https://www.sinarharapan.co/opinidaneditorial/read/20730/filsafat_idul_adha
*Filsafat Idul Adha*

Minggu , 26 Juli 2020 | 16:15


IDUL Adha dalam bahasa Arab mengandung arti Hari Raya Qurban—dari kata
*ud-hiyah*, yang artinya kurban. Hari besar Islam ini memperingati
peristiwa kesabaran Nabi Ibrahim yang dengan taat melaksanakan perintah
Allah untuk menyembelih putra satu-satunya, Ismail. Namun Tuhan Yang Maha
Besar menggantikannya dengan domba.

Al-kisah, Nabi Ibrahim yang berdomisili di Hebron, Palestina, setelah
menempuh perjalanan sekitar 1.200 kilometer bersama istrinya Siti Hajar dan
bayi kecilnya Ismail ke jazirah Arab, tiba di suatu lembah tandus dan
sempit, kawasan pegunungan Sirat, dikelilingi bukit-bukit Ajyad, Abu
Qubais, Qu’aiq’an, Hira’ dan Thair. Lembah Bakka tersebut - yang kemudian
dinamakan Mekah, dipilih Nabi Ibrahim untuk tempat bermukim Siti Hajar dan
Isma’il.


Tidak lama, Nabi Ibrahim harus kembali ke Hebron. Sekitar sebelas tahun
kemudian, barulah Nabi Ibrahim menuju Bakka dengan kerinduan yang mendalam,
bersua kembali dengan istri dan anaknya tercinta. Dalam suasana batin yang
demikian, ujian besarpun diterima. Dalam mimpi, Nabi Ibrahim diperintah
Allah untuk menyembelih putra tercintanya.

Tatkala hal tersebut disampaikan kepada sang putra, Ismail meminta ayahnya
untuk menjalankan perintah yang diterima dari Allah. Tatkala keesokannya
mereka mendaki gunung dan menemukan lokasi untuk melaksanakan, pada detik
terakhir, Allah menghentikan, dan menggantinya dengan seekor domba.


Dalam kaidah agama, kisah pengorbanan tersebut merupakan contoh keimanan
dan ketaatan kepada Tuhan, yang bersifat mutlak atau absolut. Mengalahkan
nilai moral kecintaan kepada keluarga yang bisa bersifat relatif.

*Aspek Filosofis dan Politik Dinasti  *

Gambaran filosofis diatas tergambarkan bahwa keimanan dan ketaqwaan Nabi
Ibrahim as dan Nabi Ismail as kepada Allah, mengalahkan nilai kecintaan
ayah terhadap anaknya.

Dalam dimensi nilai kebenaran sosial juga seringkali harus ada yang dipilih
untuk “terkorbankan”. Sebagai contoh, pertemuan arisan untuk suatu
paguyuban adalah positif bagi upaya mempererat silaturahmi. Namun dalam
suasana pandemi Covid-19, mencegah terjadinya penularan antar sesama
anggota masyarakat adalah hal yang lebih penting. Sehingga nilai positif
pertemuan harus dikorbankan, untuk upaya mencegah penularan virus Corona.


Contoh lain, untuk mengungkapkan rasa cinta orang tua kepada anak, maka
dibelilah laptop dan handphone. Akan tetapi ada ekses bagi sang remaja,
yakni etos belajarnya sangat menurun, bahkan hilang, karena pengaruh
keasyikan main games, gadget dan medsos. Dua hal yang memiliki nilai
positif, tapi juga ada ekses. Kegembiraan sang anak harus dikorbankan,
dibatasi atau dikendalikan “kesenangan”nya, demi kualitas diri sang anak
dan masa depannya.

Siapapun tentu memiliki kecintaan kepada putra-putrinya, berkeinginan untuk
sukses, berkedudukan tinggi, menjadi pejabat, dan rejekinya melimpah. Namun
rasa cinta tersebut dalam sistem sosial, budaya dan politik yang menuntut
keadilan, kejujuran, serta menilai pribadi lebih atas dasar kompetensi dan
kualitas, dari pada garis keturunan,-- maka rasa cinta keluarga tersebut
harus “dikorbankan”.


Dalam sistem Politik Dinasti apabila yang di-orbitkan oleh impian sang
tokoh atau keluarganya, ataupun ambisi yang bersangkutan dengan
pertimbangan memiliki kelebihan keturunan atau dekat dengan sang tokoh maka
ada beberapa resiko yang diakibatkannya. *Pertama*, yang bersangkutan bila
menduduki posisi yang secara kepemimpinan tidak dimiliki, atau dari aspek
manajerial kurang difahami, bisa mengakibatkan tekanan batin atau stress
pada dirinya sendiri. Publik akan melihat langsung kekurangan, kelemahan
atau ketidakmampuan yang bersangkutan. Kalau masa lalu jadi omongan di
warung kopi, masa kini akan jadi viral di media sosial.

Ekses yang *kedua*, tokoh yang jadi “andalan” kenaikan jabatan tersebut
akan menurun reputasinya. Apabila selama ini atau sebelumnya dianggap
sebagai pemimpin yang jujur, objektif, tulus demi bangsa dan negara,
menjadi merosot dianggap publik sebagai person yang nepotis, mementingkan
keluarga, mengabaikan keadilan dan merusak demokrasi. *Ketiga*, lembaga
yang dipimpin secara manajerial bisa mengalami permasalahan. Termasuk juga
staf atau pejabat yang di bawahinya akan sering mengalami kesulitan
psikologis maupun administratif.

Resiko yang *keempat*, *stakeholder*, masyarakat, bahkan bisa jadi bangsa
dan negara, akan menanggung dampak langsung atau tidak langsung adanya
pejabat tidak kompeten yang dipaksakan memiliki kekuasaan atau kewenangan,
lantaran Politik Dinasti.

Kirim email ke