*Larang yang lama, lahir yang baru, begitulah siklus koruptor di kerajaan neo-Mojopahit. Itulah hulam alamiah, korupsi sudah mendarah daging bagaikan penyakit yang sulit atau bahkan tidak mungkin disembuhkan pada kalangan berkuasa.*.
https://www.beritasatu.com/politik/660831/icw-ingatkan-parpol-soal-larangan-eks-koruptor-lkut-pilkada *iCW Ingatkan Parpol soal Larangan Eks Koruptor lkut Pilkada* Fana Suparman / FER Kamis, 30 Juli 2020 | 19:41 WIB *Jakarta, Beritasatu.com -* Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan partai politik (Parpol) dan penyelenggara pemilu mengenai larangan mantan terpidana korupsi mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada), sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2019. *Baca Juga: **Bansos Covid-19 Dinilai Menguntungkan Petahana <https://www.beritasatu.com/politik/660781/bansos-covid19-dinilai-menguntungkan-petahana>* Atas putusan MK tersebut, ICW mengingatkan parpol untuk tidak mencalonkan mantan narapidana korupsi, sementara penyelenggara pemilu sudah sepatutnya tidak meloloskan calon kepala daerah yang berstatus mantan koruptor di Pilkada 2020. "Parpol tidak boleh mengusung mantan narapidana korupsi. Penyelenggara pemilu harus ikut patuh dan berhati-hati dalam memeriksa berkas pencalonan," kata peneliti ICW Egi Primayogha dalam keterangannya, Kamis (30/7/2020). ICW pun mengajak masyarakat pemilih untuk ikut mengawasi dan memastikan para koruptor tidak maju sebagai calon kepala daerah. ICW mengingatkan kepala daerah sudah sepatutnya merupakan sosok yang memiliki integritas dan berkualitas. "Pilkada sebagai proses menentukan pemimpin harus dapat memastikan terpilihnya pemimpin yang berkualitas. Jika mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai calon kepala daerah, maka cita-cita itu akan tercoreng," kata Egi. *Baca Juga: **Kemdagri Sebut Pencairan Dana Pilkada Sudah 91% <https://www.beritasatu.com/nasional/660483/kemdagri-pencairan-dana-pilkada-sudah-91>* Peringatan yang disampaikan ICW bukan tanpa alasan. Pasalnya, mantan napi korupsi yang kembali menduduki jabatan kepala daerah berisiko mengulangi perbuatannya. ICW mencontohkan kasus mantan Bupati Kudus, Muhammad Tamzil yang dua kali terjerat kasus korupsi. Tamzil yang merupakan Bupati Kudus periode 2003-2008 pernah divonis bersalah atas kasus korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2004-2005. Saat itu, Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan hukuman 22 bulan pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Tamzil, Kadispora Kudus Ruslin dan Direktur PT Ghani. Setelah bebas dari penjara, Tamzil kembali terpilih menjadi Bupati Kudus. Namun, faktanya Tamzil kembali terjerat kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Kudus. Egi mengingatkan, MK melalui putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 menyatakan, mantan terpidana korupsi harus menunggu hingga 5 tahun setelah keluar dari penjara untuk dapat maju kembali dalam Pilkada. *Baca Juga: **Pilkada 2020 Akan Didominasi Calon Tunggal <https://www.beritasatu.com/aktual/660153/pilkada-akan-didominasi-calon-tunggal>* "Fakta-fakta yang disebutkan sudah semestinya menghentikan niat mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai calon kepala daerah. Seluruh pihak juga harus patuh terhadap putusan MK," tegasnya. Sumber: BeritaSatu.com
