Adu Argumen PDIP vs Gerindra di Pusaran Heboh Pernyataan Ahok
Tim detikcom - detikNews
Kamis, 17 Sep 2020 07:27 WIB
https://news.detik.com/berita/d-5176340/adu-argumen-pdip-vs-gerindra-di-pusaran-heboh-pernyataan-ahok?single=1
0 komentar
<https://news.detik.com/berita/d-5176340/adu-argumen-pdip-vs-gerindra-di-pusaran-heboh-pernyataan-ahok?single=1#comm1>
SHAREURL telah disalin
<https://news.detik.com/berita/d-5176340/adu-argumen-pdip-vs-gerindra-di-pusaran-heboh-pernyataan-ahok?single=1>
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Presiden Joko Widodo
(Jokowi) mencopot Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari jabatan
Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). Menanggapi hal tersebut,
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai hal tersebut tak perlu
dibesar-besarkan.Foto: Andre Rosiade vs Basuki Tjahaja Purnama alias
Ahok (20detik)
*Jakarta*-
SosokBasuki Tjahaja Purnama
<https://www.detik.com/tag/basuki-tjahaja-purnama>(BTP) aliasAhok
<https://www.detik.com/tag/ahok>kembali menjadi sorotan setelah
mengeluarkan pernyataan tentang aib manajemenPertamina
<https://www.detik.com/tag/pertamina>. Kritik tajam dilontarkan
politikus Partai Gerindra yang juga anggotaKomisi VI DPR
<https://www.detik.com/tag/komisi-vi-dpr>,Andre Rosiade
<https://www.detik.com/tag/andre-rosiade>.
"Menurut saya sebagai anggota DPR Komisi VI, ya, yang mitra BUMN bahwa
tidak gunanya Presiden mempertahankan Pak Basuki Tjahaja Purnama sebagai
Komut Pertamina. Kenapa? Pertama, ya, yang bersangkutan selalu membikin
gaduh," kata Andre kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).
Menurut Andre, permasalahan internal Pertamina bukan untuk diumbar-umbar
ke publik. Namun semestinya diselesaikan di internal Pertamina saja.
"Seharusnya komut itu kalau ada masalah, perbaikan, dia selesaikan di
internal atau laporkan ke Menteri BUMN, tidak mengumbar ke keluar,
sehingga menimbulkan kegaduhan dan memberikan citra negatif kepada
Pertamina yang berjuang di semester kedua tahun 2020 ini untuk
mengembalikan, mendapatkan keuntungan setelah di semester pertama rugi
kan," papar Andre.
*Baca juga:*Peta Sikap 9 Fraksi di DPR soal Ahok Buka Aib Pertamina
<https://news.detik.com/berita/d-5176309/peta-sikap-9-fraksi-di-dpr-soal-ahok-buka-aib-pertamina>
Andre menyayangkan upaya Pertamina memperbaiki kinerjanya justru
dipatahkan dengan pernyataan-pernyataan Ahok yang negatif. Dia lalu
meyinggung Ahok yang menurutnya tak aktif mengecek kondisi kilang dan
unit hulu Pertamina selama menjabat sebagai Komut.
"Kalau memiliki kinerja baik, saya tanya, Pak Ahok itu bicara kilang,
bicara ini, pernah nggak Pak Ahok... Pak Ahok itu ke kilang itu baru 1
kali, ke Tuban waktu mendampingi Presiden. Coba, pernah nggak ke kilang
Pertamina yang lain?" sebut Andre.
"Lalu yang kedua, pernah nggak Pak Ahok ke unit hulu, ya, ke unit hulu
Pertamina sekali saja? Catat kapan waktunya. Lalu tunjukkan ke kita
prestasi Pak Ahok itu apa sih? Apa sih yang dilakukan Pak Ahok di
Pertamina? Dia klaim ini kinerjanya. Yang mana?" imbuhnya.
*Baca juga:*Serangan-Pembelaan ke Ahok Usai Bongkar Aib Pertamina
<https://news.detik.com/berita/d-5176221/serangan-pembelaan-ke-ahok-usai-bongkar-aib-pertamina>
Anggota DPR asal Sumatera Barat itu menuturkan perbaikan kinerja yang
kini ditunjukkan Pertamina bukanlah hasil kerja Ahok. Karena itu,
menurutnya, untuk perbaikan Pertamina ke depan, lebih baik Jokowi
mencopot Ahok.
