Media Inggris: Hati-hati, Jangan Menjadi “Negara Pengikut AS yang Murah”
2020-08-18 14:14:30
http://indonesian.cri.cn/20200818/fdecdac1-8ae6-3e97-40b2-be33acbcdc01.html
Produsen film terkenal Inggris John Pilger menyatakan, Inggris harus
berhati-hati pada politik AS terhadap Tiongkok dan menghindari menjadi
“negara pengikut AS yang murah” . Hal itu dinyatakannya dalam artikel
wawancara oleh Harian Morning Star Inggris baru-baru ini.
Media Inggris: Hati-hati, Jangan Menjadi “Negara Pengikut AS yang
Murah”_fororder_美国对话发难英媒1
John Pilger berpendapat, AS terus-menerus mempersulit Huawei,
tujuannya adalah untuk terus mempertahankan status AS sebagai negara
adidaya satu-satunya. Sejumlah politikus dan pakar AS sering kali
mengkritik Tiongkok sedang menantang “keunggulan” dan “hak” dunia Barat,
fitnahan tersebut selalu didukung oleh pemerintah AS. Pilger
mengingatkan, Inggeris harus mengabaikan kritikan terhadap Tiongkok dari
segi geopolitik, yang hanya mencoreng Tiongkok. Inggris lebih-lebih
harus berhati-hati dan menghindari Inggris menjadi “kaki tangan” AS pada
masalah Tiongkok.
ASEAN juga menolak permintaan AS untuk mengepung Tiongkok.
Harian Yomiuri Shinbun Jepang hari Sabtu lalu (15/8) menunjukkan, AS
bermaksud mengikat Tiongkok dengan masalah Laut Tiongkok Selatan (LTS)
dan ingin mengupayakan kerja sama negara-negara terkait. Namun
negara-negara ASEAN berpendapat, tugas urgen saat ini adalah
merehabilitasi ekonomi yang terdampak Covid-19, dan menghindari
memburuknya hubungan dengan Tiongkok.
Media Inggris: Hati-hati, Jangan Menjadi “Negara Pengikut AS yang
Murah”_fororder_美国对话发难英媒2
Baru-baru ini, Menlu AS Mike Pompeo mengadakan pembicaraan telepon
dengan Menlu negara-negara ASEAN untuk meminta dukungan mereka kepada AS
terkait masalah LTS.
Akan tetapi, menurut siaran stasiun televisi nasional, Vietnam adalah
ketua bergilir ASEAN dan topik utama pembicaraan itu memfokus
penanganan wabah Covid-19.
Negara-negara dunia diserukan bersama-sama menghadapi krisis
Harian Morning Star menunjukkan, pendirian politik luar negeri mendasar
AS adalah memelihara hegemoninya sekaligus memperkukuh sistem hubungan
internasional yang menguntungkan ekonomi, diplomasi, kebudayaan dan
militer AS. Sedangkan Tiongkok berupaya mendorong kerja sama damai serta
kompetisi adil internasional. Tiongkok selalu menentang perang dan
mendorong hubungan internasional berkembang secara multipolaris.
Ulah Anti-Tiongkok Pompeo Selama Kunjungan di Eropa Dikritik
Tokoh-Tokoh Berbagai Negara
2020-08-18 14:13:10
http://indonesian.cri.cn/20200818/71838a6b-3a27-7077-dbc5-59ca630ed521.html
Menlu AS Mike Pompeo berturut-turut mengunjungi Ceko, Slovenia, Austria
dan Polandia pada 11-15 Agustus, dan topiknya tentang Tiongkok
merupakan topik dari awal hingga akhir selama kunjungannya di Eropa
Timur dan Tengah kali ini, dia berniat menghasut hubungan Tiongkok
dengan negara-negara Eropa Timur dan Tengah, agar menarik berbagai
negara Eropa Timur dan Tengah untuk membentuk suatu ‘koalisi
anti-Tiongkok’ tipe Perang Dingin.
Akan tetapi, Pompeo gagal mencapai hasil yang diharapkannya, sebaliknya,
pertunjukannya yang penuh prasangka ideologi dikritik tokoh-tokoh
berbagai negara.
Di Ceko ebagai destinasi pertama kunjungannya kali ini, Pompeo
menyampaikan pidato yang penuh pikiran Perang Dingin, dia membicarakan
apa yang disebut ‘Ancaman Tiongkok’, tapi Perdana Menteri Ceko Andrej
Babis tidak menyambut nada Pompeo yang anti-Tiongkok itu, Babis
menyatakan, Ceko adalah suatu negara berdaulat, dan tidak menghadapi
ancaman keamanan apapun yang substansial.
Direktur Pusat Penelitian Global Akademi Sains Ceko Marek Hrubec
mengatakan, ‘mengenai kebijakan anti-Rusia dan anti-Tiongkok AS itu,
mayoritas rakyat dan tokoh kalangan politik negara-negara Eropa Timur
dan Tengah tidak akan memberi tanggapan terhadap perkataan kebencian
atau kebijakan xenofobia AS, yang dibutuhkan adalah kerja sama.’
Di Slovenia, Pompeo terus memfitnah Tiongkok dengan masalah apa yang
disebutnya ‘keamanan Cyber’, tapi tidak disebut satu katapun tentang
penyadapan AS di seluruh dunia.
Mengenai keamanan jaringan 5G, Menlu Austria Alexander Schallenberg
menyatakan, kebijakan Austria bukan secara khusus melarang atau
membatasi suatu perusahaan, tapi membentuk suatu sistem informasi yang
dapat diandalkan.’
