Husnuzan FPI Pada PKI, Mungkinkah?
J61<https://www.pinterpolitik.com/author/j61-188>-Friday, September 18,
2020 19:00
https://www.pinterpolitik.com/husnuzan-fpi-pada-pki-mungkinkah
/Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab saat bertemu
dengan Komisi III DPR pada 2017 silam. (Foto: indeksberita.com)/
/7 min read/
*Pasca penusukan terhadap Syekh Ali Jaber, Front Pembela Islam
(FPI) bereaksi dengan menyerukan siaga jihad untuk melawan upaya
yang mereka katakan sebagai percobaan pembunuhan yang serupa
dengan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI). Lantas
mengapa PKI masih saja menjadi momok bagi sebagian kalangan
dalam tatanan sosial-politik tanah air?*
------------------------------------------------------------------------
*PinterPolitik.com <https://www.pinterpolitik.com/>*
Lelucon “/Assalamu’alaikum, yang gak jawab PKI!/” mungkin tak asing lagi
di kalangan milenial maupun generasi Z, yang sekaligus dapat memberikan
sedikit gambaran tentang bagaimana isu yang terkait dengan Partai
Komunis Indonesia (PKI) dalam persepsi segmen muda tersebut.
Namun bagi sebagian kalangan lainnya, isu seputar PKI masih sangat
membekas dan terus diwaspadai, terlepas apakah hal itu berlatarbelakang
filosofis, historis maupun politis, atau kombinasi ketiganya.
Hal tersebut tercermin dari reaksi salah satu organisasi kemasyarakatan
(ormas) yang dinilai cukup signifikan dalam tatanan sosial-politik tanah
air, yakni Front Pembela Islam (FPI).
Setelah*insiden
<https://www.suara.com/news/2020/09/15/132655/ulama-ditusuk-fpi-gnpf-pa-212-serukan-siaga-jihad-lawan-neo-pki>*yang
mereka anggap sebagai upaya pembunuhan terhadap Syekh Ali Jaber, seruan
siaga jihad dikumandangkan baru-baru ini untuk melawan upaya yang
dikatakan mirip dengan kekejaman PKI di masa lalu.
Reaksi semacam ini sebenarnya sudah bisa diperkirakan, mengingat
sejumlah serangan terhadap kalangan ulama serta pemuka agama sebelumnya
juga direspon dengan narasi yang kurang lebih serupa oleh aktor yang
juga tak jauh berbeda.
Meski Syekh Ali Jaber sendiri telah menyerukan agar umat Islam secara
umum jangan mudah diadu domba dengan isu yang berkembang atas insiden
yang menimpanya, berbagai presumsi di akar rumput, terutama yang
mengaitkannya dengan PKI tetap tak terbendung.
Lantas mengapa PKI masih saja menjadi justifikasi bagi sebagian kalangan
saat ini atas insiden atau peristiwa tertentu? Dan apakah dampak
repetisi tersebut bagi dinamika sosial-politik bangsa ke depannya?
*Sebuah Luka Abadi*
Mungkin saja*diagnosa
<https://jatim.suara.com/read/2020/09/14/135454/sebelum-syekh-ali-jaber-sudah-4-kali-ulama-diserang-orang-gila?page=all>*awal
yang mengemuka dari aparat penegak hukum bahwa pelaku penusukan Syekh
Ali Jaber memiliki gangguan kejiwaan turut memicu berbagai praduga. Hal
ini mengingat bahwa telah empat kali kasus serupa seperti yang
sebelumnya terjadi juga disimpulkan dilakukan oleh orang tak waras, yang
kemudian dinilai menimbulkan tafsir yang “mencurigakan” bagi sebagian pihak.
Kendati demikian, faktor terbesarnya justru lebih dalam dan dinilai
berhulu pada sebuah luka abadi yang ditimbulkan di masa lalu.
Meredith Weiss*dalam
<https://collections.unu.edu/eserv/UNU:2531/ebrary9789280811902.pdf>*/Political
Violence in South and South East Asia/mengkaji bagaimana/political
violence/mendefinisikan kondisi sosial-politik di negara-negara seperti
Kamboja, India, Thailand, Filipina, serta Indonesia.
Weiss menjelaskan bagaimana/political violence/yang dilakukan oleh Khmer
Merah di Kamboja, gesekan antara pendatang Islam dan pribumi Hindu di
India, hingga bagaimana PKI menjadi musuh di Indonesia, sangat
berpengaruh dan meninggalkan warisan yang kuat sebagai repertoar,
pengingat, bahkan luka yang membentuk lanskap politik di masing-masing
negara hingga kini.