"Nah, untuk perbaikan ke depan, ya, saya usulkan sebagai mitra di Komisi
VI DPR, saya usul Pak Jokowi lebih baik (Ahok) dicopot saja lah, supaya
tidak menimbulkan kegaduhan, apalagi Pertamina lagi fokus perbaiki
kinerja di semester kedua ini. Apalagi, Pertamina ini, sekarang di
semester kedua ini, bulan Juni ini sudah mendapatkan laba operasi
tercatat itu Juni 2020, 443 juta USD, di mana kinerjanya sudah kembali
mulai membaik dan sudah mencatat laba operasi unit," papar Andre.
"Dan kalau direcoki dengan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan
kegaduhan dan citra negatif ke Pertamina itu kan nggak baik perusahaan,
bagi korporasi. Kok komisaris malah bikin gaduh, komut malah memberikan
citra negatif. Jadi lebih baik copot saja," lanjut dia.
Sekadar informasi, Komisi VI DPR merupakan alat kelengkapan dewan (AKD)
yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang, perindustrian, perdagangan,
koperasi UKM, BUMN, investasi dan standarisasi nasional. Mitra kerja
Komisi VI, di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian
Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah,
Kementerian Negara BUMN, termasuk seluruh BUMN dan Badan Koordinasi
Penanaman Modal.
*Andre Rosiade Buka Data soal Pertamina*
Andre menilaiAhok <https://www.detik.com/tag/ahok>sedang mencari
perhatian dengan menyerang direksi Pertamina secara terbuka. Dia
menyebut serangan yang dilepas Ahok tanpa dasar.
"Statement-statement Pak Ahok ini membuat gaduh dan cenderung tanpa
dasar. Saya paham Pak Ahok butuh panggung, tapi tolong jangan
menimbulkan citra negatif untuk Pertamina. Jangan kebanyakan/bacot/,
apalagi Pak Ahok orang dalam Pertamina," kataAndre
<https://www.detik.com/tag/andre>kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).
Andre menjelaskan beberapa statement Ahok yang dinilainya tanpa dasar,
seperti mengatakan bahwa Pertamina lebih suka beli blok migas di luar
negeri daripada eksplorasi dalam negeri. Faktanya, kata Wakil Rakyat
Sumbar itu, banyak eksplorasi dalam negeri yang telah dilakukan Pertamina.
"Statement Pak Ahok ini tidak benar. Dalam data yang kami miliki dalam
rangka menambah produksi di hulu, pada tahun 2019 Pertamina melakukan
pengeboran sekitar 240 sumur eksplorasi dan eksploitasi dengan 800/work
over/. Lebih dari 60% investasi di Pertamina adalah untuk hulu migas.
Bahkan, untuk menambah cadangan, sepanjang tahun 2019 Pertamina
melakukan studi seismik di 35 cekungan dengan panjang 31.114 km. Studi
seismik yang dilakukan Pertamina ini merupakan studi seismik terpanjang
di Asia Tenggara dalam waktu 10 tahun terakhir," paparnya.
"Hasil studi seismik sampai menjadi produksi memerlukan waktu paling
cepat 7 tahun. Oleh sebab itu, untuk menambah produksi dan cadangan hulu
migas saat ini diperlukan akuisisi blok hulu migas yang sudah
berproduksi, sehingga bisa langsung menambah cadangan dan produksi migas
Pertamina. Akuisisi yang dilakukan oleh Pertamina di dalam negeri
dilakukan pada blok-blok yang sudah habis kontrak PSC-nya. Sedangkan
akuisisi di luar negeri dilakukan pada blok-blok yang sudah berproduksi
dan memiliki cadangan yang besar," sambung Andre.
*Baca juga:*Respons hingga Kritik Keras ke Ahok yang Bongkar Borok
Pertamina
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5176199/respons-hingga-kritik-keras-ke-ahok-yang-bongkar-borok-pertamina>
Selain soal eksplorasi blok migas, Ahok mengatakan Pertamina tidak
pernah membangun kilang. Menurut Andre, statement ini tidak benar dan
tanpa data. Pada 2019, Pertamina membangun beberapa kilang.
"Selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, sudah berapa kali
sih Pak Ahok melakukan kunjungan ke kilang-kilang Pertamina? Setahu saya
Pertamina telah membangun Kilang Langit Biru Cilacap Tahun 2015-2019.
Kilang ini sudah mulai beroperasi Juli 2019 yang menambah produksi
Pertamax sehingga mengurangi impor BBM. Selain itu, ada Kilang RDMP
Balikpapan sudah mulai dibangun sejak April 2019 dan akan selesai pada
tahun 2023 sehingga nantinya kapasitas produksi Kilang Balikpapan
menjadi 360.000 bpd. Juga ada Kilang Petrokimia di TPPI (revamping
aromatic) yang sudah mulai dibangun sejak tahun 2019, dan akan selesai
di tahun 2022," kata KetuaGerindra
<https://www.detik.com/tag/gerindra>Sumbar ini.
*Baca juga:*Pakar Minta Ahok Tidak Sepotong-potong Bongkar Bobrok
Pertamina
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5175474/pakar-minta-ahok-tidak-sepotong-potong-bongkar-bobrok-pertamina>
Anggota DPRD Pasaman yang ribut dengan petugas PSBB meminta maaf. Ketua
DPD Gerindra Sumbar, Ade Rosiade, mengatakan Martias dihukum memberi
2.000 paket sembako dan 5.000 masker (dok. Istimewa)Foto: Ade Rosiade
(dok. Istimewa)
Lalu soal statement Ahok yang mengatakan bahwa Pertashop atau program
SPBU mini tidak jalan, Andre mengatakan, berdasarkan data yang
dimilikinya sejak diluncurkan pada Februari 2020 sampai saat ini, sudah
terbangun sekitar 500 Pertashop dengan kerja sama bersama pihak swasta
ataupun BUMDES, sampai akhir 2020 ditargetkan akan terbangun 4.300
Pertashop di seluruh Indonesia.
"Data soal Pertashop aja Pak Ahok bisa keliru, padahal data tersebut
selalu di-update. Saya jadi bertanya-tanya siapa sebenarnya yang bisikin
Pak Ahok agar Pertamina gaduh terus?" ujar Andre.
Andre juga mengkritik sikap Ahok yang disebutnya merasa paling benar
sendiri. Menurut Andre, hal ini tidak elok. Komisaris dan direksi di
BUMN paling tidak punya satu agenda rapat bersama dalam satu bulan.
*Baca juga:*Gerindra Ingatkan PDIP: Kritik Andre ke Ahok Hak
Konstitusional Anggota DPR
<https://news.detik.com/berita/d-5175390/gerindra-ingatkan-pdip-kritik-andre-ke-ahok-hak-konstitusional-anggota-dpr>
Untuk Pertamina, menurut Andre, rapat bersama ini bahkan dilakukan
seminggu sekali, setiap Kamis. Seharusnya, dia melanjutkan, Ahok
mengoptimalkan rapat tersebut.
"Ahok ini selalu teriak soal banyak 'maling' diPertamina
<https://www.detik.com/tag/pertamina>. Saran saya, bila Pak Ahok memang
punya bukti, sebaiknya laporkan saja ke pihak yang berwenang. Kan ada
KPK, Kejaksaan, dan juga Kepolisian. Jangan tuduh sana-sini, tapi
sebenarnya tidak ada bukti. Direksi Pertamina setahu saya sudah
melakukan banyak upaya untuk membersihkan Pertamina melalui kerja sama
dengan aparat penegak hukum. Bulan lalu Pertamina bekerja sama dengan
KPK dan telah berhasil menyelamatkan aset perusahaan sebesar Rp 9,5 T.
Selain itu, Pertamina juga telah mendapat sertifikat ISO 37001 Sistem
Manajemen Anti Suap. Untuk itu saya usul sebaiknya Presiden Jokowi dan
Menteri BUMN copot saja Pak Ahok daripada terus membuat kegaduhan yang
tidak perlu," ulas mantan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti ini.
Andre meminta tak ada pihak yang merasa superior seolah-olah paling
benar kerjanya, paling bersih, dan tidak pernah salah. "Pertamina tidak
butuh Superman, tetapi butuh Superteam yang bersama-sama memajukan
Pertamina dan Industri Migas Nasional," pungkas Andre.
