Mike Pompeo, Penghasut Sentimen Perang Dingin dan Perusak Perdamaian Dunia
2020-07-27 17:37:22
http://indonesian.cri.cn/20200727/f793e594-7eef-f8f3-83bd-37121c0ca9cd.html
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo belum lama lalu
menyampaikan pidatonya di Richard Nixon Library, California. Ia
membesar-besarkan “ancaman Tiongkok” dan mengkritik kebijakan AS
terhadap Tiongkok 50 tahun yang lalu telah mengalami kegagalan. Ia
mengimbau AS dan sekutunya untuk mengambil kebijakan yang lebih agresif
dan radikal untuk mengubah Tiongkok. Begitulah Menlu terburuk dalam
sejarah AS itu berulang kali membakar sentimen Perang Dingin, dan dengan
tingkah lakunya tersebut, Mike Pompeo yang namanya sangat buruk sudah
benar-benar menjadi ancaman besar bagi perdamaian dunia.
Selama dua tahun lebih sejak memangku jabatan sebagai Menlu AS, Mike
Pompeo selalu diidentifikasikan dengan pikiran Perang Dingin yang
menjadi salah satu ciri khas tipikal sosok pria tersebut. Ia berulang
kali menghasut McCarthyisme di dalam negeri dan pikiran dingin di
panggung dunia, dengan maksud memprovokasi konfrontasi melawan Tiongkok.
Kali ini, Mike Pompeo sengaja memilih kampung halaman Nixon sebagai
tempat menyampaikan pidato anti Tiongkok, dengan maksud mencontoh mantan
Menlu AS, John Foster Dulles yang terkenal sebagai sosok yang memusuhi
Tiongkok pada masa Perang Dingin. Akan tetapi, di dunia dewasa ini, arus
kerja sama dan perdamaian terus bergulir tak terhalang dengan diiringi
arus keterbukaan dan integrasi serta pembaruan dan inovasi. Ekstrem
sayap kanan Mike Pompeo yang masih berpegang teguh pada pikiran dingin
pasti akan tergilas oleh arus sejarah.
Masyarakat mengetahui, kali ini Mike Pompeo menyampaikan pidatonya tidak
hanya secara teliti memilih lokasi, tapi juga berkali-kali mengutip
perkataan mantan Presiden AS, Richard Milhous Nixon untuk membujuk
sekutu AS melawan Tiongkok. Namun yang di luar dugaan ialah,
gerak-geriknya yang seperti pelawak itu justru telah mengungkapkan
ketidaktahuannya tentang sejarah. Harian The Washington Post tanggal 26
Juli memuat sebuah artikel yang ditulis oleh Ketua Komisi Hubungan Luar
Negeri AS, Richard Haass yang menunjukkan, Presiden Richard Nixon dan
Menlu Henry Kissinger melaksanakan kebijakan berkontak atau bermanis
muka dengan Tiongkok pada waktu itu dengan bertolak dari pertimbangan
menyeimbangi kekuatan Uni Soviet, dan bukan untuk mengintervensi urusan
dalam negeri Tiongkok. Dari pidatonya yang bernada keras terlihat Mike
Pompeo “tidak mengenal sejarah, tidak mengenal Tiongkok, bahkan tidak
mengenal AS”. Haass menunjukkan, ketimbang hubungan bilateral mana pun,
hubungan AS-Tiongkok adalah hubungan yang menentukan arah perkembangan
zaman ini. Mike Pompeo hingga saat ini belum memiliki kebijakan
berkesinambungan apa pun yang dapat dilaksanakan, namun malah
mengungkapkan “kesalahpahamannya terhadap sejarah”.
Bagi seorang diplomat senior AS yang salah menafsir sejarah, ia
memandang dunia ini secara miring, dan kemudian Tiongkok yang berbeda
sistem politik dan peradabannya dengan AS langsung dijadikan sebagai
“kambing hitam” atas hampir semua masalah serius yang terjadi di AS.
Pompeo dalam pidatonya menyatakan keraguan terhadap semua pertukaran dan
kerja sama normal antara AS dan Tiongkok, menganggap Tiongkok meraup
segala keuntungan dari AS, dan menjadikannya sebagai fondasi provokasi
terhadap Tiongkok.
