Thu, 6 Apr 2000 09:35:44 +0700
---------------------------------------------------------
ISTIQLAL (5/03/2000)#
*G.30-S MENUNGGANGI SUKARNO,*
*SUHARTO MENUNGGANGI G.3O-S*
Oleh: *Alam Tulus*
Setelah Presiden Gus Dur meminta maaf atas terbunuhnya orang-orang yang
disangka komunis dan di antara pembunuhnya terdapat orang-orang NU maka
Gus Dur juga meminta supaya masalah G.30-S diusut kembali.
Sutomo Martopradoto, mantan Menteri Perburuhan periode Agustus
1964-April 1966 menjawab pertanyaan wartawan mengatakan kelompok komunis
itu merasa cemas dengan sakitnya Bung Karno. Kalau Sukarno wafat, mereka
akan dihabisi. Karena itu Aidit cs tergiur melakukan kup, dibantu oleh Syam.
Dari jawaban Sutomo yang singkat itu cukup jelas, bahwa Sutomo
berkecenderungan untuk menyatakan G.30-S itu adalah kudeta Aidit sesuai
dengan apa yang dituduhkan Suharto selama ini. Benarkah G.30-S itu
kudeta atau pemberontakan yang dilancarkan PKI untuk menggulingkan
Presiden Sukarno atau sebaliknya justru G.30-S itu telah digunakan
Suharto untuk menghancurkan PKI dan menggulingkan Presiden Sukarno dari
kekuasaannya?
*TUDUHAN SUHARTO: G.30-S PKI*
Seperti diketahui dini hari 1 Oktober 1965, G.30-S melancarkan operasi
militernya, "dengan alasan untuk menggagalkan rencana kudeta dari Dewan
Jenderal terhadap Presiden Sukarno.
Menurut Yoga Sugama (Memori Jenderal Yoga, hal 148) pada pagi l Oktober
1965, dirinyalah yang pertama tama tiba di Kostrad. Setelah Ali Murtopo
datang, maka kepada Ali Murtopo, Yoga Sugama memastikan bahwa yang
melancarkan gerakan penculikan dini hari tsb adalah anasir PKI. Ali
Murtopo tidak begitu saja mau mempercayai keterangan Yoga Sugama.
Setelah ada siaran RRI jam 7.20 ( pagi), yang mengatakan telah terbentuk
Dewan Revolusi, dengan diketahui oleh Letkol Untung, maka Yoga Sugama
segera memperkuat kesimpulannya di atas. Sebab menurut Yoga Sugama ia
kenal Untung sebagai perwira TNI-AD yang berhaluan kiri. Untung pernah
menjadi anak buahnya ketika RTP II bertugas menumpas PRRI di Sumatera Barat.
Jenderal Suharto yang datangnya di Kostrad belakangan dari Yoga Sugama,
juga bertanya pada Yoga Sugama: "Apa kira-kira Presiden Sukarno terlibat
dalam gerakan ini?" Yoga Sugama dengan tegas menjawab:" Ya ". Tuduhan
Yoga Sugama bahwa di belakang gerakan ini anasir PKI serta presoden
Sukarno terlibat di dalamnya, tampaknya menjadi pegangan Suharto.
Pada jam 9.00 (pagi) Jenderal Suharto memberikan briefing di Kostrad.
Dengan tegas ia mengatakan: "Saya banyak mengenal Untung sejak dulu. Dan
Untung sendiri sejak tahun 1945 merupakan anak didik tokoh PKI Pak Alimin".
Suharto bohong. Sebab, Pak Alimin baru kembali di Indonesia pertengahan
tahun 1946. Bagaimana mungkin Pak Alimin mendidik Untung sejak tahun
1945, padahal ketika itu Pak Alimin masih berada di Tiongkok daratan?
Hal ini dapat diketahui dengan membaca majalah Bintang Merah Agustus
1946 yang terbit di Solo. Di sana dimuat wawancara Pak Alimin yang
dilakukan Redaksi Bintang Merah dengan Pak Alimin sekitar kepulangannya
ke Indonesia.
Faktor Untung yang memimpin G.30-S itulah yang digunakan Suharto untuk
memastikan PKI-lah yang menjadi dalang G.3O-S. Apalagi setelah Editorial
Harian Rakyat (2 Okt 1965) mengatakan bahwa, "G.30-S adalah persoalan
intern angkatan darat dan HR mendukung gerakan perwira-perwira yang
maju". Mendukung tidak sama dengan memimpin atau mendalangi. Peranan
pendukung hanya di pinggir.