*Sikap Gerindra soal Kritik Tajam Andre ke Ahok*
PartaiGerindra<https://www.detik.com/tag/gerindra>menilai pernyataan
Andre itu masih dalam koridor tugasnya sebagai anggota Dewan.
"Yang disampaikan oleh Saudara Andre Rosiade itu memang masih dalam
koridor dia sebagai anggota legislatif, yang memang bermitra dengan
kementerian yang membawahi Pertamina," kata elite Partai Gerindra, Sufmi
Dasco Ahmad, di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Di sisi lain, Dasco mengatakan kewenangan memberhentikan Komut ada di
pemerintah. Ia pun menyatakan akan menunggu langkah pemerintah terkait
hal ini.
"Namun apa pun itu yang disampaikan itu adalah kewenangan dari
pemerintah yang kemudian mengangkat Komisaris maupun jajaran Direksi
dari BUMN untuk kemudian mengevaluasi atau kemudian memberhentikan,"
ujar Dasco.
"Jadi saya rasa hal ini juga nggak perlu dibesar-besarkan. Tinggal
bagaimana kita sama-sama nanti melihat bagaimana langkah pemerintah,
terutama kita mesti konsentrasi pada bagaimana mengatasi pandemi
COVID-19," imbuh Wakil Ketua DPR itu.
politisi pdip, aria bimaFoto: Aria Bima (Bayu Ardi Isnanto/detikcom)
*PDIP Bela Ahok, MInta Andre Tak Ikut Campur soal Pertamina*
Wakil Ketua Komisi VI dari FraksiPDIP
<https://www.detik.com/tag/pdip>Aria Bima mengingatkanAndre
<https://www.detik.com/tag/andre-rosiade>tidak mencampuri urusan
internal BUMN. Pria yang akrab disapa Bima ini mengingatkan DPR punya
batas terhadap mitra kerjanya. DPR hanya berwenang pada aspek kinerja
terhadap mitra, termasuk Komisi VI kepada Pertamina.
"Kita itu terbatas dalam Pasal 91 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN,
tentang organ perusahaan, dilarang ikut campur. Selain organ perusahaan,
tidak boleh mencampuri BUMN. Dalam kaitan bagaimana mengukur benefit
korporasi dan benefit terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDP yang selalu
kita tekankan kan di situ. Itulah batas-batas yang membatasi kita untuk
tidak ikut-ikut bicara soal menjagokan siapa dan minta mundur atau
tidak, terbatas pada pasal itu," ujar Aria Bima.
"Andre ini kan semangatnya menggebu-gebu sehingga lupa pasal itu,"
sambung Bima.
Meski meminta Andre mengerem kritik tajamnya keAhok
<https://www.detik.com/tag/ahok>, Aria Bima juga mengkritik cara Ahok
mengumbar aib Pertamina. Aria Bima mengingatkan Ahok soal etika pejabat
publik.
"Tapi Ahok juga bukannya benar lho. Ahok sebagai pejabat publik itu kan
harus ada etikanya. Substansi tentang kebenaran itu ada ruang untuk
mengujinya," sebut Bima.
*Baca juga:*Pakar Komunikasi UNS Bicara Dampak Ahok Bongkar Borok
Pertamina
<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5175373/pakar-komunikasi-uns-bicara-dampak-ahok-bongkar-borok-pertamina>
PolitikusPDIP <https://www.detik.com/tag/pdip>dari Dapil Jateng itu
menyatakan pembenahan di BUMN, termasuk di Pertamina, sudah menjadi
komitmen bersama. Hanya, Bima meminta Ahok juga tahu tempat untuk
membicarakannya.
"Cuma Ahok ini kan tidak bisa membedakan dia Ahok dengan Basuki Tjahaja
Purnama. Kalau Basuki Tjahaja Purnama ini komisaris, ini organ
perusahaan. Saran saya, ini yang bicara seharusnya bukan Ahok ini, tapi
Basuki Tjahaja Purnama sebagai komisaris. Kalau komisaris harus tahu
tempat dan waktu disampaikan teguran kepada Pertamina itu kepada siapa
dan forumnya. Tentunya itu kepada pemegang saham, pada saat RUPS itulah
Basuki Tjahaja Purnama itu sebagai komisaris Pertamina. Kalau yang
ngomong kemarin itu sebagai Ahok," tutur Aria Bima.
