*Untuk memperkuat kedudukan rezim semi feodal neo-Mojopahit dibutuhkan dinasti kekuasaan secara turun temurun, kata ahli ilmu Abakadabra.*
On Tue, Jul 28, 2020 at 6:35 PM 'j.gedearka' [email protected] [GELORA45] <[email protected]> wrote: > > > > > -- > j.gedearka <[email protected]> > > > https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2073-politik-dinasti-terserah-rakyat > > Selasa 28 Juli 2020, 05:00 WIB > > Politik Dinasti, Terserah Rakyat > > Administrator | Editorial > > Politik Dinasti, Terserah Rakyat MI/Seno Ilustrasi. SETIAP kali > pemilihan umum kepala daerah atau pilkada dihelat, pada saat itu pula > politik kekerabatan dipertontonkan. Pun dengan Pilkada 2020 kali ini, > politik dinasti yang sebenarnya merupakan cara paling tradisional untuk > mendapatkan kekuasaan kembali mengemuka. Sejumlah anak pejabat dipastikan > akan meramaikan kontestasi pada Desember nanti. Tak tanggung-tanggung, ada > anak dan menantu Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan > Bobby Nasution. Gibran diusung PDIP sebagai calon Wali Kota Surakarta, Jawa > Tengah, sedangkan Bobby akan berebut kursi Wali Kota Medan, Sumatra Utara.. > Masih banyak lagi kerabat pejabat yang memburu kekuasaan. Sebut saja > keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yakni Saraswati > Djokohadikusumo, sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Ada > pula Siti Nur Azizah, putri Wapres Ma’ruf Amin, sebagai bakal kandidat Wali > Kota Tangsel. Politik dinasti memang bukan hal baru. Ia bahkan sudah > menjadi warna kekuasaan sejak ratusan tahun silam, mulai zaman kerajaan > hingga era penjajahan. Ia bukanlah model yang baik buat demokrasi, tetapi > dijadikan kendaraan oleh sebagian orang untuk menggapai kekuasaan. Berulang > kali melalui forum ini kita menyuarakan wajah buruk politik dinasti. Yang > pasti, politik dinasti menjungkirbalikkan prinsip kesetaraan kontestasi > sebagai napas demokrasi. Yang pasti, ia menjadi penghalang untuk distribusi > kekuasaan yang berkeadilan. Dan, lebih jauh lagi, politik dinasti > berpotensi menjadi benih bagi berkembang biaknya korupsi Namun, ketika > sebuah keluarga surplus syahwat untuk berkuasa, semua sisi negatif itu > tiada artinya. Mereka asyik dengan kacamata kuda bahwa politik dinasti > bukanlah sesuatu yang diharamkan di Republik ini.. Putusan Mahkamah > Konstitusi No 33/PUUXIII/ 2015 memang telah memberikan landasan legal > formal bagi politik dinasti di Indonesia dengan alasan untuk mencegah > terjadinya diskriminasi. Celakanya lagi, partai politik yang semestinya > menjadi pejuang bagi terwujudnya demokrasi berkualitas justru tenggelam > dalam pusaran kelam politik dinasti. Demi kepentingan tertentu, mereka > mengakomodasi calon dari trah tertentu, tak peduli meski kualitasnya belum > teruji. Mereka abai kendati sang calon baru dalam hitungan bulan menjadi > kader lalu mendepak kader lain yang sudah puluhan tahun berjuang dari > bawah. Begitulah, ibarat pepatah tumbu ketemu tutup, yang penting > kepentingan partai politik klop dengan kepentingan calon dari kerabat > pejabat. Kedua pihak sama- sama untung, tapi demokrasi rugi, rakyat juga > rugi karena tak diberi pilihan yang bermutu. Berbeda dengan fenomena di > negara-negara lain, utamanya Amerika Serikat yang selalu dijadikan > pembenaran dari pendukung politik dinasti, politik kekerabatan di negeri > ini pantang dibiarkan. Ia tak boleh terus-menerus men jadi penghalang bagi > orang-orang yang ber darah merah, bukan berdarah biru, untuk mengikuti > kontestasi. Untuk jangka panjang, penurunan ambang batas pencalonan kepala > daerah yang saat ini sebesar 20% mutlak dilakukan. Ambang batas itu jelas > terlalu tinggi sehingga membatasi jumlah calon yang berkompetisi. > Syarat-syarat calon independen harus dipermudah pula. Untuk jangka pendek, > saatnya rakyat sebagai penentu utama dalam pilkada dengan cerdas unjuk > kuasa. Harus disadari bahwa politik dinasti adalah racun mematikan bagi > demokrasi sehingga wajib dihindari. Tidak memilih kandidat yang jelas-jelas > hendak melanggengkan politik dinasti ialah pilihan tepat, bahkan seandainya > dia menjadi calon tunggal dan melawan kotak kosong. Kita tak mungkin lagi > berharap ada aturan pelarangan politik dinasti. Berharap kepada partai > politik pun jauh panggang dari api. Karena itu, daripada menggantungkan asa > yang tak pasti, akan lebih baik jika rakyat unjuk kekuatan untuk melawan > politik dinasti di Pilkada 2020 ini. Politik dinasti, ya, terserah rakyat.. > > Sumber: > https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2073-politik-dinasti-terserah-rakyat > > >
