Mental Maps Akan Hambat Jokowi?
/Seri Pemikiran Kishore Mahbubani #13/
S13<https://www.pinterpolitik.com/author/s13-207>-Wednesday, September
2, 2020 22:00
https://www.pinterpolitik.com/mental-maps-akan-hambat-jokowi
Donald Trump dan Jokowi (Foto: istimewa)
/7 min read/
*Covid-19 memang tengah jadi momok menakutkan bagi banyak
negara. Hampir semua negara telah mengalami imbasnya, baik di
sektor kesehatan, politik maupun ekonomi. Kabar terbaru, negara
tetangga Indonesia, Australia telah resmi masuk ke jurang resesi
setelahmencatat
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200902104432-532-541844/australia-masuk-jurang-resesi-ekonomi-minus-7-persen>pertumbuhan
ekonomi sebesar minus 7 persen. Namun, pada saat yang sama
negara kanguru tersebut juga memberikan bantuan 30 ton alaat
kesehatan dan masker kepada Indonesia. Menarik.*
------------------------------------------------------------------------
*PinterPolitik.com <https://pinterpolitik.com/>*
*“Indonesia in 2017 was the 16th largest economy in the world. By
2030 it will become the ninth largest economy, and by 2050 it will
be the fourth largest – bigger than Japan. That is amazing.”*
*::Kishore Mahbubani, akademisi dan mantan diplomat Singapura::*
Keadaan ekonomi ini merupakan yang terburuk dalam 61 tahun terakhir,
sementara ini menjadi resesi ekonomi pertama Australia dalam 30 tahun
terakhir. Biro Statistik Australia melaporkan produk domestik bruto
(PDB) minus 7 persen pada kuartal II 2020. Sebelumnya, ekonomi Australia
minus 0,3 persen pada kuartal I 2020. Ini sudah masuki dalam kategori
resesi ekonomi karena pertumbuhan ekonomi telah minus dalam dua kuartal
berturut-turut.
Menariknya, di tengah kondisi keterpurukan ekonomi yang cukup parah
tersebut, Australia masih*memberikan
<https://news.detik.com/berita/d-5151851/menhan-prabowo-terima-bantuan-30-ton-alat-kesehatan-dari-australia>*bantuan
30 ton alat medis, masker dan perlengkapan kesehatan lainnya. Bantuan
tersebut langsung diterima oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Mantan Danjen Kopassus itu menyebutkan bahwa bantuan yang diberikan
Australia kepada Indonesia ini membuktikan bahwa persahabatan kedua
negara terjalin dengan baik. Prabowo juga menyebutkan bahwa Indonesia
sebelumnya pun sudah memberikan bantuan dengan mengirimkan pasukan untuk
membantu memperbaiki kerusakan fasilitas umum di Australia
akibat kebakaran hutan beberapa waktu lalu.
Konteks bantuan Australia ini menarik untuk dilihat karena menjadi wajah
realitas hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Barat. Australia
memang menjadi salah satu sekutu Amerika Serikat (AS), sehingga sangat
relevan dianggap sebagai wujud kehadiran kekuatan Barat di kawasan.
Adapun AS sendiri telah*menyerahkan
<https://www.kemkes.go.id/article/view/20083100001/indonesia-terima-bantuan-500-ventilator-dari-amerika-serikat.html>*bantuan
500 ventilator dari total 1000 yang dijanjikan akan diberikan kepada
Indonesia. Ini lagi-lagi menunjukkan bagiamana kekuatan Barat begitu
lekat dengan kebutuhan Indonesia akan bantuan-bantuan kesehatan tersebut.
Persoalan ini penting untuk dibahas, mengingat dalam dua periode
kekuasaan Presiden Jokowi, arah politik luar negeri Indonesia memang
cenderung lebih dekat ke Timur, terutama ke Tiongkok sebagai kekuatan
baru ekonomi global di samping AS. Di satu sisi, wajar jika di tengah
situasi serba sulit seperti sekarang ini, Indonesia melihat bantuan dari
negara-negara Barat ini sebagai hal yang positif. Namun, boleh jadi
pandemi Covid-19 ini adalah bukti nyata sulitnya Indonesia keluar dari
cengkraman pengaruh Barat.
Lalu seperti apa persoalan ini dilihat dari sudut pandang akademisi dan
mantan diplomat asal Singapura, Kishore Mahbubani?
*“Kutukan”/Mental Mapping/Barat*
Dalam salah satu webinar terbaru bertajuk/Symposium on Social Science
2000,/Mahbubani*menyoroti
<https://asiapacificreport.nz/2020/08/27/drop-western-mental-maps-for-asian-new-order-says-mahbubani/>*perubahan
yang terjadi secara fundamental di dunia, di mana negara-negara Asia
pada akhirnya mulai bangkit dari ketertinggalan. Sebagai catatan,
sebelum abad ke-18, menurut Mahbubani, peta politik global sesungguhnya
dikuasai oleh Tiongkok dan India. Namun, dalam 200 tahun terakhir,
peradaban Barat telah mengambil alih posisi dominan secara global.
Kini, dengan konteks kebangkitan kembali negara-negara Asia, perubahan
yang terjadi secara global memang sampai pada satu titik persoalan bagi
negara-negara Asia itu sendiri, yakni bagaimana mencari tuntunan atau
arah jalan untuk menuju pada kemajuan.