Singkatnya,/political violence/membentuk apa yang oleh Weiss disebut
sebagai/cultural legacy/atau warisan budaya mendalam dan sangat
signifikan dalam mendefinisikan tatanan sosial-politik.
Agaknya memang demikian./Cultural legacy/berupa kesumat kaum Muslim
terhadap PKI sendiri bermula dari Peristiwa Madiun yang terjadi tepat
pada hari ini 72 tahun silam.
Plus, Peristiwa Kanigoro pada 13 Januari 1965 yang juga semakin
memperparah*luka
<https://tirto.id/peristiwa-kanigoro-teror-pki-kepada-aktivis-islam-cCYH>*sebelumnya,
sekaligus menasbihkan bahwa PKI merupakan antagonis bagi umat Islam di
tanah air.
/Political violence/yang dilakukan PKI terhadap sejumlah kalangan,
termasuk pada para ulama, pemuka agama, dan simbol Islam ditengarai
menanamkan – bukan hanya memori kolektif – tetapi juga luka yang sangat
dalam bagi kalangan Muslim republik. Berbagai literatur juga tentu dapat
publik temukan untuk memahami mengapa postulat tersebut memiliki
signifikansi yang cukup kuat.
Puncaknya terjadi pada peristiwa Gerakan 30 September (G30S). Meski
peristiwa ini masih menimbulkan sekelumit perdebatan hingga kini,
nyatanya sejak saat itu politik negara dan visi kaum Muslim
memiliki/chemistry/secara tidak langsung dalam memandang PKI sebagai
bahaya laten.
Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 kemudian menjadi instrumen
hukum yang cukup ampuh dalam memberangus PKI, bahkan membuat Indonesia
seperti yang dikatakan oleh David Bourchier*dalam
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00472336.2019.1590620>*/Two
Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic
Cosmopolitanism to Religious Nationalism/sempat menjadi negara yang
cenderung minim dari friksi ideologi politik “asing” yang berkonfrontasi
dengan kaum Muslim, khususnya pada era Soeharto.
Lantas pertanyaannya, mengapa isu kebangkitan PKI kembali muncul dan
lagi-lagi bersinggungan dengan kalangan religius Muslim dalam beberapa
waktu terakhir?
*Prabowo Turut Andil?*
Dalam publikasinya, Bourchier lebih lanjut menyebut jika berseminya
kembali isu komunisme yang bermuara pada intoleransi dan gesekan sosial
yang melibatkan umat Islam merupakan salah satu residu yang tidak
terlepas dari pengaruh dinamika politik pasca Pilpres tahun 2014 silam.
Mungkin argumen tersebut benar adanya, ketika sejak periode waktu yang
lama Indonesia dikatakan Bourchier sebagai negara demokratis yang
kosmopolitan. Isu intoleransi cukup minim dan diskursus mengenai
komunisme atau PKI tak sampai menimbulkan paranoid tersendiri.
Sayangnya, masih menurut Bourchier, Prabowo Subianto menggunakan
pendekatan strategi populis otoritarian dengan menggaet kelompok
sektarian dalam koalisi politik oposisinya terhadap kekuasaan Joko
Widodo (Jokowi).
Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 menjadi kulminasi panasnya
kelanjutan tarung politik antara Prabowo dan Jokowi di Pilpres
sebelumnya, di mana dalam implementasi strategi dengan menggaet kelompok
Islam tersebut, terbangun bumbu politik sedemikian rupa yang salah
satunya bertransformasi menjadi*narasi
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00472336.2019.1590620>*kebangkitan
komunisme.
Rupanya tak hanya sekadar narasi, dalam perjalanannya, ihwal tersebut
bahkan dikatakan Bourchier membentuk semacam paradigma baru
berupa/religious nationalism/atau nasionalisme religius yang sayangnya
menimbulkan konsekuensi atas beragam*buih
<https://www.voaindonesia.com/a/lipi-intoleransi-politik-di-indonesia-meningkat/4687374.html>*intoleransi
dan gesekan sosial-politik yang kental di*akar
<https://www.pinterpolitik.com/saling-tuduh-komunisme-vs-khilafah/>**rumput
<https://www.suara.com/news/2020/09/16/173548/kenapa-sih-isu-komunis-muncul-lagi-apa-motifnya>*masyarakat.
Termasuk yang/dicocoklogikan/sedemikian rupa dengan tudingan komunisme.