Adalah suatu hal yang tidak mungkin PKI akan melakukan pemberontakan
atau melakukan kudeta terhadap presidan Sukarno. Melakukan kudeta atau
pemberontakan terhadap Presiden Sukarno adalah bertentangan dengan garis
Nasional ke-V PKI di tahun 1954, yang menetapkan untuk mencapai tujuan
Demokrasi Rakyat, PKI akan menempuh jalan demokratis dan parlementer,
bukan pemberontakan bersenjata.
Suatu hal yang tidak masuk akal PKI akan melakukan pemberontakan
terhadap pemerintahan presiden Sukarno, karena pemerintahan Presiden
Sukarno itu menguntungkan posisi PKI.
Bila G.30-S pemberontakan PKI, artinya pemberontakan itu terjadi 1
Oktober 1965, maka Nyoto, orang ketiga PKI yang hadir dalam sidang
Kabinet 6 Oktober 1965 di Bogor, mengapa tidak ditangkap?
Karena Presiden Sukarno tidak pernah merasa diberontaki PKI, maka sampai
akhir hayatnya Presiden Sukarno tidak mau membubarkan PKI.
Juga Brigjen Supardjo bukannya melapor kepada: Aidit di Halim 1 Okt
1965, melainkan melapor kepada Presiden Sukarno. Kalau PKI yang
mendalangi G.30-S, atau melakukan pemberontakan, tentu BrigJen Supardjo
akan melapor kepada Aidit, bukan pada presiden Sukarno.
*GESTOK*
Berbeda dengan yang lain, Presiden Sukarno menamakan gerakan 30
September itu ialah GESTOK (Gerakan 1 Oktober). Mengapa Presiden Sukarno
menamakan nya GESToK?
Menurut Solichin Salam (Bung Karno Putra fajar, Solichin Salam, hal 278)
melalui bukunya "Bung Karno Putra Fajar" (1984) bahwa dirinya mengajukan
pertanyaan kepada Presiden Sukarno sbb: "Di dalam masyarakat timbul dua
perbedaan pengertian mengenai nama "Gestapu" dan Gestok. Kalau gestapu
itu adalah gerakannya Letkol Untung yang didalangi serta disokong PKI.
Kalau Gestok itu ialah gerakan jenderal." Atas pertanyaan ini, Bung
Karno menjelaskan sbb:
"Nama "Gestapu " itu siapa yang memberikannya?" (Pertanyaan Presiden tsb
dijawab penulis: Brigjen RH Sugandhi. Presiden bertanya kembali: "Dari
mana penulis tahu?". Beliau sendiri yang mengatakan kepada saya."
Sesudah ini baru Presiden menjelaskan bahwa:
"Kalau PKI sendiri mengatakan gerakan tsb bukan Gestapu, akan tetapi
"Getipus" (Gerakan 30 September). Adapun saya memberikan nama Gestok
itu, karena gerakan G.30-S itu dilaksanakannya tidak pada hari 30
September 1965, melainkan sesudah masuk tanggal 1 Oktober 1965.
Disamping itu singkatan Gestapu itu dipakai dengan maksud untuk
mengindentikan dengan Gestaponya Hitler. Itulah sebabnya saya memakai
nama "Gestok".
Pada tanggal 1 Oktober itu juga Jenderal Suharto tanpa sepengetahuan
Presiden Sukarno, apalagi persetujuan, telah mengangkat dirinya menjadi
pimpinan Angkatan Darat. Padahal jabatan panglima suatu angkatan, adalah
hak prerogatif Presiden menentukan siapa yang akan memangkunya. Jabatan
panglima adalah jabatan politik.
