Mahfud: Pemerintah Tak Larang Nonton Film G30S/PKI, tapi Larang
Kerumunan Nobar
Kadek Melda Luxiana - detikNews
Rabu, 30 Sep 2020 00:39 WIB
20 komentar
<https://news.detik.com/berita/d-5193492/mahfud-pemerintah-tak-larang-nonton-film-g30spki-tapi-larang-kerumunan-nobar?single=1#comm1>
SHAREURL telah disalin
<https://news.detik.com/berita/d-5193492/mahfud-pemerintah-tak-larang-nonton-film-g30spki-tapi-larang-kerumunan-nobar?single=1>
Menko Polhukam Mahfud Md (dok Kemenko Polhukam)Foto: Menko Polhukam
Mahfud Md (dok Kemenko Polhukam)
*Jakarta*-
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan(Menko Polhukam)
Mahfud Md <https://www.detik.com/tag/menko-polhukam-mahfud-md>menegaskan
bahwa pemerintah tidak melarang pemutaran film Penumpasan
PenghianatanG30S/PKI <https://www.detik.com/tag/film-g30s/pki>. Mahfud
mengatakan, pemerintah hanya melarang kerumunan pada saat nonton bareng
(Nobar <https://www.detik.com/tag/nobar>) film tersebut
"Saya sudah mengatakan, pemutaran film itu (G30SPKI) boleh, tidak ada
yang melarang. Pemerintah tidak melarang tapi juga tidak mewajibkan.
Jadi silakan saja televisi yang merasa ingin menyayangkan dan yang punya
kontrak dengan pemegang hak siar silakan, yang mau nonton di YouTube
silakan," kata Mahfud melalui rekaman video yang diterima detikcom,
Selasa (29/9/2020).
*Baca juga:*Brigade Muslim Minta Warga Makassar Tak Nobar FIlm G30S/PKI
Saat Pandemi
<https://news.detik.com/berita/d-5192825/brigade-muslim-minta-warga-makassar-tak-nobar-film-g30spki-saat-pandemi>
"Pemerintah hanya akan melarang bilamana ada kerumunan-kerumunan,
termasuk misalnya nonton bareng yang melanggar protokol kesehatan,"
lanjutnya.
Mahfud menuturkan larangan kerumunan bukan hanya berlaku pada saat nobar
film G30S/PKI saja. Melainkan juga berlaku untuk semua kegiatan yang
menimbulkan kerumunan.
"Dan itu berlaku bukan hanya untuk penonton G30SPKI, tetapi untuk
kegiatan apapun yang melanggar protokol kesehatan itu dilarang," tuturnya.
*Baca juga:*Seberapa Akurat Film G30S/PKI yang Jadi Kontroversi Tiap
Tahun?
<https://news.detik.com/berita/d-5189078/seberapa-akurat-film-g30spki-yang-jadi-kontroversi-tiap-tahun>
Mahfud kemudian bercerita Yunus Yosfiah saat menjabat sebagai Menteri
Penerangan yang pernah menghentikan penayangan film G30S/PKI sebagai
sebuah keharusan. Namun dikatakan Mahfud penghentian penayangan pada
saat itu bukan berarti tidak memperbolehkan masyarakat untuk menonton
film tersebut, melainkan sebagai sebuah pilihan sukarela.
"Pada awal reformasi dulu, menteri penerangan Yunos Yosfiah itu pernah
menghentikan penayangan film penghianatan G30SPKI sebagai sebuah
keharusan. Jadi Yunus Yosfia pada waktu itu menghentikan keharusannya.
Tetapi kalau itu sebagai pilihan sukarela, memang mau ditayangkan atas
kesadaran dan kehendak sendiri maka itu dibolehkan," ujarnya.
Sebelumnya, polemik soal film G30S/PKI sempat menjadi perbincangan di
dunia perpolitikan Indonesia usai disinggung mantan Panglima TNI Gatot
Nurmantyo. Gatot menyebut diganti sebagai Panglima TNI gegara
menginisiasi acara nonton bareng film G30S/PKI.
"Pada saat saya menjadi panglima TNI, saya melihat itu semuanya, maka
saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S/PKI. Pada saat
itu, saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja Partai
PDI, menyampaikan, 'Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot
akan diganti'," kata Gatot saat bicara di channel YouTube Hersubeno
Point, dikutip detikcom pada Rabu (23/9).
*Baca juga:*MUI dan Forpimda Kabupaten Blitar Ajak Nobar Film G30S/PKI
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3661562/mui-dan-forpimda-kabupaten-blitar-ajak-nobar-film-g30spki>
Salah satu stasiun televisi, yaitu SCTV, pun akan menayangkan film
G30S/PKI. SCTV memiliki pertimbangan mengapa menayangkan film tersebut,
meskipun sempat menjadi perbincangan.
"Kita sebetulnya memang sudah dari tahun lalu kita juga menayangkan.