Bima tidak menampik substansi yang disampaikan Ahok merupakan hal yang
penting. Namun sekali lagi, ia mengingatkan Ahok bisa melihat forum yang
tepat untuk membahasnya.
"Walaupun substansi yang dibicarakan Ahok kemarin itu sesuatu yang
penting untuk suatu perubahan yang mendasar dan untuk transparansi di
Pertamina, salah tempat dan salah timing dan kepada siapa dia
menyampaikan itu. Dia punya forum di rapat pemegang saham," tutur Bima.
Komisi VI pun menyoroti hal yang disampaikanAhok
<https://www.detik.com/tag/ahok>. Bima menyebut akan membahas apa yang
disampaikan Ahok dalam rapat kerja dengan Pertamina.
"Kalau soal substansi nanti kita juga akan tanyakan juga di rapat, kalau
ada kesepakatan nanti kita undang," ucap Bima.
*Giliran Gerindra Kritik Pembelaan Aria Bima soal Ahok*
Anggota DPR dari FraksiGerindra <https://www.detik.com/tag/gerindra>,
Habiburokhman, menyebut pasal yang disebut Bima tak relevan.
Habiburokhman mengatakan diksi 'pengurusan BUMN' sebagaimana tercantum
dalam Pasal 91 UU BUMN mengacu pada manajemen BUMN secara teknis.
"Pernyataan senior saya, Pak Aria Bima, yang seolah mengatakan Andre
Rosiade ikut campur pengurusan BUMN karena meminta Ahok dicopot kurang
tepat. Pak Aria Bima sahabat kami, tetapi kami perlu sedikit meluruskan
bahwa pasal yang beliau sebut kurang relevan," kata Habiburokhman kepada
wartawan.
Pasal itu, dia melanjutkan, bukanlah penghalang bagi anggota DPR untuk
menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintah soal pengelolaan BUMN
secara umum.
"Kritikan dan masukan berbeda jauh dengan ikut campur, justru kritikan
dan masukanAndre Rosiade<https://www.detik.com/tag/andre-rosiade>adalah
implementasi hak konstitusional DPR untuk melakukan kerja pengawasan
sebagaimana diatur Pasal 21A ayat (1) UUD 1945 serta turunannya yakni UU
MPR, DPR, DPD, dan DPRD," ujar Habiburokhman.
"Saya sendiri belum tentu sepakat dengan Andre soal pencopotan Ahok,
tapi kalau ada anggota DPR melakukan kritik, kita tidak berhak
menghalangi," imbuhnya.
Habiburokhman (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)Foto: Habiburokhman (Nur
Azizah Rizki Astuti/detikcom)
*PDIP Bela Ahok yang Disebut Gaduh: Demi Perubahan Pertamina Lebih Baik*
PolitikusPDIP <https://www.detik.com/tag/pdip>, Hendrawan Supratikno
mengatakan ada dua sudut pandang manajerial. Hal itu disampaikan
Hendrawan saat menanggapi sikapAhok <https://www.detik.com/tag/ahok>yang
membongkar aib Pertamina.
"Pilih mana, gaduh tapi ada perubahan ke arah lebih baik atau tenang
namun penyakit perusahaan tersimpan rapi dalam laci? Hidup damai dalam
status quo dengan segenap kebobrokan yang hanya bisa dirasakan atau
bergejolak tetapi sedang mencari solusi di luar kelaziman? Ini dua sudut
pandang pendekatan manajerial," ujar politikus PDIP, Hendrawan
Supratikno, kepada wartawan.
Menurut Hendrawan, sikap Ahok itu membawa semangat Pertamina menuju
perubahan lebih baik. Sedangkan sikap Andre dinilai berlawanan dengan Ahok.
"Ahok merepresentasikan semangat revolusioner untuk memecah kebekuan.
Andre ingin pendekatan evolusioner dalam kesenyapan," katanya.
*Baca juga:*PPP Usulkan Ahok Mundur Jika Tidak Bisa Awasi Pertamina
<https://news.detik.com/berita/d-5175004/ppp-usulkan-ahok-mundur-jika-tidak-bisa-awasi-pertamina>
Hendrawan menilai, jika ingin perubahan baik di tubuh PT Pertamina,
dibutuhkan keberanian seperti adanya sosok Ahok. Dia juga mendukung Ahok
membongkar pejabat nakal di Pertamina, tapi dia mengingatkan Ahok tetap
menjaga sikapnya.