Pada 1 Oktober 1965 itu juga, Suharto memberi "4 petunjuk" kepada
Presiden Sukarno melalui Kolonel KKO Bambang Widjanarko. Jadi, pada 1
Oktober itu bukan Presiden Sukarno lagi yang memberi petunjuk apa yang
harus dikerjakan Suharto sebagai bawahannya, melainkan Suharto yang
mengatur apa yang harus dikerjakan Presiden Sukarno. Itu artinya
kekuasaan secara de facto sudah berada di tangan Suharto. Empat
petunjuk (AM Hanafi Menggugat, Kudeta Jenderal Suharto dari Gestapu ke
Supersemar, hal 262) Suharto tsb, sbb;
1.Mayjen Pranoto Rekso Samudro dan Mayjen Umar Wirahadikusumah tidak
dapat menghadap Presiden Sukarno untuk tidak menambah korban. (Artinya
jika jenderal Pranoto dan Umar Wirahadikusumah ke Halim, tentu akan
dibunuh pula, seperti jenderal-jenderal yang telah dibunuh pagi hari
itu. Petunjuk ini mengandung tuduhan bahwa Presiden Sukarno yang
bertanggungjawab atas terbunuhnya Jenderal Yani cs dini hari 1 Oktober
1965, pen).
2.Mayjen Suharto untuk sementara telah mengambil over pimpinan TNI AD
berdasarkan Perintah tetap Men/Pangad (Perintah tetap yang dimaksud
ialah konsensus yang berlaku di kalangan TNI-AD, jika Pangad
berhalangan, Panglima Kostrad otomatis penggantinya. Hak prerogatif
Presiden dikesampingkannya saja. Atau dinilainya kedudukan konsensus
dalam TNI-AD lebih tinggi dari hak prerogatif Presiden, pen).
3.Diharapkan agar perintah-perintah Presiden Sukarno selanjutnya
disampaikan melalui Mayjen Suharto. (Petunjuk 3 ini berarti Mayjen
Suharto yang mengatur apa yang harus dikerjakan Presiden Sukarno dan
bukan sebaliknya, meskipun diselimuti dengan kata-kata "diharapkan".
Seharusnya Presiden Sukarno selaku Pangti ABRI yang mengatur apa yang
harus dilakukan Suharto, pen).
4.Mayjen Suharto memberi petunjuk kepada Kolonel KKO Bambang Widjanarko
agar berusaha membawa Presiden Sukarno keluar dari Pangkalan Udara HP,
karena pasukan yang berada di bawah komando Kostrad akan membersihkan
pasukan-pasukan pendukung G.3O-S yang berada di Pangkalan Udara HP
sebelum tengah malam 1 Oktober 1965 (Petunjuk 4 ini berarti Mayjen
Suharto memerintahkan Presiden Sukarno meninggalkan Pangkalan Udara HP
sebelum tengah malam, karena Halim akan diserang. Padahal sebelumnya
Presiden Sukarno telah mengeluarkan perintah lisan kepada Brigjen
Supardjo untuk menghentikan operasi militer G.3O-S dan jangan bergerak
tanpa komandonya. Ketaatan pasukan G.30-S atas perintah lisan Presiden
Sukarno, dimanfaatkan Suharto untuk "memukul" pasukan G.30-S, pen)
(G.30-S Pemberontakan PKI, hal 146-147 ).
Setelah melalui kekuasaan secara de facto, maka kemudian Suharto
meningkatkannya menjadi kekuasaan secara de jure melalui dimanipulasinya
Supersemar sebagai pelimpahan kekuasaan, padahal hanya tugas pengamanan.
*BUKAN AIDIT DAN PKI*
AM Hanafi melalui bukunya "AM Hanafi menggugat" mengemumakan
kesimpulannya bahwa G.30-S menunggangi Sukarno dan Suharto menunggangi
G.30-S. Lebih jelasnya sbb:
"Kalau sungguh-sungguh mau menemukan dari mana sumber kesalahan paling
pokok, yang menimbulkan malapetaka, yang "dimahkotai" oleh kemenangan
coup d'etat Suharto, dengan penyembelihan sejuta lebih rakyat yang tidak
berdosa itu, saya berpendapat pertama-tama bukanlah harus dicari pada
Sukarno, juga bukan kepada Aidit dan PKI, tetapi terhadap mereka yang
telah melacurkan diri kepada Amerika. Mereka itulah yang mengacau dengan
menjalin-jalin jerat provokasi: Dengan apa yang disebut Gerakan
Tigapuluh September (Gestapu). Dari situlah Suharto mulai menggunakan
Gestapu itu sebagai kuda tunggangannya untuk mencapai puncak kekuasaan,
kemudian merestorasi neo kolonialisme di Indonesia seperti yang dialami
sekarang.
