Ajudikasi Perkara Arbitrasi LTS mempunyai daya ikat hukum
terhadap Tiongkok dan Filipina.
Zhao Lijian membantah, AS dalam pernyataannya mengatakan bahwa Tiongkok
secara resmi mengumumkan garis putus-putus LTS pada tahun 2009, ini sama
sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Kedaulatan dan kepentingan
Tiongkok di LTS terbentuk dalam proses sejarah dalam waktu yang panjang.
Yurisdiksi yang dilaksanakan Tiongkok di kepulauan dan perairan di LTS
telah berlangsung selama seribu tahun lebih. Pada tahun 1948, pemerintah
Tiongkok telah secara resmi mengumumkan garis putus-putus LTS, dan tidak
diragukan negara manapun dalam waktu panjang. Kedaulatan wilayah dan
kepentingan laut Tiongkok di LTS mempunyai dasar sejarah dan hukum yang
memadai, sesuai dengan hukum internasional terkait dan praktek
internasional. Tiongkok akan terus dengan teguh memelihara kedaulatan
dan keamanannya sendiri, dengan teguh memelihara hubungan kerja sama
dengan negara-negara di kawasan ini, dan dengan teguh memelihara
perdamaian dan stabilitas di LTS.
Zhao Lijian menekankan, Tiongkok tidak pernah mengusahakan pembangunan
Kerajaan Laut di LTS, selalu dengan setara memperlakukan negara-negara
di sekitar LTS, dan menahan diri secara maksimal di bidang pemeliharaan
kedaulatan dan kepentingan LTS. Sebaliknya, AS menolak untuk
berpartisipasi dalam “Konvensi PBB tentang Hukum Laut”, berkali-kali
mengundurkan diri dari perjanjian dalam komunitas internasional,
menggunakan hukum internasional hanya jika sesuai dengan dirinya, dan
langsung melepaskannya jika tidak sesuai dengan dirinya, sering mengirim
kapal perang dan pesawat tempur dengan skala besar dan melakukan
militerisasi di LTS, melakukan logika kekuasaan yang kuat dan kegiatan
hegemonis, AS adalah perusak dan pembuat masalah dalam perdamaian dan
stabilitas kawasan ini. Komunitas internasional telah dengan jelas
melihat hal ini. Sementara itu, Zhao Lijian menunjukkan, pendirian
Tiongkok pada perkara arbitrasi LTS dan ajudikasi selalu konsekuen,
jelas dan teguh. Perkara arbitrasi melanggar prinsip peradilan di bawah
kesepakatan negara, dan mempunyai kesalahan yang nyata pada masalah
kenyataan dan penyesuaian hukum, banyak negara telah mencurigainya. AS
ingin menggunakan perkara ini untuk melayani tujuan politiknya,
memanfaatkan hukum internasional dengan sembarangan, Tiongkok sama
sekali tidak menerimanya.
Menurut Deklarasi Aksi Berbagai Pihak di LTS yang dicapai Tiongkok
dengan negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2002, Tiongkok selalu
mengupayakan solusi masalah wilayah dan hak yurisdiksi dengan negara
terkait melalui perundingan dan konsultasi, berupaya bersama dengan
negara anggota ASEAN untuk memelihara perdamaian dan stabilitas LTS.
Pada saat ini, melalui upaya bersama Tiongkok dan negara ASEAN, situasi
LTS pada umumnya stabil, Tiongkok dan negara ASEAN tidak saja menaati
Deklarasi Aksi Berbagai Pihak di LTS, tapi juga mempercepat penyusunan
Kode Etik LTS yang lebih mempunyai daya ikat, bersama memelihara
perdamaian dan stabilitas serta kebebasan pelayaran di LTS, konsultasi
terkait telah mencapai perkembangan positif. AS sebagai negara di luar
wilayah ini, demi kepentingan pribadinya, mengacaukan LTS, sengaja
berprovokasi di LTS, dan ingin memecahkan hubungan antara Tiongkok
dengan negara-negara di kawasan ini, mengganggu dan merusak upaya
Tiongkok dan negara ASEAN untuk memelihara perdamaian dan stabilitas LTS.
