Artikel <https://www.antaranews.com/slug/artikel>
Bincang-bincang Pancasila di bulan merdeka
Oleh Yudi AbdullahKamis, 13 Agustus 2020 07:02 WIB
Bincang-bincang Pancasila di bulan merdeka
Dokumentasi karangan mawar diletakkan dengan latar gambar Monumen
Pancasila Sakti saat persiapan peringatan Kesaktian Pancasila, Lubang
Buaya, Jakarta, Selasa (30/9). Setiap tanggal 1 Oktober diperingati
sebagai hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang peristiwa pemberontakan
PKI pada 30 September 1965. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
Palembang (ANTARA) - Sejarawan dari pusat sejarah TNI, Dr Kusuma Espe
mengajak bincang-bincang secara virtual mengenai ideologi negara
Pancasila di bulan peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indoensia
pada Agustus tahun 2020 ini.
Melalui mimbar virtual dari Jakarta yang mengangkat tema "Bincang
Pancasila di Bulan Merdeka" yang diikuti ratusan peserta dari berbagai
daerah di Tanah Air, termasuk dari Kota Palembang, Sumatera Selatan,
Selasa (11/8), sejarawan Dr Kusuma bersama akademisi Utrecht University
Dr Andi Yanuardi membahas mengenai sejarah lahirnya Pancasila dimulai
dari pertanyaan apa yang dimaksud ideologi, apa itu Pancasila, dan
mengapa negara memerlukan ideologi.
Selain itu juga dibahas mengenai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebuah badan yang dibentuk oleh
pemerintah pendudukan balatentara Jepang hingga Rancangan Undang-Undang
Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (RUU BPIP).
Menurut Dr Kusuma, ideologi adalah doktrin atau kumpulan pemikiran yang
memberikan pedoman kepada gerakan sosial, lembaga, atau kelompok,
bersangkutan dengan satu program politik atau program sosial.
Secara sosiologis, ideologi pada dasarnya adalah hasil pemikiran manusia
dalam merancang masa depan sebagai respon terhadap suatu kondisi masyarakat.
Jika ideologi diartikan seperti itu maka Pancasila dapat disebut sebagai
ideologi karena merupakan pandangan hidup (/weltanschaung/), satu dasar
falsafah, alat pemersatu (/ligature/), dan bintang penuntun (/leistar/).
Dengan demikian pada sidang BPUPK pada 1945 faktor ideologi mendapat
perhatian yang seksama dari para pendiri negara.
Penjajahan akan melahirkan nasionalisme, kepincangan sosial-ekonomi, dan
eksploitasi terhadap manusia akan menimbulkan sosialisme, kediktatoran
akan menimbulkan demokrasi.
*Baca juga:Komaruddin Hidayat: Perlu strategi perkukuh identitas
nasional
<https://www.antaranews.com/berita/1646522/komaruddin-hidayat-perlu-strategi-perkukuh-identitas-nasional>*
*Pancasila ideologi inklusif*
sejarawan Dr Kusuma bersama akademisi Utrecht University Dr Andi lebih
lanjut menjelaskan Pancasila sebagai ideologi inklusif kemajemukan
Indonesia, tidak bisa diindoktrinasikan sebatas upacara atau seremonial,
tetapi perlu proses pengakaran.
Proses pengakaran ini melibatkan tiga dimensi ideologis yakni keyakinan
atau mitos, penalaran atau logos, dan kejuangan atau etos.
Pada dimensi etos, misalnya, radikalisasi Pancasila diarahkan untuk
menumbuhkan kepercayan diri dan daya juang agar Dasar Negara Indonesia
ini memiliki konsistensi dengan produk perundang-undangan lain,
koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial.
Membumikan Pancasila melalui imajinasi dan metodologi '/state building/'
dan '/nation building/' berjalan bersama bangsa berkarakter
memerlukan upaya komprehensif, holistik, dan integratif.
Perlu adanya "strategi kebudayaan" tidak hanya untuk merespons berbagai
perkembangan dan dinamika Indonesia hari ini, tetapi menjangkau ke depan
Indonesia yang terbayangkan (imagined Indonesia), misalnya 2045 ketika
Indonesia mencapai kemerdekaan 100 tahun.