Tapi jelas, Gestapu itu bukan PKI dan PKI bukan Gestapu!!! Gestapu
menunggangi Sukarno, Suharto menunggangi Gestapu. Kesimpulan AM Hanafi
ini sesuai dengan fakta-fakta sbb:
1).G.30-S menunggangi Sukarno:
a. Atas nama hendak menggagalkan rencana Kudeta Dewan Jenderal
terhadap Presiden Sukarno, G.30-S melancarkan operasi militernya pada
dini hari 1 Oktober 1965.
b. Untuk keperluan operasi tsb, G.30-S menggunakan pasukan pengawal
Presiden Sukarno, Cakrabirawa.
2). Suharto menunggangi G.30 S:
a. Brigjen Supardjo dan Letkol Untung meminta Kolonel Latief pada
tanggal 30 September 1965 untuk menyampaikan kepada Jenderal Suharto,
rencana pengambilan 7 jenderal pada dini hari 1 Oktober 1965. Dengan
adanya laporan itu, maka Suharto dapat mempersiapkan diri apa yang harus
dikerjakannya supaya dapat berkuasa.
b. Pada tanggal 30 September malam itu yang tidak diawasi oleh
pasukan G.30-S hanya sisi markas Kostrad, sedang daerah lain di Merdeka
Selatan diawasi. Dengan tidak diawasinya sisi markas Kostrad maka
memberi keleluasaan bagi Suharto untuk menggunakan markasnya sebagai
pangkalan untuk berkuasa. Ini merupakan indikasi ada hubungan kerjasama
antara G.30-S dengan Panglima Kostrad.
c. Buat memberi dalih bagi Suharto bertindak (menuduh G.30-S
melakukan kudeta) maka Untung mengumumkan terbentuknya Dewan Revolusi
dan pendemisioneran kabinet Sukarno. Padahal kenyataannya, kabinet tidak
pernah demisioner. Dibuktikan, dengan melapornya brigjen Supardjo kepada
presiden Sukarno di Halim pada 1 Oktober 1965 padahal Presiden Sukarno
bukan anggota Dewan Revolusi.
d. Dengan dilancarkannya operasi G.30-S dini hari 1 Oktober 1965,
terbuka jalan bagi Suharto untuk mengangkat dirinya menjadi pimpinan
TNI-AD tanpa sepengetahuan apalagi persetujuan Presiden/Pangti Sukarno.
Terang kiranya, benar seperti yang dikatakan Sunardi SH dalam pidato
pembelaannya bahwa coup d'etat G.30-S yang dikatakan gagal, justru
berhasil dengan baik, sesuai dengan rencana lebih dulu, telah diatur dan
diperhitungkan dengan cermat, yaitu menjatuhan kekuasan Sukarno sebagai
pemegang pemerintahan yang sah.
Seperti diketahui Sunardi SH pada tanggal 10 Desember 1981 telah
mengirimkan surat kepada 500 alamat pejabat tinggi, termasuk Presiden
Suharto isinya menuduh Presiden Suharto terlibat G.30-S. Sunardi SH
ditangkap dan diadili oleh pengadilan negeri 7 Oktober 1982, dituntut
hukuman 4 tahun 6 bulan, potong masa tahanan.
Apa yang digatakan sebagai analisa oleh Sutomo Martopradoto bahwa Aidit
tergiur melakukan kup terhadap Presiden Sukarno, hanyalah sebuah dugaan
belaka, bukan analisa. Bila analisa, tentu Sutomo tidak akan
menyimpulkan demikian, karena ia tahu bahwa pemerintahan Sukarno
menguntungkan posisi PKI. Hak hidup PKI terjamin. Apalagi Aidit telah
muncul dengan teori dua aspek dalam kekuasaan Sukarno, yaitu aspek pro
rakyat yang dipimpin Sukarno dan aspek anti rakyat yang dikepalai
Nasution. Yang mungkin, Aidit akan membantu memperkuat posisi aspek pro
rakyat dari Sukarno, untuk melumpuhkan kekuatan aspek anti rakyat dari
Nasution. Dan bantuan Aidit dan PKI untuk memperkuat posisi pemerintahan
Sukarno, senantiasa diberikan. Dan hal itu diketahui oleh pihak reaksi.
Karena itulah maka untuk menjatuhkan Presiden Sukarno, kekuatan PKI
harus dilumpuhkan lebih dulu. PKI dijadikan sasaran tembak pertama,
untuk memudahkan menggulingkan Presiden Sukarno dari kekuasaannya. Ya,
G.30-S menunggangi Sukarno dan Suharto menunggangi G.30-S.
* * *