/Religious nationalism/tersebut paling tidak juga dapat terlihat dari
berbagai*reaksi
<https://nasional.tempo.co/read/1386359/sebelum-kasus-syekh-ali-jaber-ini-rentetan-penyerangan-orang-gila-kepada-ulama>*atas
penyerangan terhadap sejumlah ulama dan pemuka agama yang tercatat sejak
tahun 2018.
Namun getirnya, reaksi tersebut dinilai kurang proporsional ketika
seluruh kasus yang ada dikaitkan dengan isu kebangkitan PKI oleh
kelompok tertentu. Luka lama mendalam atas/political violence/masa lalu
seperti yang dijelaskan oleh Weiss mungkin saja menjadi justifikasi.
Jika mengacu pada penjabatan Bourchier,/paranoid/tersebut tak menutup
kemungkinan erat dengan nuansa politis karena bermuara dari/religious
nationalism/yang juga lahir dari dinamika politik.
Lalu, bagaimana kalkulasi dan dampak dari tren berkembangnya/religious
nationalism/serta isu kebangkitan PKI yang seolah terpelihara itu?
*Perlu Ditanggapi Serius*
Yang tampak, berbagai dinamika isu reinkarnasi PKI hanya digaungkan oleh
kelompok yang dinilai itu-itu saja. Ya, sejak Prabowo bergabung dengan
kekuasaan, FPI plus kelompok turunannya seperti GNPF Ulama maupun PA 212
tampaknya sedang berusaha menemukan signifikansi baru, termasuk secara
politik.
Terlebih, meski kerap senada dalam sejumlah isu, oposisi pemerintah
yang/notabene/bernuansa Islam yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
juga sampai sejauh ini tampak belum ingin terikat dalam*kontrak
politik<https://kaltimtoday.co/ormas-islam-kaltim-kecewa-pks-pdip-mesra-di-pilkada/>*yang
benar-benar jelas dengan kelompok tersebut.
Boleh jadi hal tersebut ingin menjadikan isu berbau PKI menjadi salah
satu upaya vokal dalam memperkuat/religious nationalism/yang telah
terkonstruksi, termasuk pasca penusukan Syekh Ali Jaber.
Akan tetapi, hal tersebut tetap tidak dapat terus dibiarkan dan
dipandang sebelah mata. Verena Beittinger-Lee*dalam
<https://www.researchgate.net/publication/289609457_UnCivil_society_and_political_change_in_Indonesia_A_contested_arena>*/(Un)Civil
Society and Political Change in Indonesia/menyebut kelompok seperti FPI
berdasarkan sejarahnya memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam disrupsi
dan dekonsolidasi sosial masyarakat di tanah air.
Seperti yang dikemukakan oleh pengamat politik dan keamanan Universitas
Indonesia (UI) Dr. Sri Yunanto, bahwa narasi spekulatif FPI terkini
setelah penusukan Syekh Ali Jaber dinilai memiliki nuansa “*adu domba
<https://nasional.sindonews.com/read/167796/15/penyerangan-terhadap-ulama-pengamat-awas-umat-diadu-domba-1600333754>*”
dengan cara memprovokasi umat Islam untuk mendiskreditkan atau
mendelegitimasi pemerintah dengan mengaitkan kasus tersebut dengan PKI,
yang berpotensi memunculkan penghakiman sepihak.
Pada titik ini, penyelesaian secara tuntas, jelas, dan konsisten dari
penegak hukum dalam merespon kasus-kasus yang rentan “dimainkan” dinilai
menjadi kunci dalam melawan narasi spekulatif nan destruktif tersebut.
Apalagi secara khusus, Presiden Jokowi telah*memerintahkan
<https://news.detik.com/berita/d-5175923/jokowi-minta-kasus-penyerangan-ulama-sebelum-syekh-ali-jaber-diusut-lagi>*Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri, dan Badan Intelijen
Negara (BIN) untuk mengusut secara tuntas berbagai kasus penyerangan
terhadap ulama yang telah lalu.
Sebuah mandat yang agaknya cukup positif jika diimplementasikan dan
dikomunikasikan dengan baik untuk meredam penyalahgunaan isu yang dapat
bermuara pada dekonstruksi stabilitas sosial dan politik di Indonesia.
Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)
► Ingin lihat video menarik lainnya? *Dibalik Film G30S/PKI* Klik di
*bit.ly/PinterPolitik* <http://bit.ly/PinterPolitik>