"Ini seperti pedal gas dan rem. Dipakai dalam kondisi-kondisi yang
berbeda. Tinggal lihat 'sikon'-nya, untuk BUMN yang penyakitnya sudah
karatan, dengan sedimen pat-patgulipat yang sudah mengerak, dibutuhkan
dosis keberanian mendobrak yang tinggi. Dalam bahasa Iwan Fals,
'bongkar!' Meski demikian, Ahok juga harus 'tahu batas', jangan sampai
remnya blong," tegasnya.
Sementara itu Ketua DPPPDIP<https://www.detik.com/tag/pdip>Djarot Saiful
Hidayat memintaAndre
<https://www.detik.com/tag/andre-rosiade>menghilangkan kebiasaan
berkomentar dan menyalahkan orang lain. Djarot menilai kritik Andre
kepada Ahok subjektif.
*Baca juga:*Analisis Pakar Komunikasi soal Ahok Bongkar Borok Pertamina
<https://news.detik.com/berita/d-5175099/analisis-pakar-komunikasi-soal-ahok-bongkar-borok-pertamina>
"Kalau itu nggak usah dikomentari. Hanya saja, janganlah kita punya
kebiasaan kalau tidak suka dengan seseorang maka apa pun yang
disampaikan selalu salah," kata Djarot saat dihubungi.
Menurut Djarot, Andre sebaiknya objektif dalam menilai seseorang. Djarot
meminta Andre jernih berpikir dalam menilai pernyataan Ahok.
"Akan lebih elok untuk mengedepankan kejujuran, objektif, dan dengan
kejernihan pikir dalam memberikan penilaian terhadap pernyataan
seseorang," ujarnya.
*Baca juga:*PAN: Ahok Harusnya Ikut Cari Solusi Atasi Masalah di
Pertamina
<https://news.detik.com/berita/d-5175889/pan-ahok-harusnya-ikut-cari-solusi-atasi-masalah-di-pertamina>
Di sisi lain, terkait pernyataan Ahok, Djarot menilainya untuk kebaikan
perusahaan pelat merah itu. Djarot, yang juga sahabat dekat Ahok, justru
meminta pihak terkait memikirkan kebenaran pernyataan sahabatnya.
"Untuk kebaikan Pertamina agar menjadi BUMN yang sehat, bersih,
transparan, dan kuat dalam mengelola minyak dan gas yang merupakan
kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pertanyaan yang
harus dijawab adalah apakah statement yang disampaikan Pak Ahok benar
atau tidak?" ungkap Djarot.
Jika pernyataanAhok <https://www.detik.com/tag/ahok>benar, menurut
Djarot, para direksi bertanggung jawab memperbaiki tata kelola
organisasi Pertamina. Sebagai Komut, Djarot menilai Ahok menjalankan
tugasnya mengoreksi dan memberikan masukan kepada Pertamina.
"Kalau memang benar, maka menjadi tanggung jawab direksi untuk
memperbaiki tata kelola organisasi Pertamina. Kedaulatan energi harusnya
bisa diwujudkan di Indonesia yang kaya akan sumber daya minyak dan gas
bumi. Pertamina merupakan ujung tombak yang akan menentukan apakah
kedaulatan energi kita bisa terwujud atau justru kita menjadi semakin
tergantung pada impor minyak dan gas," tutur Djarot.
"Komut mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan koreksi
dan masukan agar tata kelola perusahaan menjadi semakin baik, efektif,
dan efisien serta mampu mencapai KPI yang sudah ditentukan," imbuhnya.