Jadi memang SCTV itu sering sekali atau kita mungkin dikenal sebagai TV
yang paling sering menayangkan film-film Indonesia. Jadi misalnya kayak
kemarin kita sudah tayangin film 'Dilan', 'Gundala', 'Milea', 'Warkop',
hampir semua film Indonesia yang top, box office itu kita. Nah, di luar
dari itu, kan kita juga tayang film-film yang lainlah, misal bentuknya
FTV, gitu ya," kata Direktur Program SCTV David Suwarto saat berbincang
dengan detikcom, Jumat (25/9).
"Nah, jadi film G30S/PKI ini salah satu film yang kita lihat sangat
diminati penonton," imbuhnya.
*Baca juga:*TNI Nobar G30S/PKI, Jokowi: Nonton Film Sejarah Itu Penting
<https://news.detik.com/berita/d-3648128/tni-nobar-g30spki-jokowi-nonton-film-sejarah-itu-penting>
*(lir/lir)*
Blak-blakan Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhanas: Negara dan PKI Harus Minta Maaf
Deden Gunawan - detikNews
Rabu, 30 Sep 2020 06:08 WIB
6 komentar
<https://news.detik.com/berita/d-5193531/gubernur-lemhanas-negara-dan-pki-harus-minta-maaf?tag_from=wp_nhl_11#comm1>
SHAREURL telah disalin
<https://news.detik.com/berita/d-5193531/gubernur-lemhanas-negara-dan-pki-harus-minta-maaf?tag_from=wp_nhl_11>
Agus WidjojoGubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo (Foto: Ari
Saputra)
*Jakarta*-
Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyatakan, baik negara
maupun Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pihak-pihak lain yang terlibat
dalam tindak kekerasan terkait Gerakan 30 September 1965 dan setelahnya
sama-sama harus minta maaf. Ia juga menegaskan untuk dapat memahami
aksi-aksi kekerasan setelah tragedi itu harus memperhatikan sepak
terjang PKI sebelumnya dan peristiwa Madiun 1948.
Beberapa waktu sebelum 30 September, kata Agus, PKI memaksakan
serangkaian kebijakan yang tak lazim untuk diterapkan di negara
nonkomunis. Contohnya, PKI ngotot ingin mempersenjatai kalangan tani dan
buruh. Juga membentuk Angkatan ke-5,/landreform/dengan kekerasan, serta
mengadu domba antar ormas yang berafiliasi ke partai Islam maupun
nasionalis. Belum lagi aksi-aksi provokatif dan kekerasan terhadap para
ulama.
*Baca juga:*Mahfud Md: Pemerintah Tak Larang Warga Tonton Film G30S/PKI,
Hukumnya Mubah
<https://news.detik.com/berita/d-5190011/mahfud-md-pemerintah-tak-larang-warga-tonton-film-g30spki-hukumnya-mubah>
"Betul negara harus minta maaf, tapi bukan kepada PKI. Negara juga harus
meminta maaf kepada saya, karena saya kehilangan ayah. PKI juga harus
minta maaf kepada para ulama yang menjadi korban," papar Agus kepada Tim
Blak-blakan*detik.com*di kantornya, Selasa sore (29/9/2020).
Untuk diketahui, satu dari tujuh jenderal yang dibunuh PKI dan dibuang
ke sumur di Lubang Buaya adalah Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Dia adalah
ayah dari Agus Widjojo. Kala itu Agus Widjojo sendiri masih pelajar SMA.
Menurut Agus, negara harus minta maaf karena negaralah yang menjamin
untuk mencegah sesuatu terjadi. Negara pula yang seharusnya menjamin
keselamatan dan melindungi warganya. Tapi pada 30 September 1965 dan
sesudahnya, negara tidak bisa mewujudkan peran tersebut dengan optimal
sehingga jatuh banyak korban. "Jadi negara juga harus minta maaf kepada
semua korban," ujarnya.
*Baca juga:*Menyoal Akurasi dan Rekayasa Film G 30S
<https://news.detik.com/infografis/d-3648870/menyoal-akurasi-dan-rekayasa-film-g-30s>
Dia berkeyakinan rekonsiliasi adalah jalan terbaik untuk mengakhiri dan
menyelesaikan persoalan kebangsaan terkait tragedi tersebut. Sayangnya,
meski sudah lebih dari 50 tahun para pihak yang terlibat masih lebih
suka saling menyalahkan dan tak mau introspeksi. Masing-masing pihak
merasa sebagai korban dan pihak lain adalah pelakunya.
Pada bagian lain, mantan Kepala Staf Teritorial TNI dan Wakil Ketua MPR,
2001−2003, itu berbicara soal reformasi TNI-Polri. Ia menilai itikad
baik TNI untuk mereformasi diri dengan mundur dari politik praktis agar
menjadi militer profesional justru tak mendapat sokongan penuh dari
otoritas sipil.
Di sisi lain, Polri hingga saat ini belum rela menyerahkan sebagian
kekuasaannya iuntuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Kenapa?
Simak selengkapnya dalam Blak-blakan Gubernur Lemhanas LetjenTNI (Purn)
Agus Widjojo di*detik.com*, Rabu (30/9/2020).
