http://tabaos.id/untuk-apa-paspor-kedutaan-besar-maluku/
Untuk Apa Paspor Kedutaan Besar Maluku? By *Redaksi* <http://tabaos.id/author/redaksi/> <https://i1.wp.com/tabaos.id/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2019-07-11-at-10.03.10.jpeg?fit=1024%2C768>Paspor Kedutaan Besar Maluku, simbol perlawanan 'kreatif' atas ketidakadilan terhadap Maluku *“**Paspor Maluku yang coba diterbitkan adalah salah satu cara untuk memberikan pesan komunikasi simbolik yang kuat, bahwa ada yang tidak puas dan merasa belum diperlakukan dengan adil.”* *Oleh: M. Ikhsan Tualeka* Seluncuran paspor dari ‘Kedutaan Besar Maluku’ untuk selanjutnya disebut ‘Paspor Maluku, guna mengkritisi persoalan transportasi, khususnya terkait kenaikan harga tiket pesawat dan berbagai realitas politik yang tak adil buat Maluku, ternyata menjadi viral di media sosial. Banyak warganet bahkan meminta untuk juga dibuatkan paspor ini. Awalnya paspor dibikin sebagai satire simbolik dan *gimmick*, bagian dari kritik-kreatif agar pesan bisa segera sampai pada pengambil kebijakan publik. Cara ini sebenarnya juga pernah dibuat insan kreatif di Bekasi, dalam mengkritisi kemacetan yang harus mereka alami saban hari, dengan membuat Paspor Kedubes Bekasi. Memang kritik-kreatif diperlukan dan dimungkinkan seiring maju dan berkembangnya media digital. Karena dengan begitu, kritik publik dapat menjadi viral sehingga efektif dalam menarik perhatian pemangku kebijakan. Dengan cara yang kreatif apalagi didukung oleh media sosial, tentu bisa memantik diskursus yang lebih besar terhadap satu isu. Artinya dengan cara atau kritik yang kreatif, satu isu bisa dikelola, viral dan menjadi diskursus publik. ‘Paspor Maluku’ sejatinya adalah ikhitar ke arah itu. Karena bila terus bergulir, tentu bakal menarik perhatian yang lebih besar, khususnya terkait dengan tuntutan publik yang diajukan. Upaya kritik secara kreatif menjadi penting dan strategis dalam menyuarakan persoalan daerah, di tengah representasi politik orang Maluku di-level nasional, khususnya di lembaga-lembaga formal seperti DPR RI dan DPD RI, belum terlihat bekerja optimal. Satu realitas politik yang membuat banyak persoalan Maluku tidak mendapat porsi pemberitaan serta pembahasan yang memadai dalam diskursus nasional. Memang salah satu masalah komunikasi politik orang Maluku selama ini adalah pada *mainstreaming* atau pengarusutamaan isu lokal sehingga menjadi pembahasan nasional. Dampaknya, persoalan yang dialami di daerah akhirnya terus mengendap bersama penderitaan rakyat-nya. *Baca Juga* *Hari ini, Satu Lagi Walang Literasi Diresmikan* <http://tabaos.id/hari-ini-satu-lagi-walang-literasi-diresmikan/> Alih-alih mencari cara agar ada perhatian yang lebih besar untuk Maluku, seperti yang kita lihat dalam perhatian yang diberikan pemerintah pusat kepada Aceh dan Papua. Banyak generasi muda Maluku justru kerap tidak menunjukan persatuan dalam mendorong isu atau persoalan Maluku. Saling jegal lebih menonjol dari pada kolaborasi. Kritik-kreatif yang diarahkan untuk mendesak pemerintah pusat pun bisa dengan gampang dilabeli ‘jangan-jangan ini separatis’. Kondisi ini yang menjadikan orang Maluku ibarat dua orang yang terperosok ke dalam sumur, meski sama-sama ingin keluar, tapi malah bertikai di dasar sumur, kalau begini realitasnya, sampai mati, tidak ada yang bisa keluar dari sumur. Sama seperti banyak di antara kita yang lebih memilih saling menjatuhkan, ketimbang saling mendukung. Ini yang membuat posisi tawar Maluku menjadi lemah, dan terus tertinggal. Lemahnya posisi tawar, membuat Maluku belum benar-benar menjadi prioritas dalam skema pembangunan nasional. Kecilnya alokasi APBN –padahal tantangan pembangunan di Maluku tidaklah sedikit– serta adanya sejumlah regulasi yang tidak berpihak atau justru merugikan Maluku sebagai provinsi kepulauan adalah fakta bahwa Maluku masih ditinggal, dan akhirnya terus tertinggal. Kondisi kekinian Maluku masih belum banyak berubah dari waktu ke waktu. Orientasi pembangunan pendidikan yang belum benar-benar diarahkan untuk dapat menjawab dan memacu pertumbuhan ekonomi dan industri berbasis pada sumber daya alam yang dimiliki, menjadikan potensi laut Maluku masih sekadar pajangan. Sebagai lumbung ikan dunia, tak ada implikasi ekonomi sedikitpun bagi Maluku. Di Maluku angka kemiskinan tinggi, pengangguran juga demikian, gizi buruk kerap ditemukan, kematian ibu dan anak masih tinggi, rusaknya lingkungan akibat penambangan liar dan perambahan hutan terus berlanjut, adalah kenyataan pahit yang harus dihadapi daerah yang katanya sangat kaya ini. Kecakapan pemerintah daerah juga menjadi faktor penting sejumlah masalah