Namun, permasalahannya masih banyak negara-negara Asia yang terikat
pada/mental maps/atau peta mental yang diberikan dan digariskan oleh
ahli-ahli ilmu sosial pada abad ke-19 dan abad ke-20, yang mayoritas di
antaranya berasal dari dunia Barat. Menurut Mahbubani, hal ini tidak
bisa lagi dipakai sebagai acuan bagi negara-negara Asia untuk bergerak
maju di abad ke-21.
/Mental maps/itu sendiri adalah konsep/geography behavioral/yang
menjelaskan pola perilaku dan pandangan seseorang yang dipengaruhi oleh
area interaksi mereka. Intinya/mental mapping/adalah kajian untuk
melihat kaitan antara faktor geografi dan pemaknaan yang diberikan
padanya, dengan pola perilaku individu.
Kevin Lynch dengan bukunya/The Image of the City,/merupakan salah satu
pemikir paling prominen terkait gagasan ini. Kajian ini memang sering
digunakan untuk menganalisis pola perilaku masyarakat di wilayah kota
atau pemukiman tertentu. Namun, pengaplikasiannya bisa juga digunakan
dalam konteks sistem geopolitik internasional.
Terkait hal tersebut, menurut Mahbubani, perlu ada perubahan pola
perilaku negara-negara di Asia dalam konteks persepsi mereka terhadap
dunia Barat. Pola perilaku ini akan sangat bergantung pada/mental
mapping/yang dipakai.
Bukan tanpa alasan, jika melihat 4 negara teratas di dunia dari
sisi/power purchasing parity/atau paritas daya beli, 3 di antaranya
justru ada di Asia. Di urutan pertama ada Tiongkok, kemudian AS di
posisi kedua, posisi ketiga ada India dan keempat adalah Jepang.
Indonesia sendiri pada tahun 2017 ada di urutan ke-16 dunia dari sisi
kekuatan ekonomi. Mahbubani memprediksi pada tahun 2030 Indonesia akan
ada di urutran ke-9 dan pada tahun 2050 di posisi ke-4 terbesar di dunia.
Artinya, sudah saatnya negara-negara Asia tidak lagi bergantung besar
pada dunia barat lagi, termasuk dalam konteks bidang keilmuan sosial.
Apalagi, makin ke belakang, makin sering peradaban Barat menggunakan
standar ganda dalam perilaku negaranya.
AS misalnya, menyebut illegal jika para pebisnisnya melakukan lobi-lobi
dengan anggota legislatif dari suatu negara asing tertentu. Namun,
lobi-lobi yang demikian justru legal di negara sendiri antara para
pebisnis dengan para pembuat hukum, utamanya misalnya yang berkaitan
dengan privatisasi sistem kesehatan.
Jika ingin melangkah jauh lebih ke depan, sudah saatnya standar-standar
Barat itu tidak lagi dijadikan patokan mati. Persoalannya tinggal
bagaimana negara-negara Asia, termasuk Indonesia di dalamnya, melepaskan
ketergantungan dari AS dan sekutunya. Bantuan yang masih terus mengalir
dan perubahan arah angin hubungan pasca merebaknya Covid-19 adalah
contoh bagaimana persoalan/mental mapping/ini harus dilihat dengan lebih
baik.
*Barat, Jalan Jokowi Keluar dari Pandemi?*
Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan pemerintahan Presiden
Jokowi untuk terbuka kepada semua pihak yang ingin memberikan bantuan
penanganan Covid-19 berangkat dari kepentingan nasional dan belum
mampunya Indonesia untuk benar-benar berdiri di kaki sendiri. Tak heran
juga jika banyak pihak yang mengklaim bahwa kembali mendekat ke Barat
adalah jalan Jokowi untuk membawa Indonesia keluar dari
persoalan-persoalan yang timbul akibat pandemi.
Namun, perlu disadari juga bahwa dengan makin tingginya tensi politik di
Laut China Selatan, setiap bantuan yang diberikan oleh Barat akan selalu
punya nuansa politik di belakangnya. Bukan tanpa alasan Australia yang
tengah resesi “bela-belain” memberikan bantuan 30 ton alkes dan masker.
Bukan tanpa alasan pula AS menjanjikan bantuan 1000 ventilator. Posisi
sentral Indonesia di kawasan ini jelas menjadi kunci bagi kedua pihak –
dalam hal ini AS dan Tiongkok – untuk memainkan perimbangan kekuasaan.
Sejauh ini, dalam konteks Covid-19 khususnya, Tiongkok bahkan telah
selangkah di depan berkat kerja sama pembuatan vaksin yang sudah dalam
tahap uji coba di Indonesia. Hal ini tentu saja menjadi angin segar
dalam konteks penyelesaian Covid-19, pun dalam hal hubungan antara kedua
negara ini.
Jokowi sebelumnya juga telah mengirimkan Menteri BUMN Erick Thohir dan
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi beberapa waktu lalu ke Tiongkok untuk
membahas kerja sama kesehatan dan ekonomi kedua negara. Sehari lalu,
Presiden Jokowi juga secara khusus berteleponan dengan Presiden Tiongkok
Xi Jinping untuk memperingati 70 tahun hubungan kedua negara.
Pada akhirnya, bantuan-bantuan dari negara-negara Barat ini memang harus
dilihat secara proporsional. Jika prediksi Mahbubani benar bahwa AS akan
makin tertinggal dalam persaingan dengan Tiongkok, maka hubungan lebih
kuat dengan Tiongkok mungkin menjadi jawaban akan pembaruan/mental
mapping/Indonesia terhadap intisari peradaban Barat.
Dengan demikian, cita-cita menjadi negara terbesar secara ekonomi urutan
ke-4 di dunia bisa terwujud di tahun 2050 mendatang. (S13)