Akan tetapi, apakah itu fakta sejati? Mutlak bukan. Ambillah penanaman
modal asing di Tiongkok sebagai contoh. Di satu pihak, perusahaan asing
termasuk perusahaan AS menanam modal dan membangun pabrik di Tiongkok
untuk menikmati segala sumber daya dan unsur yang melimpah dengan harga
yang rendah. Di pihak lain, produk “Made in China” yang bermutu tinggi
dan berharga rendah sangat menurunkan angka inflasi global, sehingga
membawa manfaat kepada para konsumen, terlebih membawa keuntungan kepada
para investor dari dua arah. Nyata sekali, Tiongkok bukanlah “ancaman
bagi pola hidup warga AS” yang dikoarkan Mike Pompeo, namun justru
merupakan penjamin pola hidup serupa.
Sejarah bergabungnya Tiongkok dengan dunia dalam puluhan tahun lalu
membuktikan bahwa Tiongkok mengusahakan perdamaian dan bukan hegemoni.
Tiongkok adalah peluang, bukan ancaman. Tiongkok merupakan mitra, bukan
rival. Di dunia yang multipolar ini, kepentingan Tiongkok dan
kepentingan mancanegara sudah saling berbaur dan terikat dalam, mustahil
berbalik ke masa perang dingin di mana dua kubu saling bermusuhan. Saat
ini, Tiongkok dan Eropa tengah berupaya membangun kemitraan komprehensif
dan strategis yang berpengaruh dan memiliki jangkauan yang jauh.
Kanselir Jerman Angela Merkel selaku ketua bergilir Uni Eropa
menekankan, memelihara kerja sama dengan Tiongkok mempunyai “kepentingan
strategis yang signifikan” bagi Uni Eropa. Sebagai kontras, pemerintah
AS sekarang menggiatkan unilateralisme dan terus menggerogoti
kepentingan sekutu, sehingga kepercayaan Uni Eropa terhadap AS sudah
anjlok tajam, dan mustahil mengorbankan kepentingannya sendiri dan
bergabung dalam “aliansi kecil anti Tiongkok” yang diciptakan AS.
Sebatas hubungan AS-Tiongkok, hubungan kedua negara sebelumnya
terpelihara stabil secara keseluruhan dalam jangka panjang, dan
pengalamannya ialah kedua pihak berusaha mengontrol perselisihan dan
memperluas kerja sama. Dari kerja sama pragmatis kedua negara di bidang
antiterorisme dan bidang keamanan pasca peristiwa “9.11” pada 2001
hingga peningkatan koordinasi kebijakan antara Tiongkok dan AS sejak
krisis moneter global merebak pada 2008, kedua belah pihak telah
melakukan kerja sama yang luas dalam banyak urusan, sehingga telah
memainkan peranan penting bagi terpeliharanya perdamaian dunia. Sejak
wabah virus corona jenis baru merebak, Tiongkok dengan cepat mengontrol
wabah dalam negeri dan memberikan bantuan semampunya kepada masyarakat
internasional termasuk AS. Hal ini telah menunjukkan tanggung jawab
Tiongkok sebagai negara besar. Masyarakat menyadari bahwa pada hari
ketika Mike Pompeo melontarkan pidato konyolnya, jumlah total kasus
positif virus corona di AS sudah melebihi 4 juta orang. Untuk menghadapi
wabah virus corona, Gubernur Negara Bagian California, Gavin Newsom
mengumumkan akan memperpanjang kontraknya dengan perusahaan BYD Tiongkok
untuk kembali membeli 420 juta masker selain 500 juta lembar masker yang
dibeli sebelumnya.
Ternyata Mike Pompeo berintrik menimbulkan konfrontasi untuk memisahkan
Tiongkok dari dunia, namun intriknya yang jahat itu tidak sesuai dengan
kepentingan vital rakyat berbagai negara, termasuk masyarakat AS, dan
telah mengundang kecaman luas opini umum internasional. Bloomberg News
dengan mengutip pandangan sejumlah pengkritik melaporkan bahwa
pemerintah AS mengabaikan manfaat dua arah yang dibawa kerja sama kedua
negara dalam waktu 50 tahun yang lalu. NBC AS dalam sebuah artikelnya
mengatakan, Pompeo ingin mengambil sikap yang agresif dan ekstrem
terhadap Tiongkok, dengan sengaja membuat perlawanan ideologi, dan
menentang komunisme. “Ketidakbersatuan dan ketidakstabilan ini tidak
akan membawa manfaat kepada siapa pun, malah akan memantik nuansa
politik yang mencemaskan”. Ada cendekiawan dari Universitas Columbia
menunjukkan, bagi dunia saat ini, perang dingin yang ingin dilancarkan
AS terhadap Tiongkok akan menjadi ancaman yang lebih serius daripada
virus corona.