Eks Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (Rahel
Narda/detikcom)Foto: Djarot Saiful Hidayat (Rahel Narda/detikcom)
*(aud/aud)*
Gerindra Anggap Aneh Isu Pelanggaran HAM Prabowo Diungkit, Poyuono:
Itu Fakta
Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Kamis, 17 Sep 2020 06:53 WIB
3 komentar
<https://news.detik.com/berita/d-5176327/gerindra-anggap-aneh-isu-pelanggaran-ham-prabowo-diungkit-poyuono-itu-fakta?tag_from=wp_nhl_5#comm1>
SHAREURL telah disalin
<https://news.detik.com/berita/d-5176327/gerindra-anggap-aneh-isu-pelanggaran-ham-prabowo-diungkit-poyuono-itu-fakta?tag_from=wp_nhl_5>
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono.Foto: Arief Poyuono
(Marlinda/detikcom)
*Jakarta*-
Partai Gerindra <https://www.detik.com/tag/gerindra>menganggap aneh
pernyataanArief Poyuono <https://www.detik.com/tag/arief-poyuono>yang
mengaitkan isu pelanggaran HAM masa lalu dengan kekalahanPrabowo
Subianto <https://www.detik.com/tag/prabowo-subianto>pada pilpres.
Poyuono merespons apa yang diutarakannya sebuah fakta.
"Kok aneh sih? Itu kan fakta yang kita alami. Kalau faktor penculikan
aktivis PRD dan kerusuhan Mei selalu dijadikan bahan kampanye lawannya
Prabowo di setiap pilpres," kata Poyuono kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).
*Baca juga:*Poyuono Bermanuver Lagi, Kini Ungkit Isu Pelanggaran HAM
Prabowo
<https://news.detik.com/berita/d-5175635/poyuono-bermanuver-lagi-kini-ungkit-isu-pelanggaran-ham-prabowo>
Poyuono <https://www.detik.com/tag/arief-poyuono>memberikan alasan
mengapa dia menyebut fakta. Sebab menurutnya belum ada keputusan hukum
terkait isu masa lalu Prabowo.
"Karena memang belum ada putusan ketetapan hukum yang menyatakan kalau
Prabowo itu adalah pelaku dan otak penculikan dan kerusuhan Mei," ujar
Poyuono.
*Baca juga:*Gerindra Sebut Poyuono Aneh Ungkit Isu Pelanggaran HAM
Prabowo
<https://news.detik.com/berita/d-5175894/gerindra-sebut-poyuono-aneh-ungkit-isu-pelanggaran-ham-prabowo>
Poyuono justru menyinggung Jubir GerindraHabiburokhman
<https://www.detik.com/tag/habiburokhman>yang menjadi Anggota Komisi III
DPR RI agar meminta kepolisian hingga kejaksaan membuktikan isu masa
lalu Prabowo. Hal itu agar isu masa lalu tak menyerangPrabowo
<https://www.detik.com/tag/prabowo>diPilpres 2024
<https://www.detik.com/tag/pilpres-2024>.
"Jadi ini tugas Habiburokhman di Komisi III untuk bisa meminta aparat
hukum seperti pengadilan, Kejagung dan Polri agar bisa membuktikan kalau
Prabowo itu memang tidak terlibat pelanggaran HAM berat agar Pilpres
2024 tidak lagi isu itu menyerang Prabowo," imbuhnya.
Sebelumnya, Partai Gerindra menampik pernyataan Arief Poyuono yang
mengaitkan isu pelanggaran HAM masa lalu dengan kekalahan Prabowo
Subianto pada pilpres. Pernyataan Poyuono itu dinilai menabrak logika hukum.
Hal itu disampaikan Habiburokhman, Rabu (16/9). Habiburokhman awalnya
menegaskan belum ada keputusan partai soal majunya Prabowo pada Pilpres
2024.
"Yang pertama, kami sama sekali belum bicara soal (Pilpres) 2024. Pak
Prabowo mau maju lagi atau tidak belum kami bahas dan putuskan," kata
Habiburokhman.
*Baca juga:*Tak Jadi Waketum Gerindra? Poyuono: Tak Ada Pikiran Negatif,
Saya Terima
<https://news.detik.com/berita/d-5170326/tak-jadi-waketum-gerindra-poyuono-tak-ada-pikiran-negatif-saya-terima>
Habiburokhman lalu menyebut Poyuono seperti berjalan terbalik.
Pernyataannya yang menyinggung isu pelanggaran HAM masa lalu dinilai
menabrak hukum.
"Statement Pak Arief juga aneh serta menabrak logika hukum. Itu sama
saja berjalan dengan kepala di bawah. Jelas sekali bahwa dalam hukum,
seseorang dinyatakan bersalah kalau ada putusan pengadilan yang
menyatakan demikian. Bukan sebaliknya seperti yang beliau sampaikan,"
ujarnya.
*(rfs/idn)*