Strategi kebudayaan Indonesia menuju 2045 berorientasi untuk memperkuat
Indonesia bersatu, demokratis, maju, berjati diri, dan mandiri.
Sebagai salah satu negara besar di dunia, strategi kebudayaan itu
sekaligus mengorientasikan Indonesia untuk memainkan peran lebih
besar di tingkat internasional.
Melalui bincang virtual Pancasila pada peringatan hari kemerdekaan ke-75
tahun Republik Indonesia, lima butir sila yang menjadi asas atau dasar
dari kehidupan berbangsa dan bernegara bisa diterapkan secara utuh,
karena satu sama lain terkait mewujudkan tujuan bernegara.
Dengan penerapan secara utuh butir-butir Pancasila, sejarawan pusjarah
TNI itu mengatakan masyarakat dapat berkontribusi lebih signifikan untuk
penciptaan peradaban lebih, maju, aman, dan berkeadilan.
*Baca juga:Gus Jazil ajak masyarakat perkuat Pancasila untuk bangun
bangsa
<https://www.antaranews.com/berita/1642806/gus-jazil-ajak-masyarakat-perkuat-pancasila-untuk-bangun-bangsa>*
*Penerapan dalam kehidupan*
Sementara mantan anggota DPRD Palembang Priyanti Gani dalam kesempatan
terpisah memimpikan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila diterapkan
secara utuh oleh semua lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Anak Pahlawan Nasional Mayjen TNI (Purn) dr A.K Gani ini berharap
melalui momentum peringatan 75 tahun HUT RI pada 17 Agustus 2020 ini
semua asas Pancasila bisa dipraktikan dalam kehidupan sosial
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Lima butir sila yang menjadi asas atau dasar dari kehidupan berbangsa
dan bernegara harus diterapkan secara utuh, tidak boleh hanya satu atau
dua sila saja, karena satu sama lain terkait mewujudkan tujuan bernegara.
Sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, jika masyarakat
berketuhanan secara utuh pastilah manusianya dapat berlaku adil dan
memiliki adab, yang diwujudkan dalam sila kedua.
Sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, jika masyarakatnya mampu
berperilaku adil dan memiliki adab yang baik, maka rakyat akan bersatu
padu dan negara menjadi kuat, sebagaimana sila ketiga.
Sila ketiga Persatuan Indonesia, jika masyarakat sudah memiliki rasa
persatuan, maka demokrasi Pancasila akan jalan secara utuh sebagaimana
sila keempat.
Sila keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/perwakilan, jika rakyat dipimpin secara hikmat dan
diwakili oleh orang yang bijaksana dalam melakukan musyawarah untuk
mencapai mufakat, maka antara yang memberi kepercayaan dan yang
mendapatkan kepercayaan atau mandat tidak akan merasa saling curiga,
saling menipu sehingga sila ke lima yang menjadi tujuan akhir berbangsa
dan bernegara akan terwujud.
Sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan
tujuan akhir berbangsa dan bernegara, menurut anak pahlawan nasional
pejuang Sumsel itu dirasakan belum menyentuh semua lapisan masyarakat
yang menjadi perhatian dan upaya bersama untuk mewujudkannya.
Khusus dalam kondisi negara menghadapi pandemi COVID-19, masyarakat
diharapkan dapat mengamalkan Pancasila dalam tindakan melalui gotong
royong mengoptimalkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.
Protokol kesehatan perlu diterapkan secara bersama-sama dengan
kedisiplinan yang tinggi sehingga penyebaran wabah virus Corona jenis
baru itu bisa segera diputus dan masyarakat dapat melaksanakan berbagai
aktivitas secara normal serta melangkah menuju Indonesia maju.
*Baca juga:Penelitian UI: Pancasila terbaik dan final bagi Muhammadiyah
dan NU
<https://www.antaranews.com/berita/1636454/penelitian-ui-pancasila-terbaik-dan-final-bagi-muhammadiyah-dan-nu>*
Oleh Yudi Abdullah
Editor: Joko Susilo
