Jubir Kemenlu Tiongkok Berbicara tentang
70 Negara Dukung Tiongkok di Sidang Majelis Umum PBB
2020-10-07 16:13:31
Baru-baru ini, sejumlah negara Barat menyinggung masalah Hong Kong dan
Xinjiang Tiongkok di depan Sidang Komite Ke-3 Majelis Umum PBB, sekitar
70 negara menyampaikan pidato bersama untuk menyatakan dukungan kepada
Tiongkok terkait masalah Hong Kong dan Xinjiang, dan menentang
intervensi negara Barat terhadap urusan dalam negeri Tiongkok.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying hari ini
ketika menanggapi hal tersebut menyatakan, sekitar 70 negara mendukung
pendirian Tiongkok terkait masalah Hong Kong dan Xinjiang. Di antaranya
Pakistan menyampaikan pidato bersama terkait masalah Hong Kong atas nama
55 negara. Kuba menyampaikan pidato bersama terkait masalah Xinjiang
atas nama 45 negara untuk menyatakan dukungan kepada Tiongkok.
Negara-negara itu berpendapat, Tiongkok menyusun dan melaksanakan
Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong, menguntungkan dilaksanakannya
Satu Negara Dua Sistem secara mantap, menguntungkan kemakmuran dan
kestabilan Hong Kong, agar hak sah dan kebebasan warga Hong Kong dapat
dijamin dalam lingkungan aman. Negara-negara tersebut menghargai
serangkaian tindakan yang dilaksanakan Tiongkok di Xinjiang untuk
mengantisipasi ancaman terorisme dan ekstrimisme, dan menjamin HAM
rakyat berbagai etnis Xinjiang. Negara-negara itu menenkankan, tidak
mengintervensi urusan intern negara lain merupakan prinsip pokok Piagam
PBB, pihaknya dengan tegas menentang tindakan politisasi masalah HAM dan
standar ganda, menentang tuduhan dan intervensi yang tak beralasan
terhadap Tiongkok.
Hua Chunying mengatakan, seruan adil tersebut menandakan, keadilan telah
diketahui oleh masyarakat umum. Segelintir negara Barat bermaksud
menodai Tiongkok dengan masalah Hong Kong dan Xinjiang pastilah
mengalami kegagalan. Tiongkok sudah berkali-kali menguraikan
pendiriannya terkait masalah Hong Kong dan Xinjiang. Yang ingin saya
tekankan ialah, masalah Hong Kong dan masalah Xinjiang sama sekali bukan
masalah HAM, tidak boleh dipolitisasi. Tiongkok dengan tegas menentang
orang siapa pun, negara dan kekuatan mana pun membikin kerusuhan di
Tiongkok, menentang manipulasi dan intervensi terhadap urusan Tiongkok
dengan beralasan masalah Hong Kong dan Xinjiang.
Sejumlah negara Barat dirinya mempunyai banyak masalah HAM, masalah
pengungsi dan krisis kemanusiaan, di negerinya rasisme dan ekstremisme
kian meningkat. Peristiwa anti Yahudi, anti Muslim dan anti masyarakat
keturunan Afrika kerap kali. Mereka dengan mudah melakukan tindakan
paksa unilateral seperti blockade dan sanksi ekonomi, dengan serius
meleanggar HAM negara lain. Mereka sama sekali tidak berkualifikasi
membicarakan kondisi HAM negara lain. Tiongkok mutlak tidak menerima
“guru HAM”, menentang standar ganda. Tiongkok bersedia bersama dengan
berbagai pihak, berprinsip sama derajat dan saling menghormati,
melakukan dialog dan kerjasama konstruktif, bersama-sama mendorong
perkembangan sehat usaha HAM internasional.
Tiongkok Selalu Berperan sebagai Pelaksana dan Pembela Multilateralisme
2020-10-07 15:21:26
“Dunia menghadapi banyak masalah yang rumit. Tantangan global kian
meningkat. Penyelesaiannya hanya satu yakni melalui pendekatan dialog
dan kerja sama. Urusan internasional seharusnya ditangani oleh sesama
negara melalui konsultasi. Solidaritas merupakan kesepahaman luas
masyarakat internasional.” Pidato Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam
pertemuan virtual peringatan HUT ke-75 PBB belum lama lalu telah
mengundang tanggapan luas masyarakat internasional.
Sejak memasuki tahun ini, pandemi COVID-19 yang merebak secara mendadak
telah mendatangkan dampak serius terhadap masyarakat internasional.
Aktivitas komersial normal berhenti dan perekonomian dunia mengalami
resesi. Sementara itu, proteksionisme kian meningkat, sejumlah kecil
negara adik kuasa melaju semakin jauh di jalan unilateralisme sehingga
dengan serius mengancam kerja sama internasional dalam penanggulangan
COVID-19. Dunia terancam konfrontasi serius. Menanggapi kesulitan dan
tantangan global yang berat, Tiongkok sebagai negara yang bertanggung
jawab terus memberdayakan kerja sama multilateral guna membantu dunia
terlepas dari jurang kemerosotan.
Demi mendorong perekonomian dunia pulih dari pandemi COVID-19, Tiongkok
terus beraksi. Tiongkok dengan tegas mendukung sistem perdagangan
multilateral yang berlandaskan pada WTO, membuka jalur hijau untuk
memelihara rantai industri dan rantai pasokan yang stabil dan memberikan
bantuan material kepada negara-negara terkait melalui jaringan inisiatif
Sabuk dan Jalan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi global. Yang
patut disebuat ialah Tiongkok tengah berupaya membangun konfigurasi
perkembangan baru dengan sirkulasi domestik sebagai induk dan sirkulasi
internasional sebagai penopang di mana kedua sirkulasi saling mendukung.
Hal ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan bermutu tinggi
Tiongkok, juga mencerminkan sikap terbuka Tiongkok untuk berbagi pasar
super besar Tiongkok dengan mancanegara sekaligus memperlihatkan
tanggung jawab Tiongkok sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia.
Di dunia dewasa ini, arus anti globalisasi semakin meningkat, namun
unilateralisme tidak akan menyelesaikan tantangan dan ancaman yang kian
meningkat. Hanya multilateralisme dan keterbukaan serta kerja sama yang
dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan umat manusia. Tak peduli
bagaimana situasi internasional berubah, Tiongkok akan selalu berdiri di
pihak yang tepat secara historis, dengan tegas memelihara tata hukum dan
ketertiban internasional, terus menyuntikan kekuatan Tiongkok demi
penyelesaian masalah global. Tiongkok akan untuk selama-lamanya berperan
sebagai pembangun perdamaian, peserta pembangunan global dan pembela
ketertiban internasional.
