Apa MUI mau jalan2 ke Tiongkok, mengamati pembuatan vaksin tiap2 batch ?
Op do 3 sep. 2020 om 13:48 schreef Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com>: > > > *Bisa dibayangkan kalau puluhan juta manusia NKRI disuntik vaksin haram, > mereka ini mempunyai kemungkinan besar tidak bisa masuk Taman Firdaus, > lantas tinggal hanya satu tempat ialah neraka. Bukankah ini tragedi > nasional luarbiasa, karena mereka dipanggang di neraka seperti sate > kambing. Ayo MUI siapkan jago-jago ilmu surgawi/duniawi yang mampu > menentukan haram atau tidak suatu aksin atau obat lainnya. Dengan begitu > kita rama-rami bisa menikmati kehidupan kekal dengan serice bidadari-bidari > cantik bin sexy di Taman Firdaus di hari kemudian.* > > > > https://suaraislam.id/wapres-kiai-maruf-vaksin-covid-19-harus-di-backup-sertifikat-halal/ > > > Wapres Kiai Ma’ruf: Vaksin COVID-19 Harus Di-backup Sertifikat Halal > > 27 Agustus 2020 > > > Wapres KH Ma'ruf Amin. > > *Jakarta (SI Online)* – Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin meminta proses > sertifikasi halal terhadap vaksin COVID-19 berjalan cepat. Untuk itu para > pemangku kepentingan sertifikasi halal diminta proaktif dalam memastikan > kehalalan produksi vaksin tersebut. > > “Untuk halal itu, sebenarnya tidak terlalu sulit. Kalau memang produk itu > sangat dibutuhkan, ada jalan keluarnya untuk memperoleh sertifikat halal > itu. Kuncinya vaksin dan vaksin itu harus di-backup oleh sertifikat halal,” > kata Ma’ruf Amin saat melakukan telekonferensi dengan direksi PT Bio Farma > di Jakarta, Kamis 27 Agustus 2020, seperti dilansir *ANTARA.* > > Ma’ruf meminta kepada lembaga-lembaga pemberi sertifikasi halal untuk > berkoordinasi dan bergerak cepat bersamaan dengan produksi dan uji klinis > terhadap vaksin COVID-19. > > Lembaga-lembaga yang dimaksud tersebut, antara lain Badan Penyelenggara > Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan > Komestika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Komisi Fatwa MUI. > > “Produk farmasi wajib bersertifikasi halal, di samping juga untuk > memperoleh kepercayaan dari masyarakat karena mayoritas masyarakat di > Indonesia adalah umat Islam,” katanya. > > Wapres juga mengingatkan agar polemik seperti saat vaksin Measle-Rubella > (MR) tidak terjadi, yakni vaksin dipasarkan ke masyarakat tanpa disertai > label atau sertifikat halal dari MUI. > > “Jangan sampai seperti pernah terjadi waktu vaksin MR. Itu (sertifikasi > halal) terlambat, vaksinnya sudah beredar tetapi sertifikatnya belum. Jadi, > sebelum (vaksin COVID-19) diproduksi, sertifikat itu sudah keluar,” katanya > menegaskan. > > Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi antara perusahaan produsen dan > lembaga sertifikasi halal harus terjalin dengan baik sehingga tidak > menimbulkan polemik yang akhirnya menyebabkan ketidaknyamanan di kalangan > masyarakat. > > “Makanya, saya minta komunikasi dilancarkan, jangan sampai itu menjadi > hambatan sebab persoalan COVID-19 ini persoalan kehidupan bangsa kita, baik > soal kesehatan, sosial, bahkan juga soal ekonomi,” ujarnya. > > red: farah abdillah > > > >