tak terurai, namun pemerintah pusat juga punya andil dan dosa besar atas paradoks ini. Karena itu, mendesak adanya perhatian pemerintah pusat menjadi salah satu titik tekan yang perlu dilakukan. Sebab Maluku tak akan pernah maju dan bersaing dengan daerah lain, keluar dari ketertinggalan, jika tak ada alokasi anggaran yang memadai khususnya di sektor pendidikan, dan kita tahu, soal ini pemerintah pusat yang punya kewenangan. *Baca Juga* *Bangkai Paus Biru Dikuburkan di Pantai Jikumerasa, Pulau Buru* <http://tabaos.id/bangkai-paus-biru-dikuburkan-di-pantai-jikumerasa-pulau-buru/> Ada berbagi strategi komunikasi politik yang bisa dilakukan dalam mendesak hadirnya perhatian itu, antara lain dengan komunikasi simbolik. Paspor Maluku yang coba diterbitkan adalah salah satu cara untuk memberikan pesan komunikasi simbolik yang kuat, bahwa ada yang tidak puas dan merasa belum diperlakukan dengan adil. Apalagi belakangan setelah aksi peluncuran paspor, jumlah peminatnya tinggi. Sekalipun belum jelas motivasi warga yang ingin memiliki ‘Paspor Maluku’, bisa jadi hanya karena mau ikutan protes dan mungkin mau menjadi bagian dari perlawanan atas ketidakadilan bagi Maluku selama ini. Atau ini menjadi pertanda bahwa kekecewaan publik terhadap pemerintah pusat makin meluas. Masing-masing orang tentu punya alasan tersendiri. Sesuatu yang pasti ‘Paspor Maluku’ pada satu sisi telah viral dan menjadi diskursus publik, dan di sisi yang lain bisa menjadi embrio bagi hadirnya protes yang lebih kuat dan tegas dalam menuntut keadilan bagi Maluku. Tentu bila ‘Paspor” ini mau dimaknai sebagai salah satu simbol dalam mengajukan tuntutan kolektif. Ada banyak cerita bagaimana pemakaian simbol dapat menarik solidaritas bersama dan membentuk perlawanan kolektif terhadap kebijakan yang tidak adil. Hal ini misalnya dapat kita saksikan dalam gerakan ‘jaket kuning’ sebagai simbol perlawanan warga terhadap kebijakan Presiden Prancis, Emmanuel Marcon beberapa bulan terkahir ini, yang ternyata efektif sehingga kebijakannya soal BBM dan pajak bisa dinegosiasikan ulang. Sebuah upaya dan gerakan yang oleh Jhon C. Cross dalam bukunya, *Informal Politics, Street Vendors, and the State in Mexiko City* (1998) menyebutnya sebagai teori mobilisasi sumber daya (*resource mobilization theori*), yakni apabila kelompok marginal dalam masyarakat mampu memobilisasi sumber daya mereka, maka mereka akan dapat mempengaruhi kebijakan negara. Sumber daya yang dimobilisasi bisa berupa jumlah orang, solidaritas kelompok, jaringan kemampuan lobi dan sebagainya. *Baca Juga* *“**Nestapa Anak Sekolah di Negara Kesatuan Simbolik”, Tualeka : Negara Harus Bertanggungjawab* <http://tabaos.id/nestapa-anak-sekolah-di-negara-kesatuan-simbolik-tualeka-negara-harus-bertanggungjawab/> Artinya, bila ada gerakan kolektif secara simbolik yang mau dilakukan bersama, antara lain jika sama-sama menjadikan ‘Paspor Maluku’ atau *gimmick* dan satire lainnya sebagai simbol protes kolektif, dan bila berlangsung secara massif, minimal di media sosial, dipastikan dapat menjadi fenomena baru dalam menggalang solidaritas orang Maluku, sehingga suara-suara yang selama ini tak terdengar akan bisa lebih didengar. Tentu sebelum menjadi perhatian pemangku kebijakan, mungkin terlebih dahulu perlu menjadi bahan pemberitaan utama media nasional, sehingga dibahas lebih mendalam dilayar kaca. Misalnya di *Indonesia Lawyer Club *(ILC) dan *talkshow* TV nasional lainnya. Minimnya *pressure* dan upaya *mainstreaming *isu lokal hingga dapat berimplikasi pada pemberitaan media, membuat sampai saat ini belum satu pun permasalahan Maluku dibahas setidaknya di TV nasional. Padahal banyak fakta dan bahan yang bisa dijadikan tema diskusi, bila ada upaya publik mewacanakannya secara luas. Persoalan gizi buruk, perambahan hutan, tambang yang merusak lingkungan, masalah buruknya infrastruktur tranportasi dan pendidikan, adalah sejumlah isu yang sebenarnya ‘seksi’ untuk dibahas, namun luput karena gagal diarusutamakan. Memang ada dua* talkshow *soal Maluku di Kompas TV, dua-duanya penulis ikut hadir sebagai narasumber, tapi sayang isu-nya belum terkait atau menyentuh masalah Maluku yang mendasar. Semoga kedepan gerakan kolektif yang mau kita dorong bersama, antara lain dengan ‘Paspor Maluku’ yang telah viral ini, dapat menjadi cara jitu dan cerdas sehingga Maluku benar-benar bisa diperhatikan lewat tindakan afirmatif, seperti yang saat ini telah didapatkan oleh Papua dan Aceh. Karena tak ada posisi tawar, tanpa ada ‘perlawanan’ kolektif, dan tak ada perubahan politik tanpa ada gerakan politik. Maluku Bergeraklah! *Penulis adalah Direktur Beta Kreatif* *Share this:*