Pada 25 Juli, konferensi terbuka yang bertema “perang dingin baru yang
ditujukan kepada Tiongkok bertolak belakang dengan kepentingan manusia”
disiarkan secara virtual dan secara langsung di banyak platform media
sosial. Konferensi memublikasikan deklarasi bersama dalam 14 bahasa yang
berisi “menolak perang dingin baru”. Hal ini terjadi karena seluruh
dunia tahu benar bahwa dunia ini sudah berjalan keluar dari perang
dingin yang telah mengakibatkan permusuhan dan isolasi yang sampai
sekarang masih sangat menakutkan. Mike Pompeo yang ingin bergerak mundur
melawan arus sejarah pasti akan dikucilkan rakyat seluruh dunia.
Pakar Mancanegara Tentang Perang Dingin AS terhadap Tiongkok
http://indonesian.cri.cn/20200727/45bfbf1c-15a2-44a1-460a-5f2aec84e521.html
2020-07-27 11:58:44
Xinhua: Konferensi Internasional Anti Perang Dingin Baru digelar secara
virtual pada hari Sabtu kemarin(25/7). Para ahli peserta konferensi
menyatakan, perilaku dan perkataan pemerintah AS terhadap Tiongkok
semakin ekstrem, berbagai cara perang dingin baru terhadap Tiongkok akan
membahayakan perdamaian dunia, hal ini tidak sesuai dengan kepentingan
bersama umat manusia.
Menurut penyelenggara konferensi, para tokoh dari 49 negara termasuk
Tiongkok, Inggris, Rusia, India dan Kanada berpartisipasi dalam
konferensi dan kurang lebih 700 orang menyaksikan siaran langsung
konferensi tersebut. Pernyataan yang dikeluarkan konferensi mengimbau AS
untuk melepaskan pikiran perang dingin dan tindakan lainnya yang merusak
perdamaian dunia, mendukung dialog antara Tiongkok dan AS, serta
mengadakan kerja sama seputar masalah-masalah global termasuk perlawanan
wabah, penanganan perubahan iklim dan perwujudan perkembangan ekonomi.
Jenny Clegg sebagai ahli masalah internasional dari Universitas
Lancashire Tengah menyatakan, hubungan Tiongkok-AS adalah hubungan
bilateral yang penting, memburuknya hubungan antara kedua negara akan
menimbulkan ancaman besar bagi perdamaian dunia.
Peneliti senior Institut Keuangan Chongyang Universitas Renmin Tiongkok
John Ross memaparkan ancaman yang diakibatkan AS terhadap perdamaian
dunia dan tata tertib internasional, termasuk dilancarkannya perang
Irak, Perang Libya, pengunduran diri dari Traktat Rudal Nuklir Jangka
Menengah, serta sanksi unilateral kepada Iran dan Venezuela di luar
kerangka PBB. Dia berpendapat, jika AS mengancam Tiongkok dengan perang
akibatnya tak akan dapat dibayangkan.
Aktivis anti perang AS Medea Benjamin mengatakan, pangkalan militer AS
tersebar di seluruh dunia, tapi dirinya mengatakan bahwa jika Tiongkok
semakin agresif, maka sikap AS terhadap Tiongkok akan sangat
mengkhawatirkan. AS harus mengetahui bahwa Tiongkok bukanlah musuh, dan
kedua negara perlu bekerja sama.
Kolumnis AS Margaret Kimberley mengatakan, pemerintah AS telah
berturut-turut membuat kesalahan dalam masalah yang berkaitan dengan
Tiongkok, tidak hanya mengecam Tiongkok tanpa alasan dalam masalah
Xinjiang dan pencegahan wabah, namun juga menuntut Tiongkok untuk
menutup konsulat jenderalnya di Houston, hal ini telah melanggar hukum
internasional.
