Mengapa Diskriminasi Ras Menjadi Impian Buruk Masyarakat AS?
2020-09-01 15:42:41
http://indonesian.cri.cn/20200901/6fc48645-650e-5a3c-2a4f-976bd08a8aff.html
Selama beberapa hari terakhir, kegiatan protes yang menentang
diskriminasi ras terus berkobar di Amerika Serikat. Pada 29 Agustus
waktu setempat, ribuan demonstran turun ke jalan untuk melakukan unjuk
rasa damai di Kenosha, mengimbau keadilan dan kesetaraan kepada Jacob
Blake, pria Afro-Amerika tertembak luka oleh polisi belum lama lalu.
Rapat peringatan genap 57 tahun penyampaian pidato Martin Luther King
tentang protes damai digelar di Washington pada 28 Agustus. Putra sulung
Martin Luther King tampak hadir di rapat peringatan yang dihadiri
puluhan ribu demonstran yang menentang diskriminasi ras. Ia terus terang
mengatakan, AS, alih-alih berubah menjadi apa yang diharapkan ayahnya,
malah tertidur dalam “impian buruk” yang mengerikan.
Sejak 2016, arus supremasi kulit putih kembali melonjak. Demonstrasi
sayap kanan ekstrem Charlottesville beserta tindakan teror yang terjadi
pasca demonstrasi pada 2017 telah menyaput bayangan gelap pada hubungan
antar ras di AS.
Dalam kondisi tersebut, fenomena diskriminasi ras yang terjadi bidang
penegakan hukum dan praktek kehakiman di AS menjadi semakin memburuk.
Hak asasi manusia pokok etnis-etnis minoritas kerap kali dilanggar
secara sewenang-wenang. Duta khusus PBB untuk urusan diskriminasi ras
dan gejala xenephobia menunjukkan, pembunuhan dan penganiayaan brutal
warga keturunan Afrika oleh pihak otoritas penegak hukum AS sangat
menonjol, apalagi para oknum yang terlibat kasus pembunuhan jarang
diadili atau diusut tanggung jawabnya. Tingkat ketahanan orang dewasa
keturunan Afrika lebih tinggi 5,9 kali lipat ketimbang kelompok kulit putih.
Penyebaran wabah virus corona telah memperburuk ketidaksetaraan antar
ras di masyarakat AS.
Sejalan dengan memburuknya hubungan antar ras, kejahatan terkait
kebencian terus bertambah dan pemecah belahan sosial semakin melebar.
Sebuah survei menunjukkan, di antara 14 negara maju, hampir 80 persen
responden berpendapat bahwa masyarakat AS sekarang cenderung lebih
terpisah ketimbang masa sebelum terjadi pandemi COVID-19. Kesemua itu
terjadi karena kewalahan para politikus AS yang bertindak semau-maunya.
Di panggung politik AS yang didominasi Partai Republik dan Partai
Demokrat, pertarungan antara kedua partai tersebut sudah dipandang
fenomena yang normal, di mana masing-masing pihak merampas segala
sesuatu demi kepentingan dirinya sendiri, namun jarang memberikan
respons yang tepat dalam penanganan masalah ras domestik.
Kenyataannya ialah kelompok kulit putih selalu berperan dominan dalam
kekuasaan AS. Diskriminasi sistematis yang dilakukannya terhadap
kelompok etnis lainnya merupakan simbol identik yang menandai
pertentangan antar ras di AS. Tumor rasialisme di AS tersebut tak
kunjungan disembuhkan, malah terus membengkak di tengah bentrokan dan
kekerasan yang terus meningkat, sehingga warga keturunan etnis minoritas
semakin sengsara dan “tersesak nafasnya”.
J*ubir Kemenlu Tiongkok Bantah Perkataan Pompeo Seputar Tiongkok*
http://indonesian.cri.cn/20200901/30f239b9-20d7-b7b6-faea-3ec36a1d1867.html
2020-09-01 12:04:56
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian hari Senin
kemarin (31/8) di Beijing sekali lagi membantah perkataan Menteri Luar
Negeri AS Mike Pompeo seputar Tiongkok. Ditunjukkan oleh Zhao Lijian
bahwa Pompeo hendaknya becermin agar memeriksa diri sendiri bahwa
mengapa AS mundur dari Persetujuan Paris.
Menanggapi perkataan Pompeo yang menyebut Tiongkok bertanggung jawab
atas sekitar 30% polusi plastik, Zhao Lijian mengatakan, “pemerintah
Tiongkok menaruh perhatian besar pada pelestarian lingkungan, dan
mencantumkan pembangunan peradaban ekologi ke dalam rancangan
keseluruhan usaha sosialisme berkarakteristik Tiongkok, dan memandang
lingkungan ekologi yang baik sebagai kesejahteraan rakyat yang paling
besar, dengan sekuat tenaga mendorong pembangunan hijau, karbon rendah
dan perkembangan berkelanjutan, dengan sungguh-sungguh menjalani 3
rencana aksi seputar pencegahan polusi udara, air dan tanah, dan
mencapai prestasi yang menonjol. Pada aspek internasional, Tiongkok
dengan seksama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam Konvensi
Kerangka Perubahan Iklim PBB, Persetujuan Paris dan Konvensi Minamata
Seputar Merkuri, agar berkontribusi aktif demi pengelolaan lingkungan
global. ”
Zhao Lijian mengatakan bahwa tahun 2018 emisi karbon dioksida per unit
PDB Tiongkok menurun 45,8% dibandingkan tahun 2005, atau setara dengan
mengurangi emisi karbon dioksida sekitar 5,26 miliar ton. Tiongkok
adalah negara yang menanam modal terbesar di bidang energi terbarukan,
jumlah mobil yang menggunakan energi baru mencapai lebih dari 50% di
seluruh dunia. Jauh pada tahun 2008, Tiongkok sudah menjalani peraturan
pembatasan penggunaan kantong plastik, dengan sekuat tenaga mendorong
daur ulang plastik bekas. Terhitung hingga akhir tahun lalu, taraf
pemrosesan bebas polusi terhadap sampah kehidupan di kota-kota seluruh
negeri mencapai sekitar 99%.
“Sementara melihat AS, sebagai negara dengan volume akumulasi emisi gas
rumah kaca terbesar di dunia, AS menolak meratifikasi Protokol Kyoto,
juga mundur dari Persetujuan Paris, dan menyangkal kewajiban pengurangan
emisi dirinya, secara tuntas terisolasi dari sistem dan peraturan emisi
karbon global, dengan serius menghalangi berbagai prosedur seputar
pengurangan emisi global serta pembangunan hijau dan karbon rendah.
Ditambah lagi bahwa sebagai negara pengekspor sampah padat dan negara
konsumsi plastik per kapita terbesar di dunia, AS tolak Konvensi Basel,
agar meletakkan rintangan bagi prosedur pengelolaan sampah plastik
global, dan memindahkan sampah dalam jumlah besar ke negara-negara
berkembang, dengan serius mengancam lingkungan setempat dan global. Saya
pikir masyarakat internasional sudah sangatlah jelas bahwa siapalah yang
paling meremehkan lingkungan dan kesehatan rakyat global,” tutur Zhao.
